Surat Ukur tanggal 16 Februari 2000, Nomor 06.25.10.2000, luas 16 meter bujur sangkar terletak di Kelurahan Pasar Lubuk Basung, dimana sertipikat induknya Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 1 Tahun 1989 tanggal 7 September 1989 dengan Gambar Situasi (GS) tanggal 30 Mei 1989 Nomor 371/1989 luas + 242 meter bujur sangkar yang telah habis jangka waktunya pada tahun 2009 kepada Tergugat III/Turut Terbanding II dan menjualnya kepada Tergugat II/Pembanding adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum (onrechtmatige

Nomor 59 Permohonan tanggal 29 Februari 2000 hingga berakhir 29 Februari 2020, Surat Ukur tanggal 16 Februari 2000, Nomor 06.25.10.2000, luas 16 meter bujur sangkar terletak di Kelurahan Pasar Lubuk Basung, dimana sertipikat induknya Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 1 Tahun 1989, tanggal 7 September 1989 dengan Gambar Situasi (GS) tanggal 30 Mei1989 Nomor 371/1989 luas + 242 meter bujur sangkar yang telah habis jangka waktunya pada tahun 2009 adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum (onrechtmatige

29 Februari 2020, Surat Ukur tanggal 16 Februari 2000, Nomor 06.25.10.2000, luas 16 meter bujur sangkar terletak di Kelurahan Pasar Lubuk Basung, dimana sertipikat induknya Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 1 Tahun 1989 tanggal 7 September 1989 dengan Gambar Situasi (GS) tanggal 30 Mei 1989 Nomor 371/1989 luas + 242 meter bujur sangkar yang telah habis jangka waktunya pada tahun 2009, tanpa melakukan penelitian secara cermat dan benar adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum (onrechtmatige

yang telah habis jangka waktunya pada tahun2009 adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum(onrechtmatige daad), sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdata;Bahwa perbuatan Tergugat IIl yang mengeluarkan sertipikat HGB No.59 Permohonan tanggal 29 Februari 2000 hingga berakhir 29 Februari2020. Surat Ukur tanggal 16 Februari 2000, No. 06.25.10.2000, luas 16M? terletak di Kel.

yang telah habis jangkawaktunya pada tahun 2009, tanpa melakukan penelitian secara cermatdan benar adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum(onrechtmatige daad), sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdata;Halaman 7 dari 21putusan Nomor 40/PDT/2019/PT PDG17.18.19.20.Bahwa perbuatan Tergugat IV yang membuat akte jual beli No.269/LBS/1999, Tanggal 22 Desember 1999, tanpa melakukan penelitiansecara cermat dan benar adalah merupakan perbuatan tanpa hak danmelawan hukum (onrechtmatige daad

yang telahhabis jangka waktunya pada tahun 2009 adalah merupakanperbuatan tanpa hak dan melawan hukum (onrechtmatige daad),sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata;. Menyatakan perbuatan Tergugat Ill yang mengeluarkan sertipikatHGB No. 59 Permohonan tanggal 29 Februari 2000 hingga berakhir29 Februari 2020. Surat Ukur tanggal 16 Februari 2000, No.06.25.10.2000, luas 16 M? terletak di Kel.

yang telah habis jangka waktunya pada tahun 2009, tanpamelakukan penelitian secara cermat dan benar adalah merupakanperbuatan tanpa hak dan melawan hukum (onrechtmatige daad),sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata;Menyatakan Perbuatan Tergugat IVyang membuat akte jual beli No.269/LBS/1999, Tanggal 22 Desember 1999 tanpa melakukanpenelitian secara cermat dan benar adalah merupakan perbuatantanpa hak dan melawan hukum (onrechtmatige daaad), sebagaimanadimaksud Pasal 1865 KUH Perdata;Menyatakan

terletak di Kelurahan Pasar Lubuk Basung,dimana sertipikat induknya HGB No. 1 Tahun 1989 tanggal 7September 1989 dengan GS tanggal 30 Mei 1989 No. 371/1989 luas +242 M2 yang telah habis jangka waktunya pada tahun 2009, tanpamelakukan penelitian secara cermat dan benar adalah merupakanperbuatan tanpa hak dan melawan hukum (onrechtmatige daad),sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata;.

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan pemerintahandan Kewenangan Mengadili perouatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atauPejabat pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), menyebutkan; ayat 17,Perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau pejabat Pemerintahan(Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata UsahaNegara.

Bahwatindakan pemerintahan berupa perbuatan Melanggar Hukum oleh Badandan/atau pejabat pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) sebagaimanaperaturan mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2009 tentang PedomanPenyelesaian Sengketa Tindakan pemerintahan dan Kewenangan Mengadiliperbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat pemerintahan(Onrechtmatige Overheidsdaad), yang tidak mengatur secara khusus tentangupaya administratif, maka penyelesaiannya administrasi menggunakan pasal 75ayat (2) UndangUndang

Dankarenanya gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 dan 6Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang PedomanPenyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan MengadiliPerbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan(Onrechtmatige Overheidsdaaq).V. POSITA GUGATAN1.

Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa dalam menentukan kewenangan Pengadilan Tata UsahaNegara dalam mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau PejabatPemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) , Majelis Hakim merujuk pada ketentuanperaturan perundangundangan sebagai berikut:1.

negara lainnya sebagai akibat dilakukannyaTindakan Pemerintahan;Pasal 1 Angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan danKewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/AtauPejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), yang menyebutkanSengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau PejabatPemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnyamengandung tuntutan untuk

Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbuldalam perkara ini sejumlah Rp. 628.500, (Enam Ratus Dua PuluhDelapan Ribu Lima Ratus Rupiah);Bahwa terhadap Putusan Penetapan Dismissal Pengadilan Tata UsahaNegara Samarinda dalam Perkara Perbuatan Melanggar Hukum OlehPenguasa (onrechtmatige overheidsdaad) Nomor: 3/PENDIS/TF/2021/PTUNSMD tanggal 4 Februari 2021 Pelawan telah menyatakan PERLAWANAN,maka oleh karena Perlawanan diajukan dalam tenggang waktu yangPutusan Perkara Nomor: 3/

keputusan yang keliru, tidak benar, dan merugikanPelawan, maka dari itu Pelawan merasa keberatan atas Putusan PengadilanTata Usaha Negara Samarinda menetapkan Dismissal atas PerkaraPerbuatan Melanggar Hukum Oleh Penguasa (onrechtmatige overheidsdaad)Nomor : 3/PENDIS/TF/2021/PTUNSMD tanggal 22 April 2021 tersebut diatas:Bahwa adapun alasanalasan/keberatankeberatan yang diajukan Parapelawan dalam Gugatan Perlawanan ini pada Pokoknya adalah PertimbanganMajelis Hakim yaitu:1.

Pejabat Pemerintahan(onrechtmatige overheidsdaad), sementara Gugatan para Penggugat dalamGugatan bernomor Register 3/G/TF/2020/PTUNSMD bukan sengketaTindakan Pemerintahan melainkan Sengketa Perbuatan Melanggar Hukumoleh badan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad),Putusan Perkara Nomor: 3/PLW/TF/2021/PTUN.SMD Halaman 9 dari 30 halamanoleh sebab itu Pertimbangan Majelis Hakim yang menyamakan maknaFrasa sengketa tindakan Pemerintahan dengan makna Frasa SengketaPerbuatan Melawan Hukum

(onrechtmatige overheidsdaad) adalahkekeliruan yang nyata dan salah dalam penerapan hukum;Sehingga sangat keliru sekali jika tuntutannya meminta ditegaskannyahukum atas dasar hak dan kewajiban berdasarkan Pasal 108 KUHPerdataberikut proses penegakan hukum itu sendiri, dimaknai oleh Majelis HakimPTUN sebagai permohonan Keputusan Tata Usaha Negara yang erbsifatAdministratif berdasarkna Pasal 75 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UndangUndang RI No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;3.

Alasan/alasan/ Keberatankeberatan Pertimbangan Hakim yang berbunyi;menimbang bahwa lebih lanjut pengaturan mengenai upaya Administratifpada perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau PejabatPemerintahan, diatur pula dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) peraturanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 TentangPedoman Penyelesaian Sengketa tindakan Pemerintahan danKewenangan mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan/atauPejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) yang

Bahwa selain itu, gugatan Terlawan semula Penggugat adalah gugatanperbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), dimana dalamgugatan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) tersebutseharusnya positaposita gugatannya secara jelas dan terangmendalilkan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yangtelah dilakukan oleh Pelawan semula Tergugat Il terhadap Terlawansemula Penggugat;Bahwa ternyata Terlawan semula Penggugat dalam posita gugatannyasama sekali tidak pernah menjelaskan perobuatan melawan

hukum(onrechtmatige daad) yang telah dilakukan oleh Pelawan semula TergugatIl terhadap Terlawan semula Penggugat, sehingga gugatan Terlawansemula Penggugat yang demikian adalah gugatan yang dikualifikasikansebagai gugatan yang kabur dan tidak jelas (obscuur libel);Bahwa seandainya benar Pelawan semula Tergugat II telah melakukanperbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) dengan cara melakukanpengambilalihan operasional tambang milik Terlawan semula Penggugat,quod non maka dalil gugatan Terlawan

:Bahwa menurut ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang Undang HukumPerdata juncto Pasal 1367 Kitab Undang Undang Hukum Perdata /junctoYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan jugaajaran/doktrin para ahli hukum menguraikan tentang perbuatan melawanhukum (onrechtmatige daad) sebagai berikut:a. Adanya perbuatan (onrechtmatige);b. Adanya kerugian (schadel), antara lain tindakan kerugian harus adahubungan sebab akibat;c.

Adanya hubungan kausalitas atau sebab akibat antara kerugianPenggugat dengan kesalahan atau perbuatan yang dilakukan;Bahwa standar baku berdasarkan putusan Hoge Aaad tanggal 31 Januari19191 mengenai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad)menyatakan:Pengertian onrechtmatige daad termasuk pula perbuatan yang memperkosasuatu hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuatsendiri atau bertentangan dengan kesusilaan atau dengan suatu kepatutan didalam masyarakat baik terhadap orang

Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawanhukum (onrechtmatige daad) terhadap Penggugat Rekonvensi yangmenimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi;b.

dan berkekuatan hukum serta mengikat Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 23/Pdt.G/2016/PN Pnn tanggal 16 Februari 2017 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 63/PDT/2017/PT PDG tanggal 15 Mei 2017 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3012 K/Pdt/2017 tanggal 11 Desember 2017;Menyatakan perbuatan Para Tergugat 1, Tergugat 3, dan Tergugat 4 yang menguasai objek perkara dengan mengabaikan upaya hukum dan tanpa adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige

Daad);Menyatakan perbuatan Para Tergugat 1, Tergugat 3, dan Tergugat 4 yang mengabaikan putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 23/Pdt.G/2016/PN Pnn tanggal 16 Februari 2017 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 63/PDT/2017/PT PDG tanggal 15 Mei 2017 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3012 K/Pdt/2017 tanggal 11 Desember 2017, adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad);Menyatakan perbuatan Para Tergugat 1, Tergugat 3, dan Tergugat 4 yang mendirikan 5 (lima) buah pondok diatas objek

perkara tanpa seizin dari Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad); Menyatakan perbuatan Tergugat 2, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, dan Tergugat 9 yang menempati 5 (lima) buah pondok diatas tanah objek perkara yang merupakan milik kaum Penggugat tanpa adanya izin dari kaum Penggugat, adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad); Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan tanah objek perkara dari hak miliknya dan atau hak milik orang lain yang diperdapat/diperoleh

(sebelas ribu dua ratus meter persegi) kepada Tergugat 12, 13 dan Tergugat14 tanpa seizin terlebih dahulu dari Para Penggugat adalah merupakanperbuatan yang melanggar hukum (onrechtmatige daaoq);.

(sebelas ribu duaratus ribu meter persegi) kepada Tergugat 12, 13 dan Tergugat 14 tanpaseizin terlebin dahulu dari Para Penggugat adalah merupakan perbuatanyang melanggar hukum (onrechtmatige daaq);Halaman 11 dari 32 hal. Put. Nomor 1750 K/Pdt/20158.Menyatakan perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang menjual sebagianobjek perkara tumpak Ill atau seluas + 300 m?

(tiga ratus meter persegi)kepada Tergugat 12 tanpa seizin terlebih dahulu dari Para Penggugat adalahmerupakan perbuatan yang melanggar hukum (onrechtmatige daaa);Menyatakan jual beli yang dilakukan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 denganTergugat 12 atas sebagian objek perkara tumpak III atau seluas + 300 m?

(satu) piring sawah padaobjek perkara tumpak VI kepada Tergugat 16 tanpa seizin terlebih dahuludari Para Penggugat adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum(onrechtmatige daaq);16.Menyatakan perbuatan Tergugat 4 yang menggadaikan 1 (satu) piringsawah pada objek perkara tumpak VI kepada Tergugat 17 tanpa seizinterlebin dahulu dari Para Penggugat adalah merupakan perbuatan yangmelanggar hukum (onrechtmatige daaq);Halaman 12 dari 32 hal.

12, 13 dan 14 tanpaseizin terlebin dahulu dari Para Penggugat adalah merupakan perbuatanyang melanggar hukum (onrechtmatige daaq); Menyatakan perbuatan Tergugat yang mengajukan pembuatan sertifikathak milik atas objek perkara tumpak IV melalui Turut Tergugat danperbuatan Turut Tergugat yang menerbitkan Surat Ukur atas objek perkaratumpak IV atas nama Tergugat tanggal 20 Juni 2013 Nomor 654/2013tanpa seizin dari Para Penggugat adalah merupakan perbuatan yangmelanggar hukum (onrechtmatige daad); Menyatakan

Namun, mengingatdasar yang digunakan dalam gugatan PENGGUGAT adalah Perbuatan MelawanHukum (onrechtmatige daad), maka terhadap perbuatan yang mana dari masingmasing PARA TERGUGAT sebagai perbuatan pribadi maupun sebagai perbuatanseorang pengurus PKS yang digugat PENGGUGAT sebagai Perbuatan MelawanHukum (onrechtmatige daad). Hal ini sangat menyulitkan dan akhirnya merugikanPARA TERGUGAT dalam menjawab gugatan PENGGUGAT.

harusdipenuhi dalam Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana19dimaksud Pasal 1365 KUHPerdata, sehingga tidak usah memaksakan diri untukmenempatkan perbuatan TERGUGAT I telah melakukan Perbuatan MelawanHukum (onrechtmatige daad).

daad) sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdata olehkarena itu, harus ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia;Bahwa, PENGGUGAT seharusnya mengetahui unsurunsur apa saja yang harusdipenuhi dalam Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) sebagaimanadimaksud Pasal 1365 KUHPerdata, sehingga tidak usah memaksakan diri untukmenempatkan perbuatan TERGUGAT III telah melakukan Perbuatan MelawanHukum (onrechtmatige daad).

Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad).

Terlebih lagi,PENGGUGAT tidak menyebutkan dengan konkrit akibat apa yang dideritaPENGGUGAT dari Surat Peringatan I yang diterbitkan TERGUGAT V sehinggaperbuatan TERGUGAT V dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum(onrechtmatige daad) quod non. Padahal, Perbuatan Melawan Hukum(onrechtmatige daad) harus mensyaratkan terpenuhinya seluruh unsurunsur dalamPasal 1365 KUHPerdata.

Bahwa perbuatan Tergugat yang menolak menikah dengan Penggugatsetelah sekian lama Penggugat dan Tergugat hidup bersama dalam saturumah sebagai mana layaknya suami istri adalah jelas dapat dikualifikasisebagai Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad) karena telahmelanggar norma kesusilaan dan kepatutan di dalam masyarakat ,Perbuatan melawan Hukum (onrechtmatige daad) mana telah menimbulkankerugian bagi Penggugat baik kerugian secara materiil maupun kerugiansecara moril berupa pemulihan nama baik

Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum(onrechtmatige daad) terhadap Penggugat dengan segala akibat hukumdarinya ;3. Menghukum Tergugat untuk memberikan/menyerahkan 40 % (empat puluhporsen) dari gajinya setiap bulan kepada Penggugat terhitung sejak anakPenggugat lahir (hidup) sampai dengan anak Penggugat menjadi dewasaatau 18 (delapan belas) tahun yang langsung dipotong oleh bendaharawandi instansi mana Tergugat bekerja ;4.

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat merupakan gugatan mengenalPerbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) ;2.2. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tidak mencantumkan denganjelas mengenai subyek hukum yaitu identitas Penggugat dan Tergugattidak lengkap dan jelas ;2.3. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tidak mencantumkan denganjelas mengenai unsurunsur Perbuatan Melawan Hukum ;2.4.

a quo berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:DALAM KONVENSIDALAM EKSEPSIMenerima eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;DALAM POKOK PERKARAMenolak gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya ;Menyatakan sita jaminan dalam gugatan untuk diperintahkan diangkat ;DALAM REKONVENSI1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan MelawanHalaman 11 dari 21 Putusan Nomor 145/PDT/2017/PT SMRHukum (onrechtmatige daad) ;3.

Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum(onrechtmatige daad) terhadap Penggugat dengan segala akibat hukumdarinya ;3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebagai pemulihannama baik kepada Penggugat sebesar Rp.200.000.000, (dua ratus jutarupiah) secara tunai dan seketika;4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 145/PDT/2017/PT SMRB.

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);
3. Menyatakan kerugian yang diderita Penggugat adalah sebesar Rp. 423.516.800; (empat ratus dua puluh tiga juta lima ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas kerugian yang diderita Penggugat kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat

Hakim dalam perkara a quo berkenan untuk memanggil para pihakyang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan.Selanjutnya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Tergugat telan melakukan perbuatan melawan hukum(onrechtmatige daad);Menyatakan kerugian yang diderita Penggugat adalah sebesar Rp.423.516.800; (empat ratus dua puluh tiga juta lima ratus enam belas ribudelapan ratus rupiah;Menghukum Tergugat

Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum(onrechtmatige daad);3. Menyatakan kerugian yang diderita Penggugat adalah sebesar Rp.423.516.800; (empat ratus dua puluh tiga juta lima ratus enam belas ribudelapan ratus rupiah;4. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas kerugian yang dideritaPenggugat kepada Penggugat;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlahRp 535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);6.

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sejumlah Rp 306.000.000,00 (Tigaratus Enam Juta Rupiah );
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 222.000,00 ( dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad);3. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan uang milik Penggugat yang telah digunakan untuk investasi secara kontan dan sekaligus sebesar Rp. 8.500.000.000,- (delapan milyar lima ratus juta rupiah); 4.

DesemberBahwa perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang tidakmerealisasikan hakhak PENGGUGAT atau mengabaikan kewajibandari TERGUGAT I dan TERGUGAT II dan atau berbohong, tidakjujur, dan melanggar asas kepatutan sehingga tanah, saham dan pendapatan yang seharusnya menjadi hak PENGGUGAT tidak dapatterealisasi, dan atau menggunakan uang yang seharusnyadigunakan untuk investasi dalam proyek Kelapa Retreat 2 untuktujuan, keperluan dan kepentingan lain adalah merupakan suatuPerbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige

Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukanPerbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad);Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar(mengembalikan) uang sejumlah Rp. 8,500,000,000. (delapan milyarlima rutus juta rupiah) kepada PENGGUGAT secara kontan danPage 17 of 664.

Bahwa setelah adanya peristiwa tersebut diatas, Penggugat telahberulang kali meminta kepada Para Tergugat untuk dapat segerarealisasikan hak yang telah disepakati yaitu membuat suatu aktanotariil namun Para Tergugat selalu memberikan alasanalasan,dengan demikian tindakan Para Tergugat suatu tindakanmelawan hukum (onrechtmatige Daad); Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya tidakmembantah bahwa Penggugat adalah sebagai investor kelapa retreat 2dan telah mengirimkan uang kepada Para Tergugat

; Menimbang, bahwa istilah pengertian perbuatan melanggar hukumdiatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut;*Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugiankepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnyamenerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, agar suatu perbuatan dapat diatagorikan sebagai perbuatanmelanggar hukum (onrechtmatige daad), maka perbuatan tersebutharus memenuhi empat unsur yakni

Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawanhukum (Onrechtmatige Daad); 3. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan uang milikPenggugat yang telah digunakan untuk investasi secara kontandan sekaligus sebesar Rp. 8.500.000.000, (delapan milyar limaratus juta rupiah); 4.

daad) sebagaimana dimaksud Pasal 1365 Kitab UndangUndangHukum Perdata;Bahwa perbuatan Tergugat II menguasai, mengajukan permohonan penerbitansertifikat, menyewakan, dan mengizinkan mempergunakan objek perkara a quosecara tanpa hak, tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat, sebagaimanadimaksud Posita 4, 7 dan 9 di atas adalah perbuatan melawan hukum(onrechtmatige daad)sebagaimana dimaksud Pasal 1365 Kitab UndangUndangHukum Perdata;Bahwa perbuatan Tergugat III menerbitan sertifikat tanah objek

perkara a quotanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat, sebagaimana dimaksud Positaangka 7 di atas adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad)sebagaimana dimaksud Pasal 1365 Kitab UndangUndang Hukum Perdata;Bahwa perbuatan Tergugat IV menyewa bangunan di atas objek perkara a quotanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat, sebagaimana dimaksud Positaangka 9 di atas adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad)sebagaimana dimaksud Pasal 1365 Kitab UndangUndang Hukum Perdata;Bahwa

perbuatan Tergugat V menggunakan bangunan di atas objek perkara aquo tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat, sebagaimana dimaksudPosita angka 9 di atas adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad)sebagaimana dimaksud Pasal 1365 Kitab UndangUndang Hukum Perdata;Bahwa terhadap perbuatan Para Tergugat sebagaimana dimaksud Posita angka 4,7, dan 9 di atas, telah menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat, karenatidak dapat menguasai dan memanfaatkan tanah milik Para Penggugat yaitusebesar

tanah objek perkara aquo tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat, sebagaimana dimaksudPosita angka 7 di atas adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad)sebagaimana dimaksud Pasal 1365 Kitab UndangUndang Hukum Perdata;Menyatakan perbuatan Tergugat IV menyewa bangunan di atas objek perkara aquo tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat, sebagaimana dimaksudPosita angka 9 di atas adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad)sebagaimana dimaksud Pasal 1365 Kitab UndangUndang

Hukum Perdata;Menyatakan perbuatan Tergugat V mempergunakan bangunan di atas objekperkara a quo tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat, sebagaimanadimaksud Posita angka 9 di atas adalah perbuatan melawan hukum(onrechtmatige daad) sebagaimana dimaksud Pasal 1365 Kitab UndangUndangHukum Perdata;Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Surat Hibah tertanggal 12Desember 1990 karena dijadikan dasar oleh Tergugat I menyetujui penyerahan1011tanah objek perkara a quo kepada Tergugat II tanpa seizin

hak milik atas tanah objekperkara Bidang dan Bidang Il kepada Tergugat F tanpa seizin danpersetujuan dari Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawanhukum (onrechtmatige daad);Menyatakan tindakan dan perbuatan Tergugat B.1 (Siti Yusnar) yangmenguasai, menyewakan rumah kepada Tergugat E yang terletak di atastanah objek perkara Bidang serta mengajukan permohonan sertifikathak milik atas tanah objek perkara bidang tersebut kepada Tergugat Fatas nama Tergugat B.1 tanpa seizin dan persetujuan dari

ParaPenggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum(onrechtmatige daad);Menyatakan tindakan dan perbuatan Tergugat C.1 (Alinar Hasyim) yangtelah menguasai, menyewakan rumah kepada Tergugat D yang terletakdi atas tanah objek perkara Bidang II serta mengajukan permohonansertifikat hak milik atas tanah objek perkara Bidang II tersebut kepadaTergugat F atas nama Tergugat C.1 tanpa seizin dan persetujuan dariPara Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum(onrechtmatige daad);Menghukum Para

dari Para Penggugatadalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daadq);Menyatakan tindakan dan perbuatan Tergugat C.1 (Alinar Hasyim) yangtelah menguasai, menyewakan rumah kepada Tergugat D yang terletak diatas tanah objek perkara Bidang Il serta mengajukan permohonansertifikat hak milik atas tanah objek perkara Bidang II tersebut kepadaTergugat F atas nama Tergugat C.1 tanpa seizin dan persetujuan dariPara Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum(onrechtmatige daad);Menghukum

sertifikat hakmilik atas tanah objek perkara bidang tersebut kepada Tergugat F atasnama Tergugat B.1 tanpa seizin dan persetujuan dari Para Penggugatadalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daaad);Menyatakan tindakan dan perbuatan Tergugat C.1 (Alinar Hasyim) yangHalaman 16 dari 21 hal.

Nomor 142 PK/Padt/2018telah menguasai, menyewakan rumah kepada Tergugat D yang terletak diatas tanah objek perkara bidang II serta mengajukan permohonansertifikat hak milik atas tanah objek perkara bidang II tersebut kepadaTergugat F atas nama Tergugat C.1 tanpa seizin dan persetujuan dariPara Penggugat adalah merupakan perobuatan melawan hukum(onrechtmatige daaq);12.

selaku Mamak Kepala Waris yang wajibmengawasi, melindungi, dan mengetahui status dan keberadaan hartapusaka tinggi kaum agar tidak merugikan kaum itu sendiri sebagaimanadimaksud posita angka 3 dan angka 5 di atas, adalah merupakanPerbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad), sebagaimana dimaksudPasal 1365 KUHPerdata;Bahwa tindakan Tergugat V yang melakukan proses hingga terbitnyasertifikat di atas tanah objek perkara a quo sebagaimana dimaksud positaangka 3 di atas tanpa sepengetahuan dan persetujuan

Penggugatsebagaimana dimaksud posita angka 4 di atas, adalah merupakanPerbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad), sebagaimana dimaksudPasal 1365 KUHPerdata;Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat ,ll, Il MV, dan V sebagaimana dimaksud posita angka 6, 7, dan 8 di atastelah menimbulkan kerugian kepada Pengugat.

Juliati Binti Kamaruddin yang mensertifikatkan tanah objekperkara a quo tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugatselaku anggota kaum, adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum(onrechtmatige daad) ;Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor27/PDT/2017/PT PDG6.

Menyatakan tindakan Tergugat dan Il yang memegang, menguasai,dan tidak memperlihatkan seluruh sertifikat tanah objek perkara a quokepada Penggugat selaku Mamak Kepala Waris yang wajibmengawasi, melindungi, dan mengetahui status dan keberadaan hartapusaka tinggi kaum, adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum(onrechtmatige daad) ;7.

Menyatakan tindakan Tergugat V yang melakukan proses hinggaterbitnya sertifikat di atas tanah objek perkara a quo tanpasepengetahuan dan persetujuan Penggugat, adalah merupakanPerbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) ;8. Memerintahkan kepada Tergugat V untuk menambahkan namaPenggugat selaku pemegang hak pada masingmasing sertifikat tanahobjek perkara;9.

Nur lItam sekarang dengan tanahalmarhumah Ramlah dan Hindun yang dikuasai Tunzir; Selatan dahulu dengan tanah Asma sekarang dengan tanah Kiswati: Timur dahulu dengan tanah Asma dan Halimah sekarang dengan tanahKiswati dan Halimah;Adalah milik ibu Penggugat yang bernama Siti Hawa alias Ti Hawa;Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai tanpa hak tanah sengketamilik ibu) Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum(onrechtmatige daad);Menyatakan perbuatan Tergugat Il menerbitkan Sertifikat Hak MilikNomor

10093 Tahun 2014 atas nama Tergugat dengan memasukkantanah sengketa ke dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 10093 Tahun 2014adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 10093 Tahun 2014 terdaftar atasnama Tergugat tidak sah dan tidak berharga menurut hukum serta batalsejak semula;Menghukum Tergugat mengosongkan tanah sengketa dari segalabeban yang membebaninya dan menyerahkannya kepada Penggugatuntuk dikembalikan ke dalam boede/ harta warisan ibu

Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai tanpa hak tanahsengketa milik ibu Penggugat adalah merupakan perbuatan melawanhukum (onrechtmatige daad);Halaman 3 dari 10 hal. Put.

Nur Itam sekarang dengan tanahalmarhumah Ramlah dan Hindun yang dikuasai Tunzir; Selatan dahulu dengan tanah Asma sekarang dengan tanah Kiswati; Timur dahulu dengan tanah Asma dan Halimah sekarang dengantanah Kiswati dan Halimah:Adalah milik ibu Penggugat yang bernama Siti Hawa alias Ti Hawa;Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai tanpa hak tanahsengketa milik ibu Penggugat adalah merupakan perbuatan melawanhukum (onrechtmatige daad);Menyatakan perbuatan Tergugat Il menerbitkan Sertifikat HakMilik

Nomor 10093 Tahun 2014 atas nama Tergugat denganmemasukkan tanah sengketa ke dalam Sertifikat Hak Milik Nomor10093 Tahun 2014 adalah merupakan perbuatan melawan hukum(onrechtmatige daad),Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 10093 Tahun 2014terdaftar atas nama Tergugat dinyatakan tidak berkekuatan hukum;Menghukum Tergugat mengosongkan tanah sengketa darisegala beban yang membebaninya dan menyerahkannya kepadaPenggugat untuk dikembalikan ke dalam boede/ harta warisan ibuPenggugat almarhumah Siti

Menyatakan menurut hukum Tergugat I dan Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad); ------------------------------------------------------ 3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi Immateriil kepada Penggugat sebesar Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) ; -4.

Putusan No.1578/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel.16.17.10karenanya merupakan suatu perbuatan melawan hukum oleh penguasa(onrechtmatige overheidsdaad) yang merugikan Penggugat.Bahwa permintaan cegah yang dilakukan oleh Tergugat If kepada DepartemenHukum dan Hak Asasi Manusia RI cq.

Putusan No.1578/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel.18ketelitian serta kehatihatian yang harus diindahkan dalam TIalulintas hukum dimasyarakat, dan oleh karenanya merupakan suatu perbuatan melawan hukum olehpenguasa (onrechtmatige overheidsdaad) yang merugikan Penggugat..

GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)1Dasar dilakukannya gugatan oleh Penggugat adalah perbuatan melawanhukum oleh penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang menimbulkankerugian immaterial bagi Penggugat sejumlah Rp. 2.500.000.000, (duamilyar lima ratus juta rupiah).

Dari Uraian tersebut diatas jelas bahwa Tergugat I tidak melakukan perbuatan24melawan hukum oleh penguasa (onrechtmatige overheidsdaad) sebagaimanadidalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, sebaiknya tindakan Tergugat Iadalah dalam rangka melaksanakan ketentuan Undangundang dan seseorangyang melaksanakan ketentuan Undangundang tidak dapat di kategorikan sebagaiperbuatan melawan hukum oleh penguasa (onrechtmatige overheidsdaad).

Menyatakan menurut hukum Tergugat I dan Tergugat II melakukan PerbuatanMelawan Hukum Oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad);Hal 67 dari 65 hal. Putusan No.1578/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel.3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi Immateriilkepada Penggugat sebesar Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) ; 4.

Berwenang mengadili perbuatan melanggar hukumoleh Pemerintah, yaitu perbuatan melanggar hukumyang dilakukan oleh pemegang kekuasaan (Badandan/atau Pejabat Pemerintahan) yang biasa disebutdengan onrechtmatige overheidsdaad (OOD).9.

Bahwa selanjutnya, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah AgungNomor 2 Tahun 2019 (Perma 2/2019), mengatur bahwa perkaraperbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau PejabatPemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakankewenangan peradilan tata usaha negara.10.Bahwa Pasal 10 dan 11 Perma 2/2019, mengatur sebagai berikut:Pasal 10Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku,perkara perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atauPejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yangdiajukan

ke Pengadilan Negeri tetapi belum diperiksa,dilimpahkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan.Pasal 11Perkara perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atauPejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad)sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeriharus menyatakan tidak berwenang mengadili.Halaman 11 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Mkd11.Bahwa berdasarkan hal tersebut, dalil Para Penggugat yangmenyatakan Tergugat II

Bahwaselanjutnya, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun2019 (Perma 2/2019), mengatur bahwa perkara perbuatan melanggar hukumHalaman 20 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Mkdoleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad)merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.

overheidsdaad);Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah AgungNomor 2 Tahun 2019 tentang tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa tindakanPemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum olehBadan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) yangmengatur bahwa perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atauPejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) merupakan kewenanganPeradilan tata Usaha Negara, dan karena perkara aquo menurut Majelissebagaimana

Benjamin Lumbantobing telah mengklaim,menyerobot serta mengalihkan tanah terperkara kepada Tergugat IIdengan jual beli adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaaq);Menyatakan dalam hukum bahwa Tergugat II merupakan pihak pembeliyang tidak beriktikad baik;Menyatakan segala tindakan Tergugat Il yang telahmengusahai/menguasai serta melakukan segala bentuk kegiatan diatas tanah terperkara merupakan perbuatan melawan hukum(onrechtmatige daad);Menyatakan dalam hukum segala tindakan serta perbuatan

Nomor 3270 K/Padt/2020Benjamin Lumbantobing atas tanah terperkara merupakan perbuatanmelawan hukum (onrechtmatige daaq);7. Menyatakan dalam hukum Surat Jual Beli tertanggal 1 Februari 2018yang diperbuat serta ditandatangani Tergugat dan Tergugat II tidakberharga atau batal demi hukum;8. Menyatakan dalam hukum sah dan berharga sita jaminan (conservatoirbeslag) terhadap barang bergerak dan barang tidak bergerak milikTergugat dan Tergugat II yang dimohonkan dalam perkara ini;9.

Nomor 3270 K/Pdt/2020Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi adalah perbuatanmelawan hukum (onrechtmatige daaq);6.

Menyatakan perbuatan Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat DalamKonvensi yang mengklaim tanah terperkara sebagai milik TergugatDalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi adalah perbuatanmelawan hukum (onrechtmatige daaq);6.

Nomor 3270 K/Pdt/202010.11.menyerobot serta mengalinkan tanah terperkara kepada Tergugat IIdengan jual beli adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad);Menyatakan dalam hukum bahwa Tergugat II merupakan pihak pembeliyang tidak beriktikad baik;Menyatakan segala tindakan fTergugat Il yang telahmengusahai/menguasai serta melakukan segala bentuk kegiatan diatas tanah terperkara merupakan perbuatan melawan hukum(onrechtmatige daaq);Menyatakan dalam hukum segala tindakan serta perbuatan Tergugat

Bahwa Penggugat telah berusaha untuk meminta kembali obyek sengketa agardikembalikan kepadanya, namun para Tergugat tidak mau memberikannya;15.Bahwa tindakan dan perbuatan dari Tergugat yang tidak memberikansertipikat milik dari Penggugat (Sertipikat SHM Nomor 1740) yang dititipoleh lbu Winarsih adalah merupakan tindakan dan perbuatan melawanhukum (Onrechtmatige Daaa);16.Bahwa tindakan dan perbuatan para Tergugat yang menguasai danmempertahankan serta tidak mau mengembalikan obyek sengketa kepadaPenggugat

Nomor 1753 kK/Pdt/2015(Onrechtmatige Daad);17.Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat 1 yang membuatkan obyeksengketa surat jual beli, tanpa sepengetahuan dari Penggugat sebagaipemilik obyek sengketa yang sah adalah merupakan tindakan danperbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daaa);18.Bahwa tindakan dan perbuatan Para Tergugat yang tetap mempertahankanobyek sengketa tanpa alas hak yang sah menurut hukum adalahmerupakan tindakan dan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad).19.Bahwa Tergugat berencana

Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa tindakan dan perbuatan dariTergugat yang tidak memberikan sertipikat milik dari Penggugat (sertipikatSHM Nomor 1740) yang dititip oleh lou Winarsih adalah merupakan tindakandan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad);6.

Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa tindakan dan perbuatan paraTergugat yang menguasai dan mempertahankan serta tidak maumengembalikan obyek sengketa kepada Penggugat merupakan tindakandan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);7. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat yang membuatkan obyek sengketa surat jual beli, tanpa sepengetahuan dariHalaman 5 dari 11 hal. Put.

Nomor 1753 kK/Pdt/2015Penggugat sebagai pemilik obyek sengketa yang sah adalah merupakantindakan dan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);8. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa tindakan dan perbuatan paraTergugat yang tetap mempertahankan obyek sengketa tanpa alas hak yangsah menurut hukum adalah merupakan tindakan dan perbuatan melawanhukum (onrechtmatige daaa);9.

Nomor 33 PK/Pdt/20192010 yang didalamnya dikatakan telah dibayar lunas adalah perbuatanmelawan hukum (onrechtmatige daad);. Menyatakan hukum Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 15tanggal 25 Februari 2010 yang didalamnya dikatakan telah dibayarlunas adalah cacat hukum dan batal demi hukum;.

Menyatakan hukum perbuatan Tergugat yang membuat/menerbitkanSurat Kuasa Untuk Menjual Nomor 16 tanggal 25 Februari 2010 yangmerupakan kuasa mutlak adalah merupakan perbuatan melawan hukum(onrechtmatige daad);. Menyatakan hukum Surat Kuasa Untuk Menjual Nomor 16 tanggal 25Februari 2010 merupakan kuasa mutlak adalah cacat hukum;.

terletak di Kelurahan Jimbaran, KecamatanKuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali menjadi atas nama MadeWiranatha (Tergugat) adalah perbuatan yang melawan hukum(onrechtmatige daad);12.Menyatakan hukum Sertifikat Hak Milik 3751/Kelurahan Jimbaran,Gambar Situasi tanggal 25 April 1996, Nomor 2184/1996, perubahanterakhir tanggal 3 Juli 1996, luas: 1505 m7?

(onrechtmatige daad);Menyatakan hukum Akta Jual Beli Nomor 260/2011 tanggal 7 Juni 2011yang berdasarkan kuasa mutlak adalah cacat hukum dan batal demihukum;Menyatakan hukum perbuatan Termohon Peninjauan Kembali (PK) III/Termohon Kasasi Ill/Tergugat III/Terbanding Ill yang memprosesbaliknama atas Sertifikat Hak Milik 3751/Kelurahan Jimbaran, GambarSituasi tanggal 25 April 1996 Nomor: 2184/1996 perubahan terakhirtanggal 3 Juli 1996, luas: 1505 m7?

terletak di Kelurahan Jimbaran,Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, menjadi atas namaMade Wiranatha (Termohon Peninjauan Kembali/TermohonKasasi/Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Terbanding adalahperbuatan yang melawan hukum (onrechtmatige daad);Menyatakan hukum Sertifikat Hak Milik 3751/Kelurahan Jimbaran,Gambar Situasi tanggal 25 April1996 Nomor: 2184/1996 perubahanterakhir tanggal 3 Juli 1996, luas: 1505 m?