Ditemukan 22091 data
13 — 7
Pasal 1911 KUH Perdata, yakni di bawah sumpah menurut tata caraagamanya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannyadalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 145 (ayat 2) HIR jo.Pasal 1910 KUH Perdata.
18 — 7
Pasal 1911 KUH Perdata, yakni di bawah sumpah menurut tata caraagamanya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannyadalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 145 (ayat 2) HIR jo.Pasal 1910 KUH Perdata.
9 — 2
Pasal 1910 KUHPerdata;Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut secara terpisah,telah menerangkan adanya peristiwaperistiwa yang terjadi dalam rumahtangga Penggugat dan Tergugat yang diketahui dan didengar sendiri oleh saksibahwa sejak bulan Juni 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulaitidak harmonis dan sejak 1 tahun 6 bulan yang lalu antara Penggugat danTergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, karena Tergugattelah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah
30 — 3
UndangUndang tanggal 10 Pebruari 1910 tentang Peraturantentang Kewarnegaraan Belanda Bukan Belanda (Stb. 1910296jo. 27458) ;2. UndangUndang Tahun 1946 Nomor 3 tentang Warganegara,Penduduk Negara jo. UndangUndang Tahun 1947 Nomor 6 jo.UndangUndang Tahun 1947 Nomor 8 jo. UndangUndang Tahun1948 Nomor 24;3. Persetujuan Perihal Pembagian Warga Negara antara RepublikIndonesia Serikat dan Kerajaan Belanda (Lembaran Negara Tahun1950 Nomor 2);4.
10 — 1
bersesuaian dan pada pokoknyameneguhkan dalildalil gugatan Penggugat ;Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksisaksi tersebut diatas, MajelisHakim patut mempertimbangkannya pula, bahwa:e Keterangan saksisaksi tersebut diatas adalah mengenai suatu kejadian/peristiwatentang apa yang diketahuinya sendiri dengan disertai pula alasanalasan atas apayang diketahuinya tersebut ;e Keterangan saksisaksi tersebut adalah saling bersesuaian ;Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 145 (2) HIR dan pasal 1910
10 — 4
Pasal 1911 KUH Perdata, yakni di bawah sumpah menurut tata caraagamanya Serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannyadalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 145 (ayat 2) HIR jo.Pasal 1910 KUH Perdata.
19 — 5
Surat Kematianyang dikeluarkan oleh Lurah Lawang, Kecamatan Lawang, Kabupetan Malang,telah menunjukkan bahwa suami Pemohon atau ayah anak tersebut di atas yangbernama Achmad Zaki Arofah telah meninggal dunia di Kelurahan Lawang,Kecamatan Lawang, Kabupetan Malang, pada tanggal 23 April 2007;Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut, telah nyata sudahdewasa dan di depan persidangan telah mengangkat sumpah, sehinggamemenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (2) HIR. danPasal 1910
8 — 6
Pasal 1911 KUH Perdata, yakni di bawah sumpah menurut tata caraagamanya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannyadalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 145 (ayat 2) HIR jo.Pasal 1910 KUH Perdata.
10 — 6
dengan aslinyadan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2ayat (3) tahun 1985 tentang Bea Meterai bernilai sebagai alat bukti, buktitersebut isinya menerangkan hubungan hukum perkawinan antara Pemohondan Termohon, maka terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti antaraPemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum terikat perkawinanyang sah, oleh karenanya permohonan perceraian telah memiliki dasarhukum; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 145 ayat (1) angka 1e HIR joPasal 1910
11 — 5
Pasal 1911 KUH Perdata, yakni di bawah sumpah menurut tata caraagamanya Serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannyadalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 145 (ayat 2) HIR jo.Pasal 1910 KUH Perdata.
6 — 4
Putusan Nomor 4453/Pdt.G/2016/PA.TgrsMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 145 ayat (1) angka 1e HIR joPasal 1910 KUH Perdata, pada asasnya saksi keluarga dalam garis lurusdengan salah satu pihak berperkara tidak dapat di dapat didengarketerangannya sebagai saksi, namun oleh karena perkara a quomenyangkut gugatan perceraian dengan alasan terjadi perselisinan danpertengkaran secara terus menerus sebagaimana Pasal 19 huruf f PP No. 9Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam serta sesuai Pasal76
10 — 7
1888 KUH Perdata danPasal 2 ayat (3) UndangUndang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meteraibernilai sebagai alat bukti, bukti tersebut menerangkan hubungan hukumperkawinan Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya secara hukumdinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat memilikihubungan hukum, terikat dalam perkawinan yang sah, dan karenanya pula gugatan perceraian telah memiliki dasar hokum:(jika Saksi orang tua P)Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 145 ayat (1) angka Le HIR joPasal 1910
6 — 4
Pasal 1911 KUH Perdata, yakni di bawah sumpah menurut tata caraagamanya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannyadalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 145 (ayat 2) HIR jo.Pasal 1910 KUH Perdata.
7 — 2
bersesuaian dan pada pokoknya meneguhkandalildalil gugatanPenggugat ; Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksisaksi tersebut diatas, MajelisHakim patut mempertimbangkannya pula, bahwa:e Keterangan saksisaksi tersebut diatas adalah mengenai suatu kejadian/peristiwatentang apa yang diketahuinya sendiri dengan disertai pula alasanalasan atas apayang diketahuinya tersebut ;e Keterangan saksisaksi tersebut adalah saling bersesuaian ;Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 145 (2) HIR dan pasal 1910
9 — 4
Pasal 1911 KUH Perdata, yakni di bawah sumpah menurut tata caraagamanya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannyadalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 145 (ayat 2) HIR jo.Pasal 1910 KUH Perdata.
6 — 1
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka penolakan Kantor UrusanAgama Kabupaten Blitar cukup beralasan karena Anak Pemohon nyatanyatamasih dibawah Umur minimal untuk menikah;Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksisaksi di bawah sumpahyang telah menerangkan serangkaian peristiwa / kejadian tentang segala sesuatuatas apa yang dilihatnya dengan disertai alasanalasan, pula bahwa keterangankedua saksi tersebut diatas adalah saling bersesuaian, maka menurut ketentuanpasal 145 ayat (2) HIR dan pasal 1910
15 — 2
Pasal 1910 Kitab Undangundang Hukum Perdata, dan telah mengucapkan sumpah sebelummemberikan keterangan seperti ditentukan dalam Pasal 1911 Kitab UndangUndang Hukum Perdata, maka kesaksian keduanya memenuhi syarat formildan harus dinyatakan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;Menimbang bahwa setiap kesaksian menurut ketentuan Pasal 308 Ayat(1) R.Bg. jo. Pasal 1907 Kitab UndangUndang Hukum Perdata, harus disertaiketerangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya.
6 — 4
bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata danPasal 2 ayat (3) UU No. 13 tahun 1985 tentang bea meterai bernilai sebagaialat bukti, bukti tersebut menerangkan hubungan hukum perkawinanPenggugat dengan Tergugat, oleh karenanya secara hukum dinyatakanterbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubunganhukum, terikat dalam perkawinan yang sah, dan karenanya pula gugatan perceraian telah memiliki dasar hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 145 ayat (1) angka Le HIR joPasal 1910
6 — 1
Pasal 22 PP No.9 Tahun 1975, Majelis Hakim memerintahkan Pemohonuntuk menghadirkan saksi keluarga atau orang dekat di persidangan, dan ternyatapara saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnyasebagaimana tersebut da dalam bagian duduk perkara di atas.Menimbang, bahwa atas keterangan saksisaksi tersebut di atas, MajelisHakim mempertimbangkannya sesuai dengan ketentuan Pasal 144, 145 ayat (2),147 dan 172 HIR dan Pasal 1910 Kitab Undang undang Hukum Perdata,keterangan saksisaksi tersebut
12 — 3
bahwa berdasarkan bukti P.8 maka penolakan KepalaKantor Urusan Agama Kabupaten Blitar cukup beralasan karena AnakPemohon nyatanyata masih dibawah umur minimal untuk menikah;Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksisaksi di bawah sumpahyang telah menerangkan serangkaian peristiwa / kejadian tentang segalasesuatu atas apa yang dilihatnya dengan disertai alasanalasan, pula bahwaketerangan kedua saksi tersebut diatas adalah saling bersesuaian, makamenurut ketentuan pasal 145 ayat (2) HIR dan pasal 1910