Ditemukan 5783 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Cg Itsbat Nikah [pabtg]
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Register : 19-10-2017 — Putus : 24-01-2018 — Upload : 17-12-2018
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm
Tanggal 24 Januari 2018 — Penuntut Umum:
HERY WAHYUDHI, SH
Terdakwa:
ASPANI, SPd, MM Bin JAYA
126 — 14

  • 8.Surat Keputusan Bupati Balangan Nomor 188.45/ 222 / Kum TAHUN 2016 Tentang Penetapan Tim Manajemen Program Bantuan Operasional Sekolah Di Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2015 Tanggal 08 April 2016.
    9.Surat Petikan Keputusan Bupati Balangan Nomor : 821/ 064/ BKD-BLG/2009 Tanggal 14 Desember 2009 Pengangkatan Pegawai sebagai KEPALA SEKOLAH SMAN 1 AWAYAN An. ASPANI, S.Pd.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 30-06-2016 — Putus : 09-11-2016 — Upload : 22-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 26 P/HUM/2016
Tanggal 9 Nopember 2016 — PT. MEGA AGROCULTURE VS MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI;
112 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 26 P/HUM/2016Manggala Wanabakti, Blok 7 Lantai 3, Jalan Jenderal GatotSubroto, Senayan, Jakarta Pusat, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor KS.37/Menlhk/Setjen/Kum.6/8/2016tanggal 1 Agustus 2016;Selanjutnya disebut sebagai Termohon;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal29 Juni 2016 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 30Juni 2016 dan diregister dengan Nomor 26 P/HUM/
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Register : 10-11-2022 — Putus : 15-02-2023 — Upload : 08-03-2023
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm
Tanggal 15 Februari 2023 — Penuntut Umum:
MHD FADLY ARBY,S.H.,M.Kn.
Terdakwa:
AKHMAD SYARMADA Bin Alm WARDANI
112 — 55
  • 1 (satu) bundel dokumen (Foto copylegalisir PPK Helda Yulianty,S.Si,Apt) dengan rincian sebagai berikut :
    1. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Kesehatan Tahun 2019 nomor: DPPA SKPD:1.02.01.01.33.01.5.2;
    2. SK Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 188.45/910/KUM/2018 tentang Penunjukan PA, KPA, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada SKPD Kab HSU Tahun Anggaran 2019, Tanggal 31 Desember 2018;
    3. Surat Penugasan Kelompok Kerja Nomor 061/Sekr-ULP-HSU/2019 Tanggal 20 Juni 2019 oleh Syaifullah S.Sos, M.Si
    4. Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 188.45/71/KUM/ 2019 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Pertangkat ULP Kab.
      5. Akhmad Syarmada
    5. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 188.44/0654/KUM/2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
    6. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0142/KUM/2022 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Register : 10-11-2022 — Putus : 15-02-2023 — Upload : 08-03-2023
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm
Tanggal 15 Februari 2023 — Penuntut Umum:
MHD FADLY ARBY,S.H.,M.Kn.
Terdakwa:
SITI ZULAIKHA Binti MURHAN SABERAN
100 — 62
  • 1 (satu) bundel dokumen (Foto copylegalisir PPK Helda Yulianty,S.Si,Apt) dengan rincian sebagai berikut :
    1. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Kesehatan Tahun 2019 nomor: DPPA SKPD:1.02.01.01.33.01.5.2;
    2. SK Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 188.45/910/KUM/2018 tentang Penunjukan PA, KPA, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada SKPD Kab HSU Tahun Anggaran 2019, Tanggal 31 Desember 2018;
    3. Surat Penugasan
      Kelompok Kerja Nomor 061/Sekr-ULP-HSU/2019 Tanggal 20 Juni 2019 oleh Syaifullah S.Sos, M.Si
    4. Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 188.45/ 71/KUM/2019 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Pertangkat ULP Kab.
      Akhmad Syarmada
    5. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 188.44/0654/KUM/2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
    6. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0142/KUM/2022 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 15-08-2017 — Putus : 27-02-2018 — Upload : 19-03-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 168/G/2017/PTUN_JKT
Tanggal 27 Februari 2018 — CECILIA SAPUTRI GUNAWAN ; MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
549 — 159
  • Berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor : KS.38/Menlhk/Setjen/KUM,6/9/2017 tanggal 20September 2017 memberi kuasa kepada :1. Krisna Rya, S.H., M.H, Kepala Biro HukumKementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia;Z. Imam = Setiohargo, S.H.,M.H., Kepala BagianPenelaahan Hukum dan Perizinan Kementerian LingkunganHidup dan Kehutanan Republik Indonesia;3. Endi Sugandi, S.H.
Pengadilan PT TANJUNG KARANG Perdata
Register : 25-09-2018 — Putus : 05-12-2018 — Upload : 13-06-2019
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 93/PDT/2018/PT TJK
Tanggal 5 Desember 2018 — Pembanding/Tergugat I : PT SILVA INHUTANI LAMPUNG
Terbanding/Penggugat : HJ. MUSTIKA RENY
Turut Terbanding/Tergugat II : MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI
115 — 80
  • ., M.H.kesemuanya Pegawai Kementerian Lingkungan Hidupdan Kehutanan RI, beralamat di Jalan Gedung ManggalaWanabakti Blok VII Lt. 3, Jalan Gatot Subroto, Senayan,Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :KS.23/Menlhk/Setjen/Kum.5/6/2017 + tanggal 19 Juni2017, sebagaimana telah didaftarkan dalam BukuRegister Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala dibawah Nomor : 84/SK/2017 tanggal 6 Juli 2017selanjutnya disebut sebagai Terbanding Ill semulaTergugat Il;Pengadilan Tinggi tersebut ; Telah
Pengadilan PT BANJARMASIN Pidana Khusus
Register : 27-03-2023 — Putus : 12-04-2023 — Upload : 12-04-2023
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 74/PID.SUS-LH/2023/PT BJM
Tanggal 12 April 2023 — Pembanding/Penuntut Umum : Muhamad Indra, S.H.
Terbanding/Terdakwa : SUKRI Anak Dari IRMANSYAH
83 — 19
  • SUKRI, berupa :

    1 (satu) Eksemplar fotocopy legalisir Surat Keputusan Bupati Balangan Nomor: 188.45/205/KUM Tahun 2007 tanggal 18 September 2007 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa di Kabupaten Balangan.
    1 (satu) Eksemplar fotocopy legalisir Surat Keputusan Bupati Balangan Nomor: 188.45/395/Kum Tahun 2013 tanggal 19 September 2013 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa di Kabupaten Balangan.


    1 (satu) Eksemplar fotocopy legalisir Surat Keputusan Bupati Balangan Nomor: 188.45/781/Kum Tahun 2019 tanggal 5 September 2019 tentang Pengangkatan Kepala Desa Liyu Kecamatan Halong Periode 2019-2025.
    1 (satu) buah Buku Register Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah Desa Liyu Kecamatan Halong Kabupaten Balangan.
    1 (satu) buah Cap Stempel Kepala Desa Liyu Kecamatan Halong Pemerintah Kabupaten Balangan.

    Telah dilakukan penyitaan dari Sdr.

Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-03-2016 — Putus : 12-05-2016 — Upload : 12-07-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 16/PID/TPK/2016/PT.DKI
Tanggal 12 Mei 2016 — RD. WEKO ATGIAWAN
136 — 204
  • FIG Project berikut Memo kepada Supeno tanggal 29 Maret2010 dan laporan evaluasi pekerjaan Cut & Fill area bangunan pengembangan PT.FIG Project tanggal 22 Maret 2010.547 2 (dua) lembar foto copy dokumen Keputusan Gubernur Kalimantan SelatanNomor : 188.44/111/KUM/2010 tentang Pemberian Dispensasi Penggunaan JalanUmum Untuk Angkutan Hasil Tambang Kalimantan Selatan kepada PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 13-08-2014 — Upload : 12-05-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1019 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 13 Agustus 2014 — HANSEN
213 — 156 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • FIG Project tanggal 22 Maret 2010.548 2 (dua) lembar bermeterai Dokumen Keputusan Gubernur Kalimantan SelatanNomor : 188.44/111/KUM/2010 tentang Pemberian Dispensasi Penggunaan JalanUmum Untuk Angkutan Hasil Tambang Kalimantan Selatan kepada PT.
    FIG Project tanggal 22 Maret 2010.549 2 (dua) lembar bermeterai Dokumen Keputusan Gubernur Kalimantan SelatanNomor : 188.44/111/KUM/2010 tentang Pemberian Dispensasi Penggunaan JalanUmum Untuk Angkutan Hasil Tambang Kalimantan Selatan kepada PT.
    FIG Project tanggal 22 Maret 2010.547 2 (dua) lembar bermeterai Dokumen Keputusan Gubernur Kalimantan SelatanNomor : 188.44/111/KUM/2010 tentang Pemberian Dispensasi Penggunaan JalanUmum Untuk Angkutan Hasil Tambang KalimantanSelatan kepada PT.
    FIG Project tanggal 22 Maret 2010.547 2 (dua) lembar bermeterai Dokumen Keputusan Gubernur Kalimantan SelatanNomor : 188.44/111/KUM/2010 tentang Pemberian Dispensasi Penggunaan JalanUmum Untuk Angkutan Hasil Tambang Kalimantan Selatan kepada PT.
Pengadilan PN BAJAWA Perdata
Register : 03-08-2020 — Putus : 27-01-2021 — Upload : 09-03-2021
Putusan PN BAJAWA Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Bjw
Tanggal 27 Januari 2021 — Penggugat:
1.NIKOLAUS LIKO
2.PETRUS DJAWA
3.YOHANES KESU
4.MARGARETHA RANDE
Tergugat:
1.MARYULIS ZAIN
2.ARNOLDUS NO'O
3.MIKHAEL DHOE DOPO
4.PAULUS PEJA
Turut Tergugat:
1.Kepala Agraria dan Tata Ruang ATR Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Ngada
2.PIMPINAN PT BANK RAKYAT INDONESIA Tbk CABANG BAJAWA
189 — 431
  • dengan dasar tidakmempunyai alas hak yang sah;Menimbang bahwa oleh karena Para Penggugat dapat membuktikanbahwa Agustinus Liko telah melakukan perbuatan hukum dalam prosespengajuan penerbitan sertifikat tanah obyek sengketa dan Majelis Hakimberwenang untuk menyatakan suatu sertifikat memiliki kekuatan hukum atautidak, maka tuntutan Para Penggugat dalam petitum angka 6 (enam) yangmenuntut agar Sertifikat Hak Milik atas nama Agustinus Liko dinyatakan tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat beralasan hu kum
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 16-08-2016 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2414 K/PID.SUS/2015
Tanggal 16 Agustus 2016 — R. BASUKI WISMANTORO
169 — 165 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • FIG Projecttanggal 22 Maret 2010;2 (dua) lembar foto copy dokumen Keputusan Gubernur KalimantanSelatan Nomor: 188.44/111/KUM/2010 tentang PemberianDispensasi Penggunaan Jalan Umum Untuk Angkutan HasilTambang Kalimantan Selatan kepada PT.
    FIG Projecttanggal 22 Maret 2010;2 (dua) lembar foto copy dokumen Keputusan Gubernur KalimantanSelatan Nomor 188.44/111/KUM/2010 tentang Pemberian DispensasiPenggunaan Jalan Umum Untuk Angkutan Hasil TambangKalimantan Selatan kepada PT.
Pengadilan DILMIL II 09 BANDUNG Pidana Militer
Register : 07-12-2020 — Putus : 02-03-2021 — Upload : 04-03-2021
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 172-K/PM.II-09/AD/XII/2020
Tanggal 2 Maret 2021 — Oditur:
Aria Rumiarsih
Terdakwa:
Wiwin Sri Intan Kustiani
2149 — 2928
  • NRP 21000105820478Anglakban kum Gol VIIl Lakdukbankum KumdamII/Slw.Berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam III/Slw Nomor:Sprin/275/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020 dan SuratKuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum tertanggal12 Oktober 2020.Bahwa urutan para Saksi yang dihadapkan di sidangmenerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:Saksi1:Nama lengkap : Ricky Mustari.Pangkat / NRP : Serma/ 21050238200786.Jabatan : Baur Rustamil.Hal 16 dari 87 hal Putusan No 172K/PM.IIO9/AD/X1I/2020Kesatuan : Denpom
Pengadilan PN UNAAHA Pidana Khusus
Register : 11-01-2021 — Putus : 17-03-2021 — Upload : 18-04-2021
Putusan PN UNAAHA Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh
Tanggal 17 Maret 2021 — Penuntut Umum:
1.Syahrianto Subuki, SH
2.BUSTANIL N.ARIFIN, SH
3.FITRIANI HASAN, SH.
4.Putri Dewinta Yusuf, S.H.
5.ANDI HERNAWATI, S.H.
6.ARBIN NU'MAN, SH
7.IRWAN BAHARUDDIN, SH
8.Nuria Mentari Idris, S.H.
Terdakwa:
PT. Bososi Pratama
332 — 196
  • kegiatan penambangan didalam kawasan hutan pada prinsipnya adalah dilarang, kecuali perbuatansebagaimana dimaksudkan diatas telah terlebih dahulu diberikan izin oleh menteri.Bahwa menteri yang dimaksud dalam hal ini berdasarkan Pasal 1 angka 15UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah menteri adalahmenteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan;Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Republik Indonesia Nomor P.7/Menlhk/Setjen/Kum
    .1/2/2019 tentangPerubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan HutanPasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa penggunaan kawasan hutan untukkepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukanuntuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan, padaPasal 4 ayat (2) huruf b menyebutkan bahwa kepentingan pembangunan diluarkegiatan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
    meliputiHalaman 186 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unhpertambangan mineral, batu bara, minyak dan gas bumi termasuk sarana,prasarana dan smelter, kemudian pada Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwapenggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatankehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan berdasarkanIPPKH (Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan);Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Kum
    .1/7/2018tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan menyatakan bahwa Izin PinjamPakai Kawasan Hutan yang selanjutnya disingkat IPPKH adalah izin yangdiberikan untuk menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kKegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan menyatakan bahwa PemegangIPPKH
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-12-2013 — Putus : 29-01-2014 — Upload : 02-08-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 43/PID/TPK/2013/PT.DKI
Tanggal 29 Januari 2014 — HANSEN
253 — 123
  • FIG Project tanggal 22 Maret 2010.547 2 (dua) lembar foto copy dokumen Keputusan Gubernur KalimantanSelatan Nomor : 188.44/111/KUM/2010 tentang Pemberian DispensasiPenggunaan Jalan Umum Untuk Angkutan Hasil Tambang Kalimantan Selatankepada PT.
    FIG Project tanggal 22 Maret 2010.547 2 (dua) lembar foto copy dokumen Keputusan Gubernur Kalimantan SelatanNomor : 188.44/111/KUM/2010 tentang Pemberian Dispensasi Penggunaan JalanUmum Untuk Angkutan Hasil Tambang Kalimantan Selatan kepada PT.
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Pidana Umum Penipuan
Putus : 03-12-2014 — Upload : 20-01-2015
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 1191/Pid.B/2014/PN-Lbp
Tanggal 3 Desember 2014 — Nama Lengkap : Pdt. Nixon CH. Tambun, S.Th Tempat lahir : Silombu U m u r/ Tgl lahir : 45 Tahun/07 Desember 1968 ; Jenis kelamin : Laki-laki Kebangsaan : Indonesia; Tempat tinggal : Jl. Ngawonggo No. 1 Kel. Perintis Kec. Medan Kota Medan/ Jl. Dorowati No. 33 B Medan, Kel. Sidorame Barat I, Kec. Medan Perjuangan Kota Medan; A g a m a : Kristen Protestan Pekerjaaan : Pendeta GMI Pendidikan : S-1
45 — 5
  • dengansesuatu barang adalah behichaf1dbchaf35lochf1nda berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis, apa rtlchfcs1 af1ltrchfcsO lang1057langfe1033lochaf1hichaf1dbchaf35langnp 1057insrsid8599936charrsid4545177 hichaf1dbchaf35lochf1 bila dihubungkan dengan fakta h rtIchfcs1 af1 ItrchfcsO lochaf1hichaf1dbchaf35insrsid8599936charrsid4545 177 hichaf1dbchaf35lochf1 u rtlchfcs1 af1 ltrchfcsO lang1057langfe1033lochaf1hichaf1dbchaf35langnp1057insrsid8068850charrsid4545 177hichaf1dbchaf35lochf1 kum
Pengadilan PTUN BANJARMASIN
Register : 03-06-2010 — Putus : 30-11-2010 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 23/G/2010/PTUNBJM
Tanggal 30 Nopember 2010 —
200 — 87
  • BUPATI KOTABARU, tempat kedudukan di Jalan PangeranKesumanegara Kotabaru, Kalimantan Selatan3,Dalam hal ini memberikan kuasaberdasarkan surat kuasa Nomor183.1/04/KUM tertanggal 24 Juni 2010kepada1. M. TAUFIK RIVANI, SH., M.Si., JabatanKabag Hukum dan Hak Asasi Manusia ;2. AKHMAD RAJUDINOOR, SH., JabatanKasubbag Bantuan Hukum dan Hak AsasiManusia ;3. BASUKI, SH., Jabatan KasubbagPenyusunan Produk Hukum ;4. M.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 12-02-2014 — Putus : 22-04-2015 — Upload : 01-02-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 58/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 22 April 2015 — KIRANA KWEE,Cs >< MARRY TUNG,Cs
177 — 77
  • Sehingga dalil ParaPenggugat sangatlah tidak beralasan dan tidak berdasarkan Hu kum;3.3.
Pengadilan DILMIL II 09 BANDUNG Pidana Umum Penipuan
Putus : 15-01-2016 — Upload : 17-03-2016
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 269-K/PM.II-09/AD/XII/2015
Tanggal 15 Januari 2016 — KAPTEN CHK UNTUNG WAHYUDI
81 — 21
  • Ketika seorang debitur tersebut melakukan Wanprestasidengan tidak memenuhi kewajibannya membayar angsuran bahkan yangbersangkutan tidak mau menyerahkan kendaraan yang menjadi objekperjanjian, sedangkan atas objek perjanjian berupa kendaraan bermotortelah didaftarkan ke kantor pendaftaran Fiducia Kementerian Kum danHam berdasarkan UU Fiducia Nomor 42 Tahun 1999, sehinggaBerdasarkan UU tersebut telah beralih kepemilikan Ranmor dari debiturkepada kreditur (Leasing) selaku penerima jaminan Fiducia.Dalam
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 27-05-2019 — Putus : 11-12-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 113/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 11 Desember 2019 — Penggugat:
PT JALADRI KARTIKA PAKCI, Diwakili H. Noer Indradjaja, S.H.,
Tergugat:
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
1845 — 2054
  • Setelah kita lakukan verifikasi maka gubernur secararesmi mencabut izin 13 pulau reklamasi.Tiga belas pulau yang dicabut izinnya adalah pulau A, pulau B danpulau E, yang izinnya dipegang oleh PT Kapuk Naga Indah.Pencabutan izin reklamasi tertuang dalam Surat Gubernur No.1039/1.794.2 tanggal 6 September 2018 tentang PencabutanSurat Gubernur tanggal 21 September 2012 Nomor 1289/1.794.2.Pulau E sudah dibatalkan melalui Keputusan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan No.SK.356/Menlhk/Setjen/Kum.9/5/2016
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Pidana Umum
Register : 19-06-2017 — Putus : 24-01-2018 — Upload : 13-03-2018
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 1113/Pid.B/2017/PN Jkt.Brt
Tanggal 24 Januari 2018 — Penuntut Umum:
HADIMAN, SH. MH
Terdakwa:
H.M. TOHA TJAKRA AMIDJAJA
50 — 10
  • TOHA TJAKRA AMIDJAJA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta berada di dalam rumah atau pekarangan tertutup secara melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera sebagaimana dalam dakwaan Tunggal melanggar Pasal 167 ayat (