Ditemukan 4199 data
Terbanding/Terdakwa : BULDAN ALWI Bin ALWI
140 — 54
Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BULDAN ALWI Bin ALWIdengan Pidana Penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan,dikurangi selama Terdakwa berada di dalam masa penangkapan danmasa penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Halaman 38 dari 50 halaman Putusan Nomor: 172/ Pid. /2020/ PT TJK39denda sebesar Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah), Subsidair 3 (satu)bulan kurungan;.3. Menyatakan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa : N 0 Nama Sediaan No.
28 — 24
masyarakat khususnya diri para Terdakwa oleh karenanyaberdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut Majelis akan mempertimbangkanpenjatuhan pidana yang seadiladilnya bagi para Terdakwa yang menurut Majelis akanmemenuhi rasa keadilan dan tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif,dan edukatif sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan;Menimbang, bahwa oleh karenapara Terdakwa ditahan dan penahanannyatersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan pidana yang dijatuhkan lebih lama danmasa
26 — 18
Putusan Nomor 2554/Pdt.G/2020/PA.CkrPeraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) huruf b jo. pasal 153 ayat(2) huruf b dan pasal 153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;Mengenai Hak Asuh Anak (Hadhanah)Menimbang, bahwa dalam petitumnya, Penggugat mohon agar hak asuhanak atas nama Anak, lahir 10 Oktober 2010, ditetapkan kepada Penggugatkarena anak tersebut masih di bawah umur dan demi kKeamanan jiwa anak danmasa depannya;Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat tidak menanggapimasalah hak asuh anak
H. Lamen Sarihi, SH., MH.
Tergugat:
Pemerintah Republik Indonesia c.q Gubernur Kepulauan Riau
Intervensi:
NESAR AHMAD, S.Ip
245 — 92
Lebih keliru lagi,Penggugat sekali menyandarkan argumentasinya pada mekanismeinternal partai untuk melakukan PAW, sehingga sesungguhnyaPenggugat masih berharap Partai Golkar menyelesaikan kisruh danmasa depan jabatan Penggugat sebagai Ketua DPRD KabupatenHalaman 23 dari 78 Halaman Putusan Nomor 16/G/2017/PTUN.
72 — 5
halhal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, Majelis berpendapatHalaman 32 dari 36 Putusan Nomor 18/Pid.B/2015/PN.CBDadalah adil dan patut serta dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat, pidana yangdijatuhnkan terhadap terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakanpenangkapan dan penahanan yang sah baik ditingkat penyidikan, penuntutan maupunpersidangan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHAP, masa penangkapan danmasa
16 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penghasilan Pasal 22 3.408.800.398,00Pajak Penghasilan Pasal 25 9325.000,00Jumlah yang lebih bayar3.677.269.577,003.677.269.577,001.085.680.700,00.3.418.125.396,002.332.444.696,00(Dua Milyar Tiga ratus Tiga puluh Dua ribu Empat Ratus Empat puluh Empatribu Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah); Bahwa alasan mengajukan banding sesuai dengan Surat KeberatanPemohon Banding yaitu:Bahwa atas peredaran usaha telah sesuai dengan keadaansebenarnya dan telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan danMasa
78 — 39
Adalahsangat wajar karena Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yangmengiginkan bercerai maka Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi haruspenuhi permintaan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, apalagikebutuhan tiga orang anak sehingga Penggugat Rekonvensi/TermohonKonvensi meminta nafkah anak, nafkah lampau, biaya masa lampau danmasa lddah..
78 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ayat (2) Peraturan DPD RI Nomor 1/2016tentang Tatib adalah bertentangan dengan Pasal 260 Ayat (5)UndangUndang MD3 serta konvensi praktek ketatanegaraan yangterpelinara sejak periode pertama DPD RI dibentuk;Bahwa Pimpinan Lembaga Negara yang mengacu pada siklus pemiluyang dipilin secara langsung oleh rakyat khususnya lembagaLegislatif seperti Pimpinan MPR RI, Pimpinan DPR RI, sertaPimpinan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, masa jabatanPimpinan lembaganya adalah sama dengan masa siklus pemilu danmasa
Maka, susunan, pembentukankeanggotaan, dan masa jabatan Pimpinan BAP, BKSP, dan BPKKsesuai konvensi telah dilaksanakan dalam praktek ketatanegaraanyang terpelihara adalah 1 (satu) tahun, masa jabatan mana samadengan masa jabatan pimpinan Komitekomite, PPUU, PURT danBK yang merupakan alat kelengkapan DPD RI yang bersifat tetap,sehingga dalam prakteknya masa jabatan alat kelengkapan lain danmasa jabatan yang bersifat tetap seyogyanya sama dengan masajabatan alat kelengkapan DPD RI yang bersifat tetap
92 — 6
BUKIT HARAPANdengan Kuasa Direktumya terdakwa DURAIT'JIBIN KIK (berkas terpisah); Bahwa setahu saksi kontrak Proyek Peningkatan alan Kampung Bakti Dusun Pakpak Kecamatan Babul Makmur Kabupaten Aceh Tenggara dimulai pada tanggal21 Oktober 2002 berdasarkan Kontrak Nomor : 620/03/P2JKKPJBP/2002 danmasa kontrak selama 2 (dua) bulan jadi berakhir kontrak tanggal 21 Desember2002; 222 = 92222 222 22 Bahwa saksi tidak pernah mengawasi langsung ke lapangan namun berdasarkanketerangan terdakwa DURANI BIN KIK
119 — 36
September 2013 dimana paraPenggugat diangkat menjadi karyawan tetap oleh Tergugat terhitungkaryawan mulai bekerja, dan dalam dalil gugatan para Pengugat yang tidakdibantah oleh Tergugat yang menerangkan upah para Penggugat sebulanberkisar antara Rp. 3.597.446, sampai dengan Rp.4.596.521, (bukti P9)dari buktibukti tersebut diperoleh fakta hukum bahwa status hubungankerja antara para Penggugat dengan Tergugat adalah bersifat tetap, masakerja para Penggugat dihitung sejak mulai bekerja sejak tahun 1996 danmasa
RENALDY RESTAYUDA, SH
Terdakwa:
GERALD GOH ZHENG DAO
163 — 60
UndangundangNomor : 35 Tahun 2009, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapatdibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagaipengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka lamanya masapenahanan yang telah djalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya daripidana yang dijatuhkan, dan karena tidak ada alasan cukup untuk menangguhkanpenahanan terhadap Terdakwa sementara Terdakwa masih dalam status ditahan danmasa
DINA MAULI NOORHAYATI, SH.,MH
Terdakwa:
MUH. AVRIANSYAH R alias APRI Bin RADIMAN MATTANG
65 — 19
yang terbukti pidanayang dijatuhkan merupakan kumulasi antara pidana penjara dan pidanadenda, maka dalam perkara ini Majelis Hakim memandang pidana yang lebihtepat dijatuhnkan kepada terdakwa yakni pidana penjara dan pidana dendadan apabila terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut maka akan digantidengan pidana penjara, yang lamanya sebagaimana termuat dalam amarputusan dibawah ini;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlakuberdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penangkapan danmasa
648 — 177
Bahwa upaya Saksi1 yang melaporkan Terdakwa dengan tuduhanpenelantaran rumah tangga adalah upaya untuk menghancurkan karier danmasa depan Terdakwa. Formalitas perkawinan Terdakwa dengan Saksi1, yangsecara hukum memang masih tercatat, sebenarnya tidak dapat dijadikan dasarbahwa antara Terdakwa memiliki tanggung jawab hu kum untuk menafkahi Saksi1 yang sudah pergi dari rumah Terdakwa, apalagi secara ekonomi Saksi1memiliki kemampuan yang lebih daripada Terdakwa.g.
80 — 20
untuk masasewa selama 3 (tiga) tahun mulai 2 Pebruari 2012 s/d 3 Pebruari 2015,sebesar Rp.2.000.000,;Dari JUMALI, uang sewa tanah makam seluas 1/8 Ha selama 1 tahun(2012), sebesar Rp.700.000,;Dari saksi BAMBANG SUTEJO, uang sewa tanah makam selama 1 tahundari tanggal 3 Maret 2011 s/d 3 Maret 2012 sebesar Rp.1.000.000, danmasa sewa 3 Maret 2012 s/d 3 Maret 2013 sebesar Rp.1.200.000,,seluruhnya sebesar Rp.2.200.000.;.
Dari saksi BAMBANG SUTEJO, uang sewa tanah makam selama 1 tahundari tanggal 3 Maret 2011 s/d 3 Maret 2012 sebesar Rp.1.000.000, danmasa sewa 3 Maret 2012 s/d 3 Maret 2013 sebesar Rp.1.200.000,,seluruhnya sebesar Rp.2.200.000.;. Dari saksi SUKINO/Juminten, uang sewa tanah bondo deso yang terletakdi Kelurahan Langenharjo seluas 7.867 M?
168 — 27
PT.Panca Harta Persada tidak adaKaryawan Harian Lepas (KHL) semuanya karyawan tetap;e Bahwa mulai ada KHL setelah menjadi PT.DeltaNusantara;e Bahwa di bagian saksi ada 4 orang KHL, yang menggugat,yaitu :Budi, Siti Yulaikah,Miyanti dan Sri Partini ;e Bahwa saksi tahu jika saksi adalah karyawan tetap,sewaktu ada pertemuan di Disnaker dengan Pak Dani,SPN dan SBDI, dan waktu itu Pak Dani (Wakil Direktur)menyatakan secara lisan, bahwa karyawan limpahan dariPT.Panca Harta Persada dianggap karyawan tetap, danmasa
55 — 7
Pasal 132 ayat(1) Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa selama ini dalam praktek penegakan hukum selaludianut paham, bahwa yang menjadi acuan pengadilan untuk menjatuhkanputusan adalah surat dakwaan Penuntut Umum;Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN SmrMenimbang, bahwa yang menjadi permasalahannya adalah apakahMajelis tidak dapat menggunakan dakwaan diluar apa yang didakwakan PenuntutUmum sebagai konsekwensinya apabila tidak akan membebaskan Terdakwa danmasa
58 — 5
yang harus Termohon bersyukur nikmatyang diberikan oleh Allah;Bahwa pada tanggal 27 Maret 2019 Pemohon mengirimkan uangkepada Termohon sesuai dengan No resi Transfer 2336000008, mengirimuang sebesar Rp. 8.500.000, (delapan juta lima ratus rupiah) untukkebutuhan Termohon membeli perhiasan begitu perhatian Pemohonkepada Termohon dan Pemohon selalu mengikuti Kemauan Termohonsupaya lebih harmonis rumah tangga Pemohon dan Termohon karenaPemohon selalu keluar kota mencari uang hanya untuk kebahagian danmasa
162 — 63
benih adalah tanaman ataubagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan ataumengembangkanbiakkan tanaman;Pasal 1 angka 7 PPRI No. 44 Tahun 1995 tentang Pembenihan Tanamandisebutkan bahwa yang dimaksud dengan benih bina adalah benih darivarietas yang telah dilepas yang produksi dan peredarannya diawasi;Berdasarkan Kepmentan Nomor 321/Kpts/KB.020/10/2015 tanggal30 Oktober 2015 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan label adalahketerangan tertulis dalam bentuk cetakan tentang identitas, mutu benih danmasa
77 — 20
tiga)tahun, 3 (tiga) bulan upah;masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat)tahun, 4 (empat) bulan upah;masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima)tahun, 5 (lima) bulan upah;masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi Kurang dari 6 (enam)tahun, 6 (enam) bulan upah;masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh)tahun, 7 (tujuh) bulan upah;masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8(delapan) tahun, 8 (delapan) bulan upah; danmasa
11 — 4
Mengingat Pemohon danTermohon telah membina rumah tangga selama kurang lebih 28 tahun, yang berartiselama itu pula Termohon sebagai seorang isteri telah mengabdi dan melayaniPemohon sebagai seorang suami, maka dengan melihat Kemampuan Pemohon danmasa perkawinan tersebut, Majelis Hakim memandang layak untuk membebankankepada Pemohon membayar mut'ah berupa uang kepada Termohon sebesarRp.7.000.000, (tujuh juta rupiah).Halaman 43 dari 48 halaman Putusan Nomor 0272/Pat.G/2017/PA.Bol.Menimbang, bahwa tentang