Ditemukan 4872 data
Urut Berdasarkan
Register : 25-04-2016 — Putus : 08-06-2016 — Upload : 12-07-2016
Putusan PT PEKANBARU Nomor 14/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR Tanggal 8 Juni 2016 — ABDUL AZIZ, S.SOS,MSI. BINSLAMET (ALM)
85 — 32
85 — 32
Kunci Rp 8.250.000,Kwitansi telah diterma dari Bp.TAUFIKHIDAYAT uang sejumlah Rp 15.000.000,untuk pembayaran Uang muka daripembelian 1 Unit home industri tp 69/81 blokD No. 13 Sari Padjajaran Tembesi Batamtanggal 3 Mei 2012 tertanda koordinatorhome industri koperasi padjajaran batamOBOS BASTAMAN.Foto copy Buku Tabungan Bank Batara IB NBP No rekening 7082061891 tanggal 20Maret 2012 atas nama TAUFIK HIDAYAT.Foto Copy KTP NIK: 2171122566918091tanggal 07 Oktober 2009 atas nama TAUFIKHIDAYAT.Rekomendasi
Kunci Rp 10.230.000,Halaman 267 Putusan Nomor 14/PID.SUSTPK/2016/PT.PBR26826810.11.12.13.14.LS.16.17.Kwitansi telah diterma dari Bp.BIMA ILHAM uang sejumlah Rp15.000.000, untuk pembayaran Uang muka dari pembelian 1 Unit homeindustri tp 69/81 blok D No. 11 Sari Padjajaran Tembesi Batam tanggal 3Mei 2012 tertanda koordinator home industri koperasi padjajaran batamOBOS BASTAMAN.Foto copy Buku Tabungan Bank Batara IB NBP No rekening7082061861 tanggal 20 Maret 2012 atas nama BIMA ILHAMBASTAMAN.Foto Copy
Register : 14-12-2015 — Putus : 18-04-2016 — Upload : 09-08-2016
Putusan PN JAMBI Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2015/PN Jmb Tanggal 18 April 2016 — Drs. H. M. NUR SASONGKO, MM Bin M.TOHA
105 — 33
105 — 33
masih bisadimanfaatkan dan oprinsip pengelolaan keuangannegara/daerah didasarkan pada prinsip nilai manfaat.Bahwa konsepsi kerugian negara adalah pengeluaransuatu sumber/kekayaan negara yang seharusnya tidakkeluar, pengeluaran sumber kekayaan negarayang lebin besar dari seharusnya, hilangnyapenerimaan negara, penerimaan negara yang lebihkecil dari yang seharusnya, munculnya kewajibannegara yang seharusnya tidak ada, munculnyakewajiban negara yang lebih besar, hilangnya aknegara, hak negara yang diterma
Putus : 31-05-2016 — Upload : 12-07-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 25/Pid.Sus/PTK/2016/PN.Sby Tanggal 31 Mei 2016 — EDI BASUKI, M.P.d.
KEJAKSAAN NEGERI MALANG
47 — 18
47 — 18
Akan tetapi jika tidak jelas didalam gambar dan rincianbiaya dalam pembagian pekerjaan yang dilaksanakan dengan dana DAK dan dana KomiteSekolah maka hal tersebut akan mengakibatkan pertanggungjawaban yang tidak jelaspada masingmasing dana yang telah digunakan ;Bahwa Perubahan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tanpa disertai dengan perubahangambar tidak bisa diterma dan perubahan RAB tersebut tidak bisadipertanggungjawabkan karena dalam pembuatan RAB harus mengacu pada gambarperencanaan yang telah disahkan
Putus : 22-01-2016 — Upload : 19-02-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 203/Pid.Sus/TPK/2015/Pn.Sby Tanggal 22 Januari 2016 — MOH. FATHOL BAHRI als PA'ONG
KEJAKSAAN NEGERI BANGKALAN
68 — 13
68 — 13
paraf Sdr Moh Fathol Bahri aliasPa ong.Bahwa Pada waktu itu Sdr Moh Fathol Bahri alias Paong menyakinkan saksi bahwa slippencairan penarikan Pokmas Mentari nomor rekening 0242654625 yang sudah ada tandaltangannya oleh H Zahruji dan Ali H bahwa benar H Zahruji dan Ali H sudah tanda tangan.Kemudian untuk menghindari terjadi sesuatu yang tidak diinginkan saksi menyuruh SdrMoh Fathol Bahri untuk paraf dibelakang slip pencairan untuk menyakinkan bahwa yangmendampingi didalam mencairkan bantuan yang diterma
Register : 20-09-2011 — Putus : 20-03-2012 — Upload : 07-03-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 363/Pid.B/2011/PN. Bgl Tanggal 20 Maret 2012 — MUHAMMAD ALI AFNI , S. Sos Bin AMARULLAH SYAM
137 — 64
137 — 64
Bengkulu untuk pembayaran alattulis kantor pokja tanggal 15 april 2011 sebesar Rp. 970.000.000, ;.1 (satu) kwitansi telah diterma dad KPU Prov.
Putus : 02-05-2011 — Upload : 19-02-2014
Putusan PN DUMAI Nomor 547/PID.B/2010/PN.DUM Tanggal 2 Mei 2011 — H. Mustar Effendy, BA
139 — 35
139 — 35
Dum.16 Oktober 2003 ini tidak ada rapat dengan DPRD Kota Dumai, kita mengeksposhasil kita, setelah diterma oleh DPRD Kota Dumai, maka keluarlah PersetujuanDPRD Kota Dumai pada tanggal 18 Oktober 2003, setelah keluar Rekomendasidari DPRD Kota Dumai maka ditindak lanjuti dengan penanda tanganan kerja samapada tanggal 30 Oktober 2003 .Bahwa Tim Kecil kerjanya sampai pada ditandatanganinya Perjanjian Kerja sama,setelah im Tim Kecil tidak melaksanakan lagi, untuk itu. kita koordinasi samaWalikota Dumai
Register : 22-10-2012 — Putus : 18-03-2013 — Upload : 02-06-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 87/G/2012/PHI/PN.BDG Tanggal 18 Maret 2013 — ACHMAD ROSICH, Cs.; Lawan; PT. DIRGANTARA INDONESIA (Persero)
120 — 49
120 — 49
pensiun IPTN dan tidak diwajibkan harus mendapat persetujuanterlebih dahulu dari peserta (Para Penggugat), termasuk didalamnyamengenai adanya perubahan atas definisi PhDP dengan isi dan bunyisebagaimana tersebut diatas tidak melanggar ketentuan hukum yangberlaku sebagaimana dimaksud oleh pasal 1 ayat (5) KeputusanMenteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 343/KMK.017/1998tentang luran dan Manfaat Pensiun, yang berbunyi : PenghasilanDasar Pensiun adalah sebagian atau seluruh penghasilan karyawanyang diterma
Putus : 04-07-2013 — Upload : 17-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Smg Tanggal 4 Juli 2013 — Ir. HARI SUDIARTO Bin H SUBIYANTO
60 — 21
60 — 21
Pengetahuan Alam (IPA) berjumlah130 macam.2) PPKom dalam membuat HPS hanya mendasarkan pada Brosur dari CV.PorimediaJakarta dengan melakukan pengurangan harga untuk beberapa item barang, dantidak melakukan survey harga pasar.Bahwa kerugian negara yang diakibatkan atas penyimpangan tersebut adalah sebesarRp 2.059.949.100,00 (Dua Milyar Limapuluh Sembilan Juta Sembilan ratus Empat PuluhSembilan Ribu Seratus Rupiah).Bahwa Kerugian keuangan negara/daerah tersebut merupakan selisih antara nilaipembayaran yang diterma
Putus : 31-05-2016 — Upload : 12-07-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 24/Pid.Sus/PTK/2016/PN.Sby Tanggal 31 Mei 2016 — Drs. HARIYANTO, , MPd.
KEJAKSAAN NEGERI MALANG
65 — 19
65 — 19
Akan tetapi jika tidak jelas didalam gambar dan rincianbiaya dalam pembagian pekerjaan yang dilaksanakan dengan dana DAK dan dana KomiteSekolah maka hal tersebut akan mengakibatkan pertanggungjawaban yang tidak jelaspada masingmasing dana yang telah digunakan ;Bahwa Perubahan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tanpa disertai dengan perubahangambar tidak bisa diterma dan perubahan RAB tersebut tidak bisadipertanggungjawabkan karena dalam pembuatan RAB harus mengacu pada gambarperencanaan yang telah disahkan
Putus : 15-01-2014 — Upload : 15-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Tipikor.Smg Tanggal 15 Januari 2014 — ARIF NURDIN BIN KUSWANDI
63 — 15
63 — 15
(enam milyar lima ratus dua puluh tujuh juta empat ratus enampuluh enam ribu rupiah).Bahwa dari pencairan dana yang diterma Ir. HARI SUDIARTO BinH. SUGIANTO atas Kegiatan Pengadaan Alat Peraga SD untuk 111 SD diKabupaten Banjarnegara telah menguntungkan terdakwa ARIF NURDIN sebesar Rp196.860.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh riburupiah) sedangkan sisanya diterima oleh :a) Ir.
Putus : 08-04-2014 — Upload : 09-09-2014
Putusan PN GORONTALO Nomor 16/Pid.Sus.Tipikor/2013/PN.Gtlo Tanggal 8 April 2014 — -ZULAIHA DAI alias EHA
83 — 40
83 — 40
Sebab uangyang telah diterma Terdakwa Zulaiha Dai itu tidak direalisasikan atau tidak dilaksanakansebagaimana mestinya maksud diadakannya proyek PNPM itu, dan maksud pinjam nama ataubendera CV Sahara milik orang lain (CV Sahara) tersebut; Menimbang, bahwa berdasarkan peraturanperaturan formal tersebut di atas, serta faktadi lapangan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim pada dakwaan primair di atas (yang terkaitdan ada relevansi hukumnya dengan pertimbangan dakwaan subsidair ini), sehingga dari situMajelis
Register : 09-07-2015 — Putus : 30-11-2015 — Upload : 29-12-2015
Putusan PN KUPANG Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg Tanggal 30 Nopember 2015 — Leonardus Loku
127 — 82
127 — 82
Bahwa prosentase pekerjaan pembangunan Gedung Bappeda Kabupaten Nagekeo tahun2012 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2012, akhir jangka waktu kontrak 150 harikalender, adalah 85,25%;Bahwa prosentase pekerjaan pembangunan Gedung Bappeda Kab.Nagekeo tahun 2012sampai dengan tanggal 31 Desember 2012, akhir jangka waktu addendum kedua adalah100%Bahwa dalam pelaksanaan pengawasan tersebut, kontraktor telah melaksanakan pekerjaansesuai dengan bestek yang tertera dalam As Built Drawing;Bahwa pembayaran yang diterma
Register : 30-11-2018 — Putus : 26-11-2018 — Upload : 30-11-2018
Putusan PT BANTEN Nomor 148/PDT/2018/PTBTN Tanggal 26 Nopember 2018 — Ny. Hj. MALA FATMA HUSIN, warga negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal/alamat terakhir di Jl. Mars I No. 4 Villa Cinere Mas, Cinere, Kecamatan Pisangan, Tangerang, Banten, dahulu Kabupaten Tangerang, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Alamsyah Hanafiah, S.H., M.H., Herlinda, S.H., Dody Novizar M, S.H., M.H., R. Hasan Fikrie A., S.H., M.H., Bakas Manyata, S.H., Jerri Simarmata, S.H., Advokat / Pengacara dan Penasihat Hukum, berkantor di Law Office Alamsyah Hanafiah & Partner, Jl. Letjen. R. Suprapto, Ruko Cempaka Mas, Cempaka Mas Barat Blok C No. 7 Jakarta Pusat, Indonesia 10640, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2017 bertindak untuk dan atas nama Pemberi kuasa baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, selanjutnya disebut PembandingI/ Turut Terbanding semula sebagai Tergugat I.
MELAWAN:
1. Tuan SUSANTO DARMA PUTRA, warga negara Indonesia, pekerjaan swasta, beralamat di Jl. Gempol No. 17 Bambu Apus Ceger Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Bungaran Sitanggang, S.H., M.H., Sarma Marihotua, S.H., M.H., CLA dan Jeni Limbong Allo, S.H., Advokat & Pengacara dari Kantor Advokat & Pengacara BUNGARAN SITANGGANG, S.H., M.H. & ASSOCIATES, beralamat di Palem Lestari Blok H/19 Jl. Kamal Raya Outer Ring Road, Cengkareng, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 003/SK/BSA/I/2018 tanggal 15 Januari 2018 selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula sebagai Penggugat.
2. HAMZAH,warga Negara Indonesia,pekerjaan swasta, beralamat di Kampung Lio Jl. Nurul Ikhwan No. 18 B RT 005 RW 001, Kelurahan Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten, dahulu Kabupaten Tangerang, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wendra Puji, S.H., M.H., Nursal, S.H., Afriyati, S.H., Advokat dan Pengacara berkantor di Komplek PerkantoranFatmawati Mas Blok 1 No. 118 Jalan RS. Fatmawati No. 20, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 01/WP-R/VIII/2017 tanggal 2 Agustus 2017, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II (Turut Terbanding)/Pembanding II semula sebagai Tergugat II.
3. AHLI WARIS H. ABDULLAH A. BONA, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa Pondok Serut RT 003/003 No. 126, Desa Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang, Banten, dahulu Kabupaten Tangerang, Jawa Barat, dalam hal ini awalnya memberi kuasa kepada Sutrisno Wijaya, beralamat di Pondok Serut RT. 003/003 Kelurahan Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang, berdasarkan Surat Izin Beracara Insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri Tangerang No. 5/Iz.Insidentil/2017/PN.TNG tanggal 6 Januari 2017, kemudian memberi kuasa kepada Irfan Iskandar, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum Irfan Iskandar, SH & Rekan, beralamat di Perumahan Duta Bintaro Blok E3 No. 72 RT. 03 RW. 09, Kelurahan Kunciran, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2017, selanjutnya disebut sebagaiTerbanding III semula sebagai Tergugat III.
4. AHLI WARIS JIMAN bin GARIP, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Lio RT 001/001 No. 39, Desa Pondok Kacang Timur, Tangerang Selatan, Banten, dahulu Kabupaten Tangerang, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Endang, beralamat di Kp. Lio RT. 005/001, Kelurahan Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Izin Beracara Insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri Tangerang No. 20/Iz.Insidentil/2017/PN.TNG tanggal 18 Januari 2017, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV.
5. AHLI WARIS UNDIN bin DAMIN, warga negara Indonesia, alamat terakhir di Kampung Lio RT 005/001 No. 13, Kelurahan Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, dahulu Kabupaten Tangerang, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Gunalan, beralamat di Jl. Masjid Nurul Ikhwan RT. 005/001, Kelurahan Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Izin Beracara Insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri Tangerang No. 19/Iz.Insidentil/2017/PN.TNG tanggal 18 Januari 2017, selanjutnya disebut sebagai Terbanding V semula Tergugat V.
6. M. DJAMIN,warga negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Kampung Serut RT 001/002, Desa Pondok Kacang Barat, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten, dahulu Kabupaten Tangerang, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VI semula sebagai Tergugat VI.
7. H. HAPANI/AHLI WARIS H. HAPANI, warga negara Indonesia, swasta, alamat terakhir di Jl. Falah RT 002/003, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sabenih, S.H., Merlina, S.H. dan Andi Baroar Nasution, S.H., M.H., para Advokat pada kantor hukumâÃÂÃÂLEMBAGA BANTUAN HUKUM ANAK NEGERI-SABENIH MANONG (LBH ANE-SM), berkantor di Jalan Mandor Husen RT. 008 RW. 010 No. 189, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2016, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VII semula sebagaiTergugat VII.
8. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTAMADYA TANGERANG SELATAN, berkedudukan di Ruko Golden Road Blok C.27 No. 59-61 BSD Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jemmy D. Winerungan, A.Ptnh., Saleh Yahya, S.H., M.Kn., Aris Prasetiantoro, S.H., Junus Nicholas Butar Butar, S.H. dan Amrinif, S.H., Pejabat dan Pegawai pada Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan, beralamat di Ruko Golden Road Blok C.27 No. 59-61 BSD Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 1930/600.7.36.14/XI/2016 tanggal 16 November 2016 dan Surat Izin Beracara Insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri Tangerang No. 244/Iz.Insidentil/2016/PN.TNG tanggal 25 November 2016, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula sebagai Turut Tergugat I.
9. PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VII (PERSERO) dahulu PT. PERKEBUNAN XI, berkedudukan di Jl. Sindangsima No. 4 Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Naning Diah Trisnowati, S.H., Roldiman KS, S.H., Giri Sari Ratu Timur, S.H., Helen Rosdiana Siagian, S.H., Ahmad Huda Dayan Nasution, S.H., Haryatama, S.H., Teguh Megantara Saputra, S.H. dan Dadi Wardiman, S.H., karyawan pada PT. Perkebunan Nusantara VIII, berkedudukan hukum di Jl. Sindangsirna No. 4 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKK/III.2/105/II/2017 tanggal 14 Februari 2017 dan Surat Izin Beracara Insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri Tangerang No. 67/Iz.Insidentil/2017/PN.TNG tanggal 2 Maret 2017, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula sebagaiTurut Tergugat II.
10. KEPALA KECAMATAN PONDOK AREN, berkedudukan di Jl. Graha No. 1 Bintaro 15228, Tangerang Selatan, Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. Kunen., Pelaksana/Staf PPATS Kecamatan Pondok Aren, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 800/545-Pem/2016 tanggal 5 Desember 2016 dan Surat Izin Beracara Insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri Tangerang No. 6/Iz.Insidentil/2017/PN.TNG tanggal 6 Januari 2017, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III semula sebagaiTurut Tergugat III.
11. KEPALA KELURAHAN PONDOK KACANG TIMUR, berkedudukan di Jl. Pondok Raya No. 1, Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Masbulloh, S.E., Perangkat Kelurahan Pondok Kacang Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2016 dan Surat Izin Beracara Insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri Tangerang No. 4/Iz.Insidentil/2017/PN.TNG tanggal 6 Januari 2017selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding IV semula sebagaiTurut Tergugat IV.
527 — 68
527 — 68
Bahwa, dengan demikian menyebabkan gugatan Penggugat kabur dantidak jelas dan sangat mengadangada serta tidak beralasan,sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149 k/Sip/1979,tanggal 17 April 1979, yang menyatakanBila tidak jelas batasbatastanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterma.. Bahwa dalam bukunya M.
Putus : 26-11-2013 — Upload : 14-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Tipikor.Smg Tanggal 26 Nopember 2013 — HARSONO, ST. Bin DARTO SUTARJO
78 — 25
78 — 25
Pihak kedua (saksi Purwito, S.Sos) wajib melaksanakan, menyelesaikan danmemperbaiki seluruh pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak, sampaidengan diterma dengan baik oleh pihak kesatu (dinas pekerjaan UmumPertambangan perhubungan dan Kebersihan Kabupaten Boyolali.Bahwa pekerjaan yang harus dikerjakan sebagai berikut :i Volume Nilai % Blm: Harga DikerjN Item Pek Sat ee Pe fSatuan fHasil Dikeriak Hasii cco =: Belums'f8cco an J Dikerjakan kanI. PEK.
proyek Rp 502.843.747,e 2782011 dibayar kepada Budiono sebesar Rp. 100.000.000,e 2782011 dibayar kepada Budiono sebesar Rp. 100.000.000,e 592011 dibayar kpd BPD untuk pelunasanPinjaman CV Via Konstruks/26406091 Rp. 204.658.342,e 692011 dibayar kepada Budiono sebesar Rp. 100.000.000,e 7102011 dibayar kepada Budiono sebesar Rp. 22.000.000,219e = =7122011 dibayar kepada Pur Triyono Rp. 5.000.000,e 21122011 dibayar kepada Budiono sebesar Rp. 60.000.000,Saldo per 27122011 Rp 18.751.268,e = 27122011 diterma
Register : 16-01-2015 — Putus : 29-04-2015 — Upload : 26-01-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 24 / PDT.ARB / 2015 / PN.JKT.PST Tanggal 29 April 2015 — NYONYA SITI HARDIYANTI RUKMANA Cs >< BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) Cs
750 — 392
750 — 392
Putusan atas permohonan pembatalan ditetapkan olehKetua Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak permohonan sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) diterima.4) Terhadap putusan Pengadilan Negeri dapat diajukanpermohonan banding ke Mahkamah Agung yang memutusdalam tingkat pertama dan terakhir.5) Mahkamah Agung mempertimbangkan serta memutuskanpermohonan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat(4) dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelahpermohonan banding tersebut diterma
Putus : 10-04-2014 — Upload : 16-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 156/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Tipikor.Smg Tanggal 10 April 2014 — IRFANI , SE BIN ( ALM) SUBANDI
78 — 14
78 — 14
Sugiarto sendiri yang mengajukan kelengkapan berkaspinjaman ke PD BPR BKK Demak Cabang Wonosalam;Bahwa benar setelah saksi mengantarkan nasabah yang namanya di pakai untukpengajuan pinjaman di PD BPR BKK Demak Cabang Wonosalam oleh Sugiarto,setelah pencairan yang diterma oleh nasabah tersebut, kemudian uang diserahkankepada saksi, setelah itu saksi bersama Sdr.
Register : 22-12-2016 — Putus : 09-03-2017 — Upload : 23-08-2017
Putusan PN PALU Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal Tanggal 9 Maret 2017 — Drs. WIRA INDRA SATYA.,M.Si
119 — 58
119 — 58
Bulan Januari 2014 dikembalikan/dititip sebesar Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah);Bahwa selanjutnya diterangkan oleh saksi RISNA dan ELSI di persidangan bahwasaksiRISNA ada datang ke rumah Terdakwa WIRA dan membawakan uangsebesarRp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan diterima oleh istri Terdakwa serta Terdakwasendiri, namun uang tersebut tidak jadi diterma Terdakwa sejumlah itu, akan tetapi hanyaditerma sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagaimana diakui danditerangkan oleh
Register : 19-03-2015 — Putus : 15-06-2015 — Upload : 12-08-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk Tanggal 15 Juni 2015 — YUWONO, S.Hut, MP Bin TUGIMAN, DKK
82 — 45
82 — 45
Rahmad Baritomenerima Pembayaran Tahap Akhir Kerja 100 % sebesar Rp. 112.120.800,(seratus dua belas juta seratus dua puluh ribu delapan ratus rupiah), sehinggajumlah keseluruhan yang diterma CV.
Putus : 29-04-2016 — Upload : 20-05-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 235/Pid.Sus/TPK/2015/Pn.Sby Tanggal 29 April 2016 — UDDY SAIFUDDIEN
KEJAKSAAN BATU
64 — 27
64 — 27
menandatangani kwitasisenilai Rp. 76.000.000, (tujuh puluh enam juta rupiah) tetapiditolak;Halaman 115 dari 238 Putusan Nomor : 235/Pid.Sus/Tpk/2015/PN SBYe Bahwa saksi melakukan liputan foto dan video terkait kegiatantersebut yang diadakan di Ewalk tg 21 23 november 2014 ,dan di hotel jatra tanggal 22 November 2014;e Bahwa saksi mengajukan penawaran kepada pihak EO.WINNER saksi STEFANUS dan SANTONIO, dan disepakatinilainya Rp. 42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus riburupiah);e Bahwa uang yang diterma
Register : 10-08-2016 — Putus : 29-03-2017 — Upload : 27-04-2017
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 26/G/2016/PTUN.SMD Tanggal 29 Maret 2017 — PT. SENYIUR SUKSES PERATAMA;
melawan
1. KEPALA BADAN PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL DAERAH (BPPMD) PEMERINTAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR;
2. PT. ORKIDA MAKMUR;
736 — 422
736 — 422
+ 8.763Hektar menjadi seluas 6.534 Hektar apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1)UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 5Putusan No. 26/G/2016/PTUNSMD Hal. 153 dari Hal. 173Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berkesimpulanbahwa Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan a quo ke PengadilanTata Usaha Negara ;Menimbang, bahwa oleh karena dalildalil eksepsi Tergugat II Intervensiseluruhnya dinyatakan tidak diterma