Ditemukan 10620 data
BUDHI CAHYONO, SH
Terdakwa:
Rohman Hakim
6 — 0
1919/Pid.C/2021/PN SDA
1.NURUL SUHADA, SH
2.HJ.BAIQ SRI SAPTIANINGSIH,SH.
3.NI MADE SAPTINI
Terdakwa:
MASNUN
65 — 63
(TeguhPrasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, Politik Hukum Pidana Kajian KebijakanKriminalisasai dan Deskriminalisasi, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005, hal 3132) Hoge Raad pada tanggal 31 Januari 1919, N.
J. 1919, W. 10365berpendapat, antara lain sebagai berikut :"onrechmatig tidak lagi hanya berartiapa yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengankewajiban hukum si pelaku, melainkan juga apa yang bertentangan baik dengantata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat."(Leden Marpaung,AsasTeoripraktik Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hal 44). Suatuperbuatan dikatakan melawan hukum apabila orang tersebut melanggarundangundang yang ditetapkan oleh hukum.
Terbanding/Penggugat : MAWARTI USMAN
Turut Terbanding/Tergugat III : PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (Persero) Wilayah Lampung
Turut Terbanding/Tergugat I : NY. AIDA
Turut Terbanding/Tergugat IV : KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDAR LAMPUNG
87 — 43
Bahwa selain itu, akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan27.Para Tergugat telah mengakibatkan pula hilangnya kepercayaanrelasi/rekan bisnis Penggugat dan memunculkan penilaian negatif darimasyarakat disekitar objek sengketa sehingga Penggugat merasadirugikan secara moril (imateril) yang Penggugat nilai sebesar Rp1.000.000.000, (Satu Milyar Rupiah)Berdasarkan Putusan Hoge Raad 1919 arrest 31 Januari 1919(Standaard Arrest) dalam Linden Baum Cohen Case, yang kaidahnyaadalah perluasan suatu
Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana31.telah dipaparkan dalam dalildalil di atas telah memenuhi unsur dari4 (empat) unsur suatu Perbuatan Melawan Hukum berdasarkanPutusan Hoge Raad 1919 arrest 31 Januari 1919 maupun pasal 1365KUH Perdata.Bahwa suatu perbuatan disebut sebagai Perbuatan Melawan Hukumtidak diwajibkan atau disyaratkan memenuhi 4 (empat) unsur Perbuatanmelawan Hukum seluruhnya, cukup dengan dipenuhinya salah satuunsur Perbuatan Melawan Hukum di atas secara alternatif
220 — 85
AktaWasiat tersebut, karena ibunda Penggugat (Hj.Zaidah) tidak ada dihadapanTergugat II pada saat itu, sehingga tidak mungkin Penggugat mengakui adanyaAkta Wasiat tersebut yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya,kepada Tergugat dan Tergugat II ;10.Bahwa akhirnya selama + 4 (empat) tahun lamanya, perselisihan paham antara11Penggugat dengan Tergugat tidak kunjung selesai, maka Penggugatmelaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib pada tanggal 30 Juni 2004,di Polda Metro Jaya No.Pol. 1919
Bahwa dasar/alasan gugatan Penggugat angka (10, 11, 12, 13) Penggugatmendalilkan adanya perbuatan tipu muslihat, memasukkan keterangan palsudalamm akta otentik yang telah dilakukan oleh Tergugat Il bersamasamadengan Tergugat I, hal ini telah dilaporkan oleh Penggugat ke Polda Metro Jayadengan laporan No.1919/K/V1./2004/SPK Unit II tertanggal 30 Juni 2004, setelahmelakukan pemeriksaan buktibukti dan saksisaksi termasuk memintaketerangan ahli, maka penyidik berkesimpulan tidak ada Tindak Pidana yangdilakukan
1990) ;18.Bahwa Tergugat dan Tergugat Il menolak dengan tegas dalil yangdikemukakan Penggugat diatas karena sekali lagi Penggugat telah mengarangsuatu cerita fiktif dan berhilusinasi terhadap pembuatan AKtaAkta tersebut,untuk itu Tergugat dan Tergugat II menantang Pengguat untuk membuktikandalilnya tersebut diatas (pasal 163 HIR) ;19.Bahwa selanjutnya didalam gugatan Penggugat angka (10, 11, 12, 13) padaintinya mengatakan : hasil penyidikan dari penyidik Polda Metro Jayaberdasarkan laporan LP.Pol 1919
Penggugat membuat laporan ke Polda Metro Jayadengan laporan Pol Nomor:1919/K/V1/2004/SPKtanggal 30 Juni 2004, dengan laporan keteranganpalsu dan penipuan, kemudian Laporan tersebutdihentikan oleh Penyidik (SP3);b. Terhadap Penghentian Penyidikan (SP3) tersebut,Penggugat mengajukan Permohonan Pra Peradilanke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan padaakhirnya Permohonan tersebut ditolak olehPengadilan Negeri Jakarta Selatan ;c.
FAUZAN IGRI HASIBUAN, SH
Terdakwa:
EKO SANDI Alias EKO
14 — 2
1919/Pid.Sus/2021/PN Mdn
YUDI SYAHPUTRA,SH
Terdakwa:
1.TATA LUCKYTA TOBING Alias TATA.
2.SYAMRUDDIN LUBIS Alias SAM.
17 — 2
dengan nomor 0813 6298 8963;
- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor 4097 6628 2827 9556;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor 1946 9000 6090 8526;
- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI dengan nomor 5521 9430 0670 7413;
- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Danamon dengan nomor 5577 9178 5186 1812;
- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Danamon dnegan nomor 5577 9170 9048 3378;
- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI dnegan nomor 6013 0120 1919
1919/Pid.B/2019/PN Lbp
DEDDY ARISANDI SH MH
Terdakwa:
FAATIR FIRDI RIVANDI Bin PUGUH UTOMO
28 — 26
1919/Pid.B/2023/PN Sby
EMMY KHAIRANI SIREGAR, SH
Terdakwa:
1.SAHAT HALOMOAN LUMBAN GAOL
2.BAYU ANJASMARA BARUS
3 — 8
1919/Pid.B/2018/PN Mdn
AGUS WIDODO
23 — 4
Negeri Surabaya ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kepala Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk melakukan pencatatan atas Kematian istri Pemohon tersebut ke dalam Buku Register Pencatatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian atas namaSITI JULAIKAHagar kematianSITI JULAIKAHdicatat dalam Daftar Kematian Tambahan untuk Golongan Warga Negara Indonesia menurut Stbl. 1917 No. 130 Jo Stbl. 1919
RICKY LUNTUNGAN
Tergugat:
MIRAICHEL KRISTUNI SILANO
96 — 29
kepada oranglain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karenakesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut";Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN BitAdapun unsur perbuatan melawan hukum dari pasal 1365 KUHPerdatatersebut adalah sebagai berikut : Perbuatan yang melawan hukum (onrechtmatig)e Harus ada kesalahan (schuld)e Adanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian(causaliteit)Bahwa dalam Drukkers Arrest yaitu Standaard Arrest Hoge Raadtanggal 31 Januari 1919
perkara Cohen vs LindenbaumPerbuatan Melawan Hukum(onrechtmatige daad) diberi rumusantambahanyaitu termasuk pula perbuatan yang memperkosa suatuhakorang lain ataubertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat sendiriataubertentangan dengan kesusilaanataudengankepatutandimasyarakat, baik terhadap diri atau atau benda orang lain (indruist tegende zorgvuldigheid welke in het maatschappelijk verkeer betaamt tenaanzien van eens anders lijf of goed) ;Bahwa selanjutnya menurut Arrest Hoge Raad 31 Januari 1919
882 — 890 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dandit, dengan Stbl 1901/348, 1902/ 311,1907/205, 1918/30, 159, 160, dan 161, 1919/ 81, dan 816, 1931/168jJuncto 423); Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa: Perbedaan agama,bangsa atau asal itu sama sekali bukanlah menjadi halangan untukperkawinan itu;d.
seksama dan bijaksana;Ad (2) Hakim salah/keliru dalam menerapkan hukum;a.Dalam hal ini Yang Terhormat Hakim Pengadilan Negeri Blorabelum mempertimbangkan kemungkinan diberlakukannnyaperaturan perundangundangan sebagai berikut:(1) Ketentuan Penutup UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan, Pasal 66 juncto Peraturan tentangPerkawinan Campuran (Penetapan Raja tanggal 29Desember 1896 Nomor 23Stbl 1896 No 158, dir.Dandit,dengan Stbl 1901/ 348, 1902/ 311, 1907/ 205, 1918/ 30, 159,160, dan 161, 1919
28 — 3
menjadi NAFISHAKHAIRIYA GUNAWANMenimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan halhal lainnya lagidalam permohonan ini selain mohon penetapan, dan selanjutnya untukmempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada halhal sebagaimanatercantum dalam Berita Acara Persidangan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonanPemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas :Menimbang, bahwa pada akhimya Pemohon mohon PenetapanMenimbang, bahwa pasal 93 Stbl. 1917 No. 130 Jo Stbl. 1919
Suyanto
Terdakwa:
Kurniawan
14 — 8
1919/Pid.C/2022/PN Blt
Titik Pudjiastuti
10 — 3
izin kepada Pemohon untuk mencatatkan Kematian Ayah Kandung Pemohon atas nama Suhardjo Nyotohardjono alias Mulyadi Nyotohardjono alias Nyotohardjono, di Kantor Catatan Sipil untuk kepentingan pembuatan Keterangan Ahli Waris;
- Memerintahkan kepada Pejabat atau Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta untuk mencatatkan kematian Ayah Kandung Pemohon yang berlambat pencatatannya dalam Daftar Kematian Warga Negara Indonesia menurut STBLD. 1971 No. 130 jo.1919
59 — 44
karena salahnya menerbitkan kerugian, mengganti kerugian tersebutMenimbang, bahwa dalam BW tidak diuraikan secara rinci mengenaiunsur unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 tersebut, oleh karenaitu. majelis akan mengemukakan pendapat ahli hukum yang berusahamenguaraikan secara teliti unsur tersebut ;Menimbang, bahwa dahulu pengadilan menafsirkan melawan hukumsebagai hanya pelanggaran dari pasalpasal hukum tertulis sematamata(pelanggaran perundangundangan yang berlaku) tetapi sejak tahun 1919
terjadiperkembangan di negeri Belanda dengan mengartikan perkataan melawan hukumbukan hanya untuk pelanggaran perundangundangan tertulis Sematamatamelainkan juga melingkupi atas setiap pelanggaran terhadap kesusilaan ataukepantasan dalam pergaulan hidup masyarakat ( lihat putusan Hoge Raad negeriBelanda tanggal 31 Januari 1919 dalam kasus Lindembaum versus Cohen.)Dengan demikian sejak tahun 1919 tindakan onrechtmatige daad tidak lagidimaksudkan hanya sebagai onwematige daad saja;Menimbang, bahwa
sejak tahun 1919 tersebut di negeri Belanda dandemikian juga di Indonesia perbuatan melawan hukum telah diartikan secara luasyakni mencakup salah satu dari perbuatanperbuatan sebagai berikut :Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;Perbuatan yang bertentangan dengan kehatihatian atau keharusan dalamfey erpergaulan masyarakat yang baik;(Amir Fuady, SH,MH,Mhum, Perbuatan Melawan Hukum
ISJOELIJARSIH, Dra
22 — 6
penetapan Pengadilan Negeri Surabaya ini yang telah mempunyai kekuatan bapak hukum tetap kepada kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surabaya untuk melakukan pencatatan atas Kematian Bapak Pemohon tersebut ke dalam buku Register Pencatatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian atas Imam Soeprapno agar kematian tersebut dicatat dalam Daftar Kematian Tambahan untuk Golongan Warga Negara Indonesia menurut Stbl. 1917 No.130 Jo Stbl. 1919
SUPRIYATI
20 — 8
pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Surabaya untuk dilakukan pencatatan atas kematian ayah Pemohon tersebut ke dalam Buku Register yang sedang berjalan dan menerbitkan Akta Kematian atas nama AMAR, agar kematian atas nama AMAR dicatat dalam Daftar Kematian Tambahan untuk Golongan Warga Negara Indonesia menurut stbl. 1917 No. 130 Jo stbl.1919
16 — 8
Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikahpada tanggal 12 Oktober 2013, di hadapan Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan, KabupatenBekasi, dan telah dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:1919/166/X/2013 tanggal 16 Oktober 2013.. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohontinggal bersama dan terakhir tinggal di kediaman OrangtuaTermohon Kampung Jati RT.002 RW.003, Kelurahan Jatimulya,Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi..
, (empat juta lima ratus ribu rupiah),mutah sejumlah Rp 500.000, (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah untukseorang anak sejumlah Rp 1.000.000, (satu juta rupiah), setiap bulan,Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannyatersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :1.Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon Sukma TriFananto bin Sukarmin, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa SetiaMekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, (P.1),Foto copy buku kutipan Akta Nikah Nomor : 1919
74 — 2
Dengandemikian disimpulkan bahwa Terdakwa mengetahui atau yang patut disangkanyabahwa sepeda motor tersebut diperoleh karena kejahatan.Bahwa terhadap hal tersebut diatas telah pernah diputuskan dalam Arrest HogeRaad tanggal 26 Mei 1919 (N.J. 1919 halaman 697.W.10426): bahwa untukmemenuhi unsur opzet ini adalah cukup dengan adanya semacam penglihatanatau pengetahuan mengenai halhal yang untuk pasal 480 KUH Pidana dapat dipersamakan dengan mengetahui.
ENDANG PUJIASTUTI
Terdakwa:
DEDI SAPUTRA Alias PUTRA Bin YULIS EFENDI
55 — 16
Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memilikr menurut R.Soesilodalam KUHP (1988 : 258) yang dikutip dari Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagaipemilik barang itu, antara lain misalnya : menjual, memakan, membuang,menggadaikan, menitipkan, dan atau membelanjakan ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurutputusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 adalah
bukan hanya bertentangandengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku,melainkan juga apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutandalam pergaulan masyarakat ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut HogeRaad pada tanggal 31 Januari 1919, N.J.1919, W.10365 adalah Onrechmatig(melawan hukum) tidak lagi hanya berarti apa yang bertentangan dengan kewajibanhukum si pelaku, melainkan juga apa yang bertentangan baik dengan tata susilamaupun kepatutan