Ditemukan 2746 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 20p14 20016 20214 20g14 2014 20514 20018 20013 20;14 2001ã 20017 20004
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus
Register : 10-02-2015 — Putus : 16-03-2015 — Upload : 30-07-2019
Putusan PT SURABAYA Nomor 21/PID.TPK/2015/PT SBY
Tanggal 16 Maret 2015 — Pembanding/Terdakwa : Ir. INE INDRATI SIGIT, MPS
Pembanding/Jaksa Penuntut : LILIK INDAHWATI, SH.
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : LILIK INDAHWATI, SH.
67 — 37
  • INE INDRATI SIGIT, MPS.diberikan lebih dari yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut; Selanjutnya PenuntutUmum memohon kepada Pengadilan Tinggi untuk menjatuhkan putusan sesuaidengan tuntutan yang diajukan pada tanggal 09 Januari 20014 ;Hal. 61 dari 95 hal. Put.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 11-08-2015 — Putus : 25-08-2015 — Upload : 09-05-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 474/Pdt.G/2015/PN.JKT.Sel.
Tanggal 25 Agustus 2015 — PT. BARA PRIMA MANDIRI., suatu perseroan terbatas yang berdomisili di Rukan Crown Palace Blok B-19 Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H. No. 231, Tebet, Jakarta Selatan. 12760, dalam hal ini diwakili oleh ANDI ANZHAR CAKRA WIJAYA, selaku Direktur Utama dan Direktur PT.Bara Prima Mandiri, dalam perkara ini telah memberi kuasa kepada : ALDI FIRMANSYAH,SH.MH. ICHSAN PERWIRA KURNIAGUNG, SH.MH. SUGIARTO,SH. GHINA THAHRINA,SH. Para Advokad, pada kantor Hukum Firmansyah & Kurniagung Law Firm, beralamat di Kemang Point, Lantai 1,Unit 104-A & 105, Jl.Kemang Raya No.3 Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Agustus 2015,yang selanjutnya disebut sebagai : P E N G G U G A T.;
219 — 340
  • Provisi Sumber Daya Hutan, biayaoperasional kantor, biaya penyusunan dokumen amdal,diperolehnya perijinan amdal, izin pinjam pakai hutan dan lainlainoleh TERGUGAT sesuai permintaan PENGGUGAT.Selain itu, apabila kesepakatan tersebut mengandung sebab yangdilarang, TERGUGAT Il tentunya tidak akan menjadikankesepakatan itu dikonstantir (dituangkan) dalam akta No.62/2006.Bahwa TERGUGAT II dalam membuat Akta No.62/2006 telahsesuai dengan kewenangannya selaku notaris berdasarkan Pasal15 UU No.2 Tahun 20014
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 26-03-2015 — Putus : 29-10-2015 — Upload : 11-12-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 69/G/2015/PTUN.JKT
Tanggal 29 Oktober 2015 — YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA PUSAT (YPLP PGRI PUSAT) ; DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,2. YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA NUSA TENGGARA TIMUR (YPLP PT PGRI NTT);
100 — 38
  • (Fotokopi sesuaidengan asili);Keputusan Pengurus Yayasan Pembina LembagaPendidikan PGRI Pusat Nomor No.002/SK/YPLPPGRI/P/I/20014, tanggal 6 Januari 2014, TentangPengangkatan Rektor Universitas PGRI Nusa TenggaraTimur Masa Jabatan Tahun 20142018. (Fotokopi sesuaidengan asili);Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Nomor : AHU6807.AH.01.04.Tahun2011, tanggal 19 Oktober 2011, Tentang PengesahanYayasan.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 30-07-2019 — Putus : 10-12-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 156/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 10 Desember 2019 — Penggugat:
RIMA PURNAMA SALIM, SH
Tergugat:
SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (KOMNAS HAM)
523 — 313
  • Dalam Pasal 75 ayat (1) UU No.30/20014 disebutkan,"Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atauTindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada PejabatPemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/ataumelakukan Keputusan dan/atau Tindakan; dan dalam Pasal 1 Angka15 UU No.30/2014 disebutkan, "Warga Masyarakat adalah seseorangatau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atauTindakan ;Bahwa keharusan prosedur pengajuan Keberatan dalamkedudukan hukumnya sebagai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Putus : 24-12-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 472 K/TUN/2013
Tanggal 24 Desember 2013 — KOPERASI PENGEMBANGAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA vs BUPATI MANDAILING NATAL
193 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Putusan Judex Facti Tingkat Banding dalamamar putusannya pada pokoknya menyatakan bahwaJudex Facti Tingkat Banding mengangkat/ mencabutPenetapan Pengadilan Tata Usaha Negara MedanNomor 72/G.TUN/PEN/2012/PTUNMDN. tertanggal 7November 2012 tentang Penetapan PenundaanPelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara berupaSurat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor525.25/417/K/2012 tertanggal 22 Juni 2012 tentangPencabutan atas Keputusan Bupati Mandailing NatalNomor 525.25/484/DISBUN/Tahun 20014 tentang
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 08-12-2014 — Upload : 25-02-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 125/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby
Tanggal 8 Desember 2014 — TERRY HERDIAWAN
72 — 47
  • karena tempus delictinya sebelum tanggal 17 PebruariBahwa perbuatan Terdakwa TERRY HERDIAWAN telah merugikan keuangan Negara Cq.PT Pegadaian (persero) sebesar Rp. 962.512.800, (sembilan ratus enam puluh dua juta limaratus dua belas ribu delapan ratus rupiah).Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa akan menanggapinya dalam pembelaan ;Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa TERRY HERDIAWAN didepan persidanganpada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Pebruari 20014
Pengadilan PN SORONG Perdata
Register : 06-12-2018 — Putus : 09-09-2019 — Upload : 07-11-2019
Putusan PN SORONG Nomor 120/Pdt.G/2018/PN Son
Tanggal 9 September 2019 — Perdata : Tuan KELIOPAS MOMO melawan Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Bina Marga, dkk
591 — 6166
  • Foto copy Undang Undang No. 1 Tahun 20014 tentang PerbendaharaanNegara ( Bukti T.VI1);Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Turut Tergugat jugamenyatakan tidak mengajukan Saksi;Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Mei 2019 Majelis Hakim telahmelakukan Pemeriksaan Setempat (PS) di lokasi Obyek Sengketa, dengan72dihadiri oleh : pihak Penggugat, Kuasa Tergugat II dan IIl serta Kuasa TergugatV, sedangkan Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat VI dan Turut Tergugat tidak hadirtanpa alasan yang sah, yang
Pengadilan PT DENPASAR
Putus : 26-10-2016 — Upload : 01-11-2016
Putusan PT DENPASAR Nomor 124/PDT/2016/PT.DPS
Tanggal 26 Oktober 2016 —
43 — 23
  • Tergugat hanya menerangkan bahwapada saat pembelian tanah tersebut Penggugat berhubungan denganlou Mitha selaku pemilik yang dibelinya dari AA.Gede Karya.o Bahwa uang yang dipergunakan untuk membeli obyek sengketatersebut telah diakui oleh Penggugat adalah uang milik bersama atauseparuh milik Penggugat dan separuh milik Tergugat sebagaimanadituangkan dalam Surat Pernyataan tanggal 22 Mei 1995 yang dibuatdan ditandatangani Penggugat diatas meterai 2000 dan PernyataanBersama No. 4 tanggal 2 Maret 20014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 22-09-2015 — Upload : 26-04-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 95 K/Pdt.Sus-KPPU/2015
Tanggal 22 September 2015 — PT BALARAJA BISCO PALOMA VS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA
158 — 175 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan KPPUNomor 02/2014, terlinat secara nyata dari halhal sebagai berikut:Judex Facti telah keliru dalam memutus Putusan Pengadilan NegeriTangerang Nomor 01/20014, karena tidak mempertimbangkanTambahan Keberatan yang Pemohon Kasasi ajukan sesuai dengan hakyang dimilikinya berdasarkan ketentuan Pasal 127 Reglement op deRechtsvordering (RV) Jo.
Pengadilan PN BOJONEGORO Pidana Umum Penghinaan
Putus : 13-10-2014 — Upload : 17-02-2015
Putusan PN BOJONEGORO Nomor 50/Pid.Sus/2014/PN Bjn
Tanggal 13 Oktober 2014 — MUHAMAD AGUS SUPRIHATIN bin NGARIPIN
31 — 22
  • MUSA, SH.MH. berdasarkanSurat Kuasa tertanggal 12 Juni 20014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan PengadilanNegeri Bojonegoro dibawah Reg. 76/SKH/2014 tertanggal 04 Agustus 2014 ;Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Panahanan oleh :1 Penyidik, sejak tanggal 08 Mei 2014 sampai dengan tanggal 27 Mei 2014 ;2 Perpanjangan oleh Kejari Bojonegoro, sejak tanggal 28 Mei 2014 sampaidengan tanggal 16 Juli 2014;3 Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Juli 2014 sampai dengan
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Pertanahan
Register : 09-04-2015 — Putus : 15-09-2015 — Upload : 16-09-2015
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 43/G/2015/PTUN-BDG
Tanggal 15 September 2015 — PT. HAIKAL CIPTA ABADI PERKASA VS 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK, 2. PT. BUMI KEDAUNG LESTARI
127 — 47
  • Putusan Nomor : 43/G/2015/PTUNBDGBuktiP1llb : Foto copy Kwitansi tanda terima uangganti rugi antara Bogi Nosan dan Asmat tanggal 23Maret 1996 (foto copy sesuai denganaslinya) ;BuktiPllc : Foto copy Kwitansi tanda terima uang operalih tanah garapan antara Bogi Nosan dan AsmatNisin (foto copy sesuai dengan aslinya) ;BuktiP12a : Foto copy Berita Acara PemeriksaanLapang oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah,tanggal 07 Juli 20014 (foto copy sesuai dengan fotoBuktiP12b : Foto copy Risalah Panitia PemeriksaanTanah
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 04-05-2017 — Upload : 07-06-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 65/Pdt/2017/PT SMG
Tanggal 4 Mei 2017 — YAYASAN PENDIDIKAN DAN PENERBIT MAHASISWA INDONESIA ( DAHULU YAYASAN PENERBIT MAHASISWA INDONESIA ) Ny. ISTIMIATI KUMALASARI dkk melawan
66 — 40
  • Bahwa gugatan Penggugat kabur ( Obscur libel ), makaharuslah ditolakatau setidak tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard ), dengan alasan : Bahwa Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan lengkap terkaithubungan hukum yang menyangkut hak dan kewajiban dari pihakHal. 67 Putusan No.65 /PDT/2017/PT SMGpihak yang ditimbulkan dari keputusan rapat sebagaiman AktaNotarisNo. 07 tertanggal O9 Juni 20014, dan tidak menguraikansebagaimana hak dan kewajiban maupun peran Penggugat
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 07-08-2018 — Putus : 03-01-2019 — Upload : 14-03-2019
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 28/G/2018/PTUN.SMD
Tanggal 3 Januari 2019 — Penggugat:
Dr. H. Asnar, M.Si
Tergugat:
Ketua Panitia Penjaringan, Penyaringan dan Pemilihan Rektor Universitas Mulawarman
139 — 89
  • Bahwa ; Berkaitan dengan huruf f di atas, mengenai Rektor tidakotomatis Ketua Senat (ExOfficio) dibenarkan oleh PeraturanPerundangUndangan, yaitu pada Lampiran Permendikobud Nomor139 Tahun 20014 tentang Pedoman dan Statuta Perguruan Tinggidi BAB Il, Bagian A, Nomor 4, tercantum dengan jelas bahwa,Ketua dan Sekretaris Senat DIJABAT OLEH anggota yang BUKANPemimpin Perguruan Tinggu.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Umum Penadahan
Register : 21-01-2014 — Putus : 13-03-2014 — Upload : 30-04-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 58/Pid/B/2014/PN.PBR
Tanggal 13 Maret 2014 — JAKA PRAMANA ALS JAKA
39 — 6
  • Islam25Pekerjaan : PetaniTelah ditahan dalam Rutan berdasarkan perintah/penetapan sejak ;11 Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2013 s/d tgl 09 Januari 2014 .12 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut umum sejak tg 10 Januari 2014 s/d tgl 28Januari 201413 Penuntut Umum sejak tgl 29 Januari 2014 s/d tg 05 Februari 2014 ;14 Hakim Pengadilan Negeri sejak tg 06 Februari 2014 s/d tgl1 07 Maret 201415 Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tgl08 Maret 2014 s/d tgl 06 Mei 20014
    April 2014Pengadilan Negeri Tersebut ;Telah membaca ;18 Berkas perkara Penyidikan yang dibuat oleh Penyidik Resort Kota Pekanbaru yangterhimpun didalam Sampul Berkas Perkara No.Pol : BP/O7 /II/2014/ Resort KotaPekanbaru Sektor Bukit Raya tanggal 05 Februari 2014 ;19 Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan NegeriPekanbaru No : B180/N.4.10/Ep. 1/02/2014 tanggal 27 Februari 2014 ;20 Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM71/ Pekan/02/2014,tanggal 26 Februari 20014
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Korupsi
Putus : 01-03-2013 — Upload : 07-07-2014
Putusan PN JAMBI Nomor 21/Pid.B/TPK/2012/PN.JBI.
Tanggal 1 Maret 2013 — Ir. NANO KUSHARYONO, M.E. Bin HARTONO SUKARNI.
93 — 28
  • NanoKusharyonoRT 07Pembengis Tanah 20.000 593.2/717/MU/20014/1/2001 Blok AsengRT 03 SeiTomanMendaharaUluUfik Tanah 20.000 4/1/2001 Desa Amir HusenMendaharaUlu,Mendahara,Tanjabtim Tanah 20.000 593.2/629/2004/200012/2/2001 Blok Aseng = ZuharniRT 03 SeiTomanMendaharaUlu Bahwa Prasetyo Hardi,S.Ip tidak melakukan penelitian terhadap status dankeberadaan tanah yang dijadikan agunan/jaminan oleh kelompok tani tersebut,karena tanah tersebut bukan milik kelompok tani yang mengajukan permohonandana ke PKBL
    NanoKusharyono Tanah20.000593.2/717/MU/20014/1/2001Blok AsengRT 03 SeiTomanMendaharaUluUfik Tanah20.0004/1/2001DesaMendaharaUli,Mendahara,TanjabtimAmir Husen Tanah 20.000593.2/629/2004/2000 12/2/2001 Blok AsengRT 03 SeiTomanMendaharaUlu Zuharni 151617Bahwa saksi Teten Taryanto dan Rina Yuliasih sebagai staf dari Terdakwa Ir.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 06-09-2019 — Putus : 30-10-2019 — Upload : 17-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 452/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 30 Oktober 2019 — Pembanding/Penggugat I : Kuah Chee San bertindak selaku Direktur Utama PT. Capitol Gravure Industries, Diwakili Oleh : Kuah Chee San bertindak selaku Direktur Utama PT. Capitol Gravure Industries,
Pembanding/Penggugat I : Kuah Chee San bertindak selaku Direktur Utama PT. Capitol Gravure Industries, Diwakili Oleh : Geoffrey Nanulaitta, S.H., Pande Uly Boy Pardomuan, S.H., Dan Horas A.M. Naiborhu, S.H.,
Pembanding/Penggugat II : Wan Leong Wah bertindak selaku Komisaris PT. Capitol Gravure Industries Diwakili Oleh : Geoffrey Nanulaitta, S.H., Pande Uly Boy Pardomuan, S.H., Dan Horas A.M. Naiborhu, S.H.,
Terbanding/Tergugat III : Pemerintah RI c.q. Direktorat Jenderal Pajak ... cq Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Dua
Terbanding/Tergugat I : Sri Huntati Alias Teo Sri Huntati, Charlie Salim, Yansen Ahli Waris Almarhum Lim Tji Bin Alias Sujanto Salim
Terbanding/Tergugat IV : Pemerintah RI cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Bekasi
Terbanding/Tergugat II : Sri Huntati a
157 — 60
  • Risalah lelang nomor 457/2004 tanggal 14 Juli 20014 berdasarkansurat tergugat III nomor S252/WPJ.07/KP.0308/2004 tanggal 7Juni 2004 perihal Permintaan Jadwal Waktu dan TempatPelelangan atas jaminan utang pajak wajib pajak PT CapitolGravure Industries sejumlah Rp. 353.851.147, (tiga ratus tigaratus lima puluh tiga juta delapan ratus lima puluh satu ribuseratus empat puluh tujuh rupiah) berdasarkan Surat Tergugat IIInomor S291/WPJ.07/KP.0308/2004 tanggal 23 Juni 2004 HalPerincian jumlah biaya penagihan
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Putus : 02-11-2018 — Upload : 04-04-2019
Putusan PN CIBINONG Nomor 193/Pdt.G/2016/PN.Cbi
Tanggal 2 Nopember 2018 — * Perdata - MULJONO MARTOATMODJO, Dkk X Ny, Hj. MULYATI
57 — 201
  • Desa dan melakukanpengukuran yang dilakukan oleh Turut Tergugat II;Bahwa kemudian Tergugat I, Il dan Tergugat III melalui Notaris VonnyRahayu Pawaka, SH menghadap Turut Tergugat II untuk melakukanpengecekan atas SHM No. 1390/Cipeucang dan didapat hasil bahwaSHM No. 1390/Cipeucang "Clear" (Tidak ada Masalah) pengecekandilakukan sebanyak 2x;Bahwa oleh karena itu jual beli antara Tergugat I, Il dan Tergugat IIIdengan Tergugat IV, V, VI, VII, VIII IX, dan Tergugat X sebagaimanaAkta Jual Beli No. 88/20014
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-07-2013 — Putus : 12-09-2013 — Upload : 03-08-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 28/PID/TPK/2013/PT.DKI
Tanggal 12 September 2013 — Ir. RICKSY PREMATURI, Dipl. MM.
160 — 80
  • Akta tanggal 1942001, Nomor 3, SAKTI LO,SH, Notaris di Tangerange Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor >: C 02259HT.01.04.TH.20014 Akta tanggal 1942001, Nomor 4, SAKTI LO,SH, Notaris di Tangerang5 Akta tanggal 19122002, Nomor 7, DENI THANUR,SE,SH, MKn,Notaris di Jakarta6 Akta tanggal 3122004, Nomor 2, DENI THANUR,SE,SH, MKn,Notaris di Jakarta;7 Akta tanggal 7102005, Nomor 5, HUSNA DARWIS, SH, Notaris diBogor8 Akta tanggal 1522006, Nomor 7, WIWIK CONDRO,SH, Notaris diKarawang;9 Akta tanggal 21042006
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 30-07-2019 — Putus : 10-12-2019 — Upload : 10-12-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 157/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 10 Desember 2019 — Penggugat:
EKO DAHANA DJAJAKARTA,S.Sos
Tergugat:
SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (KOMNAS HAM)
242 — 135
  • Dalam Pasal 75 ayat (1) UU No.30/20014 disebutkan,"Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atauTindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada PejabatPemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/ataumelakukan Keputusan dan/atau Tindakan; dan dalam Pasal 1 Angka15 UU No.30/2014 disebutkan, "Warga Masyarakat adalah seseorangatau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atauTindakan;Halaman 33 dari 88 Perkara Nomor 157/G/2019/PTUNJKTb.
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 10-05-2021 — Putus : 21-09-2021 — Upload : 21-09-2021
Putusan PTUN SERANG Nomor 32/G/2021/PTUN.SRG
Tanggal 21 September 2021 — Penggugat:
Prof. Dr. Masri Mansoer, M. Ag.
Tergugat:
Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
551 — 864
  • Putusan Nomor 32/G/2021/PTUN.SRG17/20014 juncto PMA 68/2015. Tidak ada satu pun syarat yang dipenuhiTERGUGAT sebagai Rektor UIN Syarif Hidayatullah dalammemberhentikan PENGGUGAT dari jabatan sebagai Wakil Rektor UINSyarif Hidayatullah.10. Bahwa UU AP melarang Penyalahgunaan Wewenang. Ada 3 (tiga)bentuk penyalahgunaan wewenang berdasarkan ketentuan Pasal 17 UUAP, yaitu larangan melampaui Wewenang, larangan mencampuradukkanWewenang; dan/atau larangan bertindak sewenangwenang;11.