pernah keluar malam namun tidak sering dan Tergugatpernah keluar karena ada urusan bisnis dengan teman;Bahwa benar Tergugat dan Penggugat pisah tempat tinggal sejak bulanXXXX, dan benar Tergugat tidak pernah memberi nafkah lagi;Bahwa benar keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusahamendamaikan;Bahwa Tergugat keberatan jika hak asuh anak jatuh ke tangan Penggugat,karena sekarang anak Tergugat dan Penggugat telah pindah sekolahnya dandisekolahkan di sekolah Kristen, Tergugat khawatir dengan aqidah danmasa

dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana dalam dakwaan subsidair tersebut ;Hal. 11 dari 13 Halaman Putusan No. 1353/Pid.Sus/2018/PN.JKT.PSTMenimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sahdan meyakinkan melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas maka sudahseharusnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dandibebankan kepadanya ongkos perkara ;Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan danmasa

Terdakwa mengakibatkan korbanSaudara ULUL ALBAB Bin ARDIANSYAH dan Saudara BUDI HARTONO BinMUJIONO meninggal dunia;Keadaan yang meringankan : Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa menyesali perbuatannya, Keluarga Para Korban telah memaafkan Terdakwa, dan Terdakwa telah menyantuni keluarga korban,Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditangkapdan ditahan, maka demi adanya kepastian hukum tentang status penahanannyatersebut, maka sudah sepatutnya apabila lamanya masa penangkapan danmasa

dapat dibayar oleh para19terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidanadenda yang tidak dapat dibayar tersebut ;Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah ditangkap danselanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telahdjalani oleh para terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatuhkan, dan karena tidak ada alasan cukup untuk menangguhkan penahananterhadap para terdakwa sementara para terdakwa masih dalam status ditahan danmasa

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMRULLOH ALIAS AAMBIN MARYONO dengan Pidana Penjara selama 7 (Tujuh) tahun,dikurangi selama Terdakwa berada di dalam masa penangkapan danmasa penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dandenda sebesar 800.000.000, (delapan ratus juta rupiah), subsidair 3(Tiga) bulan Penjara;3.

PA.Tng.Menimbang bahwa ketentuan tersebut mengatur hak Penggugat untukmemperoleh dari Tergugat setelah dikabulkannya Gugatan Perceraianini, berupa mutah, nafkah (Sesuai peraturan perundangan yang berlaku.Menimbang Bahwa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004 yangmengatur Bahwa apabila telah terjadi perceraian, maka akibatperceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimumberdasarkan kapatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian danmasa

Selain itu, Majelis Hakimmempertimbangkan pula bahwa diantara hikmah pembebanan mutah adalahuntuk menjadi penghibur serta kenangkenangan bagi istri karena diceraikan,sehingga besaran mutah tersebut ditetapbkan dengan nilai yang seimbangdengan kebutuhan istri selama menjalani masa iddah sebagai masa tunggu danmasa berkabung bagi istri.

pidana denda, maka cukup tepat dan adil apabila kepadaTerdakwa juga dijatuhkan pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarmaka diganti dengan pidana kurungan;Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sahmenurut hukum, maka berdasarkan 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani olehTerdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ada didalam Rumah Tahanan Negara, danmasa

di Dumai pada tanggal 09 Februari 2011;berada di bawah pemeliharaan (Hadhanah) Penggugat selaku ibu kandungnya;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkanpetitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat sebagai berikut;Menimbang, bahwa demi kepastian akan masa depan seorang anakPenggugat dan Tergugat yang telah ditetapkan berada dibawah pengasuhanPenggugat, sebagai akibat hukum harus ditetapkan nafkah pemeliharaan anaksesuai dengan kepatutan dan keadilan dan untuk menjamin kepastian danmasa

penghidupan yang diperlukan anak ;12.bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentangPerkawinan, yakni: Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masihtetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.bahwa sebagai tanggung jawab seorang ayah (TERGUGAT) terhadap anak anaknyaakibat perceraian perlu ditetapkan kewajiban Tergugat untuk membiayalnafkah kepada anaknya sesuai dengan kebutuhan hidupminimumberdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian danmasa

Dari aspek hukum dan kesejahteraan anak : untukmemberikan perlindungan dan mengutamakan kepentinganterbaik bagi anak dalam tumbuh kembang, pendidikan, danmasa depannya sesuai dengan prinsip prinsip yang diaturdalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU 23Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 4 Tahun1979 tentang Kesejahteraan Anak, dan UU No. 11 Tahun2009 tentang Kesejahteraan Sosial, UU No. 39 Tahun 1999tentang Hak Azasi Manusia, dan semua peraturanperundang undangan yang mengatur tentang

Tahun 2014 tentang Desa juncto Pasal 41 PP Nomor47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun2014 tentang Desa yang secara tegas diatur bahwa Dalam hal terjadiperselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajibmenyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) har.selanjutnya dalam ketentuan Pasal 51 Peraturan Daerah KabupatenJeneponto Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pemberhentian DanMasa

Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihnan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa yang telah dicabut dan tidak berlaku lagi denganPeraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2015 tentangPemilinan, Pemberhentian, dan Masa Jabatan Kepala Desa, sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah KabupatenJeneponto Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pemberhentian, danMasa

Pemilihan Kepala DesaGantarang Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto;Dokumentasi Foto SelamaBerlangsungnya Pemilihan Kepala Desa Gantarang KecamatanKelara Kabupaten Jeneponto Tahun 2019; Alat bukti masihberada dalam kotak suara yang telah diamankan oleh DinasPemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jeneponto) ;Halaman 30 dari 46 Putusan Perkara Nomor : 13/G/2020/PTUN.MKS23.Bukti T23 : Fotokopi dari fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten JenepontoNomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilinan, Pemberhentian danMasa

Bahwa halhal yang telah Tergugat Ill kemukakan dalam exsepsidianggap juga telah masuk dalam pokok perkara ini.Bahwa dalil gugatan penggugat tidak benar, yang benar adalahtanah yang Tergugat Ill garap adalah tanah milik pasukuan istriTergugat III yaitu Suku Sikumbang yang telah dikuasainya oleh ninikmamak secara turun temurun semenjak penjajahan Belanda danmasa Pendudukan Jepang sampai sekarang ini.Bahwa pernyataan penggugat tidak benar, faktanya Tergugat Illtelah menggarap objek perkara berdasarkan

Dalam hal ini Tergugat V melakukannya atasizin mamak kepala waris suku istri.Bahwa halhal yang telah Tergugat V kemukakan dalam exsepsidianggap juga telah masuk dalam pokok perkara ini.Bahwa dalil gugatan penggugat tidak benar, yang benar adalahtanah yang Tergugat V garap adalah tanah milik pasukuan istriTergugat V yaitu Suku Sikumbang yang telah dikuasainya oleh ninikmamak secara turun temurun semenjak penjajahan Belanda danmasa Pendudukan Jepang sampai sekarang ini.Bahwa pernyataan penggugat tidak

Dalam hal iniTergugat VIII melakukannya atas perintah mamak kepala waris.Bahwa halhal yang telah Tergugat VIII kemukakan dalam exsepsidianggap juga telah masuk dalam pokok perkara ini.Bahwa dalil gugatan penggugat tidak benar, yang benar adalahtanah yang Tergugat VIII garap adalah tanah milik kaum TergugatVIII yaitu Kaum Suku Sikumbang yang telah dikuasai oleh ninikmamak secara turun temurun semenjak penjajahan Belanda danmasa Pendudukan Jepang sampai sekarang.Bahwa pernyataan penggugat tidak benar

Nefan PratamaMandiri, selaku pihak kedua dengan waktu pelaksanaan selama 329 HariKelender mulai dari tanggal 5 Pebruari 2007 sampai 31 Desember 2007 danmasa pemeliharaan selama 180 hari mulai dari tanggal 31 Desember 2007 s/dtanggal 30 Juni 2008 dengan item pekerjaan sbb : NO URAIAN VOLUME KONTRAKHARGAJUMLAH HARGAVOL SAT. SATUAN(Rp)(Rp)l PEK.

Dengan waktu pelaksananana selama 329 HariKelender mulai dari tanggal 5 Pebruari 2008 sampai 31 Desember 2008 danmasa pemeliharaan selama 180 hari mulai dari tanggal 31 Desember 2008 s/dtanggal 30 Juni 2009, dengan item pekerjaan adalah sbb: NO URAIAN VOLUME KONTRAK HARGAVOLSATUAN JML HARGA (Rp)SAT. (Rp) PEK. PERSIAPAN/UMUM Pekerjaan Pagar 1 Sementara seng Ms 25,00 279.509,46 6.987.736,47GelombangJumlah Harga 6.987.736,47Il. PEK.

Dengan waktu pelaksananana selama 329 HariKelender mulai dari tanggal 5 Pebruari 2008 sampai 31 Desember 2008 danmasa pemeliharaan selama 180 hari mulai dari tanggal 31 Desember 2008 s/dtanggal 30 Juni 2009, dengan item pekerjaan adalah sbb: NO URAIAN VOLUME KONTRAK HARGAVOLSATUAN JML HARGA (Rp)SAT. (Rp) PEK. PERSIAPAN/UMUM Pekerjaan Pagar 1 Sementara seng Me 25,00 279.509,46 6.987.736,47GelombangJumlah Harga 6.987.736,47Il. PEK.

dan preventf (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak menguangiperouatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka paraterdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagaimanusia yang berhati nurani dan berakhlah mulia dengan penuh kehatihatian ;Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini para terdakwaditanhan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab UndangUndangHukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penangkapan danmasa

alternatif Pertama tersebut tersebut;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidakmenemukan halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telahdikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Penangkapan danmasa

Hukum Pidanadan Majelis Hakim berpendapat bahwa atas kesalahan yang telah dilakukanmaka Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalahTerdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan MajelisHakim dalam amar putusan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjarasedangkan Terdakwa berada dalam tahanan sementara, maka cukup alasanhukum bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan masa penangkapan danmasa

) item(22) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 jo. ketentuan pasal 7 ayat ( 3 )huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa meskipun demikian perkawinan tersebut tidaktermasuk perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan pasal70 Kompilasi Hukum Islam, karenanya yang perlu dikedepankan ataspengesahan perkawinan yang demikian itu) adalah azaz keadilan,kemanfaatan dan perlindungan hukum terutama bagi isteri yang sering kaliberada dalam posisi lemah dan juga perlindungan hukum atas status danmasa

Menetapkan lamanya masa penangkapan danmasa penahanan yang telah dijalani olehpara terdakwa dikurangkan sepenuhnya daripidana masing masing yang dijatuhkan =;4. Memerintahkan agar para terdakwa tetapberada dalam tahanan ; 1 (satu) unit HP merk MITO type 220 warna merah =;Dikembalikan kepada saksi korban ASINUDIN Als. SINUD BinH. ABDUSOMAD ; 1 (satu) buah sepeda motor jenis Honda revo dengan No.Pol. DA 2459 GB dan No. Sin. : JBC2E1046975 dan No.

danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatuyang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untukdimiliki secara melawan hukum, dengan beberapa perbuatan yang harusdipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sebagaimana diatur dandiancam dalam pasal 362 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP dalam dakwaanJaksa Penuntut Umum;Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Budi Irawan bin ljang dengan pidanapenjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan dengan masa Penangkapan danmasa