Bahwa suatu peraturan hukum tidak diterapbkan atau diterapkansebagaimana mestinya;1) Bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP, Kutip:"Hakim tidak boleh menjatunkan pidana kepada seseorang kecualiapabila dengan sekurangkurangnya dua alat bukti yang sah iamemperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benarbenar terjadidan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;2) Bahwa Hakim memutus perkara tanggal 29 November 2011No.Reg.Perkara: PDM93/TGR/10/2011 yang amarnya berbunyisebagai berikut

: Menyatakan Terdakwa Ali terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membuatdan mengedarkan barang yang diberi hak Desain Industri";3) Bahwa alat bukti yang sah ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP, kutip:1.

,M.H,dalam keterangannya, kutip: "Sesuai Sertifikat DesainIndustri nomor ID 0 010 156D untuk judul desain korekkuping (cutton bud) atas nama pendesain dan pemeganghak Sdr. Ali maka bentuk perlindungan yang diberikanadalah konfigurasi";Bahwa dari keterangan saudara Rikson Sitorus S.H.

nilai pembuktian dari bukti petunjukdilakukan untuk mencegah terjadinya kesewenanganHakim dalam hal memutus suatu perkara, sehingga alatbukti petunjuk hanya digunakan apabila bukti yang lainbelum mencukupi batas minimum pembuktian;Bahwa dengan jelasnya Akta Bukti Otentik berupaSertifikat Desain Industri yang dimiliki Terdakwa/PemohonKasasi saudara Ali, maka sudah seharusnyabuktipetunjuk tidak digunakan Hakim dalam memutus perkaraint;1.5 Bahwa alat bukti Keterangan TerdakwaPasal 189 Ayat (1) KUHAP, kutip

Oleh karena itumemenuhi ketentuan Pasal 183 KUHAP sudah seharusnya Hakim tidakdapat menjatuhkan pidana kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi tanpadidukung oleh alat bukti yang cukup;Bahwa sebagai bahan pertimbangan, yurisprudensi Putusan MahkamahAgung No. 28 K/Kr/1977 (kutip hal 569, PEMBAHASAN PERMASALAHANDAN PENERAPAN KUHAP, edisi kedua, Sinar Grafika, 2000), dalam halPemohon Kasasi mengajukan keberatan kasasi mengenai kesalahanpenerapan hukum pembuktian, yang membenarkan Mahkamah Agung telahmelanggar

2020 tentang penunjukan MajelisHakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 1595/Pid.B/2020/PN Plg tanggal 7Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 1595/Pid.B/2020/PN Pig Berkas perkara dan Suratsurat lain yang bersangkutan;Setelan mendengar keterangan Saksisaksi, Ahli* dan Terdakwa sertamemperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:(KUTIP

Akibat dari perbuatan terdakwa dan rekan a* rekanya,saksi korban mengalami kerugian sekira Rp. 2.000.000,00 (Dua JutaRupiah) Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan DiancamPidana Dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke3 dan ke4KUHPidana.nnn nnn nn enn nn nn annem nn nnnne nn A (KUTIP SESUAI DENGAN SURAT DAKWAAN)Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa danatau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputusdengan Putusan Sela NOMOS ........cccccccceeeesseteeeeeeeeees tanggal

.......... yangamarnya sebagai berikut:(KUTIP AMAR PUTUSAN SELA)Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 1595/Pid.B/2020/PN PigMenimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:De leeeececeeeee cece seas eee etree eee e eee reese esa eaeeeeeeesasaaeeeeeesesaangeneees dibawah sumpah / Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikanDONGAPAL ..... 20... ceeeeeeeeeeceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeeeaaaeaaeeeeseceeeeeeeeeeeeeeeeees(demikian terhadap saksisaksi berikutnya

Terdakwa memberikanPEMA PATTY EL as cams census cxae cea ermmee minus cone earmaces manne cara enomnces Kane eau ene se wae(demikian terhadap saksisaksi berikutnya)Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut(apabila ada ahli dari penasihat hukum / terdakwa)*:De leeeececeeeee cece seas eee etree eee e eee reese esa eaeeeeeeesasaaeeeeeesesaangeneees dibawah sumpah /(demikian terhadap ahliahli berikutnya)2. dst.Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut:(KUTIP

Bahwa adapun pemaknaan Kuasa Pengguna Anggaran atau disebut KPA(berdasarkan ketentuan pasal 1, angka 6 Jo. pasal 10, ayat (2) PerpresNo. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,disebutkan :pasal 1, angka6 berbunyi :buka kutip Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPAadalah Pejabat yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran untukmenggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untukmenggunakan APBD tutup kutippasal 10, ayat (2) berbunyi :buka kutip KPA pada pemerintahan merupakan

pejabat ditetapkan olehKepala daerah atau PA tutup kutip pasal 10, ayat (4), berbunyi :KPA memiliki kKewenangan sesuai pelimpahan oleh PA tutup kutipbuka kutip2.

Putusan Sela No. 276/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Timbuka kutip Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPKadalah Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaanBarang Jasa tutup kutip pasal12, ayat(1), berbunyi :buka kutip PPK merupakan pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPAuntuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa tutup kutip6.

kutip.huruf b berbunyi :buka kutip Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melaluipemeriksaan/pengujian, dan tutup kutiphuruf c berbunyi :buka kutip Membuat dan menandatangani berita acara serah terimahasil pekerjaan tutup kutipHal. 8 dari 44 hal.

Memiliki sertifikasi keahlian pengadaanbarang/Jasa tutup kutip pasal17, angka(1), huruff berbunyi :buka kutip Anggota kelompok kerja ULP/pejabat pengadaan memenuhipersyaratan sebagai berikut : f. Memilki sertifikasi keahlian pengadaanbarangq/jasa* sesuai kempotensi yang dipersyaratkan tutup kutipHal. 9 dari 44 hal.

Pasal 118 ayat (2) HIR, berikut kami kutip: "Jika yang digugatlebihdariseorang, sedang mereka tidak tinggal di daerah hukumpengadilan negeri yang sama, maka tuntutan itu diajukan kepada ketuaHal 4 Putusan Nomor 564/PDT/2019/PT.DKIpengadilan negeri ditempat salah seorang tergugat yang dipilih olehpenggugat.

: Kedaulatanperhimpunan berada di tangan anggota berdasarkan proporsionalhaksuara yang dimilikinya;JunctoBerdasarkan Pasal 16 ayat (3) AD TKC, berikut kami kutip: Hak suarapemilikan yaitu hak suara pada anggota untuk menentukan halhal yangmenyangkut hubungan antar sesama penghuni, pemilihan pengurus danbiayabiayaatas satuanrumahsusun.

Hak suara pemilikan dihitungberdasarkan nilai perbandingan proporsional yang dimiliki oleh anggota;JunctoBerdasarkan Pasal 18 ayat (2) AD TKC, berikut kami kutip: Pengurusdipilihdaridanolehanggotadalamrapatumumyangkhususdiadakan untuk itu;JunctoBerdasarkan Pasal 3 ayat (1) ART TKC, berikut kami kutip: Pengurusdipilih dari dan oleh anggota perhimpunan dalam rapat umumuntukmasa bakti 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pengesahan oleh rapatumum;Hal 16 Putusan Nomor 564/PDT/2019/PT.DKI18.19.Bahwa

564/PDT/2019/PT.DKIJunctoBerdasarkan Pasal 1867 BW, berikut kami kutip:"Pembuktian dengantulisan dilakukan dengan tulisan autentikatau dengan tulisan di bawahtangan;JunctoBerdasarkan Pasal 1868 BW, berikut kami kutip: "Suatu akta autentik ialahsuatuakta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undangundang olehatau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat aktaitu dibuat;JunctoBerdasarkan Pasal 1870 Kitab UndangUndang Hukum Perdata, berikutkami kutip: "Bagi para pihak yang berkepentingan

PEMOHONAN AGAR MENGHUKUM PARA TERGUGAT SEBAGAI49.50.PIHAK YANG MENANGGUNG SELURUH BIAYA YANG TIMBUL UNTUKMENYELENGGARAKAN PERKARA AQUO SECARA PRO RATA;Berdasarkan Pasal 181 HIR, berikut kami kutip: (Z) Barangsiapadikalahkandengan keputusanhakim, akan dihukumpulamembayarbiayaperkara.

Nomor ..........TANS scrccensavs tentang penunjukan Majelis Hakim;e Penetapan Majelis Hakim Nomor ............. tanggal ........... tentangpenetapan hari sidang;e Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi, Ahli* dan Terdakwa / ParaTerdakwa* serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan dipersidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh PenuntutUmum yang pada pokoknya sebagai berikut:(KUTIP AMAR SURAT TUNTUTAN

(apabila ada duplik)*kMenimbang, bahwa Terdakwa / Para Terdakwa* diajukan ke persidangan olehPenuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:(KUTIP SESUAI DENGAN SURAT DAKWAAN)Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa / ParaTerdakwa* dan atau Penasihat Hukum Terdakwa / Para Terdakwa* telah mengajukankeberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor ....... tanggal ....... yangamarnya sebagai berikut:(KUTIP AMAR PUTUSAN SELA)Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya

(demikian terhadap saksisaksi berikutnya)Menimbang, bahwa Terdakwa / Para Terdakwa* telah mengajukan Ahlisebagai berikut (apabila ada ahli dari penasihat hukum / terdakwa)*:Loo. dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :(demikian terhadap ahliahli berikutnya)2 dst.Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:(KUTIP DAFTAR BARANG BUKTDMenimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukandiperoleh faktafakta hukum sebagai berikut:Menimbang

Aequo Et Bono .Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telahmengajukan jawaban tanggal 13 Juni 2011 yang berbunyi sebagai berikut :DALAM EKSEPSI1 BAHWA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG TIDAK BERWENANGUNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA AQUO, DENGANALASAN SEBAGAIT BERIKUT :1 Pada angka 1 dan 2 gugatan para Penggugat tanggal 28 Maret 2011, yangtelah diperbaiki beberapa kali terakhir dengan perbaikan gugatan tanggal23 Mei 2011, masing masing menyebutkan Penggugat I secara tegaskami kutip

: .......... dikenal dengan Jalan Poros Ampera, KelurahanSungai Kedukan, Kecamatan Rambutan Kab.Banyuasin, ProvinsiSumatera Selatan...., selanjutnya Penggugat II pada angka 3 kami kutip :beceeeee Jalan Poros Ampera, Kelurahan Sungai Kedukan, KecamatanRambutan Kab.Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.....2 Kedua objek sengketa berada di wilayah administratif / hukum PemerintahKabupaten Banyuasin sehingga penerbitan Sertifikat Hak Milik atas namaPenggugat I oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin

tidak memiliki harta kekayaan, yang hanya dapat digugat diPengadilan Negeri Tata Usaha Negara.3 Berdasarkan hal hal tersebut di atas, maka gugatan Para Penggugatharuslah dinyatakan tidak dapat diterima.3 BAHWA = TINDAKAN PENGGUGAT I DAN II, YANGMENGGABUNGKAN GUGATANNYA MENJADI SATU SECARAHUKUM TIDAK DIBENARKAN DENGAN ALASAN SEBAGAIBERIKUT :1 Pada halaman 1 gugatan Para Penggugat tanggal 28 Maret 2011, yangtelah diperbaiki beberapa kali terakhir dengan perbaikan gugatan tanggal23 Mei 2011, kami kutip

JASI THOLIB , 49 Tahun, Wiraswasta, beralamat di LorongManggis Ujung RT. 018 RW. 004, Kelurahan Silaberanti,Kecamatan Seberang Ulu I, selanjutnya disebut SEBAGAIPENGGUGAT II.1 Selanjutnya pada angka 1 dan 3 halaman 12, Penggugat menyebutkan,kami kutip : Penggugat I memiliki / menguasai dan mengusahakansebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.593 / SungaiKedukan, dengan Surat Ukur tanggal 2 Oktober 2003 no. 139/S.Kedukan/2003 luas 4.500 m2, sedangkan pada angka 3, kami kutip :....Penggugat

CONSORTIUM), DENGAN ALASAN SEBAGAIT BERIKUT :1 Penggugat I dalam gugatannya tanggal 28 Maret 2011, yang telahdiperbaiki beberapa kali terakhir dengan perbaikan gugatan tanggal 23Mei 2011 tidak secara tegas menyebutkan asal objek sengketa namun patutdiduga bahwa objek sengketa diperoleh Penggugat I dari transaksi jual belidengan pihak ketiga, selain itu di atas objek sengketa telah diterbitkanSertifikat Hak Milik oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin.2 Selanjutnya pada angka 3 halaman 2, kami kutip

perkawinan dan mendapatkan surat nikah tidak melalui prosedur yangbenar menurut peraturan pemerintah dan yang diakui oleh Negara; Bahwa, itikad tidak baik dalam pernikahan, orang tua kami dalam kondisi sakit,selama bersama orang tua kami tidak pernah memperhatikan kami, antara lainnafkah kami dibiayai kakek dan paman, berbeda pada saat orang tua kami masihBahwa, itikad tidak baik ditunjukkan surat gugatan saudara TERMOHON tentangahli waris (putusan belum diterima); Bahwa, sertifikat nikah dalam tanda kutip

Nikah orang tua SUAMITERMOHON beragama Islam sedangkan keterangan Lurah (dalamgugatan TERMOHON) bergama non Islam;e Tidak ada satu surat pun, bila mengacu kepada buku nikah, kepaladesa Kabupaten Melawi memberi keterangan tentangTERMOHON; e Tidak ada satu surat pun bila mengacu KTP, Kepala DesaKabupaten Melawi memberi keterangan tentang TERMOHON;Datadata register Kantor urusan Agama Kabupaten Melawi ada keganjilan,termasuk daftar pemeriksaan nikah yang tidak jelas saksi keberadaannya dan dalam tanda kutip

Adapun yang mengeluarkan buku/surat nikah yang saat itu adalah saudaraKepala Kantor Urusan Agama NIP. sebagai Kepala Kantor Urusan AgamaKabupaten Melawi, telah mengeluarkan Surat Nikah tanpa mengikuti aturan,prosedur administrasi yang benar dan merekayasa data tidak benar / dalamtanda kutip palsu dan tidak berhak Buku Nikah kepada penduduk yang bukan daerah Kecamatan KUA setempat;Kepala KUA Kabupaten Melawi, saudara Kepala Kantor Urusan Agamamengeluarkan buku Nikah berdasarkan secarik kertas/sehelai

Untuk lebih jelasnya,kami akan kutip sebagai berikut:Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrialbelum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetapmelaksanakan segala kewajibannya.

Untuk lebih jelasnya kami kutip sebagai berikut:Pasal 2 ayat (1) :Pengusaha wajidb memberikan THR kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja 3 bulan secara terusmenerus ;Pasal 2 ayat (2) :THR sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diberikan satu kali dalam satutahun ;Pasal 3 ayat 1(a) :Besarmya THR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 ditetapkansebagai berikut:a.

Untuk lebih jelasnya kami kutip sebagai berikut:MENGANJURKAN :1. Agar Pengusaha PT.

Untuk lebih jelasnya kami kutip sebagai berikut :Pekerja/Buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerjakepada lembaga penyelesaian perselisinan hubungan industrial dalam halPengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut :c.

Untuk lebih jelasnya kami kutip sebagai berikut:Hal. 33 dari 44 hal.Put.Nomor 20 K/Pdt.SusPHI/2014 MENGANJURKANAgar Pengusaha PT.

dibacakan)Menimbang,bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Penggugatmenghadap Kuasanya dan Tergugat menghadap Kuasanya;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantarapara pihak ;Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil,pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetapdipertahankan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukanjawaban tertanggal 4 Oktober 2018, sebagai berikut ;KUTIP

Putusan No .218/Pdt.SusPHI/2018/PN.Jkt.Pst 1 Bukti P110 Bukti P10 :KUTIP ALAT BUKTI SURAT PENGGUGAT SELENGKAPNYA Menimbang, bahwa dalam pembuktiannya Tergugat telah mengajukan alatbukti surat yang bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyatasebagian cocok dan sebagian lainnya tidak ada aslinya lalu diberi sebagai berikut :Bukti T1 s/d T9b, yakni :1 Bukti T113 Bukti T9b :KUTIP ALAT BUKTI SURAT TERGUGAT SELENGKAPNYAMenimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan oleh Para Pihak tersebut

fotocopy yang tidak dapatditunjukan aslinya, akan tetapi mempunyai kaitan langsung dengan perkara a quo , maka buktiSuratsurat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini (vide yurisprudensiPutusan Mahkamah Agung Ri Nomor 1498 K / Pdt / 2006 tanggal 23 Januari 2008 );Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawahsumpah bemama Go God Fried dan Iskandar Wiputra untuk menguatkan dalildalilgugatannya yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :KUTIP

KETERANGAN SAKSIPENGGUGAT SELENGKAPNYAMenimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpahbernama Mariati Simanjutak dan Romal M untuk menguatkan dalildalil bantahannya yangpada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :KUTIP KETERANGAN SAKSI TERGUGAT SELENGKAPNYAMenimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masingmasing telahmengajukan kesimpulannya pada tanggal 17 Januari 2018;Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dalampersidangan yang tercatat

Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor702/Pid.Sus/2018/PN Bpp tanggal 5 Oktober 2018 tentang penunjukanMajelis Hakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 702/Pid.Sus/2018/PN Bpp tanggal 8Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang; Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelan mendengar keterangan Saksisaksi dan Terdakwa sertamemperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umumyang pada pokoknya sebagai berikut:(KUTIP

ceceeeeeeeeeeeeeeceeeeeeceeeeeaeaeaaeeuaeeeeeseeeeeeeeseeeeeeeeeeeeeaees (apabila ada duplik)*Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:KESATU : Bahwa ia terdakwa dengan sengaja telahmelakukan penganiayaan terhadap korban BONE PRANCIUS BUTAR BUTARanak dari JARUDEN BUTAR BUTAR yang mengakibatkan lukalukaberatATAU KEDUA : Bahwa ia terdakwadengan sengaja telah melakukan penganiayaan terhadap korban BONEPRANCIUS BUTAR BUTAR anak dari JARUDEN BUTAR BUTAR yangmenimbulkan perasaan sakit atau luka(KUTIP

SESUAI DENGAN SURAT DAKWAAN)Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa danatau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputusdengan Putusan Sela NOMOS ........cccccceccceeseceteeeeeeeeeees tanggal .......... yangamarnya sebagai berikut:(KUTIP AMAR PUTUSAN SELA)Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:ee dibawah sumpah /janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Terhadap keterangan saksi, Terdakwa

ec cec ccc ene ee eaeeeeeeeeseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeaaaaeaaaeaaees(demikian terhadap saksisaksi berikutnya)Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut(apabila ada ahli dari penasihat hukum / terdakwa)*:De leeee cee eeete cece seas etter eee eee neee reese eee eeeeeeeeesaaaaaeeeeeeesaenneneees dibawah sumpah /janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :(demikian terhadap ahliahli berikutnya)2. dst.Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut:(KUTIP

Sebagaimana pasal 155 ayat (1) No. 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan yang saya kutip berbunyisebagai berikut:Pasal 155 ayat (1)"...Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 151ayat (3) batal demi hukum..."Bahwa dengan demikian sudah seharusnya Yang MuliaMajelis Hakim Kasasi dan Yang Mulia Majelis HakimPengadilan Hubungan Industrial dapat mengabulkan tuntutanpembayaran upah beserta hakhak lainya yang biasa diterimaHal. 20 dari 55 hal. Put.

Nomor 113 PK/Pdt.Sus/2012UUD 1945 Amademennya, sebagaimana saya kutip berbunyisebagai berikut:"...9etiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalandan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja..."

Sebagaimanayang saya kutip berbunyi sebagai berikut:Pasal 142 ayat (2):"....Akibat hukum dari mogok kerja yang tidak sah sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) akan diatur dengan keputusanMenteri...".Adapun Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud didalampasal 142 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan adalah sebagai berikut:Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RepublikIndonesia Nomor : Kep.232/Men/2003 tentang akibat mogokkerja yang tidak sah Pasal 6 yang saya kutip berbunyi sebagaiberikut

Sebagaimana pasal 155 ayat (1) No. 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan yang saya kutip berbunyisebagai berikut:Pasal 155 ayat (1)"...Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 151ayat (3) batal demi hukum..."

Sebagaimanayang saya kutip berbunyi sebagai berikut:Pasal 142 ayat (2):"...Akibat hukum dari mogok kerja yang tidak sah sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) akan diatur dengan keputusanMenteri...".Adapun Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud didalampasal 142 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan adalah sebagai berikut:Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RepublikIndonesia Nomor : Kep.232 /Men/2003 tentang akibat mogokkerja yang tidak sah Pasal 6 yang saya kutip berbunyi sebagaiberikut

Tangerang Nomor1297/Pid.B/2019/PN Tng tanggal 16 Juli 2019 tentang penunjukan MajelisHakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 1297/Pid.B/2019/PN Tng tanggal 18Juli 2019 tentang penetapan hari sidang; Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelan mendengar keterangan Saksisaksi, Ahli* dan Para Terdakwaserta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan dipersidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:(KUTIP

........ceceeeeeeeeeeeeeeceeeeeeceeeeeaeaeaaeeuaeeeeeseeeeeeeeseeeeeeeeeeeeeaees (apabila ada duplik)*Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan olehPenuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 363 ayat (1) ke4, ke5 KUHP.A (KUTIP SESUAI DENGAN SURAT DAKWAAN)Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwadan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dantelah diputus

dengan Putusan Sela NOMOS ....ccceeeseeceeeeeeeseeeeeeeestanggal .......... yang amarnya sebagai berikut:(KUTIP AMAR PUTUSAN SELA)Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:De leeee cee eeete cece seas etter eee eee neee reese eee eeeeeeeeesaaaaaeeeeeeesaenneneees dibawah sumpah /janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikanDONGAPAL ..........eeeeeeeeeeeceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeeeaaaesaaeeeseeeeeeseeeeeeeeeeeees

eaeeeaeeeeeseceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaaaeaaaeaaees(demikian terhadap saksisaksi berikutnya)Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 1297/Pid.B/2019/PN TngMenimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagaiberikut (apabila ada ahli dari penasihat hukum / terdakwa)*:De lecee cece ee ee ee ee ee eee ee eee eee eaeeeee reese eee aaeeeeeeesaeaaaeeeeeessaaeneeeees dibawah sumpah /janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :(demikian terhadap ahliahli berikutnya)2. dst.Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut:(KUTIP

diajukan oleh Para Pemohon Kasasi /Para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :1 Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kupang tidak cermat (Onvoldoendegemotiveerd) karena tidak cukup memberikan alasanalasan dalam pertimbanganhukumnya sehingga lalai dalam memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan olehperaturan perundangundangan:1 Bahwa hal tersebut dapat dilihat pada pertimbangan hukum putusanPengadilan Tinggi Kupang Nomor 68/PDT/2012/PTK, halaman 4 s/d 5alinea kedua yang dapat kami kutip

2013 Nomor 26/Pdt.G/2012/PN.MMR danmemori banding dan kontra memori banding ternyata tidak ada halhalyang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapatmenyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama, olehkarena dalam pertimbanganpertimbangan hukumnya telah memuat danmembenarkan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasanalasanyang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum puladalam putusan tingkat banding;2 Bahwa bunyi pertimbangan putusan seperti kami kutip

mengenai fakta/buktt maupunmengenai penerapan hukumnya;= Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 08 K/Sip/1972 tanggal 19Agustus 1972 menyatakan Pertimbangan Pengadilan Tinggi yangisinya menyetujui atau menjadikan sebagai alasan sendiri ataumengambil alih dst seperti kalau Pengadilan Tinggi menyetujui sajaputusan Pengadilan Negeri adalah tidak cukup;Bahwa kenyataannya pertimbangan putusan Judex Facti PengadilanTinggi Kupang dalam memeriksa dan mengadili perkara inipertimbangan putusan sebagaimana kutip

Kupang sebagaiperadilan ulangan tentang fakta/fakta/alat bukti yang seyogyamembatalkan putusan Pengadilan Negeri Maumere a quo tentang eksepsidengan mengadili sendiri dalam Pokok Perkara untuk di kabulkan karenaPara Penggugat/ Pembanding /Pemohon Kasasi telah mampumembuktikan dalildalil gugatannya sebagaimana amanat Pasal 163HIR/283 Rbg;Bahwa hal tersebut nampak jelas dalam pertimbangan Judex FactiPengadilan Tinggi Kupang Nomor 68/PDT/2013/PTK, hal.4 alineakedua s/d hal.5 sebagaimana telah kami kutip

Juni 2013 melanggar syarat wajib hakim sebagai Ratuo Deci Dendi;Hal tersebut sebagai amanat wajib Pasal 50 ayat (1) UndangUndangNomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Bab IX Tentangputusan Pengadilan menentukan Putusan Pengadilan selain memuatalasan dan dasar putusan, juga harus memuat pasal tertentu dariperaturan perundanganundangan atau sumber hukum tidak tertulis yangmenjadi dasar untuk mengadili;Ternyata dari pertimbangan putusan Judex Facti Pengadilan TinggiKupang sebagaimana kami kutip

Negeri Sibolga Nomor 108/Pid.B/2016/PN Sbgtanggal 14 April 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.B/2016/PN Sbg tanggal 15 April2016 tentang penetapan hari sidang; Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi, Ahli* dan Terdakwa sertamemperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:(KUTIP

(KUTIP SESUAI DENGAN SURAT DAKWAAN)Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa danatau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputusdengan Putusan Sela NOmMOr .....eceecceseeeseeeeeeeeeeeee tanggal .......... yangamarnya sebagai berikut:(KUTIP AMAR PUTUSAN SELA)Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:la: aexneearaseanereseanaunamenEseRemuNR en eea MR IREMORURENRERERERMRRNES dibawah sumpah / janji*

sebagai berikut: Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya(demikian terhadap saksisaksi berikutnya)Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut(apabila ada ahli dari penasihat hukum / terdakwa)*:Vo ceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeeeeeaeseeeaeeaeesesaeeeesaeeeseaeeeseaeeaeeaees dibawah sumpah / janji*pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :(demikian terhadap ahliahli berikutnya)2. dst.Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut:1.2.dst(KUTIP

Kurang Pihak Penggugat Bahwa dalam angka 2, Posita Penggugat mendalilkan, kutip: Bahwa tanah dan rumah(obyek sengketa) tersebut dimaksudkan untuk diberikan/dihadiahkan kepada anak Penggugat yang bernamaNOVITA CAHYA PUTRI ...; Bahwa dalam angka 5 posita Penggugat mendalilkan, kutip: ...Tergugat tidak lagimenghargai apalagi menyayangi istri Tergugat (anak Penggugat) yang menjadi kewajiban bagi seorangsuami...; Bahwa dalam angka 6, posita Penggugat mendalilkan: ...istri Tergugat menderita lahirbatin

Bahwa dalam angka 1 posita gugatan, kutip: ...disusul dengan penandatanganAkta Jual Beli No. 838/2010 tanggal 22 Desember 2010 yang dibuat dihadapanBernadiktte Wirastuti Puntaraksma, SH., Notaris di Depok serta telah terjadiproses pemisahan sertifikat dan tercatat dengan Sertifikat Hak Guna BangunanNo. 11697/Mekarjaya, selanjutnya disebut sebagai OBYEK SENGKETA.;2.1.Sedangkan dalam angka 4 petitum gugatan, kutip: Menyatakanbatal pembelian obyek sengketa dengan mengatasnamakanTergugat;Bahwa juga dalam

Bahwa dengan demikian gugatan Penggugatobscuutr libel;1.2.Bahwa dalam angka 1 posita gugatan, Penggugat menyatakan, kutip:...membeli sebidang tanah dan bangunan dan atau rumah diPerumahan Pesona Khayangan V Blok AB No. 15, Kel. Mekarjaya, Kec.SukmajayaKota Depok, secara berangsur dimulai sejak 10 Mei 2010sampai dengan 4 Februari 2011...

;Selanjutnya masih pada angka 1 posita gugatan, kutip: ...disusuldengan penandatangan Akta Jual Beli No. 838/2010 tanggal 22Desember 2010 yang dibuat dihadapan Bernadiktte WirastutiPuntaraksma, SH., Notaris di Depok serta telah terjadi prosespemisahan sertifikat dan tercatat dengan Sertifikat Hak Guna BangunanNo. 11697/Mekarjaya, selanjutnya disebut sebagai OBYEKSENGKETA.

Bahwa dalam angka 3 petitum gugatan Penggugat, kutip: menyatakan obyeksengketa yang dibeli oleh Penggugat adalah kepunyaan dan atau milik/hakPenggugat. Bahwa tidak ada satupun dalam posita gugatan Penggugat yangmenyatakan bahwa obyek sengketa adalah milik Penggugat.

Bahwa sebagaimana yang dimaksud oleh posita angka 1 (satu) gugatanPara Penggugat, yang dapat Tergugat kutip sebagai berikut:Bahwa Penggugat Penggugat ada mempunyai 2 (dua) bidang tanahyang dahulunya berasal dari harta pusaka tinggi kaum ... dst;Bahwa selanjutnya, petitum angka 2 (dua) gugatan Para Penggugatmeminta, yang dapat Tergugat kutip sebagai berikut:Menyatakan sah kedua objek perkara semula SHM Nomor 50 dan telahdirobah menjadi SHM Nomor 631 dan 632 atas nama Durmal Ibrahim(Alm) dan Yunimar

Bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam petitum gugatan ParaPenggugat angka 7 (tujuh), yang dapat Tergugat kutip sebagai berikut:Menghukum Tergugat (Alkudri) untuk menyerahkan objek perkarabagian A, yaitu tanah dalam Sertifikat Hak Milik semula Nomor 50 yangtelah dirobah dengan SHM Nomor 631/2008, Surat Ukur tanggal 5 JuniHal. 8 dari 33 Hal.

sebagai berikut:Bahwa PenggugatPenggugat ada mempunyai 2 (dua) bidang tanah yangdahulunya berasal dari harta pusaka tinggi kaum dan sudah bersertifikat hakmilik yang tercatat atas nama Uwan selaku Mamak Kepala Waris ... dst;Bahwa selanjutnya Para Penggugat dalam posita angka 3 (tiga), dalampositanya, yang dapat Tergugat kutip sebagai berikut:Bahwa pada tanggal 11 November 2008 Durmal Ibrahim juga meninggal duniadi Jakarta sesuai dengan hukum maka Yunimar dan Nurmalis selaku ahliwarisnya sekarang

Nurmalismengadakan perikatan jual beli dengan Tergugat , perikatan mana dikenaldengan Perjanjian untuk jual beli, yang dibuat dengan Akta Syamsuhardi,S.H, Notaris di Padang, perjanjian tersebut pada pokoknya mengatur tentangtata cara pembayaran, hak dan kewajiban Para pihak;Bahwa dalam ketentuan Pasal 6 Surat Perjanjian untuk jual beli a quo, yangdapat Tergugat kutip sebagai berikut:Jika dalam masa perjanjian ini berjalan dan atau dalam masa pengurusanbalik nama sertifikat ke atas nama pihak kedua

sebagai berikut; Setiap pembayaran Termintermin tersebut di atas hanya dapat dilakukanjika tanahtanah tersebut tidak sengketa dan harus dibuatkan tandapenerimaannya yang sah (kwitansi) secara tersendiri oleh pihak pertamakepada pihak kedua;Bahwa adapun bunyi Pasal 6 Akta Perjanjian Untuk Jual Beli yang dapatPenggugat Rekonvensi kutip sebagai berikut:Jika dalam masa perjanjian ini berjalan dan atau dalam masapengurusan balik nama sertifikat ke atas nama pihak kedua ternyataterjadi persengketaan,

Nomor 181 PK/Pdt.Sus/20125.3.undangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud didalam Pasal 70ayat 2 sampai dengan 6 PKB periode 2007 2009 PT.MuliaIndustrindo, Tok., yang saya kutip berbunyi:Pasal 70 ayat 2 sampai dengan 6 PKB periode 2007 2009PT.Mulia Industrindo, Tbk.

KEP.232/MEN/2003yang saya kutip berbunyi: Mogok kerja yang dilakukan secara tidaksah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikualifikasikan sebagaimangkir... dengan Pasal 65 ayat (14) Perjanjian Kerja BersamaPT.Mulia Industrindo, Tbk., yang saya kutip berbunyi: ...Melakukanmogok kerja tanpa prosedur yang telah diatur dalam Perjanjian KerjaBersama ini/ peraturan perundang undangan yang berlakusanksinya PHK tanpa pesangon..., maka sanksi akibat mogok tidakHal. 66 dari 140 hal. Put.

., tanggal 7 Mei 2010pada halaman 27 paragraf 1 dan halaman 27 paragraf 4 sampai denganhalaman 28, sebagaimana saya kutip berbunyi:Halaman 27 paragraf 1: ....

Mulia Industrindo,Tok., yang saya kutip berbunyi:Pasal 70 ayat 2 sampai dengan 6 PKB periode 2007 2009 PT. MuliaIndustrindo, Tbk.

KEP.232/MEN/2003 yang sayakutip berbunyi: Mogok kerja yang dilakukan secara tidak sahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikualifikasikan sebagaimangkir.... dengan Pasal 65 ayat (14) Perjanjian Kerja Bersama PT.Mulia Industrindo, Tok., yang saya kutip berbunyi: ...

di atas maupundalam amar putusan sebagaimana kami kutip di bawah ini;Amar putusan dalam perkara Pidana Nomor 1223 K/Pid/2013, tanggal 15Januari 2014 Jo.

Bahwa putusan Judex Juris dalam perkara a quo juga HARUSDIBATALKAN, karena salah dalam menerapkan hukum pembuktiandimana pertimbangan hukum putusan Judex Juris Nomor 1223 K/Pid/2013, tanggal 15 Januari 2014 yang mengambil oper pertimbangan hukumJudex Facti Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 87/PID/2012/PT.DPS,Tanggal 1 April 2013 khususnya hal yang memberatkan Terdakwa/Pemohon PK sebagaimana yang diuraikan dalam putusan halaman 28angka 5 bahwa (kami kutip):5.

,Notaris di Kabupaten Daerah Tingkat Il Badung dalam pasal 5 ditegaskan(kami kutip) :Hal. 33 dari 48 Hal. Put. No. 30 PK/PID/2016Pasal 5.Perjanjian ini mulai berlaku tanggal 11 Desember 2006 akan tetapi untuknanti Pinak Pertama memberi kuasa kepada Pihak Kedua, kuasa manaakan diatur lebih lanjut dalan suatu akta kuasa tersendiri tertanggal 11Desember 2006, di bawah nomor berikut dari nomor akta ini.

No. 30 PK/PID/2016mengenai adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyatasebagaimana diuraikan dalam putusannya halaman 27 angka 1 sampaihalaman 28 baris ke1 sampai dengan baris ke6 dari atas yangmemberi pertimbangan : (kami kutip) :...1.

AktaPerjanjian, tanggal 22 November 2006, Nomor 5;Bahwa pertimbangan hukum sebagaimana kami kutip tersebut di atasadalah pertimbangan hukum yang keliru dan bahkan salah menafsirkanSistem Terbuka dalam suatu Perjanjian, karena hal Sistem Terbukamenurut Prof. Subekti, S.H. dalam bukunya Hukum Perjanjian, PenerbitIntermusa, Cetakan Keduapuluh satu.

., dalam bukunya yangberjudul Hukum Acara Perdata, tahun 2007, Penerbit Sinar Grafika padahalaman 54 menyatakan, yang selengkapnya akan kami kutip sebagaiberikut:4) penulisan nama perseroan harus lengkap dan jelas ....penulisankorporasi atau badan hukum (/ega/ entity), harus lengkap dan jelassesuai dengan nama yang sesungguhnya berdasarkan:* nama yang disebutkan dalam anggaran dasar atau yang tercantumpada papan nama maupun yang tertulis pada suratsurat resmiperusahaan;* biasanya, selain ditulis

nama lengkap perseroan, ditulis juga namasingkatan sebagaimana yang disebut dalam anggaran dasar ataupapan nama.Sebagaimana yang telah kami kutip di atas, menurut pendapat M.

15/Pdt.SusPHI/2016/PN.Pgp tertanggal 28 September 2016, padapokoknya menyatakan bahwa kewenangan Direksi adalah untuk mewakiliperseroan, yang selengkapnya kami kutip sebagai berikut:Kewenangan Direksi sebagaimana ketentuan tersebut bertindak sebagaimewakili Perseroan PT.

Nomor 34/Padt.SusPHI/2017/PN Pdg17:18.19,B1.20.Bahwa lebih lanjut, hal ini telah menjadi pendirian MARI dan menjadiYurisprudensi tetap MARI nomor: 047 K/Pdt/1988, tanggal 20 Januari 1993,yang pada pokoknya menyatakan bahwa Direksitidakdapatdiqugatsecara perdata apabila mewakiliperseroan, dengan kaidah hukum yangselengkapnya kami kutip sebagai berikut:seorang Direktur Perseroan tidak dapat digugat secara perdata atasperjanjian yang dibuat untuk dan atas nama perseroan.

harusada hubungan satu sama lain, dalam arti: bahwa petitum (tuntutan) haruslahdidukung oleh posita/fundementum petendi yang diuraikan baik faktanyamaupun segi hukumnya yang diuraikan dengan jelas dalam gugatannya.Bilamana syarat ini tidak dipenuhi, maka gugatan tersebut oleh Pengadilanatau Mahkamah Agung akan diberikan putusan yang amarnya: gugatantidak dapat diterima.Sebagaimana yang telah kami kutip di atas, bahwa petitum haruslahdidukung oleh posita yang diuraikan baikfaktanyamaupunsegihukumnya