Ditemukan 11181 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : ulpa umpa uppa uspa upa uupt
Penelusuran terkait : Pembunuhan Pencabulan Persetubuhan Pencabulan (uupa)
Pengadilan PT KUPANG Perdata Tanah
Putus : 28-09-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan PT KUPANG Nomor 97/Pdt/2015/PT.KPG
Tanggal 28 September 2015 — - Ketua Yayasan Pendidikan Ratu Jelita Kupang, Cs. vs - Yoseph Samapati Tari, Cs.
91 — 26
  • Alex N.Raja Ratu atas tanah objek sengketa juga terjadi sebagaimana yangdimaksud oleh Pasal 22 ayat (2) huruf b UUPA yaitu karenaketentuan undangundang, dan undangundang yang dimaksud ituadalah Pasal 1963 BW yang menyatakan Siapa yang dengan itikadbaik, dan berdasarkan suatu alas hak yang sah memperoleh suatubenda tak bergerak, dengan suatu pengusaan selama 20 puluhtahun, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan daluwarsa danslapa yang dengan itikad baik menguasai selama 30 tahun,memperoleh hak
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 10-03-2011 — Putus : 03-11-2011 — Upload : 08-05-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 146/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 3 Nopember 2011 — PT. TIMUR JAYA RAYA UTAMA (PERSEROAN) 1. SANTOSA WIDJAJA, MELAWAN PT. Bank Permata (d/h PT. Bank Bali), 1. Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Cq. Departemen Keuangan Republik Indonesia, S u t a r d i , PT. NISP Securitas 2. PT. Rindang Sejahtera Finance, 3. Departemen Keuangan R.I. Cq. Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara, Kantor Wilayah III, Cq. Kantor Lelang Negara Jakarta II, Lieke Lianadevi Tukgali, SH. Notaris/PPAT, 4. Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan,
97 — 77
  • Proses balik nama dan Roya hanyalah persyaratan administratifbelaka terkait dengan peralihan tanah, hal mana diakui juga oleh Penggugat dalampoin 11 Gugatannya yang menyebutkan ketentuan pasal 38 ayat 1 UUPA khususnyakalimat ... didaftarkan...
Pengadilan PT BANJARMASIN Perdata
Register : 04-04-2019 — Putus : 14-05-2019 — Upload : 15-05-2019
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 30/PDT/2019/PT BJM
Tanggal 14 Mei 2019 — Pembanding/Tergugat III : INDRA
Pembanding/Tergugat I : PUNDIAN
Terbanding/Penggugat II : SITI MARDIANA, SE AHLI WARIS ALM ACHMAD KUSASI
Terbanding/Penggugat III : MUHAMMAD YUSUF AHLI WARIS ALM ACHMAD KUSASI
Terbanding/Penggugat I : HJ. MARDINAH, AHLI WARIS ALM ACHMAD KUSASI
Turut Terbanding/Tergugat VIII : EFENDI ISKANDAR
Turut Terbanding/Tergugat VI : CITRA DEWI
Turut Terbanding/Tergugat IV : LINDAWATY
Turut Terbanding/Tergugat II : ISKANDAR SUGIMAN
Turut Terbanding/Tergugat IX : KEPALA BPN RI JAKARTA c.q KANTOR WILAYAH BPN PROPINSI KALSEL c.q KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARMASIN
Turut Terbanding/Tergugat VII : PODIMAN P
Turut Terbanding/Tergugat V : EDI SUSANTO
79 — 37
  • Hal ini Sesuai dengan amanatPasal 35 sd 40 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PeraturanDasar Pokokpokok Agraria (UUPA), Pengaturan lebih lanjut mengenai HakGuna Bangunan diatur dalam Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 40 Tahun1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atasTanah.7.
Pengadilan PN BENGKAYANG Pidana Umum
Register : 03-09-2020 — Putus : 19-11-2020 — Upload : 09-02-2021
Putusan PN BENGKAYANG Nomor 114/Pid.B/2020/PN Bek
Tanggal 19 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
Ardhi Prasetyo,SH
Terdakwa:
1.PETER LUPE Anak USMAN
2.BAYU PUJIONO Alias BAYU Bin SUGIYANTO
77 — 16
  • Bahwa yang berhak dan berwenang mengeluarkan suratpernyataan tanah adalah Kepala Desa di lokasi tanah tersebut danbukan dari Kantor Badan Pertanahan Nasional; Bahwa kedudukan suatu Surat Pernyataan Tanah (SPT) hanyasebagai pernyataan dari pemohon bahwa memiliki/menguasai tanahtersebut dan dibenarkan oleh Kepala Desa dilokasi tanah tersebut;Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN Bek Bahwa dalam suatu SPT tersebut tidak diatur dalam perundangundangan atau di UU No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA
Pengadilan PN GUNUNG SITOLI Perdata Tanah
Register : 01-09-2016 — Putus : 18-05-2017 — Upload : 09-09-2017
Putusan PN GUNUNG SITOLI Nomor 38/Pdt.Bth/2016/PN Gst
Tanggal 18 Mei 2017 — HERAWATI ZEBUA ALIAS INA ROMI lawan CITRA ELTIN LAWOLO, dkk
75 — 8
  • Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimanadimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hakatas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atassatuan rumah susun dan hak tanggungan yang masingmasing sudah dibukukan dalam buku tanah yangbersangkutan.Bahwa selanjutnya Turut Terlawan melakukan survei / cek lapangan atasSertifikat Hak Milik Nomor 4, Surat Ukur tanggal 1021993, No.5/2/1992,Luas 10.791 m2, tanggal Penerbitan 2421993 yang mana saat prosespemeriksaan objek jaminan oleh
Pengadilan PTUN KENDARI TUN Pertanahan
Register : 21-02-2018 — Putus : 05-09-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan PTUN KENDARI Nomor 5/G/2018/PTUN.KDI
Tanggal 5 September 2018 — ANDI NURMIATI RAHMAN,Dkk (P) VS I.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KENDARI (T) II. HABIL MARATI, SE. (TERGUGAT II INTERVENSI)
158 — 51
  • Pendaftaran hak dan penerbitan Sertipikat;Pasal 19 UUPA No. 5 Tahun 1960 yang pada ayat (1) nya menyatakanbahwa : Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakanpendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurutketentuanketentuan yang diatur degan Peraturan Pemerintah Selanjutnya pada ayat (2) nya memberikan rincian bahwa pendaftarantanah yang disebut pada ayat (1) tersebut meliputi :a. Pengukuran, pemetaan, dan pembukuan tanah; b.
Pengadilan PTUN BANJARMASIN
Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 26/G/2010/PTUN.BJM.
50 — 19
  • Secara yuridis,sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan oleh Tergugatmerupakan surat bukti kepemilikan hak atas tanah yangdiatur dan dijamin oleh undang undang sesuai denganketentuan Pasal 19 ayat 2 huruf (c) UUPA jo. Pasal 1angka (20) dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan PemerintahNomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Pertanahan
Register : 12-05-2010 — Putus : 26-10-2010 — Upload : 29-12-2011
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 46/G/2010/PTUN-BDG
Tanggal 26 Oktober 2010 — H. RACHMAT NURDIN, dkk , HERU HERMANSYAH, DKK VS 1. VICE PRESIDEN DAOP 2 BANDUNG PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO), 2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG
139 — 45
  • bidangtanah yang mana, batas batasnya yang mana dengan luasberapa dan apa alas hak Para Penggugat karena sebagaimanadalil Para Penggugat dalam posita gugatannya halaman 2angka 1 yang mengakui bahwa tanah yang menjadi obyeksengketa a quo adalah rumah Negara, sehingga Negara dalamhal ini pemerintah RI berwenang = memberikan Hak Pakaikepada Tergugat I selama tanah tersebut dipergunakan untukkepentingan Penunjang Operasi dan Pengembangan PJKAsebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang Undang No. 5 Tahun1960 (UUPA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 10-05-2012 — Upload : 26-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2461 K/Pdt/2010
Tanggal 10 Mei 2012 — SYAIFUDDIN,dkk vs PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,,dkk
42 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • , Vide Bukti P2) dan telah digarap olehPara Penggugat maupun para pendahulunya lebih dari 20 (dua puluh) tahunlamanya secara berturutturut, terbuka dengan itikad baik dan tanpa ada gangguandari pihak manapun, dimana Para Penggugat telah melaksanakan fungsi sosial daritanah garapannya sesuai dengan amanat dari Pasal 6 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang UndangUndang Pokok Agraria (UUPA).Para Penggarap telah melaksanakan kewajibannya selaku penggarap Tanah Negarakepada pemerintah
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 23-11-1989 — Putus : 12-04-1990 — Upload : 25-04-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor No. 351/Pdt/G/1989/PN.Bdg
Tanggal 12 April 1990 — Liong Jin Loeng Lawan Ny. Wong Joen Jin ( Wong Njoen Jin ) dkk
150 — 38
  • angka 13tidak beralasan oleh karenanya patut ditolak ;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas . makagugatan para Penggugat dikabulkan sebahagian dan menolak gugatan Penggugatuntuk selain dan selebihnya ;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dikabulkansebahagian , maka Tergugat Tergugat dihukum untuk membayar ongkos perkarayang timbul; Halaman 46 dari 48 halaman Putusan Perdata Nomor 361 /Pdt.G/2015/PN.BdgMengingat pasal pasal dari UU No. 5 tahun 1960 tentang UUPA
Pengadilan PT MEDAN Perdata Tanah
Register : 08-09-2015 — Putus : 27-10-2015 — Upload : 10-11-2015
Putusan PT MEDAN Nomor 318/PDT/2015/PT-MDN
Tanggal 27 Oktober 2015 — SUJADI LAWAN IKLUAN, DKK
46 — 22
  • Bahwa penerbitan Sertifikat aquo telah memenuhi ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku (pasal 19 ayat (1 dan 2) UUPA sertapasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 Jo.Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran TanahJo.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 11-02-2020 — Putus : 03-11-2020 — Upload : 16-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 80/Pdt/G/PLW/2020/PNJkt. Pst.
Tanggal 3 Nopember 2020 — NY. VONNY MADYA, SH,Cs X PT. TUNAS RAMYA
154 — 61
  • KERJASAMA TERBAIK UTAMA), Nomor: 9091, Tertanggal 02 September 2014 ;Bahwa Jual Beli antara PELAWAN dengan PELAWAN II atassebidang Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksuddiatas,yang tercatat/tercantum dalamAkta Jual Beli Nomor : 16 /2014, Tanggal 19 Juni 2014 telah sesuai berdasarkan padaPASAL 1459 KUHPERDATA dan Undang Undang Nomor : 5Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria(UUPA). Proses jual beli ini dilakukan secara TERANG DanTUNA?
Pengadilan PT MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 29-07-2015 — Putus : 27-10-2015 — Upload : 10-11-2015
Putusan PT MEDAN Nomor 271/PDT/2015/PT-MDN
Tanggal 27 Oktober 2015 — CHARLES SILALAHI LAWAN SUJADI, DKK
46 — 13
  • Bahwa Penerbitan Sertipikat aquo telah memenuhi ketentuan peraturanperundang undangan yang berlaku (pasal 19 ayat ( dan 2 ) UUPA sertapasal 2 ayat (I) peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 Jo. PeraturanPemerintah No.24 Tahun 1997 tentang PendaftaranTanah Jo.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 13-08-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 364 K/TUN/2015
Tanggal 13 Agustus 2015 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, DK vs. H. MARDANIH, DKK
169 — 147 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pulogebang,Gambar Situasi Nomor : 1553/1997 tanggal 05 Februari 1997 yang ternyatatidak mempunyai dasar hukum terhadap tanah girik milik Para Penggugat.Akibat hukum yang timbul dari KTUN Objek Sengketa tersebut sangatmerugikan kepentingan Para Penggugat karena haknya untuk mendapatkanSertifikat atas tanah miliknya yang sudah ditempatinya selama berpuluhpuluh tahun menjadi hilang tanpa sebab yang dibenarkan oleh hukum.Bahwa tanah girik milik adat yang dimiliki oleh Para Penggugat dilindungiPasal 20 UUPA
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 10-04-2013 — Putus : 31-10-2013 — Upload : 10-02-2015
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 222/PDT.G/2013/PN.JKT.BAR
Tanggal 31 Oktober 2013 — 1. SAMIR Bin IMANG; 2. HAMDANI Bin ASIM; Melawan; 1. PT. PRIMA KARYA KENCANA; 2. PT. TAMAN GRIYA KENCANA; 3. PARTAHI SIREGAR; 4. B I N A N G A; 5. BAGIJO, SH; 6. CHUFRAN HAMAL, SH.; 7. PEMERINTAH RI cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI JAKARTA BARAT cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
83 — 23
  • Put. 222/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Bar.Bahwa alasan Tergugat dan Il menolak dalil Penggugat menyangkut tanah girik C1470 tersebut diatas didasarkan padafoealfrall seabsexeyet baer ct manana naame Berdasarkan sertifikat HGB No:393/Cengkareng, tanah tanahsengketa ex girik C1470 persil 81 S Il adalah bagian tanahsertifikat HGB No:393 atas nama Tergugat yang luaskeseluruhannya 135.240 m2, gambar situasi No: 44/B/1986.Sertifikat tanah merupakan bukti kepemilikan tanah yangpaling kuat dan sempurna (pasal 19 UUPA
Pengadilan PN SELONG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 29-07-2020 — Putus : 13-01-2021 — Upload : 28-05-2021
Putusan PN SELONG Nomor 91 / Pdt.G / 2020 / PN.Sel
Tanggal 13 Januari 2021 — - PARIDATUL RAMDANI melawan - H. MAHSUN, dkk
87 — 57
  • Kemudian biladikaitkan dengan tata cara peralinan Hak secara undangundang sepertiketentuan UUPA, Ketentuan MAHKAMAH AGUNG RI mengenai iktikadbaik, Insya Allah sudah dipenuhi oleh kedua belah pihak (Pihak Penjualdan Pihak Pembeli). JUPA (PP 10/1961) menyatakan sebagai berikut :1. Jual Beli tanah sesudah berlakunya PP Nomor 10/1961 harusdilakukan dimuka PPAT. Apabila jual beli tanah tidak dilakukanmenurut prosedur Hukum yang diatur dalam PP No. 10/1961 adalahtidak sah;2.
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata
Register : 03-08-2016 — Putus : 30-08-2018 — Upload : 28-12-2018
Putusan PN MAKASSAR Nomor 249/Pdt.G/2016/PN MKS
Tanggal 30 Agustus 2018 — Penggugat:
ODELIA ROVARA
Tergugat:
KEMENTERIAN PERTAHANAN RI, CQ PANGLIMA TNI RI, CQ PANGDAM VII WIRABUANA
167 — 178
  • Pasal 35 ayat (1) UUPA No. 5 Tahun 1960, Usia Hukumbangunan maksimal 30 tahun, sedangkan usia bangunanrumah rumah tersebut telah melampaui 30 tahun(dibangun pada tahun 50an).Halaman 28 dari 55Putusan Perdata Gugatan Nomor 249/Pdt.G/2016/PN Mks2. SKB SKB Menteri PU RI dan Menteri Keuangan RI No.44 / SKPTS/1984 dan No. = 215/PUK01/1984,menentukan : Bangunan permanen usia 40 tahun keatas, berstatussebagai rumah tidak layak huni.
Pengadilan PN DOMPU Perdata
Register : 15-12-2020 — Putus : 14-06-2021 — Upload : 23-06-2021
Putusan PN DOMPU Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Dpu
Tanggal 14 Juni 2021 — Penggugat:
JAINAB BINTI H. MANSYUR
Tergugat:
1.1. SITI MARYAM Binti H. MANSYUR
2.2. SRI MULYATI BINTI IBRAHIM
123 — 59
  • Selanjutnya Pasal 19ayat (2) huruf c menyatakan, "Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal iniHalaman 37 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Padt.G/2020/PN Dpumeliputi: pemberian suratsurat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alatpembuktian yang kuat:Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 20 PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan,"Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 17-03-2010 — Upload : 23-08-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 737K/PDT/2009
Tanggal 17 Maret 2010 — PT. JAYA REAL PROPERTY, Tbk vs. PT. LAGUNA ALAMABADI ; BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI CQ. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
79 — 103 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengan demikian Putusan PengadilanTinggi Banten hanya kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bantensendiri tanpa dasar hukum ;Sebagaimana telah dijelaskan bahwa sejak tahun 2001 Pemohon Kasasisemula Terbanding I/Penggugat telah terlebih dahulu mengadakanpendaftaran tanah, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 (1)UndangUndang No. 5 tahun 1969 tentang Peraturan Dasar PokokPokokAgraria (UUPA) menyatakan :untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftarantanah seluruh wilayah
Pengadilan PN DEPOK Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 19-10-2015 — Putus : 29-08-2016 — Upload : 05-10-2020
Putusan PN DEPOK Nomor 193/PDT.G/2015/PN DPK
Tanggal 29 Agustus 2016 — 1. BERNARDO ALI, 2. BERLIANA ALI 3. LINDIANA SUGIARTO Melawan 1. SATRIA MOELIADI 2. Ny. VIVI KUMALA MOELIADI 3. Ny. RITA SURYANINGSIH MOELIADI 4. Ny. DAROJAH 5. Drg. SONY 6. BUDIMAN 7. Ny. INDRI HERAWATI 8. Ny. DEWI RAFIKA 9. SA’AD FADIL SA’DI 10. RD. IIS RISMAWATI, RD. DEWI TETI TRESNAWATI, NUR ALIFAH, ACHMAD YUSUF, BARKAH NUGRAHA sebagai waris dari IWAN DJUNAEDI ALI 11. RASWI DJUNAILI 12. Ny. HERAWATI DJUNAILI 13. Ny. MIMI SRI HENDARYANI 14. Ny. JENNY LILIANA MURJONO 15. Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok
164 — 81
  • Didalam UndangUndang No. 5 tahun 1960, tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agrariaatau disebut juga UndangUndang Pokok Agraria (UUPA) di dalam pasal 19ayat 1 dan 2, disebutkan:a. Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakanpendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurutketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah;b.