Ditemukan 10844 data
52 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
aiaf1 ltrchfcsO f1insrsid 16605 168charrsid13843099 rtlchfcs1 af1 ltrchfcsO f1insrsid 16605168charrsid13843099 haruslahmemenuhi syaratsyarat yang ditentukan dalam Pasal 1917 KUHPerdata antara lain: rtlchfesl af1 ItrchfcsO f1insrsid13843099par pard Itrpars33qj fi4801i1560ri0s1360slmult1widctlparwrapdefaultaspalphaaspnumfaautoadjustrightrinOlin 1 560itapOpararsidS5340619contextualspace rtlchfcs1af1 ltrchfcsO f1insrsid 16605 168charrsid13843099 (1) rtlchfcs1 afl1ltrchfcsO f1insrsid 13843099 tab rtlchfcs1
134ri0s1360sImult1widctlpartx2340tx9360wrapdefaultaspalphaaspnumfaautoadjustrightrinOlin1 134itap0pararsid5641258contextualspacertlchfcs1 af1 ltrchfcsO f1insrsid 16605 168charrsid13843099Oleh karena demikian Majelis Hakim Tinggi telah salah dalam menerapkan hukum, bahwaperkara yang dimohonkan kasasi ini dapat diterapkan rtlchfcs1 aiaf1 ltrchfcsO if1insrsid 16605 168charrsid7 158762 nebis in idem rtlchfcs1 aiaf1 ltrchfcsOf1insrsid 16605 168charrsid13843099 rtlchfcs1 afl ItrchfcsO f1insrsid 16605168charrsid13843099padahal syaratsyarat dari ketentuan Pasal 1917
457 — 362
Pengaturan mengenai halHalaman 35 Putusan No. 362/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst29.tersebut secara umum diatur dalam Pasal 1917 KUHPerdata, yangmana isi dari pengaturan pasal 1917 KUHPerdata tersebut intisarinyaadalah sebagai berikut:a)b)Suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukumtetap, daya kekuatan dan mengikatnya terbatas sekadar mengenalsubstansi putusan itu;Gugatan yang diajukan dengan dalil (dasar hukum) yang samadan diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama dalam hubunganyang sama pula
75 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
aiaf1 ltrchfcsO f1insrsid 16605 168charrsid13843099 rtlchfcs1 af1 ltrchfcsO f1insrsid 16605168charrsid13843099 haruslahmemenuhi syaratsyarat yang ditentukan dalam Pasal 1917 KUHPerdata antara lain: rtlchfesl af1 ItrchfcsO f1insrsid13843099par pard Itrpars33qj fi4801i1560ri0s1360slmult1widctlparwrapdefaultaspalphaaspnumfaautoadjustrightrinOlin 1 560itapOpararsid5340619contextualspace rtlchfcs1af1 ltrchfcsO f1insrsid 16605 168charrsid13843099 (1) rtlchfcs1 afl1ltrchfcsO f1insrsid 13843099 tab rtlchfcs
134ri0s1360sImult1widctlpartx2340tx9360wrapdefaultaspalphaaspnumfaautoadjustrightrinOlin1 134itapOpararsid5641258contextualspacertlchfcs1 af1 ltrchfcsO f1insrsid 16605 168charrsid13843099Oleh karena demikian Majelis Hakim Tinggi telah salah dalam menerapkan hukum, bahwaperkara yang dimohonkan kasasi ini dapat diterapkan rtlchfcs1 aiaf1 ltrchfcsO if1insrsid 16605 168charrsid7 158762 nebis in idem rtlchfcs1 aiaf1 ltrchfcsOf1insrsid 16605 168charrsid13843099 rtlchfcs1 afl ItrchfcsO f1insrsid 16605168charrsid13843099padahal syaratsyarat dari ketentuan Pasal 1917
1.DWI ROMADONNA,SH
2.JEMMY RUDOLF MANURUNG, SH
Terdakwa:
ABDUL LATIF Bin AMIR TOHIR Alm
145 — 90
2.532.000,00DesaJUMLAH 140.456.600,00 Menimbang, bahwa Dana Desa dan Dana Bantuan propinsi tersebut telahdiperguankan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa, diantaranyaHalaman 93 dari 103 Putusan Nomor 51/Pid.SusTPK/2019/PN Bdgyaitu terdakwa untuk membayar persyaratan ritual penggandaan uang dengantujuan akan memperkaya diri terdakwa, dari orang yang mengaku ustad di daerahMajalengka, dimana kegiatan penggandaan uang tersebut tidak menjadi kegiatanyang dianggarkan dalam APBDes Tahun Anggaran 1917
propinsi tersebut telahdiperguankan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa sejumlah Rp.354.768.461,16, (Tiga Ratus Lima Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Enam PuluhDelapan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Satu koma Enam Belas Rupiah, yaitudipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar persyaratan ritual penggandaanuang dengan tujuan akan memperkaya diri terdakwa, dari orang yang mengakuustad di daerah Majalengka, dimana kegiatan penggandaan uang tersebut tidakdianggarkan dalam APBDes Tahun Anggaran 1917
42 — 36
Bahwa berdasarkan pasal 1917 Kitab UndangUndang Hukum Perdata(KUHPerdata) Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon inidengan nomor Perkara No. 1256 / Pdt.G / 2020 / PA.Dpk adalahPermohonan yang masuk dalam kategori Ne bis in idem sehingga sudahseharusnya Permohonan tersebut ditolak karena telah diputus dan telahberkekuatan Hukum Tetap tanpa upaya hukum lanjutan dari Pemohon artinyaPemohon telah menerima isi Putusan tersebut.Him. 23 dari 210 him. Put.
DanPasal 1917 Kitab UndangUndang Hukum Perdata, bahwa suatuputusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebihluas daripada sekadar soalnya putusan. Tanpa mempertimbangkan hasilRakernas MA RI tahun 2007, yang menyatakan perkara sengketaHim. 52 dari 210 him. Put.
Bahwa berdasarkan pasal 1917 Kitab UndangUndang HukumPerda (KUHPerdata) Permohonan Cerai Talak yang diajukan olehPemohon ini dengan nomor Perkara No. 1256 / Pdt.G / 2020 /PA.Dpk adalah Permohonan yang masuk dalam kategori Ne bis inidem sehingga sudah seharusnya Permohonan tersebut ditolak karenatelah diputus dan telah berkekuatan Hukum Tetap tanpa upaya hukumlanjutan dari Pemohon artinya Pemohon telah menerima isi PutusanHim. 54 dari 210 him. Put.
1.PIPIT KURNIA WIBISANA
2.HANDOYO LAYNANTO
3.TOLLY PATRICE PUTIH
Tergugat:
1.KAWASAN BERIKAT NUSANTARA, Persero
2.NEGARA RI, Cq. PEMERINTAH RI, Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL JAKARTA UTARA
125 — 72
Selain itu juga amar putusan penolakan atau pengabulantuntutan berdasar ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata hanya dapat dijatuhkanHal 45 dar 52 Putusan Nomor : 525/Pdt.G/2018/PN. Jkt.
114 — 48
.: 143 K/PD 1/2013, tertanggal 25 Juli 2013 (BuktiT2 terfampir).Bahwa berdasarkan Pasal 1917 KUH Perdata, gugatan yang diajukan dengan dalilyang sama dan diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama dalam hubungan yangsama pula dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht vangewjsde), maka dalam gugatan tersebut melekat unsur nebis in idem atau res judicataoleh karena alasan nebis in idem, maka sudah seharusnya gugatan a*quo ditolak atauHal 16 dari 48 Putusan No. 480/Pdt.G/2013
129 — 62
Bahwa alasanalasan Pemohon Kasasi tersebut tidak dapatdibenarkan, oleh karena Judex Facti/Pengadilan TinggiManado yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bitungtelah tepat dan benar, oleh karena sesuai dengan ketentuanPasal 1917 KUHPerdata, gugatan yang melibatkan subjek danobjek yang sama dengan perkara yang telah diputus danputusan mana telah berkekuatan hukum tetap, maka gugatantersebut adalah termasuk gugatan yang bersifat nebis in idem.b.
69 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
., PPAT diKota Depok;Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat Kedua Nomor 1917/2003 tanggal 12November 2003 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan KotaDepok jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 137/2003 tanggal 24Oktober 2003, yang dibuat di hadapan Hosiana Caesaria Mandiangan, S.H.,PPAT di Kota Depok;Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor 220/2003 tanggal 21Februari 2003 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Depokjo.
Terbanding/Tergugat I : SAIFUL BAHRI HARAHAP
Terbanding/Tergugat II : MUSA DAULAE,SH,M.Kn
Terbanding/Tergugat III : KEPALA BANK MUAMALAT CABANG SIDEMPUAN
64 — 40
Bahwa menurut ketentuan Pasal 1917 Kitab UndangundangHukum Perdata (KUHPa) apabila terhadap putusan yang dijatuhkanoleh Pengadilan bersifat positif "Menolak Untuk Mengabulkan"kemudian putusan tersebut berkekuatan hukum tetap, maka dalamputusan melekat ne bis in idem.
Nomor 235/Pdt/2020/PT MDNHalaman 128 dari 353 Putusan Nomor 235/Pdt/2020/PT MDNHalaman 128 dari 353 Putusan Nomor 235/Pdt/2020/PT MDNHalaman 128 dari 353 Putusan Nomor 235/Pdt/2020/PT MDNHalaman 128 dari 353 Putusan Nomor 235/Pdt/2020/PT MDNHalaman 128 dari 353 Putusan Nomor 235/Pdt/2020/PT MDNHalaman 128 dari 353 Putusan Nomor 235/Pdt/2020/PT MDNHalaman 128 dari 353 Putusan Nomor 235/Pdt/2020/PT MDNHalaman 128 dari 353 Putusan Nomor 235/Pdt/2020/PT MDN5, Bahwa azaz hukum dalam ketentuan Pasal 1917
MDNHalaman 133 dari 353 Putusan Nomor 235/Pdt/2020/PT MDNHalaman 133 dari 353 Putusan Nomor 235/Pdt/2020/PT MDNHalaman 133 dari 353 Putusan Nomor 235/Pdt/2020/PT MDNHalaman 133 dari 353 Putusan Nomor 235/Pdt/2020/PT MDNHalaman 133 dari 353 Putusan Nomor 235/Pdt/2020/PT MDNHalaman 133 dari 353 Putusan Nomor 235/Pdt/2020/PT MDNHalaman 133 dari 353 Putusan Nomor 235/Pdt/2020/PT MDNHalaman 133 dari 353 Putusan Nomor 235/Pdt/2020/PT MDNHalaman 133 dari 353 Putusan Nomor 235/Pdt/2020/PT MDNberdasarkan Pasal 1917
Bahwa gugatan aquo adalah sama dengan gugatan sebelumnya(vide Perkara 3) yang telah diputus dengan putusan berkekuatan hukumtetap dan diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama, dengan objekyang sama, sehingga memenuhi azaz nebis in idem sebagaimana diaturdalam ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata dan yurisprudensi serta doktrinhukum dimaksud diatas.10.
Terbanding/Terdakwa : GERSON WENDA, S.Th.,MM
57 — 29
JAYAPURA .00 .00 81 1917. Ml ALAZHAR 142,500,000 126.136.363 84,964,257. 41,172,106.SAMABUSA KAB. .00 .00 72 28NABIRE18. MI AL AZHAR 200,000,000 178,181,817 61,483,966. 116,697,850SAMABUSA KAB. .00 .00 64 36NABIRE19. MTS ASY SYAF'IYAH 195,000,000 173,727,272 0.00 173,727,272 FIKTIFKAB. NABIRE .00 .00 .0020. MTS ASY SYAF'IYAH 150,000,000 133,636,363 88,999,998. 44,636,364.KAB. NABIRE .00 .00 49 5121. MA ASY SYAFI'IYAH 150,000,000 133,636,363 78,875,541. 54,760,821.KAB. NABIRE .00 .00 46 5422.
109 — 17
tidakrelevan mempertimbangkan dalam eksepsi ini; osMenimbang, bahwa mengenai eksepsi ne bis in idem materi surat gugatan paraPenggugat merupakan pengulangan dari materi surat gugatan yang telah diputus olehPengadilan Agama Sumbawa Besar dalam Putusan Nomor 402/Pdt.G/2007/ PA.SUB,tanggal 16 Desember 2008 yang amarnya Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat. diterima Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :Halaman 38 dari 52Putusan Nomor 0117/Pdt.G2015/PA.TLG enimbang, bahwa sesuai Pasal 1917
59 — 39
(Pasal 1917 KUHPerdata).Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut,sama sekali tidak memasuki pemeriksaan mengenai pokok perkara,karena gugatan dinyatakan ne bis in idem, putusan mana kemudiandikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dan Mahkamah Agung.Menimbang, bahwa alasan dan dasar hukum Pelawan mengajukansebagaimana tersebut, tidak tepat dan tidak memenuhi rasa keadilan dankepastian hukum karena akan merugikan kepentingan hukum Terlawan yangseharusnya wajib dilindungi, oleh
22 — 1
No. 0572/Pdt.G/2014/PA.Ptkperkara terdahulu dengan Nomor: 1II53/Pdt.G/2012 /PA.Ptk yang telah dicabutsebelum pembuktian karena antara Penggugat dengan Tergugat terdapatperdamaian;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara cermateksepsi Tergugat karena perkara Nomor 1I53/Pdt.G/2012 /PA.Ptk selesainyadengan dicabut atas persetujuan kedua belah pihak disebabkan telah rukunkembali dalam rumah tangganya produk hukumnya Penetapan bukanPutusan, berdasarkan pasal 1917 KUHP Perdata mengatur
38 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
., juncto Nomor 226 K/Pdt/2011, PenggugatKonvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengakui dalam posita angka 23halaman 7 sampai dengan halaman 10 yang Jelas sekali bahwa perkaratersebut sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti(inkracht van gewisde);Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata apabila putusanyang dijatuhnkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan),kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, makadalam putusan melekat nebis in idem.
97 — 23
.: 20/Pdt.G/2011/PN.T1i) sudah seharusnya dinyatakan sebagai suatu gugatan yang ne bis in idem,yang selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang Undang Hukum Perdatadiatur bahwa apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untukmengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalamputusan melekat ne bis in idem.
92 — 38
Kabupaten Seluma yang menyetujuiKeputusan DPRD Kabupaten Seluma Nomor 3 tahun 2013 adalahKurang Pihak karena gugatan penggugat tidak lengkap pihakpihakyang harus digugat masih ada (banyak) orangorang yang harusditarik sebagai tergugat, sehingga dengan demikian gugatan yangdiajukan Penggugat mengandung cacat formil kurang pihak, olehkarenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaktidaknyadinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);Gugatan PenggugatNE BIS IN IDEM:Pasal 1917
No31/PDT/2018/PT BGL.Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1917 Kitab UndangUndangHukum Perdata (KUHPerdata) apabila putusan yang dijatuhkan bersifatpositif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebutmemperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat Nebis InIdem, oleh karena itu terhadap kasus dan pihak yang sama tidak bolehdiajukan untuk kedua kalinya (dikutip dari buku "Hukum Acara Perdata M.Yahya Harahap, SH hal.42); Selanjutnya Surat Edaran Mahkamah AgungNo.3 tahun 2002 tentang
1.THIMOTIUS SUFMELA
2.ALBINUS SUFMELA
Tergugat:
1.DANIEL AMTIRAN
2.KEMONINFO DIRJEND SDP POS DAN INFORMATIKA BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I KUPANG
3.PT. DWI MUKTI GRAHA ELEKTRINDO
4.NIKODEMUS LAKA
5.BESJA CONDRAT MARKUS
6.EDUARD BIUTBISI
7.YANSEM AMTIRAN
8.YEVERA BABIS
9.ALFONS AMTIRAN
10.BENYAMIN BUAN
11.OSIAS TAMONOB
12.YOHANES KASE
13.BENYAMIN BAUN
14.H. SANDRENG
15.PESANTREN HIDAYATULLAH
16.MARTARIN H TAEK MARKUS
17.AFRIT TOBIAS DETANELU
18.CHRISTOFEL TAEK
19.HEDEN ONAS
20.YULIANUS KANA
21.YERMIAS KANA
22.SUKANDA
23.ALI ANTONIUS
24.ASBEL LAIBOIS
25.TAROCI BABIS
26.PAUD MELATI II BATAKTE
27.BONI EX AMTIRAN
28.DANCE PACE PALO
29.OKTOVIANA ATIN
30.HENDRIK ATIN
31.CHRISTIAN PAPI NENO
32.YUNUS A. LAO
33.YOHANIS SANIT
34.YUNUS KOLE
35.SARLIN LAIBUIS
36.YOKMAN LAIBUIS
37.DAVID BANGKOLE
38.ABIATAR TOAMNANU
39.PAULINA TOAMNANU
40.DAUD SUNI
41.THOMA
Turut Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUPANG
2.Kementrian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional cq. Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Nusa Tenggara Timur cq. Kepala Kantor Petanahan Kabupaten Kupang
131 — 69
Bahwa Kriteria ne bis in idem secara jelas diatur di dalam Pasal1917 KUHPerdata dan SEMA Nomor 3 Tahun 2012, sebagai berikut:Pasal 1917 KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek)Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatanhukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan.Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama;tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukanoleh pihak yang sama dan terhadap pihakpihak yang sama dalamhubungan yang sama
Sehinggadalam perkara a quo berlakulan Asas Nebis in Idem sebagaimanadalam ketentuan Pasal 1917 Kitab UndangUndang Hukum Perdata,apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif(menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebutmemperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusanHalaman 55 dari 159 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Olmmelekat Nebis in Idem.
3Agustus 1995 yang mana hasil dari Putusan Pengadilan tinggi tersebutmenguatkan Putusan Nomor : 32/PDT.G/1995/PN.KPG tanggal 3 Agustus 1995dan terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut tidak dilakukan upaya hukumkasasi maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Putusan Nomor32/PDT.G/1995/PN.KPG tanggal 3 Agustus 1995 telah berkekuatan hokumtetap;Menimbang bahwa apakah Perkara saat ini nebis in idem atau tidakMajelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal 1917
Terbanding/Tergugat I : DR. H. PURNOMO PRAWIRO
Terbanding/Tergugat II : FERDINAND KARINDAHANG MAKAHANAP, SH., SpN
Terbanding/Tergugat III : KRESNA PRIAWAN DJOKOSOETONO selaku AHLI WARIS Dr. CHANDRASUHARTO MANGKUSUDJONO (Pesero Komanditer CV Lestiani)
Terbanding/Tergugat IV : SIGIT PRIAWAN DJOKOSOETONO selaku AHLI WARIS Dr. CHANDRA SUHARTO MANGKUSUDJONO (Pesero Komanditer CV Lestiani)
Terbanding/Tergugat V : BAYU PRIAWAN DJOKOSOETONO selaku AHLI WARIS Dr. CHANDRA SUHARTO MANGKUSUDJONO (Pesero Komanditer CV Lestiani)
Terbanding/Tergugat VI : INDRA PRIAWAN DJOKOSOETONO selaku AHLI WARIS Dr. CHANDRA SUHARTO MANGKUSUDJONO (Pesero Komanditer CV Lestiani)
Terbanding/Tergugat VII : TIYAS UTAMI
Terbanding/Tergugat VIII : PT. BLUE BIRD TAXI
Terbanding/Tergugat IX : DIAN PERTIWI,SH
Terbanding/Tergugat X : H. TEDDY ANWAR,SH.
Terbanding/Tergugat XI : ILMIAWAN DEKRIT SUPATMO,SH
Terbanding/Tergugat XII :
140 — 84
Pasal 1917 KUHPerdataKekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatanmutlak tidaklah lebih luas daripada sekadar mengenal soalputusannya.Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yangdituntut adalah sama; bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yangsama; lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihakpihak yang samadl dalam hubungan yang sama pula.10.2.
AcaraPerdataTentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan PutusanPengadilan dalam halaman 440 telah menegaskan bahwa suatugugatan yang melanggar asas nebis in idem, maka terhadap gugatantersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, selengkapnya dikutipsebagai berikutMeskipun semula istilan ne bis in idem hanya dikenal dalam bidangpidana, namun Istilah tersebut telah lazim dipergunakan dalambidang perdata yang juga disebut exceptio res judicata (exceptie vangewijsde zaak) berdasarkan Pasal 1917
Melawan
ONG KA TJOEN dan ONG KA GAN
26 — 7
Prinsip hukum demikian secara jelas diatur dalamPasal 1917 KUHPerdata.