Menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yangdilakukan di Medan pada tanggal 12 April 1990 sesuai dengan kutipanAkte Perkawinan No. 237/1990, dan daftar perkawinan No. 1017 No. 130yo. 1919 No. 81, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Stbld catatan SipilKota Medan Provinsi Sumatera Utara, putus karena penceraian dengansegala akibat hukumnya.3.

Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yangdilakukan di Medan pada tanggal 12 April 1990 sesuai dengan kutipanAkte Perkawinan No. 237/1990, dan daftar perkawinan No. 1017 No. 130yo. 1919 No. 81, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Stbld Catatan SipilKota Medan Provinsi Sumatera Utara, putus karena penceraian dengansegala akibat hukumnya.3.

PutusanMahkamah Agung Belanda tahun 1919 dalam kasus Arrest CohenLindenbaum (H.R. 31 Januari 1919), yang kemudian telah memperluaspengertian melawan hukum tidak hanya terbatas pada undangundang(hukum tertulis Saja) tapi juga hukum yang tidak tertulis, sebagai berikut:.

Jawa Barat sebagaimana ternyata dalamkutipan Akta Nikah nomor 1919/188/X/2015 tertanggal 12 Oktober 2015Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan Nomor 57/Padt.G/2021/PA.CkrBahwa saat pernikahan, Penggugat berstatus Janda dan Tergugatberstatus Duda;Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediamanBersama di Kab. Bekasi Prov.

Putusan Nomor 57/Padt.G/2021/PA.Ckrdicabut sedangkan selainnya tetap dipertahankan;Menimbang, bahwa, untuk menguatkan dalildalil gugatannya, Penggugattelah mengajukan alat bukti surat berupa:Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1919/188/X/2015 tanggal 12 Oktober2015 atas namaXXXX yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat1.Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun, Kab. Bekasi Prov.

termasuk wewenang Pengadilan Negeri ~~sedangkaneosevee sedangkan nama keluarganya tetap yaitu TJIAM ;~ Menimbang bahwa nertenavkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas dan dihubungkan dengan keterangan pemohon dan surat surat buk ti yang dilampirkan bersama sa a dengan surat =permohonan pemohon yang mana satu dengan yang lainnya salingbersesuaian oleh karena itu permohonan pemohon dapat dikabulBEE griecectinennccines +~ Menperhatikan pasal 93 dan 94 dari Staadblaed Tahun 1917jo Staadblaed tahun 1919

Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampaipada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, ataumemanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu ataupakaian jabatan palsu;Menimbang bahwa unsur tersebut adalah bersifat alternatif, sehinggadengan terpenuhinya salah satu perbuatan sudah cukup memenuhi unsurtersebut tanpa mempertimbangkan perbuatan yang lain;Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam arretarrestnya masingmasingtanggal 20 Januari 1919, NJ 1919 halaman

269, W.10389 dan tanggal 19 Mei1919, NJ 1919 halaman 643, W. 10424 antara lain memutuskan bahwapencurian dengan perusakan itu. merupakan suatu kejahatan.

No.81 tahun 1919,dalam tahun seribusembilanratus enampuluh sembilan, nomor:LIMABELAS tertanggal 6 Mei 1969 atas nama Gunawan Tanudjaja ; padafotokop! bukti Surat tersebut diberi tanda P78. Poto copy Petikan dari daftar umum kelahiran untuk WarganegaraIndonesia, menurut Statblad No. 130 Tahun 1917 Jo. No.81 tahun 1919,dalam tahun seribusembilanratus tujuhpuluh tiga, nomor :DUABELAStertanggal 22 Februari 1973 atas nama Erna Tanujaya ; pada fotokopi buktisurat tersebut diberi tanda P89.

Poto copy Petikan dari daftar umum kelahiran untuk bangsa Tionghoa diSubang, dalam tahun seribusembilanratus enam puluh enam nomor:TUDJUHPULUH TUDJUH tertanggal 16 Desember 1964 atas nama TanMing Loan, yang dilekatkan dengan Petikan dari daftar umum kelahiranuntuk Warganegara Indonesia, menurut Statblad No. 130 Tahun 1917 Jo.No.81 tahun 1919, dalam tahun seribusembilanratus enampuluh enam,nomor :ENAMPULUH TUDJUH tertanggal 27 April 1970 atas nama SriSurjany; fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda

>

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan Kematian Bapak Kandung Pemohon yang bernama Sumar di Kantor Catatan Sipil guna untuk mengurus Surat Keterangan Ahli Waris;
3. Memerintahkan kepada Pejabat atau Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta untuk mencatatkan kematian Bapak Kandung Pemohon yang terlambat pencatatannya dalam Daftar Kematian Warga Negara Indonesia menurut STBLD 1971 No. 130 jo. 1919

Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuksampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong,atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu ataupakaian jabatan palsu;Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 139/Pid.B/2018/PN NgaMenimbang, bahwa Hoge Raad dalam arretarrestnya masingmasing tanggal 20 Januari 1919, NJ 1919 halaman 269, W.10389 dantanggal 19 Mei 1919, NJ 1919 halaman 643, W. 10424 antara lainmemutuskan bahwa pencurian dengan perusakan

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa pada tanggal 4 Agustus 2012, bertempat di Jl.Selorejo No.56 RT001 RW008 Kota Malang telah meninggal dunia nenek Pemohon yang bernama MINI yang lahir di Malang pada tanggal 01 Januari 1919, karena sakit tua, dan telah dimakamkan di TPU Samaan kota Malang Propensi Jawa Timur ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan

Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surabaya untuk melakukan pencatatan atas kematian Orang Tua Pemohon tersebut ke dalam Buku Register Pencatatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas M.DJAMAR, agar kematian Tersebut , dicatat dalam Daftar Kematian Tambahan untuk Golongan Warga Negara Indonesia menurut Stbl. 1917 No. 130 Jo Stbl. 1919

Unsur tanpa hak menguasai, membawa, atau mempunyai dalammiliknya sesuatu senjata penikam atau penusuk;Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad dalam Arrestnya tanggal 31Januari 1919, NJ 1919 halaman 161 telah mengartikan secara tanpa hak danmelawan hukum sebagai meliputi tiaptiap perbuatan atau hal tidak berbuatyang bertentangan dengan undangundang, kesusilaan dan sikap seharihariyang diperlukan dalam lalu lintas masyarakat;Menimbang, dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa padaHari Kamis

Unsur tanpa hak menguasai, membawa, atau mempunyai dalammiliknya sesuatu senjata penikam atau penusuk;Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad dalam Arrestnya tanggal 31Januari 1919, NJ 1919 halaman 161 telah mengartikan secara tanpa hak danmelawan hukum sebagai meliputi tiaptiap perbuatan atau hal tidak berbuatyang bertentangan dengan undangundang, kesusilaan dan sikap seharihariyang diperlukan dalam lalu lintas masyarakat;Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 143/Pid.B/2017/PN AmtMenimbang, dari fakta hukum

Stbl.1919 No.81, pada tanggal 3 Maret 1999 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;3. Memerintahkan kepada Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Gorontalo dan Penggugat / Pembanding untuk mengirimkan salinan Putusan Perceraian ini, yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;4.

Berdasarkan Akta PerkawinanTahun 1999. 1917 No.130 Yo Stbl. 1919 No.81 Pada Tanggal 03 Maret 1999.Putus karena Cerai degan segalan akibat Hukumnya patut untuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 40 UndangUndang Nomor ;23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan, perceraian wajibdilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi pelaksana paling lambat 60(enam puluh) hari, sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan

Stbl.1919 No.81, pada tanggal 3 Maret 1999 putuskarena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;3. Memerintahkan kepada Panitera / Sekretaris Pengadilan NegeriGorontalo dan Penggugat / Pembanding untuk mengirimkan salinanPutusan Perceraian ini, yang telah berkekuatan hukum tetap, kepadaDinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo untuk dicatatdalam register yang diperuntukkan untuk itu ;4.

Memerintahkan Juru Sita pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus untuk mengangkat sita eksekusi atas tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 86/Kelurahan Merdeka, Surat Ukur Nomor: 661 Tahun 1919, Tanggal 07 November 1919, luas 543 m² (lima ratus empat puluh tiga meter persegi), yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Sumur Bandung, Kelurahan Merdeka, Jalan Soka No. 6, RT. 005 RW. 008, atas nama FRANS LUCAS SOLIHIN, sebagaimana dimaksud

Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memilikr menurut R.Soesilodalam KUHP (1988 : 258) yang dikutip dari Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagaipemilik barang itu, antara lain misalnya : menjual, memakan, membuang,menggadaikan, menitipkan, dan atau membelanjakan ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurutputusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 adalah

bukan hanya bertentangandengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku,melainkan juga apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutandalam pergaulan masyarakat ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut HogeRaad pada tanggal 31 Januari 1919, N.J.1919, W.10365 adalah Onrechmatig(melawan hukum) tidak lagi hanya berarti apa yang bertentangan dengan kewajibanhukum si pelaku, melainkan juga apa yang bertentangan baik dengan tata susilamaupun kepatutan

Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum ; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memilikr menurut R.Soesilodalam KUHP (1988 : 258) yang dikutip dari Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagaipemilik barang itu, antara lain misalnya : menjual, memakan, membuang,menggadaikan, menitipkan, dan atau membelanjakan ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurutputusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 adalah

bukan hanya bertentangandengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku,melainkan juga apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutandalam pergaulan masyarakat ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut HogeRaad pada tanggal 31 Januari 1919, N.J.1919, W.10365 adalah Onrechmatig(melawan hukum) tidak lagi hanya berarti apa yang bertentangan dengan kewajibanhukum si pelaku, melainkan juga apa yang bertentangan baik dengan tata susilamaupun

kepatutan dalam masyarakat.Bahwa perbuatan Tergugat untuk memaksakan kehendaknya kepadaPenggugat kembali dilakukan dengan melaporkan Penggugat keKepolisian Negara Republik Indonesia Polda Sumatera Selatan untukkedua kalinya berdasarkan Laporan Polisi Nomor:LPB/392/V1/2020/SPKT Polda Sumsel, tanggal 3 Juni 2020;Bahwa Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana perbuatan TERGUGATmerupakan suatu perbuatan melawan hukum dalam arti luas yang telahditafsirkan oleh para Hakim dalam dunia peradilan sejak tahun 1919

Sehingga sesuai denganpengertian dalam KBBI dimaksud, perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat merupakan perbuatan yang sangat tidak pantas,tidak layak dan tidak patut yang termasuk dalam kategori perbuatanmelawan hukum sesuai putusan Hoge Raad (Mahkamah Agung Belanda)tanggal 31 Januari 1919 karena:a. Tergugat telah menerima seluruh pembayaran sesuai dengan nilaipekerjaan/proyek yang telah dikerjakan dan dilaporkan oleh Tergugatkepada Penggugat.

&Laporan Polisi, maupun keru gian immateriil berupa waktu dan pikiranpihak Penggugat selama menjalani proses tuntutan Tergugat dimaksud;Bahwa perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdatayang berbunyi:Tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepadaorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugianitu, mengganti kerugian tersebut.Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHpPerdata, Yurisprudensi putusanHoge Raad (Mahkamah Agung Belanda) tanggal 31 Januari 1919

Kepolisian Negara Republik Indonesiadalam hal ini Polda Sumsel tanpa alat bukti yang cukup.Perbuatan tersebut melawan hukum.Bahwa perbuatan Tergugat yang memaksakan kehendaknya kepadaPenggugat dengan mensomir dan melaporkan Penggugat atas tindakpidana ke Polda Sumsel tanpa dasar secara hukum merupakan suatuperbuatan yang tidak pantas dan tidak layak dan melanggar kepatutan dalam masyarakat.Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, Yurisprudensi putusan HogeRaad (Mahkamah Agung Belanda) tanggal 31 Januari 1919

Dairi berdiri tanah tersebut sudah dikuasai olehMarga Ujung secara turun temurun mulai dariRaja Abas Denga UjungTahun 1919, kemudian keanaknya Raja Malum Ujung, kemudianRaja Abas Denga Ujung mendirikan bangunan diatas tanah tersebutTahun 1969 lalu meminjamkan tanah a quo kepada Kodim 0206.Selanjutnya pada Tahun 1986 tanah tersebut dikembalikan olehDandim 0206 kepada Raja Malum Ujung, setelah Raja Malum Ujungmeninggal dunia selanjutnya dikuasai oleh para Ahliwarisnya yangterdiri dari Yudi Zamnar AP

Dan penguasaan atas tanah dan bangunan tersebuttidak pernah terputus sehingga Lurah Kelurahan Sidikalangmenerbitkan surat tentang penguasaan atas tanah tersebut.Penguasaan tanah yang menjadi Objek Sengketa telah melebihimasa daluarsa yakni dari 1919 s/d 2019 atau sudah 100 Tahunlamanya sebagaimana diatur dalam undang undang teristimewapasal 1967 KUHPerdata kaidah hukumnya berbunyi sebagai berikut: segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yangbersifat perseorangan, hapus karena

atas nama Raja Malum Ujungyang merupakan tanah ulayatMarga Ujung sebagai pemangku hak ulayat dikota Sidikalang dantanah tersebut telah dikuasai oleh leluhur Tergugat II s/d VII sebagaiRaja Tanah Pemangku Hak Ulayatjauh sebelum tahun 1919.

Yangbenar adalah tanah seluas 4.750 m2, sebahagian telah diterbitkanSHM No. 1568 terhadap tanah seluas 940 m2, telah dikuasai margaUjung jauh sebelum tahun 1919 dan penguasaan dimaksuddilakukan secara turuntemurun oleh marga Ujungsebagai MargaTanah sebagai pemangku hak ulayat yang mempunyal persekutuanhukum adat tertentu yang mengakui dan menerapkan ketentuanketentuan persekutuan adat dalam kehidupannya seharihari,sehingga tanah ulayat marga Ujung tersebut menjadi lingkunganhidup tempat tinggal (

Dairi berdiri tanah tersebut sudah dikuasaioleh Marga Ujung secara turun temurun mulai dari Raja Abas Denga UjungTahun 1919, hingga ke ahli warisnya, dan penguasaan atas tanah dan Halaman 32 dari 39 Putusan Perdata Nomor 24/Padt.G/2018/PN Sdkbangunan tersebut tidak pernah terputus sehingga Lurah Kelurahan Sidikalangmenerbitkan surat tentang penguasaan atas tanah tersebut.

1919/Pid.B/2019/PN Jkt.Brt

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pemohon, yaitu JANUARIUS (pemohon I) dan THERESIA MARGARETH ELLY (Pemohon II) mengesahkan GLORIA JARETH, perempuan, Tempat/tanggal lahir di Pontianak, 25 Mei 2006, sesuai dengan kutipan Akte Kelahiran Nomor 614/2006 menurut stbld 1917 No. 130 jo 1919 No. 81, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana Dan Catatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 29 Mei

Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah dikarunia beberapaorang anak yaitu:2.1.GLORIA JARETH,perempuan, Tempat/tanggal lahir di Pontianak, 25 Mei2006, sesuai dengan kutipan Akte Kelahiran Nomor 614/2006 menurutstbld 1917 No. 130 jo 1919 No. 81, yang diterbitkan oleh Kantor DinasHalaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 106/Pat.P/2021/PN MpwKependudukan, Keluarga Berencana Dan Catatan Sipil Kota Pontianakpada tanggal 29 Mei 2006;2.2.GRATIAS JARETH, lakilaki, Tempat/tanggal lahir, Pontianak, 13 April2013

mohon ke hadapanBapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Mempawah, berkenan kiranya memanggilpemohon untuk persidangan yang telah ditetapkan, dan berkenan pula kiranyamenetapkan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan permohonan para pemohon.Menyatakan para pemohon, yaitu JANUARIUS dan THERESIAMARGARETH ELLY mengakui dan mengesahkan anak para pemohonyaitu;2.1.GLORIA JARETH,perempuan, Tempat/tanggal lahir di Pontianak, 25Mei 2006, sesuai dengan kutipan Akte Kelahiran Nomor 614/2006menurut stbld 1917 No. 130 jo 1919