Ditemukan 5028 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : teus tekt teko teos tes teka teki teke
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-07-2014 — Putus : 09-10-2014 — Upload : 02-12-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Yyk.
Tanggal 9 Oktober 2014 — SUYATMAN, BA Bin WITO WIYONO
110 — 36
  • Yyk.subyek yang diperiksa ternyata bukan yang dituju oleh norma delik ( addresatnorm ) tersebut;Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa setiaporang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada teks pasal 2 UU No. 31Tahun 1999 sebagaimana ditambah dan diubah dengan Undang UndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-03-2016 — Upload : 21-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2953 K/PID.SUS/2015
Tanggal 10 Maret 2016 — Eko Widowati,S.H Binti Djoni Sadewo
100 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mandar MajuBandung tahun 2001 hal. 5253, disebutkan istilah yang lazim dalam perundangundangan pidana ataupun KUHP memakai kata Barang siapa atau salinan dari Hijdie (teks KUHP) dan yang dimaksud dengan Setiap orang atau Barang siapaadalah orang atau orangorang yang apabila orang atau orangorang tersebutterbukti memenuhi unsurunsur delik yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,maka orangorang itu disebut sebagai si pelaku atau
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 09-10-2014 — Upload : 02-12-2015
Putusan PN SERANG Nomor 23/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Srg
Tanggal 9 Oktober 2014 — an. Drs. DEDE IWAN KURNIAWAN
141 — 24
  • Bisma Akso tanggal 2 September 2010(Ukuran 23 X 50).Cara mendapatkan HPS dijumlahkah harga pembanding dandibagi 3 hasilnya Rp. 479.73, dibulatkan menjadi @ Rp. 450,Selanjutnya harga dasar tersebut ditambah keuntungan 15%dan PPN 10% sehingga nilai HPS @ Rp. 595.13, (Spesifikasisurat suara : Ukuran kerta 25 X 35, berat 80 Gram, Micro teks).Halaman 13 dari 264 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/TPK/2014/PN.
    Bisma Akso tanggal 2 September 2010(Ukuran 23 X 50).Cara mendapatkan HPS dijumlahkan harga pembanding dandibagi 3 hasilnya Rp. 479.73, dibulatkan menjadi @ Rp. 450,Selanjutnya harga dasar tersebut ditambah keuntungan 15%dan PPN 10% sehingga nilai HPS @ Rp. 595.13, (Spesifikasisurat suara : Ukuran kerta 25 X 35, berat 80 Gram, Micro teks).Pada tanggal 2 Agustus 2011 Panitia Pengadaan Barang Jasamenerbitkan Nota Dinas Nomor : 027/0225/RPP/JL/PPBJ/KPU/2011, perihal Rencana PelaksanaanPemilihnan Penyedia
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Persaingan Usaha
Register : 14-07-2008 — Putus : 27-05-2008 — Upload : 07-12-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 03/KPPU/2008/PN.Jkt.Pst
Tanggal 27 Mei 2008 — PT. EXCELCOMINDO PRATAMA, Tbk,Cs >< KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU),Cs
752 — 796
  • Pst.parameter yang digunakan dalam layanansuara/voiceadalah sama dan berlaku dalam layananSMS ;Dari sudutkegunaannya, memang SMS digunakan untukmengirimkan atau menerima pesan yang berupa teks,akan tetapi penggunaan layanan SMS yang disediakanoleh operator FWA dengan Seluler berbeda, dimanapemanfaatan layanan SMS dari FWA hanya dapatdigunakan secara terbatas secara lokal atau pada kodearea tertentu sedangkan dari Seluler tidak dibatasi oleharea/lokasi tertentu.
    Sehingga dari sisikegunaan, SMS bersubstitusi dengan voice mail, MMS, dan pushemail ;Karakteristik :Meskipun memiliki kegunan yang sama, terdapatkarakteristik yang berbeda secara signfikan antara SMS denganfitur lainnya yang memiliki Kegunaan yang identik, perbedaannyaantara lain:1) Fitur SMS adalah fitur yang dikirim dan diterima berupapesan teks, sedangkan voice mail dikirim dan diterimasebagai pesan suara ;2) Pesan SMS disalurkan melalui kanal signaling sedangkanMMS dan push email menggunakan
Pengadilan DILMIL II 11 YOGYAKARTA Pidana Militer
Register : 11-06-2013 — Putus : 05-09-2013 — Upload : 29-01-2014
Putusan DILMIL II 11 YOGYAKARTA Nomor 47-K/PM II-11/AD/VI/2013
Tanggal 5 September 2013 — TRI JUWANTO SERTU Nrp.31960341220676. dkk 5 orang
188 — 115
  • Blok A5, menurut Oditur Militer hal tersebuttidak terungkap dalam persidangan, dan hal yangterungkap dalam persidangan bahwa pada saatSaksi14 masuk ke dalam kamar A5, ada suara berupabenda yang jatuh, bukan pelemparan krug, sehinggaketerangan tersebut harus dikesampingkan.Bahwa perencanaan dilakukan oleh Serda Ucok TigorSimbolon, pada tanggal 22 Maret 2013 saat Serda Ucokmasih mengikuti latinan di Gunung Lawu ketika sedangistirahat di dalam tenda, karena sebelumnya Serda Ucokmelihat di running teks
    Bahwa pada bulan Maret 2013 saat Saksi menjadipendukung latihan di daerah latihan Gondosuli Gunung Lawu,didalam latihan menentukan sasaran dalam serangan, sehinggaotomatis berbagi tugas, Saksi mendapat informasi bahwaSerka Heru Santoso Baton Saksi meninggal dunia akibatdikeroyok dan ditusuk oleh sekelompok preman, selanjutnyapada hari Jumat tanggal 22 Maret 2013 sekira pukul 16.00 WibSaksi saat melewati Gondosuli melihat running teks di TVbahwa sekelompok preman Jogya berulah lagi denganmelakukan
Pengadilan PN KEDIRI Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 25-03-2013 — Upload : 09-04-2013
Putusan PN KEDIRI Nomor 364/Pid.B/2012/PN.Kdr
Tanggal 25 Maret 2013 — AMRIL ALFIANZA
50 — 13
  • tentang Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan pidanaumum dan pidana khusus edisi 2007 hal. 33, Majelis Hakim dapat secara langsungmemilih dakwaan mana yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsureunsur salahsatu dari dakwaan tersebut dengan perbuatan Terdakwa apakah perbuatan terdakwamemenuhi unsur unsur dari pasal 372 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP atau unsurunsurdari pasal 378 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;Menimbang, bahwa menurut Cleiren dalam bukunya Het Wetboek van Strafrecht,Teks
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 17-10-2018 — Putus : 23-01-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg
Tanggal 23 Januari 2019 — Penuntut Umum:
ANA MUFLIKAH , SH
Terdakwa:
HANDRIANUS HENDHI WIDYA HARSANTO anak dari SUGENG WIDODO
131 — 48
  • tentang siapakah yang dituju dari norma (addressatnorm) suatu delik/tindak pidana, sehingga secara hukum tidakterpenuhinya suatu delik jika subyek yang diperiksa ternyata bukan yangdituju oleh norma delik (addressat norm) tersebut;Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 3 UU RI No 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas UU RI No 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa setiap orangadalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada teks
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 08-11-2016 — Upload : 17-03-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 722 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 8 Nopember 2016 — 1. HANNY HARMAWATI, DKK VS PT MASCOTINDO JAYA ABADI
165 — 167 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • utuh tentang persitiwa atau fakta yangdisengketakan;Bahwa Majelis Hakim telah melakukan memperluas penafsiran denganmetodegrammatical tanoa meminta meminta ahli bahasa hal ini tentusaja tidak sesuai dengan prinsipprinsip penafsiran grammaticalsebagaimana alam buku Panduan Bantuan Hukum (hal. 7), mengenaicara penemuan hukum disebutkan dapat dilakukan dengan duametode (menurut Sudikno), yakni:Interpretasi atau penafsiran, merupakan metode penemuan hukumyang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks
Pengadilan PA BANGGAI Perdata Agama Harta Bersama
Register : 03-09-2019 — Putus : 23-12-2019 — Upload : 23-12-2019
Putusan PA BANGGAI Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Bgi
Tanggal 23 Desember 2019 — PERDATA - PENGGUGAT - TERGUGAT
182 — 233
  • SehinggaHakim berpendapat bahwa ucapan Penggugat "datang nol, pulang nolmerupakan ucapan ikrar atau janji yang sungguhsungguh dan harusdipertan ggungjawabkan oleh Penggugat.Menimbang, bahwa konsep tentang harta bersama tidak ditemukandalam rujukan teks AlQuran dan Hadis, maka sesungguhnya kita dapatmelakukan qiyas (perbandingan) dengan konsep figih yang sudah ada, yaitutentang syirkah.
Pengadilan PT JAYAPURA Pidana Khusus
Register : 18-01-2022 — Putus : 22-02-2022 — Upload : 22-02-2022
Putusan PT JAYAPURA Nomor 2/PID.SUS-TPK/2022/PT JAP
Tanggal 22 Februari 2022 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : DECYANA CAPRINA, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Pdt. ROBERTS JEREMIA NANDOTRAY, S.Th
139 — 129
  • dari norma (addressat norm) suatu delik/tindak pidana,sehingga secara hukum tidak terpenuhinya suatu delik jika subyek yang diperiksaternyata bukan yang dituju oleh norma delik (addressat norm) tersebut;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 3 UndangUndang RI Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan, bahwa setiap orangadalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada teks
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-05-2016 — Putus : 07-09-2016 — Upload : 16-11-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg
Tanggal 7 September 2016 — JAJAT SUPRIATNA Bin (Alm) IRIN
96 — 19
  • Pengaturan ini dilakukandengan memperhatikan azas hukum : jika teks atau redaksi undangundangtelah jelas dan terang benderang, maka tidak diperkenankan lagimenafsirkannya, karena penafsiran terhadap katakata yang jelasberartipenghancuran hukum (interpretation cessat in Claris, interpretation estperversion) (Varia Peradilan Nomor 335 Oktober 2013, halaman 197).
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-04-2019 — Putus : 07-08-2019 — Upload : 03-09-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Bdg
Tanggal 7 Agustus 2019 — Dwi Eriska Agustin, SHum
148 — 82
  • Pengaturan ini dilakukan dengan memperhatikan azas hukum :jika teks atau redaksi undangundang telah jelas dan terang benderang, makatidak diperkenankan lagi menafsirkannya, karena penafsiran terhadap katakatayang jelas berarti penghancuran hukum (interpretation cessat in Claris,interpretation est perversion) (Varia Peradilan Nomor 335 Oktober 2013, halaman197).
Pengadilan PA PANGKAJENE Perdata Agama
Register : 26-11-2018 — Putus : 18-09-2019 — Upload : 24-09-2019
Putusan PA PANGKAJENE Nomor 0522/Pdt.G/2018/PA.Pkj
Tanggal 18 September 2019 — Penggugat:
1.HJ. ANDI SULAEHA BINTI H. ANDI PARENRENGI
2.ANDI DEWI, SH BINTI H. ANDI PARENRENGI
3.Ir. ANDI RUGAIYA MP BINTI H. ANDI PARENRENGI
4.ANDI RACHMAWATI, S.Pdi BINTI H. ANDI PARENRENGI
5.Hj. MUFIDAH HADIANI, SE BINTI MOH. MOENTOJIB
Tergugat:
1.DRS. ANDI AKBAR ALI P BIN H. ANDI PARENRENGI
2.ANDI FAISAL, ST BIN H. ANDI PARENRENGI
3.PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II KABUPATEN PANGKAJENE KEPULAUAN
4.MUHAMMAD SABRI
131 — 75
  • Tuntutan subsidair tersebut memberi pemahaman bahwapara pihak menghendaki adanya penegakan keadilan yang seadiladilnyadan harus memilih untuk menegakkan keadilan jika ketentuan teks hukumyang ada tidak mencerminkan keadilan jika diterapkan secara tekstual;Menimbang, bahwa oleh karena itu, dalam kaitannya untukmenentukan bagian harta warisan sebagaimana dalam fakta in casu yangsecara keseluruhan telah dipertimbangkan sebagai harta peninggalan darialm. H. Andi Parenrengi bin Yudi Dg.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 01-08-2018 — Putus : 21-11-2018 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg
Tanggal 21 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
FAHMI IDRIS, SH
Terdakwa:
SAERI Bin MUHARJO MACHMUD
149 — 48
  • dari norma (addressat norm) suatu delik/tindak pidana, sehingga secara hukum tidak terpenuhinya suatu delik jikasubyek yang diperiksa ternyata bukan yang dituju oleh norma delik ( addresatnorm ) tersebut;Menimbang bahwa bahwa dalam pasal 1 angka 3 Undang UndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwasetiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada teks
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 15-11-2018 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 16-05-2019
Putusan PTUN AMBON Nomor 18/G/2018/PTUN.ABN
Tanggal 9 April 2019 — 1. Nama : AHMAD HIDAYAT MUS; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Wiraswasta; Tempat tinggal : Jl. Taman Radio Dalam VII/39 A, RT.013/RW.001, Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta; 2. Nama : RIVAI UMAR; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Dosen); Tempat tinggal : Jl. KEL. Jati, RT.005/RW.003, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara; I. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor: 021/SK.Pdt.Khs/PTUN/XI/2018, tanggal 14 November 2018, telah memberikan Kuasa kepada: 1) ABDULLAH H. KAHAR, S.H.; 2) ZULFIAN S. REHALAT, S.H.; 3) ABDURRAHMAN SOLISSA , S.H.; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum ARIVER DWIKARYA, yang beralamat Jl. Poltangan Raya No.48, RT.0019/RW.011, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12510, Provinsi DKI Jakarta; dan II. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 22 November 2018, memberikan Kuasa kepada: 1) Dr. HERU WIDODO, S.H., M.Hum.; 2) DHIMAS PRADANA, S.H., M.H.; 3) SUPRIYADI, S.H., M.H.; 4) AAN SUKIRMAN, S.H., M.H.; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonseia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum HERU WIDODO LAW OFFICE (“HWL”), Legal Solution and Beyond, yang beralamat di Menteng Square, Tower A, 3rd Floor No. AO-12, Jalan Matraman Raya No.30-E, Pegangsaan, Menteng, Jakarta 10320, Telp. 021-29614321, Fax: 021-29614322, www.klikhwl.com; Selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT; M E L A W A N Nama Jabatan : KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA; Tempat Kedudukan : Jl. Anggrek No.9, Lingkungan Dacomib, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara; Dalam hal ini diwakili oleh SYAHRANI SOMADAYO, S.T., M.Si. selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara, bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara, I. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 158/PY.03.1-SD/82/Prov/XI/2018, tanggal 03 Desember 2018, telah memberikan Kuasa kepada Hendra Kasim, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, Jl. Anggrek No.9, Lingkungan Dacomib, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara; dan II. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:162/PY.03.1-SU/82/Prov/XII/2018, tanggal 16 Desember 2018, telah memberikan Kuasa kepada: 1) ALI NURDIN, S.H., S.T.; 2) BUDI RAHMAN, S.H.; 3) HENDRA KASIM, S.H., M.H.; 4) FEBI HARI OKTAVIANTO, S.H.; 5) BAGAS IRAWANPUTRA, S.H.; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dari Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, yang beralamat di Jalan Panglima Polim IV No. 47, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Telp. 021-7395993, Nomor Handphone 081281842419 dan 081322143330, E-mail: anplawfirrrm2015@gmail.com, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
157 — 69
  • proses, karena tindak pidana pemilu bawaslu dan jajarannya bisasaja salah, misalnya disuap juga ada kode etiknya , dan memangruangnya sangat detail dan dasar umum tanpa melihat kasusnya kitasusah memahani, saya sepanjang 5 tahun dari 2012 sampai 2107 selalumenjadi ketua verifikator untuk memeriksa apakah perkara yangdiadukan ke DKKP diangkat dalam sidang pleno atau tidak dan hasilnyadisampaikan dalam sidang pleno disetujui;Bahwa Ahli menyatakan unsurnya adalah unsur persetujuan tertulis ituadalah teks
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata
Register : 24-10-2019 — Putus : 05-04-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 864/Pdt.G/2019/PN Jkt.Brt
Tanggal 5 April 2021 — Penggugat:
SELFY
Tergugat:
1.PT. KEDOYA ADYARAYAdikenal juga sebagai RUMAH SAKIT GRHA KEDOYA
2.DR. HARDI SUSANTO, SPOG
3.DR. DORO SOENDORO
4.MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
5.GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA CQ. KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI DKI JAKARTA
1198 — 372
  • Bahwa apabila dicermati angka 46, 47 dan 48 Posita gugatan Penggugatmengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaHalaman 56 dari 138 halaman Putusan Nomor 864/Pdt.G/2019/PN Jkt Brt2.4.2.5.2.6.2.7.2.8.2.9.Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengawasan di Bidang Kesehatan("Permenkes 10/2018"), akan tetapi Penggugat mengutipnya TIDAKUTUH RANGKAIAN sebelum dan sesudah teks ketentuan Permenkes10/2018 tersebut dikutif, sehingga memungkinkan terjadinyaKEKELIRUAN dan atau PEMAHAMAN yang SALAH.Bahwa
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Persaingan Usaha
Register : 30-12-2014 — Putus : 23-04-2015 — Upload : 07-10-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 615/Pdt.KPPU/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 23 April 2015 — PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk.Cs >< KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA,
590 — 618
  • Juga disebut sebagai tying agreement; tiein;tiein arrangement;"Pengadilan telah mengembangkan teks yangdiartikulasikan dengan mudah untuk disebut sebagai per seillegal tying arrangements, meskipun tes bervariasi darisatu pengadilan ke yang lain .... Dalam pelaksanaannya,testes yang serupa, dan tes tigabagian yangmenggabungkan unsurunsur yang dipisahkan dalam tessirkuit lainnya.
    ;"Pengadilan telah mengembangkan teks yangdiartikulasikan dengan mudah untuk disebut sebagai per seillegal tying arrangements, meskipun tes bervariasi dari satupengadilan ke yang lain ....
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-11-2016 — Putus : 27-03-2017 — Upload : 24-08-2017
Putusan PN AMBON Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2016/PN Amb
Tanggal 27 Maret 2017 — PETRO RIDOLF TENTUA, S.E.
342 — 134
  • kajian dengan Surat Memorandum nomor 303.Bahwa Didalam Surat Memorandum nomor 303 tidak disebutkan JalanRaya Darmo No. 51.Bahwa Saksi yang membuat draft Surat Memorandum 303.Bahwa Tanggal yang tertera pada Surat Memorandum itu sama dengantanggal saksi membuat draft surat itu.Bahwa Saksi bisa membuktikannya dengan buku ekspedisi.Bahwa Terhadap laporan dari BPKP perihal tanggaltanggal yang tidakbersesuaian dengan tanggal dibuatnya draft Surat Memorandum yangsaksi buat, menurut saksi terhadap draft teks
    yang kita buka kembalisetelah pertama kali teks tersebut dibuat, maka yang tersimpan adalahtanggal terakhir teks tersebut dibuka.Bahwa Saksi tahu ada penawaran dari Sunarko pada tanggal 26September 2016.Bahwa Saksi tahu ada penawaran dari Sunarko setelah SuratMemorandum nomor 303 kembali dari Terdakwa dan saudara (IdrisRolobessy.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 21-12-2015 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 904/B/PK/PJK/2015
Tanggal 21 Desember 2015 — PT. AMOCO MITSUI PTA INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
87 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalamhal mengikat Termohon Peninjauan Kembali, semula Terbanding, apabilaterdapat teks dalam ketentuan tersebut yang menyatakan kata HARUS,maka secara hukum mengandung arti adanya kewajiban bagi TermohonPeninjauan Kembali yang apabila tidak dilaksanakan dapat mengakibatkanpelanggaran atas prosedur pemeriksaan dan berdampak kepadapelanggaran hukum dalam pemeriksaan pajak.
Pengadilan PN BLITAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-03-2013 — Putus : 14-09-2007 — Upload : 16-03-2013
Putusan PN BLITAR Nomor 383/Pid.B/2007/PN.BLT
Tanggal 14 September 2007 — Drs. H. SOEBIANTORO, MSi.
151 — 170
  • tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999, adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.Menimbang, bahwa menurut Martiman Projo Hamidjojo, SH, MM dalambukunya Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi, Penerbit CV.Mandar Maju Bandung tahun 2001 hal. 5253, disebutkan istilah yang lazim dalamperundangundangan pidana ataupun KUHP memakai kata Barangsiapa atau salinandari Hij die (teks