Jawa Barat sebagaimana ternyata dalamkutipan Akta Nikah nomor 1919/188/X/2015 tertanggal 12 Oktober 2015Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan Nomor 57/Padt.G/2021/PA.CkrBahwa saat pernikahan, Penggugat berstatus Janda dan Tergugatberstatus Duda;Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediamanBersama di Kab. Bekasi Prov.

Putusan Nomor 57/Padt.G/2021/PA.Ckrdicabut sedangkan selainnya tetap dipertahankan;Menimbang, bahwa, untuk menguatkan dalildalil gugatannya, Penggugattelah mengajukan alat bukti surat berupa:Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1919/188/X/2015 tanggal 12 Oktober2015 atas namaXXXX yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat1.Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun, Kab. Bekasi Prov.

Menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yangdilakukan di Medan pada tanggal 12 April 1990 sesuai dengan kutipanAkte Perkawinan No. 237/1990, dan daftar perkawinan No. 1017 No. 130yo. 1919 No. 81, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Stbld catatan SipilKota Medan Provinsi Sumatera Utara, putus karena penceraian dengansegala akibat hukumnya.3.

Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yangdilakukan di Medan pada tanggal 12 April 1990 sesuai dengan kutipanAkte Perkawinan No. 237/1990, dan daftar perkawinan No. 1017 No. 130yo. 1919 No. 81, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Stbld Catatan SipilKota Medan Provinsi Sumatera Utara, putus karena penceraian dengansegala akibat hukumnya.3.

tanggal 25 Oktober 2010 yang telahbermeterai cukup dan dinazegelen, serta dicocokkan dengan aslinyaoleh Hakim dan ternyata cocok, diberi tanda P.2 dan diparaf;Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: B.2781/KCS/DR/2006 yangdikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan SipilKabupaten Dharmasraya, pada tanggal 29 Desember 2006 yang telahbermeterai cukup dan dinazegelen, serta dicocokkan dengan aslinyaoleh Hakim dan ternyata cocok, diberi tanda P.3 dan diparaf;Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1919

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1919 yang dikeluarkan oleh KepalaDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya,pada tanggal 10 Februari 2017 yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyatacocok, diberi tanda P.5 dan diparaf;Hal 5 dari 17 Penetapan No.49/Pdt.P/2019/PA.PIj.

Dharmasraya,pada tanggal 19 Agustus 2019 yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Hakim diberi tanda P.7 dan diparaf;Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK PEMOHON NIK: 1919yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya,Provinsi Sumatera Barat, tanggal 26 Juni 2019 yang telah bermeteraicukup dan dinazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya oleh Hakimdan ternyata cocok, diberi tanda P.8 dan diparaf;Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON ISTRI ANAKPEMOHON NIK: 1919

Pemohon telah menyerahkan Surat KeteranganPenolakan Nikah dengan Nomor : 23/Kua.07.05.03/Pw.01/II.2021, tanggal 08022021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama KecamatanTeras Terunjam, Kabupaten Mukomuko, yang maksud dan isi yang tertuang didalamnya mengenai adanya halangan pernikahan calon mempelai wanita,karena umur anak Pemohon yang belum cukup umur 19 tahun untuk menikah,sesuai dengan ketentuan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 1919

Halaman 12 dari 23 putusan Nomor 19/Pdt.P/2021/PA.MkmMenimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil Pemohon dalampermohonannya adalah adanya permohonan dispensasi nikah untuk anakkandungnya yang bernama Hastin Triwidia binti Hantawi karena ada penolakandari Kantor Urusan Agama Kecamatan Teras Terunjam untuk melangsungpernikahan tersebut, dikarenakan anak Pemohon belum mencapai usia 19tahun sedangkan menurut perubahan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 tahun 1919

Islam;Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya lima point tersebut,maka permohonan Pemohon dalam petitum angka dua dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon,maka halangan pernikahan antara anak Pemohon dan calon suami anakPemohon dinyatakan tidak ada, sehingga penolakan Pegawai Pencatat Nikahsetempat untuk menikahkan kedua calon mempelai sebagaimana amanatPasal 21 ayat (1) Undangundang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telahdiubah oleh Undangundang Nomor 16 tahun 1919

Pasal 69 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa meskipun halangan perkawinan bagi mempelaiwanita dianggap sudah tidak berkekuatan hukum dan tidak berlaku lagi dengandikabulkannya dispensasi perkawinan, namun bagi keduanya diwajibkan untukmemenuhi prosedur pendaftaran pernikahan sebagaimana maksud Pasal 21ayat (5) Undangundang Nomor 1 tahun 1974 sebagaiman telah diubah olehUndangundang Nomor 16 tahun 1919 jo.

melaporkan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk melakukan pencatatan atas Kematian ayah Pemohon tersebut kedalam Buku Register Pencatatan Sipil yang berlaku bagi Warna Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas Almarhum Paujan agar kematian Paujan dicatat dalam Daftar Kematian Tambahan untuk Golongan Warga Negara Indonesia menurut Stbl.1917 No.130 Jo Stbl.1919

Bahwa, Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat padatanggal 23 Maret 1997 di Gereja Bethel Indonesia Jakarta, dihadapan PemukaAgama Kristen yaitu Paulus Warsito, sesuai dengan kutipan Akta PerkawinanNomor: 1617/1/1997, tanggal 20 Juni 1997, dari daftar perkawinan Stbld. 1917No. 130 jo. 1919 No. 81, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Provinsi DKIJakarta;Bahwa, setelahn menikah tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersamadalam rumah tangga sebagai suami istri sekitar + 24 (

Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yangdilakukan di Gereja Bethel Indonesia Jakarta, dihadapan Pemuka AgamaKristen yaitu Paulus Warsito, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor:1617/1/1997, tanggal 20 Juni 1997, dari daftar perkawinan Stbld. 1917 No. 130jo. 1919 No. 81, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta,putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;3.

(H.R. 20 Jan. 1991,N.J. 1919, 269, W. 10389 ; 19 Mei 1919, N.J. 1919, 643, W. 10424).Berdasarkan faktafakta dipersidangan bahwa terdakwa beserta Sdr. Andre (DPO)masuk kedalam PT. KJM (Kijang Jaya Mandiri) melalui jalan setapak dipinggir diikutiSdr.

Unsur tanpa hak menguasai, membawa, atau mempunyai dalammiliknya sesuatu senjata penikam atau penusuk;Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad dalam Arrestnya tanggal 31Januari 1919, NJ 1919 halaman 161 telah mengartikan secara tanpa hak danmelawan hukum sebagai meliputi tiaptiap perbuatan atau hal tidak berbuatyang bertentangan dengan undangundang, kesusilaan dan sikap seharihariyang diperlukan dalam lalu lintas masyarakat;Menimbang, dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa padaHari Kamis

Unsur tanpa hak menguasai, membawa, atau mempunyai dalammiliknya sesuatu senjata penikam atau penusuk;Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad dalam Arrestnya tanggal 31Januari 1919, NJ 1919 halaman 161 telah mengartikan secara tanpa hak danmelawan hukum sebagai meliputi tiaptiap perbuatan atau hal tidak berbuatyang bertentangan dengan undangundang, kesusilaan dan sikap seharihariyang diperlukan dalam lalu lintas masyarakat;Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 143/Pid.B/2017/PN AmtMenimbang, dari fakta hukum

/PN.Kagberlebihnan apabila setidaknya dinilai paling sedikit Rp10.000.000.000,(Sepuluhmiliar rupiah)PERBUATAN TERGUGAT MELAWAN HUKUMBahwa Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan:tiap perbuatan yangmelanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orangyang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugiantersebut.Perbuatan melanggar hukum (onrechtmatig) yang lazimnya di Indonesiadisebut sebagai Perbuatan Melawan Hukum, dalam Putusan Hoge Raad padatanggal 31 Januari 1919

hetzijtegendezorgvuldegheidwelke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van eens anders perseonpf goed (berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain ataubertentangan dengan kewajiban hukum dari pada orang yang berbuat atau tidakberbuat itu. atau bertentangan dengan tata susila atau sikap berhatihatisebagiamana patutnya dalam pergaulan hidup bermasyarakat terhadap orang ataubarang lain.Bahwa berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata tersebut berikut penafsirannyadalam Putusan Hoge Raad pada tanggal 31 Januari 1919

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melnikah pada tanggal 08 Juli 1991KUA Kecamatan Wiradesa dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 286/36/VII/1919 setelah menikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumahorang tua Penggugat selama 4 tahun, lalu pindah kerumah orang tua Tergugatselama 3 tahun, pindah lagi dirumah bersama selama 12 tahun, sudah baik(bada dukhul) dan telah dikaruniai dua (2) orang anaka yaitu;1a.

Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 286/36/VII/1919 tanggal 08 Juli2001 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Bojong, selanjutnya disebutdengan bukti (P.2);Il.

termasuk wewenang Pengadilan Negeri ~~sedangkaneosevee sedangkan nama keluarganya tetap yaitu TJIAM ;~ Menimbang bahwa nertenavkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas dan dihubungkan dengan keterangan pemohon dan surat surat buk ti yang dilampirkan bersama sa a dengan surat =permohonan pemohon yang mana satu dengan yang lainnya salingbersesuaian oleh karena itu permohonan pemohon dapat dikabulBEE griecectinennccines +~ Menperhatikan pasal 93 dan 94 dari Staadblaed Tahun 1917jo Staadblaed tahun 1919

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pemohon, yaitu JANUARIUS (pemohon I) dan THERESIA MARGARETH ELLY (Pemohon II) mengesahkan GLORIA JARETH, perempuan, Tempat/tanggal lahir di Pontianak, 25 Mei 2006, sesuai dengan kutipan Akte Kelahiran Nomor 614/2006 menurut stbld 1917 No. 130 jo 1919 No. 81, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana Dan Catatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 29 Mei

Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah dikarunia beberapaorang anak yaitu:2.1.GLORIA JARETH,perempuan, Tempat/tanggal lahir di Pontianak, 25 Mei2006, sesuai dengan kutipan Akte Kelahiran Nomor 614/2006 menurutstbld 1917 No. 130 jo 1919 No. 81, yang diterbitkan oleh Kantor DinasHalaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 106/Pat.P/2021/PN MpwKependudukan, Keluarga Berencana Dan Catatan Sipil Kota Pontianakpada tanggal 29 Mei 2006;2.2.GRATIAS JARETH, lakilaki, Tempat/tanggal lahir, Pontianak, 13 April2013

mohon ke hadapanBapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Mempawah, berkenan kiranya memanggilpemohon untuk persidangan yang telah ditetapkan, dan berkenan pula kiranyamenetapkan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan permohonan para pemohon.Menyatakan para pemohon, yaitu JANUARIUS dan THERESIAMARGARETH ELLY mengakui dan mengesahkan anak para pemohonyaitu;2.1.GLORIA JARETH,perempuan, Tempat/tanggal lahir di Pontianak, 25Mei 2006, sesuai dengan kutipan Akte Kelahiran Nomor 614/2006menurut stbld 1917 No. 130 jo 1919

beserta suratsurat yang bersangkutan;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Mei2013 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda denganRegister Nomor.46/Pdt.G/2013/PN.Smdatanggal 30 Mei 2013, berbunyi sebagaiberikut :1 Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinantanggal 23 Mei 2008, sebagaimana ternyata dalam Kutipan aktaperkawinan nomor 40/2008 dari daftar pencatatan perkawinan menurutStbl. 1917 nomor 130 jo 1919

setiap bulannya yang diberikansetiap awal bulan. hingga kedua anakanak tersebut dewasa:Maka berdasarkan halhal dan faktafakta hukum tersebut di atas. kiranyaYang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, Kalimantan Timur dapatmemutuskan halhal sebagai berikut:e Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.e Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yangtelah dilangsungkan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 40/2008 dari ad tarPencatatan Perkawinan menurut Stbl. 1917, nomor 130 jo 1919

kepatutan dalam masyarakat.Bahwa perbuatan Tergugat untuk memaksakan kehendaknya kepadaPenggugat kembali dilakukan dengan melaporkan Penggugat keKepolisian Negara Republik Indonesia Polda Sumatera Selatan untukkedua kalinya berdasarkan Laporan Polisi Nomor:LPB/392/V1/2020/SPKT Polda Sumsel, tanggal 3 Juni 2020;Bahwa Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana perbuatan TERGUGATmerupakan suatu perbuatan melawan hukum dalam arti luas yang telahditafsirkan oleh para Hakim dalam dunia peradilan sejak tahun 1919

Sehingga sesuai denganpengertian dalam KBBI dimaksud, perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat merupakan perbuatan yang sangat tidak pantas,tidak layak dan tidak patut yang termasuk dalam kategori perbuatanmelawan hukum sesuai putusan Hoge Raad (Mahkamah Agung Belanda)tanggal 31 Januari 1919 karena:a. Tergugat telah menerima seluruh pembayaran sesuai dengan nilaipekerjaan/proyek yang telah dikerjakan dan dilaporkan oleh Tergugatkepada Penggugat.

&Laporan Polisi, maupun keru gian immateriil berupa waktu dan pikiranpihak Penggugat selama menjalani proses tuntutan Tergugat dimaksud;Bahwa perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdatayang berbunyi:Tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepadaorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugianitu, mengganti kerugian tersebut.Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHpPerdata, Yurisprudensi putusanHoge Raad (Mahkamah Agung Belanda) tanggal 31 Januari 1919

Kepolisian Negara Republik Indonesiadalam hal ini Polda Sumsel tanpa alat bukti yang cukup.Perbuatan tersebut melawan hukum.Bahwa perbuatan Tergugat yang memaksakan kehendaknya kepadaPenggugat dengan mensomir dan melaporkan Penggugat atas tindakpidana ke Polda Sumsel tanpa dasar secara hukum merupakan suatuperbuatan yang tidak pantas dan tidak layak dan melanggar kepatutan dalam masyarakat.Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, Yurisprudensi putusan HogeRaad (Mahkamah Agung Belanda) tanggal 31 Januari 1919

Tentang Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untukdijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,menukar atau menyerahkan narkotika golongan ;Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif maka apabilasalah satu telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad dalam Arrestnya tanggal 31Januari 1919, NJ 1919 halaman 161 telah mengartikan secara tanpa hak danmelawan hukum sebagai meliputi tiaptiap perobuatan atau

Tentang Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan bukan tanaman;Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif maka apabilasalah satu telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad dalam Arrestnya tanggal 31Januari 1919, NJ 1919 halaman 161 telah mengartikan secara tanpa hak danmelawan hukum sebagai meliputi tiaptiap perobuatan atau hal tidak berbuatyang bertentangan dengan undangundang

Menyatakan sah ganti / perubahan nama Yudi Soemito yang lahir diYogyakarta pada tanggal 8 November 1977 ,berdasarkan akta kelahirantertanggal 1917 No. 130 JO. 1919 No.81 menjadi Budi Wang lahir tanggal 9Desember 1979 di Yogyakarta dari orang tua yang bernama Lie She Lan ;3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;Menimbang, bahwa sejak tahap awal persidangan, Pemohon belummengajukan saksisaksi ,akan tetapi telah mengajukan alat bukti berupa :1.

Bahwa Penggugat telah melangsung kan Perkawinan dengan Tergugat diGKI Bungur Besar, Jakarta Pusat, pada tanggal 3 Desember tahun 2006dan telah dicatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKIJakarta, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 4619//2006 menurut stbld1917 No. 130 JO 1919 No. 81.. Bahwa awal mula perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat cukupbahagia dan harmonis sebagaimana biasanya sebuah kehidupan rumahtangga pada umumnya ;.

Penggugat ;Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada MajelisHakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menjatuhkan Putusan sebagaiberikut :1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telahdilangsungkan di GKI Bungur Besar Jakarta Pusat pada tanggal 3Desember 2006 yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan SipilPropinsi DKI Jakarta, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 4619/V/2006menurut stbld 1917 No. 130 JO 1919

Mesin :4D30325415, beserta dengan 1 (satu) bendel Buku Uji Berkala Kendaraan Bermotor dengan No.uji Kendaraan : SIT 1919 dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor No Polisi : P-91913-F dengan No.Register : 0599932/JT/2010 a.n. Pemilik Kendaraan SOEYANTO dirampas untuk Negara 6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Uji kendaraan : SIT 1919 dan1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor No Polisi :P91913Fdengan No Register : 0599932 /JT/2010 a.n Pemilik KendaraanSOEYANTO dirampas untuk Negara ;4.

Uji kendaraan : SIT 1919 dan1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor No Polisi :P91913Fdengan No Register : 0599932 /JT/2010 a.n Pemilik KendaraanSOEYANTO ;Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan perintahpenyitaan yang sah maka dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian dalamperkara ini ;Menimbang, bahwa untuk lebin memperkuat pembuktiannya tersebutdipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi saksi, yang didengarketerangannya dipersidangan dibawah sumpah yaitu

Rangka : FE111E059486 dan No.Mesin :4D30325415, beserta dengan 1 (satu) bendel Buku Uji BerkalaKendaraan Bermotor dengan No.uji Kendaraan : SIT 1919 dan 1 (satu) lembarSurat Tanda Kendaraan Bermotor No Polisi : P91913F dengan No.Register :0599932/JT/2010 a.n. Pemilik Kendaraan SOEYANTO dirampas untuk Negara186.

melaporkan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surabaya untuk melakukan pencatatan atas Kematian Suami Pemohon tersebut ke dalam buku Register Pencatatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas SUARI agar kematian tersebut, dicatat dalam Daftar Kematian Tambahan untuk Golongan Warga Negara Indonesia menurut Stbl. 1917 No. 130 Jo Stbl. 1919