Ditemukan 5012 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sipincang sitilhang sibilang sipinang sipisang sipil.yang sikinyang sipenyang sikilang
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 29-07-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 20-11-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 62/G/2019/PTUN.MTR
Tanggal 23 Oktober 2019 — Penggugat:
AGUS TRIAS YATMOKO, SH.
Tergugat:
BUPATI LOMBOK TIMUR
126 — 118
  • bUndangUndang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur SipilNegara dan Pasal 250 huruf b Peraturan pemerintah Nomor11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, ditentukan bahwaPNS diberhentikan dengan tidak hormat apabila dihukumpenjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yangtelah memiliki kKekuatan hukum tetap karena melakukantindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatanyang ada hubungannya dengan jabatan;... dstnya.MEMUTUSKAN:KESATU:Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN Pangkal Pinang TUN
Register : 20-06-2019 — Putus : 03-10-2019 — Upload : 08-10-2019
Putusan PTUN Pangkal Pinang Nomor 20/G/2019/PTUN.PGP
Tanggal 3 Oktober 2019 — Penggugat:
ERWAN TARUNA JAYA, S.T.
Tergugat:
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
164 — 52
  • /2018 Tanggal 1 Maret 2018Perihal: Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan DanPengendalian Kepegawaian, ditujukan kepada Deputi BidangPengawasan dan Pengendalian Kepegawaian BadanKepegawaian Negara (BKN) (fotokopi dari fotokopi);Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi danKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ, Nomor15 Tahun 2018, dan Nomor: 153/KEP/2018 Tanggal 13 September2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 18-12-2012 — Upload : 26-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2007 K/PID.SUS/2011
Tanggal 18 Desember 2012 — Drs. SUGENG RIYONO, MM.
80 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (Terpidana dalam perkara yang sama dan telahdihukum pidana penjara selama 2 (dua) tahun, berdasarkan putusan Mahkamah AgungRI No. 811 K/PID.SUS/2008 tanggal 03 November 2009), sebagai Pegawai Negeri Sipilyang diangkat oleh Gubernur Jawa Timur dengan Surat Keputusan Nomor821.13/795/032/1988 tanggal 27 Februari 1988 dan selanjutnya diangkat sebagaiPemimpin Proyek Pengadaan Pembangunan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Messdengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/314/KPTS/013/2001Hal. dari 173
    SUGENG RIYONO, MM. sebagai Pegawai Negeri Sipilyang diangkat oleh Gubernur Jawa Timur dengan Surat Keputusan Nomor :PS.033.1/9251/SK/1980 tanggal 24 Mei 1980 dan selanjutnya diangkat sebagai KepalaBiro Perlengkapan dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor821.2/79/042/2001 tanggal 17 Februari 2001, bersama dengan saksi ANIEKSUSDIYATUN, SH., (Terpidana dalam perkara yang sama dan telah dihukum pidanapenjara selama 2 (dua) tahun, berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 811 K/PID.SUS/2008 tanggal
Pengadilan PT PONTIANAK Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-03-2013 — Putus : 18-04-2013 — Upload : 20-12-2013
Putusan PT PONTIANAK Nomor 14 / Pid.Sus / 2013 / PT.PTK
Tanggal 18 April 2013 — Ir. EDDY PURNOMO, MT
136 — 68
  • November 2012No.15/PID.SUS/TP.KORUPSI/2012/PN.Ptk yang dimintakan banding tersebut, MajelisHakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum majelis tingkatpertama khususnya mengenai pembuktian pasal 2 UndangUndang Tindak Pidana Korupsisebagaimana dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum dalam pembuktian unsursecara melawan hukum ;Menimbang, bahwa adalah tidak tepat apabila unsur secara melawan hukumdinyatakan tidak terbukti hanya karena kapasitas Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-07-2013 — Upload : 12-03-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1094 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 3 Juli 2013 — Drs. BUDJANG ABDUL SAMAD, SH., MH.
67 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menurut pendapat kami, bukankah cakupan pengertian setiaporang di sini lebin luas dan mencakup pula pengertian Pegawai Negeri Sipilyang dhi. adalah Terdakwa Drs. Budjang Abdul Samad, SH.
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 03-08-2021 — Putus : 30-12-2021 — Upload : 04-01-2022
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 25/G/2021/PTUN.BNA
Tanggal 30 Desember 2021 — Penggugat:
1.Hamdan Sati, ST
2.M. Ilyas Mustawa
3.Umran
4.Angga Saputra
5.Muhammad Abdi Pratama, A.Md
6.Syamsul Bahri
7.ABD Azis
Tergugat:
Gubernur Aceh
Intervensi:
Drs. ASRA
236 — 147
  • Bahwa Pasal 105 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2006 menyatakan:(1) Sekretaris daerah kabupaten/kota diangkat dari Pegawai Negeri Sipilyang memenuhi syarat;(2) Bupati/walikota berkonsultasi dengan Gubernur sebelum menetapkanseorang calon sekretaris daerah kabupaten/kota;(3) Bupati/valikota menetapkan seorang calon sekretaris daerahkabupaten/kota dan disampaikan kepada Gubernur untuk ditetapkan;(4) Gubernur menetapkan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3)menjadi sekretaris daerah kabupaten/kota dengan
Pengadilan PTA BANJARMASIN Perdata Agama
Register : 27-06-2016 — Putus : 22-09-2016 — Upload : 16-01-2017
Putusan PTA BANJARMASIN Nomor 26/Pdt.G/2016/PTA.Bjm
Tanggal 22 September 2016 — Pembanding Vs Terbanding
46 — 21
  • Fotokopi Kartu Keluarga No. 6372063001080247 tanggal 10 Juni 2013yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipilyang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai PeraturanMenteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuaidengan aslinya kemudian diberi tanda P.8;9.
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN
Register : 21-02-2019 — Putus : 23-05-2019 — Upload : 31-05-2019
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 6/G/2019/PTUN.PLK
Tanggal 23 Mei 2019 — Penggugat:
Ir. BUDI SANTOSA, MP
Tergugat:
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
179 — 124
  • Tentang Manajemen Pegawai NegeriSipil, yang menerangkan lebih lanjut kriteria seorang Pegawai Negeri Sipilyang dapat diberhentikan tidak hormat, karena : Dipidana dengan pidanapenjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatanhukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidanapenjara paling singkat 2 tahun dan pidana yang dilakukan denganberencana.Bahwa diterbitkannya Surat Keputusan Nomor : 188.44/432/2018 tentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan
Pengadilan PTUN GORONTALO TUN
Register : 18-06-2021 — Putus : 04-11-2021 — Upload : 08-11-2021
Putusan PTUN GORONTALO Nomor 16/G/2021/PTUN.GTO
Tanggal 4 Nopember 2021 — Penggugat:
KHADIJAH LASALI, S.Pd
Tergugat:
WAKIL BUPATI BOALEMO
263 — 123
  • penyelesaian suatu sengketa administrasi pemerintahan harusterlebih dahulu melalui Upaya Administratif atau seluruh upaya administratif harusdiselesaikan terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke Peradilan TataNegara Usaha;Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati peraturan perundangundangan yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa, peraturan perundangundangan yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa tersebut adalahPeraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN AMBON TUN
Register : 25-10-2019 — Putus : 17-03-2020 — Upload : 21-03-2020
Putusan PTUN AMBON Nomor 41/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 17 Maret 2020 — Penggugat:
GANDI LETAHIIT, S. Sos
Tergugat:
BUPATI MALUKU TENGAH
190 — 96
  • Pembina KepegawaianInstansi Pusan dan Pejabat PembinaKepegawaian Daerah Nomor : K 2630/V.5555/99, tanggal 17 April 2018, perihal :Koordinasi Bersama Terkait Pengawasandan Pengendalian Kepegawaian (Fotokopisesuai dengan fotokopi);Keputusan Bersama Menteri DalamNegeri, Menteri Pendayagunaan AparaturNegara Dan Repormasi Birokrasi DanKepala Badan Kepegawaian NegaraNomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun2018, dan Nomor : 153/KEP/2018, tanggal13 September 2018, tentang PenegakanHukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN
Register : 07-12-2018 — Putus : 21-03-2019 — Upload : 01-04-2019
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 24/G/2018/PTUN.PLK
Tanggal 21 Maret 2019 — Penggugat:
Ir. BONAPARTEI, M.Sc.
Tergugat:
GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
198 — 425
  • Bukti T 13:800/480/IV/BKD perihal Tindak Lanjut Keputusan BersamaMenteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala BadanKepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun2018 dan Nomor 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipilyang telah dijatuhi Hukuman berdasarkan Putusan Pengadilanyang Berkekuatan Hukum Tetap karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatanyang ada hubungannya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 12-11-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 320 PK/Pdt/2012
Tanggal 12 Nopember 2013 —
80 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Selain.. dst;4 Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat olehBupati/Walikota atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipilyang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan danmemenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundangundangan;5 Dalam melaksanakan...dst."
Pengadilan PA DOMPU Perdata Agama
Register : 27-03-2017 — Putus : 23-01-2018 — Upload : 04-04-2019
Putusan PA DOMPU Nomor 227/Pdt.G/2017/PA.Dp
Tanggal 23 Januari 2018 — Penggugat melawan Tergugat
58 — 17
  • Pensiun Pertama atas nama Ismail Bakar yangdikeluarkan oleh Menteri Sosial Republik Idonesia tanggal 03 Mei 1985, telahmemenuhi syarat formil bukti tertulis, tidak dibantanh pejabat yangmembuatnya juga tidak dibantah oleh Para Penggugat, maka T.37 adalahakta dibawah tangan (ABT) yang mempunyai kekuatan sebagai buktipermulaan mengenai kedudukan Ismail Bakar Sebagai Pegawai Negeri Sipilyang diberhentikan dengan hormat dan menerima hak sebagai pensiunanPNS;Menimbang, bahwa bukti T.38 berupa fotokopi
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-04-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 18-08-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Plg
Tanggal 19 Juni 2017 — ALIUN GANI, S.Pd BIN SUPAWI
99 — 24
  • peraturan per Undangundangan seperti PeraturanPemerintah, Perda dan lainlain (vide Darwan Prinst, SH PemberantasanTindak Pidana Korupsi Penerbit PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, cetakan ke tahun 2002 halaman 29);Halaman 49 dari 81 Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2017/PN.PlgMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkanapakah dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan olehPenuntut Umum, Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum;Menimbang, bahwa Terdakwa adalah sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 04-03-2020 — Putus : 01-07-2020 — Upload : 02-07-2020
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 14/G/2020/PTUN.BNA
Tanggal 1 Juli 2020 — Penggugat:
MUHAMMAD ZAIN
Tergugat:
GUBERNUR ACEH
274 — 162
  • BuktiP.9 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang telah dinazegelen dan dibubuhi materai secukupnya,(fotokopi dari fotokopi);10. Bukti P.10: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yangHalaman 59 dari 84 HalamanPutusan Perkara Nomor 14/G/2020/PTUN.BNA11. Bukti P.11:12. Bukti P.12:13.
Pengadilan PTUN Pangkal Pinang TUN
Register : 24-07-2019 — Putus : 21-10-2019 — Upload : 08-11-2019
Putusan PTUN Pangkal Pinang Nomor 23/G/2019/PTUN.PGP
Tanggal 21 Oktober 2019 — Penggugat:
Ir. NOOR NEDI, M.Si
Tergugat:
GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
182 — 60
  • huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017tentang Manajemen PNS.3) Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor: K 2630/V 555/99tertanggal 17 April 2018, Perihal Koordinasi Bersama TerkaitPengawasan dan Pengendalian Kepegawaian.4) Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi, danKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ, Nomor:15 Tahun 2018, dan Nomor: 153/KEP/2018 tanggal 13 September2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang
Pengadilan PA SUNGAI PENUH Perdata Agama
Register : 08-09-2016 — Putus : 09-03-2017 — Upload : 14-09-2019
Putusan PA SUNGAI PENUH Nomor 269/Pdt.G/2016/PA.Spn
Tanggal 9 Maret 2017 — Penggugat melawan Tergugat
88 — 13
  • Sehingga tidakada alasan yang dapat membenarkan sikap seorang Pegawai Negeri Sipilyang melakukan perbuatan Indisipliner dan bertentangan dengan PeraturanPerundangUndangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Olehsebab itu, Yang Mulia Majelis Hakim dengan berdasarkan faktafaktahukum yang telah Termohon kemukakan di atas maka sudah selayaknyaPermohonan dan gugatan ini dinyatakan ditolak;Hal 19 dari 88 hal Putusan No. 269/Pdt.G/2016/PA.SpnBahwa antara Termohon dengan suami (xxxxx , S.
Pengadilan PN SUNGAI PENUH Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-06-2007 — Upload : 03-05-2012
Putusan PN SUNGAI PENUH Nomor 34/PID.B/2007/PN.SPN
Tanggal 26 Juni 2007 — ENKI ZAMORA BIN HUSIN, DK
91 — 19
  • selanjutnya dari asfek psykologis terdakwa Il, dimanamenunjukkan suatu keadaan yang normal dan tidak dalam kondisi tertekan secaramental, sehingga terdakwa II dianggap cukup menyadari perbuatannya dan mampumempertanggungjawabkan perbuatannya ; 22 nnn nnn nnn nnn nnn neeMenimbang, bahwa ditinjau dari aspek sosiologis terdakwa Il yang sebelumnyatidak mempunyai latar belakang yang buruk, tidak pernah dihukum, namun demikianperbuatan terdakwa II tidak mencerminkan sosok profesi seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus
Register : 11-12-2020 — Putus : 11-02-2021 — Upload : 11-02-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN
Tanggal 11 Februari 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : KHAIRUNNISAH Diwakili Oleh : Zulham rany,SH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : DAVID PRIMA, SH
116 — 105
  • Penasihat Hukum Terdakwa :Tentang keberatan Angka huruf A s/d J : Bahwa Terdakwa sebagai Bendahara dalam Tim JKN BPJS RSUD yangditunjuk langsung tidak berdasarkan hukum karena tidak mempunyai SuratHalaman 68 dari 84 Putusan Nomor 23/Pid.SusTpk/2020/PTMDNKeputusan dari Bupati sebagai Bendahara, sehingga terjadipenyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Direktur RSUD Kab.Batubara dalam pengangkatan Bendahara, tidak dapat dibenarkan, karenaternyata Terdakwaada melakukan pekerjaan seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN
Register : 26-02-2019 — Putus : 02-07-2019 — Upload : 30-07-2019
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 2/G/2019/PTUN.BJM
Tanggal 2 Juli 2019 — Penggugat:
Yulianto Kusuma Nugroho, SKM.,M.Kes.
Tergugat:
Bupati Hulu Sungai Selatan
273 — 517
  • Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, danKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor Putusan Nomor 2/G/2019/PTUN.BJM Halaman 3615 Tahun 2018, dan Nomor 153/KEP/2018 tanggal 13 September2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang Telah dijatunui Hukuman berdasarkan Putusan PengadilanYang Berkekuatan Hukum Tetap karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya