Ditemukan 10629 data
Marli Hindun
11 — 0
melaporkan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surabaya untuk melakukan pencatatan atas Kematian Bapak Pemohon tersebut ke dalam Buku Register Pencatatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas Umar, agar Kematian disahkan, dicatat dalam Daftar Kematian Tambahan untuk Golongan Warga Negara Indonesia menurut Stbl. 1917 No. 130 Jo Stbl. 1919
BUDHI CAHYONO, SH
Terdakwa:
Rohman Hakim
6 — 0
1919/Pid.C/2021/PN SDA
118 — 27
Fransiskus Bogor pada tanggal 10 Juni tahun 2006, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 101/2006 pada tanggal 10 Juni tahun 2006 tercatat pada Stbl.1917-130 Jo 1919-81 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
- Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyampaikan salinan sah Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor paling
Achmad Prasetyo
24 — 6
Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya ini yang Telah mempunyai kekuatan hulum tetap kepada Kepala Kantor dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk melakukan pencatatan atas kematian Karmin (ayah Pemohon) tersebut ke dalam Buku Register Pencatatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama Karmin, agar kematian Karmin, dicatat dalam Daftar Kematian Tambahan untuk Golongan Warga Negara Indenesia menurut Stbl. 1917 No. 130 Jo Stbl. 1919
1.NURUL SUHADA, SH
2.HJ.BAIQ SRI SAPTIANINGSIH,SH.
3.NI MADE SAPTINI
Terdakwa:
MASNUN
63 — 62
(TeguhPrasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, Politik Hukum Pidana Kajian KebijakanKriminalisasai dan Deskriminalisasi, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005, hal 3132) Hoge Raad pada tanggal 31 Januari 1919, N.
J. 1919, W. 10365berpendapat, antara lain sebagai berikut :"onrechmatig tidak lagi hanya berartiapa yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengankewajiban hukum si pelaku, melainkan juga apa yang bertentangan baik dengantata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat."(Leden Marpaung,AsasTeoripraktik Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hal 44). Suatuperbuatan dikatakan melawan hukum apabila orang tersebut melanggarundangundang yang ditetapkan oleh hukum.
26 — 23
Bahwa gugatan Para Penggugat adalah keliru, bohong besar dan dibuat secara akalakalan, Para Penggugat dan ibunya bernama Habibah binti Mat Sah tidak ada memilikidan tidak ada mempunyai sebidang tanah sawah di Seberang Air Kemantan, karenayang punya tanah sawah objek sengketa seluas 26 piring adalah Mat Sah suamiisteriyang dibelinya dari Samlah di Desa Sungai Medang pada tahun 1340 Hijriah atau padatahun 1919 Masehi ;2.
Tangkuhu mempunyai sebidangtanah sawah seluas 26 piring terletak di Desa Sungai Medang, Kecamatan Air HangatTimur Kabupaten Kerinci dengan cara dibelinya dari Samlah di Desa Sungai Medang padatahun 1340 Hijriah atau pada tahun 1919 Masehi, yang sekarang merupakan tanah sawahobjek sengketa ; 3.
Surat Menjual Sawah tahun 1340 Hdalam bahasa Arab Melayu, Bukti P II yaitu Terjemahan Surat Menjual Sawah tahun 1340 Hdalam bahasa daerah Sungai Medang dan Bukti P II yaitu Terjemahan Surat Menjual Sawahtahun 1340 H dalam bahasa Indonesia, semakin memperkuat fakta hukum yang terungkapdimuka sidang yang kebenarannya tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu bahwa asalusul tanahsawah objek sengketa berasal dari pembelian suamiisteri Mat Sah dan Tangkuhu dari Samlahpada tahun 1340 H bertepatan dengan tahun 1919
73 — 10
Tergugat I dan Tergugat IItelah melakukan perbuatan melawan hukum sebagai berikut ;Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis tidak perlu lagi menguraikansecara panjang lebar pengertian dari perbuatan melanggar hukum, akan tetapi sejakadanya putusan Hooge Raad dalam perkara Lindenbaum Cohen,arres H.R.31 Januari1919, yang telah menjadi Yuresprudensi tetap Mahkamah Agung, dimana pada saat initelah diterima oleh peradilan di Indonesia sejak adanya putusan perkara LindenbaumCohen tersebut diatas pada tahun 1919
terdapat 4(empat) kriteria perbuatan melanggarhukum yaitu :1 bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku;2 melanggar hak subyektif orang lain;3 melanggar kaidah tata susila;4 bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hatihatian yangseharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama wargamasyarakat atau terhadap harta benda orang lain ;Menimbang, bahwa dari ke4 ( empat ) kriteria diatas menurut putusan H.R 31Januari 1919 tersebut, adanya suatu perbuatan melanggar hukum
26 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
ELELE ALPHA alias UZOpositif mengandung narkoba, maka pada tanggal 18 Desember 2014 sekitarjam 19.00 WIB petugas TIMPORA melakukan penggeledahan di ApartemenMargonda Residence 2 Blok H Kamar Nomor 1929 Kota Depok Jawa Baratdan kamar Nomor 1917 tempat tinggal Terdakwa UZOMA ELELE ALPHAalias UZO untuk mencari paspor milik Terdakwa UZOMA ELELE ALPHAalias UZO;Bahwa dalam penggeledahan di tempat Terdakwa UZOMA ELELE ALPHAalias UZO yaitu di Apartemen Margonda Residence 2 Blok H Kamar Nomor1929 dan Nomor 1919
No.2717 K/PID.SUS/20151929 dan Nomor 1919 Kota Depok, petugas TIMPORA telah menemukan 1(satu) buah tas jinjing/traveler bag warna hitam garis kuning yang disimpandi bawah tempat tidur yang didalamnya berisi, yaitu :1.
ELELE ALPHA alias UZOpositif mengandung narkoba, maka pada tanggal 18 Desember 2014 sekitarjam 19.00 WIB petugas TIMPORA melakukan penggeledahan di ApartemenMargonda Residence 2 Blok H Kamar Nomor 1929 Kota Depok Jawa Baratdan kamar Nomor 1917 tempat tinggal Terdakwa UZOMA ELELE ALPHAalias UZO untuk mencari paspor milik Terdakwa UZOMA ELELE ALPHAalias UZO;Bahwa dalam penggeledahan di tempat Terdakwa UZOMA ELELE ALPHAAlias UZO yaitu di Apartemen Margonda Residence 2 Blok H Kamar Nomor1929 dan Nomor 1919
19 — 3
menjadi NAFISHAKHAIRITYA GUNAWANMenimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan halhal lainnya lagidalam permohonan ini selain mohon penetapan, dan selanjutnya untukmempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada halhal sebagaimanatercantum dalam Berita Acara Persidangan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonanPemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas :Menimbang, bahwa pada akhimya Pemohon mohon PenetapanMenimbang, bahwa pasal 93 Stbl. 1917 No. 130 Jo Stbl. 1919
RICKY LUNTUNGAN
Tergugat:
MIRAICHEL KRISTUNI SILANO
91 — 28
kepada oranglain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karenakesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut";Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN BitAdapun unsur perbuatan melawan hukum dari pasal 1365 KUHPerdatatersebut adalah sebagai berikut : Perbuatan yang melawan hukum (onrechtmatig)e Harus ada kesalahan (schuld)e Adanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian(causaliteit)Bahwa dalam Drukkers Arrest yaitu Standaard Arrest Hoge Raadtanggal 31 Januari 1919
perkara Cohen vs LindenbaumPerbuatan Melawan Hukum(onrechtmatige daad) diberi rumusantambahanyaitu termasuk pula perbuatan yang memperkosa suatuhakorang lain ataubertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat sendiriataubertentangan dengan kesusilaanataudengankepatutandimasyarakat, baik terhadap diri atau atau benda orang lain (indruist tegende zorgvuldigheid welke in het maatschappelijk verkeer betaamt tenaanzien van eens anders lijf of goed) ;Bahwa selanjutnya menurut Arrest Hoge Raad 31 Januari 1919
874 — 874 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dandit, dengan Stbl 1901/348, 1902/ 311,1907/205, 1918/30, 159, 160, dan 161, 1919/ 81, dan 816, 1931/168jJuncto 423); Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa: Perbedaan agama,bangsa atau asal itu sama sekali bukanlah menjadi halangan untukperkawinan itu;d.
seksama dan bijaksana;Ad (2) Hakim salah/keliru dalam menerapkan hukum;a.Dalam hal ini Yang Terhormat Hakim Pengadilan Negeri Blorabelum mempertimbangkan kemungkinan diberlakukannnyaperaturan perundangundangan sebagai berikut:(1) Ketentuan Penutup UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan, Pasal 66 juncto Peraturan tentangPerkawinan Campuran (Penetapan Raja tanggal 29Desember 1896 Nomor 23Stbl 1896 No 158, dir.Dandit,dengan Stbl 1901/ 348, 1902/ 311, 1907/ 205, 1918/ 30, 159,160, dan 161, 1919
17 — 4
Memberi dispensasi kepada anak PEMOHON yang bernamaSYAHRUL RAMADHAN bin SURYONO untuk menikah denganseorang perempuan bernama NINUK SAFITRI binti SURATNO;3. .Membebankan biaya perkara menurut hukum;ATAUApabila Majlis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya.Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapbkan KuasaPemohon datang menghadap sendiri di persidangan;Bahwa Pemohon menyatakan mencabut perkaranya Nomor125/Pdt.P/1919/PA.PwrHalaman 3 dari 6 putusan Nomor 125/Pdt.P/2019/
53 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sitaba dan Zainuddin padatanggal 29 Desember 1919 berdasarkan jual beli yang bertulis lontarayang telah diterjemahkan oleh Balai Penelitian Bahasa Nomor345a/B.2/BPB/1998 tanggal 5 Juni 1998 atas nama Perkumpulan BiangTek Tong.
Sitaba danZainuddin pada tanggal 29 Desember 1919 berdasarkan perjanjian jualbeli yang bertulis lontara yang telah diterjemahkan oleh Balai PenelitianBahasa Nomor 345a/B.2/BPB/1998 tanggal 5 Juni 1998 untukperkumpulan Biang Tek Tong dan setelah Perkumpulan Biang Tek Tongmembubarkan diri maka memberikan kuasa penuh kepada liem TiongTak dan memberikan pengakuan aquit dan Descharge atau ganti rugikepada semua pengurus perkumpulan Biang Tek Tong yang sehinggaberalin kepada Orang Tua Penggugat kemudian
Sitaba dan Zainuddin pada tanggal 29Desember 1919 berdasarkan perjanjian jual beli yang bertulis /ontara yangtelah diterjemahkan oleh Balai Penelitian Bahasa Nomor345a/B.2/BPB/1998 tanggal 5 Juni 1998 untuk perkumpulan Biang TekTong dan setelan Perkumpulan Biang Tek Tong membubarkan diri makaberalin kepada Orang Tua Penggugat kemudian beralin secara wariskepada Penggugat berdasarkan surat wasiat Nomor 26 tanggal 17 Januari1953, maka sangat jelas telah terbukti bahwa Penggugat mempunyaikepentingan
91 — 29
S. 1919 No. 81 pada tanggal 18Nopember 2003; Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan rumah tangga awalnya rukundan damai selama kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya, hingga terjadipertengkaran mulut;Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung, dimanaPenggugat tinggal dirumah mertunya dan hidup bersama mertuanya di Kolakaselama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, yang selanjutnya Penggugat inginhidup mandiri sehingga Penggugat Pindah bersama dengan Tergugat dirumahmertunya yang
16 Juni 2014, kecuali terdapathalhal yang diakui secara tegas dan terang kebenarannya oleh Tergugat; 2 Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka (satu), dapat Tergugattanggapi sebagai berikut : bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telahmelangsungkan pernikahan yang sah, menurut kepercayaan agama Kristen padatanggal 18 Nopember 2003, di Gereja Pentakosta di Indonesia Pematangsiantar,yang kemudian dicatatkan berdasarkan akta perkawinan Nomor 250/2003,menurutstbld 1917, Nomor 130 jo S. 1919
S. 1919 No. 81;e Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah di Karuniai 2 (dua)orang anak, anak pertama bernama JORDAN EDUARDO RUMENDONGlahir dipematangsiantar pada tanggal 9 Agustus 2004,dan anak keduabernama JUSTIN VINCENCIUS RUMENDONG lahir di Pematangsiantarpada tanggal 8 Agustus 2008;e Bahwa selama Penggugat bekerja di Bali dan Tergugat bekerja di Kolaka,kedua orang anaknya tinggal bersama dengan Penggugat, dan Tergugatsendiri sering pergi kebali untuk menengok kedua orang anaknya;e
LILY HANDAJANI BUDIWIDJAJA
26 — 11
M E N E T A P K A N :
- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Menetapkan nama Pemohon Tjin Mee yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran No.S.1917-130 jo.S.1919-81 diatas adalah orang yang sama dengan nama:
- Lily Handajani Budiwidjaja dalam Kartu Keluarga dengan No.3578020201089769;
- Lily Handajani Budiwidjaja dalam Kutipan Akta Perkawinan Pemohon dengan No. 1196/WNI/1991;
- Lily Handayani dalam Surat Tanda Tamat Belajar
ARIFA MADARINI
25 — 6
kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Surabaya
- Memerintahkan kepada kepala kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kota Surabaya untuk melakukan pencatatan atas kematian bapak kandung pemohon tersebut kedalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi warga negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas Kasinarto agar kematian Kasrinarto di catat dalam daftar kematian tambahan untuk golongan warga negara indonesia menurut Stbl 1917 No 130 Jo Stbl 1919
Sby.pemohon tersebut kedalam buku register catatan sipil yang berlaku bagiwarga negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematianatas Kasinarto agar kematian Kasrinarto di catat dalam daftar kematiantambahan untuk golongan warga negara indonesia menurut Stbl 1917 No130 Jo Stbl 1919 No.81 dengan sebuah akta yang menerangkan bahwa diSurabaya pada tanggal 30 November 1990 telah meninggal dunia seoranglakilaki bernama Kasrinarto dalam usianya yang ke 61 tahun terakhirbertempat tinggal di
SALMAN ALFARISI, SH
Terdakwa:
SUTRIADI Als UKI Bin SYAMSIBAR
18 — 3
Simcard 0821 1919 8459;
Dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
MUSAROFAH
12 — 0
Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya ini yang telah mempunyai kekuatan hukup tetap kepada kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surabaya untuk melakukan pencatatan atas kematian Bapak kandung pemohon tersebut ke dalam buku Register Pencatatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama Ismail agar kematian tersebut dicatat dalam Daftar Kematian Tambahan untuk Golongan Warga Negara Indonesi menurut Stbl. 1917 No. 130 Jo Stbl. 1919
72 — 2
Dengandemikian disimpulkan bahwa Terdakwa mengetahui atau yang patut disangkanyabahwa sepeda motor tersebut diperoleh karena kejahatan.Bahwa terhadap hal tersebut diatas telah pernah diputuskan dalam Arrest HogeRaad tanggal 26 Mei 1919 (N.J. 1919 halaman 697.W.10426): bahwa untukmemenuhi unsur opzet ini adalah cukup dengan adanya semacam penglihatanatau pengetahuan mengenai halhal yang untuk pasal 480 KUH Pidana dapat dipersamakan dengan mengetahui.
15 — 3
, saksi saksi dan dihubungkan dengan surat surat bukti yaitu P.1 sampai dengan P.3 serta keterangan Pemohon sendiri dalam persidangan,satu dan lainnya saling mendukung dan berkaitan sehingga Pemohon dapatmembuktikan tentang maksud penggantian nama Pemohon tersebut;Menimbang, bahwa sebelum Hakim memberikan penetapannya,terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai aturan yang mengaturtentang permohonan ganti nama ; Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 93 dan 94 Staatsblad 1917No. 130 jo Staatsblad 1919