MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Setyo Budi Bin Suparman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sejumlah Rp.5.000.000,00

Menyatakan terdakwa ANDIKA LINES Bin SAHID tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar atau persyaratan khasiat atau kemanfaatan dan mutu ;2.

Berdasarkan informasi dilapangan saat pemeriksaan (spesifikasi tidak ditemukan) bahwa kualitasbeton adalah K225, sementara hasil pengujian mutu dengan alat hammertest, mutu beton tersebut adalah 9,75 Mpa yang setara dengan K 97,5dan masuk golongan beton nonstruktural (PBI 1971). Kolom sesuaikontrak sebagai berikut : Volume Harga SatuanNo Uraian SatuanKontrak (Rp)1. Pekerjaan Struktur1. Kolom 30 x 30 Me 12,46 5.470.200,532. Kolom 20 x 20 Me 000 0003.

Kekuatan beton kolom pedestial adalah 9,75 Mp2 atau setara denganK97,5 (tidak sesuai dengan spesifikasi K,225) dan beton tergolong kelas mutu bo (K < K125) ; . Beberapa dokumen yang tidak ada :No Informasi Keterangan(ada/tidak ada)1. Kontrak/ addendum ada2. Spesifikasi / RKS tidak ada3. Gambar Rencana Ada4. Soft drawing tidak ada5. Foto dokumentasi Ada6. Back up volume 100% Ada7. as built drawing tidak ada Bahwa perbuatan Terdakwa ANTON JAMI, SE., selaku Direktur PT.

Berdasarkan informasi dilapangan saat pemeriksaan (spesifikasi tidak ditemukan) bahwa kualitasbeton adalah K225, sementara hasil pengujian mutu dengan alat hammertest, mutu beton tersebut adalah 9,75 Mpa yang setara dengan K 97,5 danmasuk golongan beton nonsiruktural (PBI 1971). Kolom sesuai kontraksebagai berikut : Volume Harga SatuanNo Uraian SatuanKontrak (Rp)1. Pekerjaan Struktur4. Kolom 30 x 30 Wie 12,46 5.470.200,535. Kolom 20 x 20 Me 000 0006.

Kekuatan beton kolom pedestial adalah 9,75 Mp2 atau setara dengan K97,5(tidak sesuai dengan spesifikasi K,225) dan beton tergolong kelas mutu bo(K < K125) ;10. Beberapa dokumen yang tidak ada : No Informasi Keterangan(ada/tidak ada)1. Kontrak/ addendum Ada2. Spesifikasi / RKS tidak ada3. Gambar Rencana Ada4. Soft drawing tidak ada5. Foto dokumentasi Ada6. Back up volume 100% Ada7: as built drawing tidak ada Bahwa perbuatan Terdakwa ANTON JAMI, SE., selaku Direktur PT.

PLN (Persero) KITSBU.Bahwa saksi kenal dengan terdakwa.Halaman 106 dari 294.Putusan Pengadilan TipikorNomor : 42/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn.Bahwa saksi sebagai Ketua Tim Pemeriksa Mutu Barang dimulai tugassaya dari tanggal 01 Januari 2013 berakhir dengan tanggal 31 Desember2013.Bahwa yang mengangkat tim pemeriksa mutu barang adalah Manager PT.PLN (Persero) Sektor Pembangkitan Belawan yaitu Bapak Rodi Cahyawandengan SK No. 004.K/SBLW/2013, tanggal 02 Januari 2013.Bahwa Sekretaris Tim Pemeriksa Mutu Barang

PLN (Persero) KITSBU Sektor Belawan.Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa.Bahwa keterangan saksi sama dengan keterangan Wan Mahdanil.Bahwa saksi sebagai anggota Tim panitia pemeriksa mutu barang.Bahwa pada prinsipnya tim bekerja ketika barang sudah sampai di PLNsektor belawan dan diminta untuk memeriksa, jadi barang datang tim kamidiminta untuk memeriksa.Bahwa tidak ada pembatasan waktiu, tim bekerja ketika diminta untukmemeriksa.Bahwa setahu saksi GT 2.1 dan GT 2.2 sudah beroperasi.Bahwa saksi tidak

untukmemeriksa.Bahwa setahu saksi GT 2.1 dan GT 2.2 sudah beroperasi.Bahwa saksi ikut juga bekerja di tahun 2014.Bahwa setahu saksi tahun 2014, belum diserahkan material GT 2.1 dan GT2.2.Bahwa Juliadi juga ikut sebagai panitia di tahun 2014.Bahwa tim pemeriksa mutu barang itu berlaku untuk semua material yangdatang ke PLN sektor belawan.Bahwa penerimaan yang ke6 (enam) bulan Nopember 2013.Saksi: Irfan Fadhlan, menerangkan :Bahwa saksi adalah pegawai PT.

barang selesai melakukantugasnya maka saksi membentuk tim pemeriksa mutu barang setiap satutahun tugas tim pemeriksa mutu barang melakukan pemeriksaankedatangan material dari Mapna Co, dalam tim memeriksa mutu barangdidampingi Sucofindo dan Surveyor bersama melalukan pemeriksaan ,setelah melakukan pemeriksaan ketua pemeriksa mutu barangmendndatangani diparaf oleh ketua pemeriksa mutu barang , jugaondependen dan pihak Mapna Co setelah dilakukan pemeriksaan dilakukanrapat dibuatkan notulen rapat termasuk

Bahwa terdakwa tidak ada melakukan penelitian atas spesifikasi, mutu,kelengkapan dan kondisi nyata (actual condition) dicocokkan dengan kontrakdan terdakwa tidak ada mempertanyakan hasil pemeriksaan barang kepadasaksi Muhammad Ali selaku Direksi Pekerjaan dan kepada saksi RodiCahyawan selaku Direksi Lapangan, yang merupakan kewenangan terdakwaselaku Pengguna Barang.

Putri tersebut tidak terdaftarpada Register BBPOM RI karena tidak melalui uji mutu secaralaboratorium, hal dapat membahaya kesehatan konsumen yangmenggunakan sehingga kosmetik tersebut tidak layak untukdiedarkan/diperjualbelikan oleh siapapun.Bahwa setahu saksi setiap macam produk kosmetik yang akanmendapat surat izin edar dari BBPOM Rl, terlebin dahulu harusmelalui uji mutu secara laboratium dan dikenakan biaya adminisirasi,terkait 116 (Seratus enam belas) macam produk kosmetik tanpa izinedar dari

Putri tersebut, dapat menimbulkan Kerugian Negaramenyangkut penerimaan pihak BBPOM RI dalam hal biayaadministrasi uji mutu produk kosmetik.Bahwa setahu Saksi 116 (seratus enam belas) macam produkkosmetik tanpa izin edar dari BBPOM RI yang diedarkan/dijualterdakwa Wenny Putri Anggriawan Pgl.

yangmemiliki izin edar dari BBPOM RI pada kemasannya tertera kodeNotifikasi diikuti 11(sebelas) digit berupa angka, namun sebaliknyaapabila tidak tertera kode Notikasi pada setiap produk kosmetiksudah bisa dipastikan produk kosmetik tersebut illegal dan produkkosmetik dimaksud tidak bisa dipastikan keasliannya karena tidakterdaftar dalam Register BBPOM RI.Bahwa setahu ahli setiap produk kosmetik yang memiliki izin edardari BBPOM RI sebelum diedarkan kemasyarakat, terlebin dahuludilakukan test/uji mutu

secara laboratorium oleh BBPOM RI gunamemastikan agar kandungan/zat yang terdapat dalam produkHalaman 40 dari 64 hal Putusan Nomor 110/PidSus/2017/PN Pdgkosmetik tersebut tidak membahayakan kesehatan bagi parapemakai/pengguna produk kosmetik dimaksud, namun sebaliknyaapabila produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar dari BBPOM RItetap beredar di pasaran, hal ini dapat membahayakan kesehatanbagi para pemakai produk kosmetik dimaksud karena tidak melaluitest/uji mutu secara laboratorium.Bahwa

ayat (1) UU RINomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dinyatakan bahwa :1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkansetelah mendapat izin edar.2) Sediaan farmasi yang berupa obat tradisional dan kosmetik sertaalat kKesehatan harus memenuhi standar dan/atau persyaratan yangditentukan.Bahwa menurut Ahli berdasarkan ketentuan Pasal 2 Permenkes RINo.1176/Menkes/Per/VIIV2010 tentang Notifikasi Kosmetikdinyatakan bahwa setiap kosmetik yang beredar wajib memenuhistandar dan/atau persyaratan mutu

ditemukan adanya item pekerjaan yang tidak sesuai dengankontrak dan RAB, adalah sebagai berikut: Tebal perkerasan ratarata = 6,9 cm diisyaratkan 20 cm, sehingga teballapisan tidak memenuhi; Tulangan pokok pada perkerasan beton seharusnya 10mm terpasang @7,4 mm tidak sesuai diisyaratkan dalam kontrak; Pada sambungan beton tulangan teebar seharusnya 16 mm terpasangtulangan 14,5 mm tidak sesuai diisyarakatkan dalam kontrak; Pada STA 10.900 samapai dengan STA 13.449 tidak ditemukan tulangan; Kualitas/mutu

1999 tentang Jasa Konstruksi yangberbunyi : Badan Usaha sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 dan orangperorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus bertanggung jawabterhadap hasil pekerjaannya dan Pasal 29 ayat (2) Peraturan PemerintahNomor 29 tahun 2000 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi bahwapenyedia jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan sertapengawasan yang meliputi hasil tahapan pekerjaan, hasil penyerahan pertama,dan hasil penyerahan akhir secara tepat biaya, tepat mutu

Nomor 224 PK/Pid.Sus/2016 Tebal perkerasan ratarata = 6,9 cm diisyaratkan 20 cm, sehingga teballapisan tidak memenuhi:; Tulangan pokok pada perkerasan beton seharusnya 10mm terpasang 7,4 mm tidak sesuai diisyaratkan dalam kontrak; Pada sambungan beton tulangan teebar seharusnya @ 16 mm terpasangtulangan @ 14,5 mm tidak sesuai diisyarakatkan dalam kontrak; Pada STA 10.900 samapai dengan STA 13.449 tidak ditemukan tulangan; Kualitas/mutu beton diisyaratkan K225, hasil uji K100 tidak sesuai denganyang

Nomor 224 PK/Pid.Sus/2016terhadap hasil pekerjaannya dan Pasal 29 ayat (2) Peraturan PemerintahNomor 29 tahun 2000 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi bahwapenyedia jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan sertapengawasan yang meliputi hasil tahapan pekerjaan, hasil penyerahan pertama,dan hasil penyerahan akhir secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu;Bahwa akibat perbuatan Terdakwa H. AHMAD IRIANTO, SH. Bin H.SULHAM selaku Direktur PT.

Nomor 224 PK/Pid.Sus/2016 Pada STA 10.900 samapai dengan STA 13.449 tidak ditemukan tulangan; Kualitas/mutu beton diisyaratkan K225, hasil uji K100 tidak sesuai denganyang disyaratkan dalam kontrak;Adapun perinciannya sebagai berikut : KONTRAK cco PENELITIANNo HARGAURAIAN PEKERJAAN Volume HARGA JUMLAHSAT SATUAN VOL SAT VOL SATKontrak SATUAN (Rp)(Rp)PEKERJAAN TALUD1 Pek. Galian Tanah Biasa 1,80 m3 44.000,00 1,80 m3 44.000,00 7.920,00 1,80 m32 Pek.

yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan,atau dimantfaatkan oleh Konsumen;Pasal 7 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen berbunyi:Kewajiban Pelaku Usaha adalah beritikad baik dalam melakukankegiatan usahanya, memberikan informasi yang benar, jelas dan jujurmengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberipenjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, memperlakukanatau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif,menjamin mutu

barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/ataudiperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/ataujasa yang berlaku, memberi kesempatan kepada konsumen untukmenguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberijaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yangdiperdagangkan, memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantianHalaman 19 dari 39 hal.

yangmenjamin adanya kepastian hukum untuk memberikanperlindungan kepada konsumen; Pasal 7 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen yang berbunyi:Kewajiban Pelaku Usaha adalah:a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenaikondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberipenjelasan pcnggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar danjujur serta tidak diskriminatif;d. menjamin mutu

barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/ataudiperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barangdan/atau jasa yang berlaku;e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji,dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu' sertamemberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuatdan/atau yang diperdagangkan;f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian ataskerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatanbarang dan/atau jasa yang diperdagangkan;Halaman 35 dari 39 hal.

niaga elpiji dengan menggunakan UD Raja Jawa yang dilakukan olehterdakwa I MOCHAMAD GHUFRON ROSYIDI als APONG Bin (alm) ROSIDIdan terdakwa IIT BADRUL HASAN als BADRUL Bin P.ALIM adalah illegalkarena tidajk memiliki ijin usaha perdagangan elpiji baik 3 kg maupun 12 kg;Bahwa perbuatan para terdakwa mengurangi isi tabung elpiji 3 kg adalahmelanggar Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf b, c UU RI No.08 Tahun 1999tentang Perlindungan Konsumen dimana para terdakwa menjual elpiji tidak sesuaidengan mutu

olehkedua pihak, menjual ke masyarakat dengan harga eceran tertinggi sesuai ketentuandan tidak melayani kegiatan mencampur LPG bersubsidi dengan LPG tidakbersubsidi (non subsidi);Bahwa peraturan yang mengatur tentang LPG bersubsidi dan LPG tidak bersubsidi(non subsidi adalah untuk LPG ukuran 3 (tiga) kg merupakan LPG bersubsidisesuai dengan PP RI Nomor 104 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri ESDM No.26Tahun 2009 sedangkan untuk elpigi ukuran 12 (dua belas) kg ke atas termasuk nonsubsidi;Bahwa standart dan mutu

Perbuatanpara tersangka tersebut mengakibatkan gas yang dipasarkan kepada masyarakat tidak memenuhistandart dan mutu sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU No.22 Tahun 2001.

sendiri yang didukung dengan barang bukti, Terdakwa ILMOCHAMADGHUFRON ROSYIDI Als.APONG Bin (alm) ROSIDI dan Terdakwa II.BADRUL HASANAls.BADRUL Bin P.ALIM telah bersamasama dan bersepakat untuk untuk melakukan perbuatantersebut dimana Terdakwa ILMOCHAMAD GHUFRON ROSYIDI Als.APONG Bin (alm) ROSIDIsebagai pemilik UD.RAJA JAWA telah memerintahkan kepada anak buahnya yaitu TerdakwaIl.BADRUL HASAN Als.BADRUL Bin P.ALIM untuk meniru atau memalsukan isi tabung gaselpiji sehingga tidak sesuai standart dan mutu

berbahaya harus di ujiterlebih dahulu dan harus ada data uji untuk menentukan bahwa slagnikel berbahaya.Bahwa slag nikel dapat sangat bermanfaat bagi kehidupan manusiakarena dapat menetralkan logam berat berabahaya.Bahwa benar slag nikel berpengaruh terhadap lingkungan jika dicampurdengan asam yang tingkat PH2.Bahwa benar khususnya di Sulawesi Tenggara belum ada yang tingkatasam PhH2.Bahwa benar slag nikel tidak mudah meledak, terbakar, beracun danberbahaya.16 Bahwa benar berdasarkan hasil uji baku mutu

pun hasil dari sukofindo yang menjelaskanbahwa Slag Nikel mengandung Radio Aktifsehingga kontaminasi yang ditimbulkan tidak berbahaya bagi lingkungan, sedangkan keterangan Ahli yang dihadirkan di persidanga oleh Penasehat Hukum Terdakwa mengatakan untukmenyatakan Slag Nikel berbahaya harus di uji terlebin dahulu dan harus adadata uji untuk menentukan bahwa Slag Nikel berbahaya, Slag Nikelberpengaruh terhadap lingkungan jika di campur dengan asam yang tingkat PHnya 2, berdasarkan hasil uji Baku Mutu

Penerapan asas ultimum remedium ini hanya berlakubagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaranbaku mutu air limbah, Dengan kata lain, pelanggaran terhadap selain bakumutu air limbah, emisi, dan gangguan berlaku asas premium remedium(mendahulukan pelaksanaan penegakan hukum pidana).Penjelasan umum atas UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) menyatakan bahwa penegakanhukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas ultimum remedium

yangmewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhirsetelah penerapan penegakan hukum administratif dianggap tidak berhasil.29Namun, asas ultimum remedium tersebut hanya berlaku bagi tindak pidanaformil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah,emisi, dan gangguan, sebagaimana diatur dalam Pasal 100 UU PPLH.

HARAPAN JAYA;15] 1 (satu) lembar Fotocopy Sertifikat Mutu Benih Nomor : 175/SMB/ Bb.SP Kko/IX/2014, Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Proteksi Tanaman Dan Pengawasan, Pengujian Mutu Benih Perkebunan (UPTD-BPTPPMBP) Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 01 September 2014 yang ditandatangani Ir. Hj.

ROSMI KANTAO, MM selaku kepala UPTD- BPTPPMBP16] 1 (satu) lembar Fotocopy Sertifikat Mutu Benih Nomor: 17/SMB/KEKko/SP/III /2014, Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Proteksi Tanaman Dan Pengawasan, Pengujian Mutu Benih Perkebunan (UPTD-BPTP2MBP) Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 06 Maret 2014 yang ditandatangani Ir. Hj.

HARAPAN JAYA;16) 1 (Satu) lembar Fotocopy Sertifikat Mutu Benih Nomor : 175/SMB/Bb.SP Kko/IX/2014, Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Proteksi Tanaman Dan Pengawasan,Pengujian Mutu Benih Perkebunan (UPTDBPTPPMBP) Dinas PerkebunanProvinsi Sulawesi Selatan tanggal 01 September 2014 yang ditandatangani Ir.

Hj.ROSMI KANTAO, MM selaku kepala UPTD BPTPPMBP17) 1 (satu) lembar Fotocopy Sertifikat Mutu Benih Nomor : 17/SMB/KEKko/SP/Ill /2014, Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Proteksi Tanaman Dan Pengawasan,Pengujian Mutu Benih Perkebunan (UPTDBPTP2MBP) Dinas PerkebunanProvinsi Sulawesi Selatan tanggal 06 Maret 2014 yang ditandatangani Ir.

HARAPAN JAYA;15 1 (satu) lembar Fotocopy Sertifikat Mutu Benih Nomor : 175/SMB/16Bb.SP Kko/IX/2014, Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai ProteksiTanaman Dan Pengawasan, Pengujian Mutu Benih Perkebunan (UPTDBPTPPMBP) Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan tanggal O01September 2014 yang ditandatangani Ir. Hj.

ROSMI KANTAO, MMselaku kepala UPTD BPTPPMBP1 (satu) lembar Fotocopy Sertifikat Mutu Benih Nomor : 17/SMB/KEKko/SP/HI /2014, Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Proteksi TanamanDan Pengawasan, Pengujian Mutu Benih Perkebunan (UPTDBPTP2MBP) Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 06Maret 2014 yang ditandatangani Ir. Hj.

HARAPAN JAYA;15161 (satu) lembar Fotocopy Sertifikat Mutu Benih Nomor : 175/SMB/ Bb.SPKko/IX/2014, Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Proteksi Tanaman DanPengawasan, Pengujian Mutu Benih Perkebunan (UPTDBPTPPMBP)Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 01 September 2014yang ditandatangani Ir. Hj.

BAGUS Als AGUS Bin KHAIRANItidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar dakwaan primairpasal 197 Jo Pasal 106 Ayat 1 UU RI No.36 Tahun 2009, sehinggaterdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum;Menyatakan Terdakwa MUHAMAD BAGUS Als AGUS Bin KHAIRANIterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanadengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasidan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/ataupersyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu

Kalimantan Tengah atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa danmengadilinya, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaanfarmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/ataupersyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, perbuatantersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :> Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 12.30 Wib,berawal ketika

yangakan ia terima sehingga kesengajaan telah ada pada diri terdakwa ;Menimbang, bahwa oleh karena salah satu anasir dari unsur ini telahterpenuhi yakni anasir Mengedarkan maka terpenuhilah apa yangdikehendaki oleh unsur ini Secara keseluruhan ;Tidak Memiliki Izin Edar ;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 98 ayat (3) Undangundang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa untukpengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaanfarmasi dan alat Kesehatan harus memenuhi standar mutu

Bahwa terdakwa dalam memperjualbelikan ataumemperdagangkan minum beralkohol jenis cap tikus secara eceran tidak adamendapat izin dari pemerintah maupun pihak terkait sehingga pangan olahanberupa minuman beralkohol jenis cap tikus dalam bentuk kemasan eceran yangdi perdagangkan kepada masyarakat tidak dapat dijamin dan diawasi mutu sertagizinya;Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 142 Jo Pasal 91 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia No. 18Tahun 2012, Tentang Pangan

wettens),dalam artian pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatantersebut dan juga harus mengerti (wetten) akan akibat daripada perbuatan itu;Menimbang, bahwa izin edar dalam unsur ini merujuk kepada Pasal 91ayat (1) Undangundang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentangPangan yang mewajibkan Pelaku Usaha Pangan untuk memiliki izin edar atassetiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untukdiperdagangkan dalam kemasan eceran, demi kepentingan pengawasankeamanan, mutu

DB 8554 JB atas namaChristian Heavenly Akay Kumayas; 1 (satu) buah kunci mobil merek Daihatsu;yang telah disita merupakan mobil yang disewa Terdakwa dari pemiliknyaChristian Heavenly Akay Kumayas maka dikembalikan kepada pemiliknya,Christian Heavenly Akay Kumayas;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,maka perlu dipertimbangkan terlebin dahulu keadaan yang memberatkan danyang meringankan;Keadaanyang memberatkan: Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pengawasankeamanan, mutu

Menyatakan Terdakwa EVI YOLANDA OHOINER ALIAS EVI terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanamemproduksi dan memperdagangkan pangan yang dengan sengajatidak memenuhi standar keamanan pangan dan mutu pangan diaturdalam Pasal Pasal 140 Jo Pasal 86 ayat (2) Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana dalamdakwaan alternatif ketiga;.

perdagangan/penjualan minumanalkohol jenis sopi yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yangdipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundangundangan,tidakmencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang baik atas barang tersebut dan tidak memasang label ataumembuat penjelasan barang sesai dengan berat bersih, isi bersih atau netto,Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Timdan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya, tidak sesuaidengan mutu

(delapanratus ribu rupiah) dalam sekali memasak minuman beralkohol sebanyak 20(dua puluh) liter, minuman tersebut sebanyak 20 (dua puluh) plastic sudahterjual dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), sisanyaminuman sebanyak 10 (sepuluh) plastic ukuran 600 ml dan 1 (satu) jerigenukuran 5 liter berisi minuman beralkohol jenis sopi 5 liter, belum terjualkarena Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas kepolisian;Bahwa minuman beralkohol jenis sopi yang Terdakwa jual tidak mempunyailabel, mutu

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Mukamad Rojak bin Dasmin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara Bersama-sama Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Dan Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan Dan Mutu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan)

   Menyatakan Anak MUKAMAD ROJAK Bin DASMIN bersalah melakukantindak pidana telah yang melakukan, yang menyuruh melakukan danyang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja Memproduksiatau mengedarkan sediaan Farmasi atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi Standard dan atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2)dan ayat (3) sebagaimana dalam dakwaan Pertama;2.

   Unsur Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan FarmasiAtau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan Atau PersyaratanKeamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan Dan Mutu;3. Unsur Melakukan, Menyuruh Melakukan, Turut Serta Melakukan;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

   Kemanfaatan Dan MutuMenimbang, bahwa Pasal 98 ayat (2) UndangUndang No. 36 Tahun2009 tentang Kesehatan berbunyi : setiap orang yang tidak memiliki keahliandan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah,mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat ;Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat (3) UndangUndang No. 36 Tahun2009 tentang Kesehatan berbunyi : kentuan mengenai pengadaan,penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alatkesehatan harus memenuhi standar mutu