Ditemukan 5020 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sipincang sitilhang sibilang sipinang sipisang sipil.yang sipenyang sikinyang sikilang
Pengadilan PTUN Pangkal Pinang TUN
Register : 04-10-2019 — Putus : 16-01-2020 — Upload : 20-01-2020
Putusan PTUN Pangkal Pinang Nomor 28/G/2019/PTUN.PGP
Tanggal 16 Januari 2020 — Penggugat:
USDI NINGSIH
Tergugat:
WALIKOTA PANGKALPINANG
150 — 57
  • Jabatan : Pelaksana Unit Kerja: KelurahanTamberan Kota Pangkalpinang Instansi : Pemerintah Kota PangkalpinangKEDUA: Terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atasperkaranya yang telah memiliki kKekuatan hukum tetap PegawaiNegeri Sipil sebagaimana diktum KESATU diberhentikantidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil padaPemerintah Kota Pangkalpinang tanpa hak pensiunberdasarkan peraturan Perundangundangan yang berlaku.KETIGA: Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan DILMIL III 12 SURABAYA Pidana Militer
Register : 15-09-2014 — Putus : 06-11-2014 — Upload : 03-12-2014
Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor 145-K/PM.III-12/AD/IX/2014
Tanggal 6 Nopember 2014 — - ABDUL ROHMAN, Praka NRP 31020630660381
61 — 26
  • Rp. 155.000.000, (seratuslima puluh lima juta rupiah), Saksi 2 Kopka Mukhamad Sodik mngalamikerugian sebesar Rp. 80.000.000, (delapan puluh juta rupiah), Saksi 3Serda Basuki mengalami kerugian sebesar Rp. 45.000.000, (empat puluhlima juta rupiah), Saksi 4 Serda Yoyok Tri Puswanto mengalami kerugiansebesar Rp. 160.000.000, (seratus enam puluh juta rupiah), dan saksi 5Dwi Rahmawati mengalami kerugian sebesar Rp. 58.000.000, (Limapuluh delapan juta rupiah), selain itu masih banyak anggota dan orang sipilyang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Militer
Putus : 10-08-2017 — Upload : 06-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 304 K/MIL/2017
Tanggal 10 Agustus 2017 — DWI SAPTADJI
90 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sri Muchirah dengan kwitansitertanggal 23 Maret 2011, sehingga ada selisih uang sebesarRp2.255.6000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh lima juta enamratus ribu rupiah) yang tidak bisa dipertanggung jawabkan oleh PemohonKasasi, sesuai keterangan Saksi Mayor Sus Jul Hanrawan selaku timauditor yang telah melakukan pemeriksaan.Hal. 37 dari 72 halaman Putusan Nomor 304 K/MIL/2017Bahwa dalam pertimbangan ini jelas adanya keterlibatan masyarakat sipilyang ikut bertanggung jawab mengenai uang koperasi
Pengadilan PA BIMA Perdata Agama
Register : 18-01-2016 — Putus : 23-02-2016 — Upload : 05-07-2019
Putusan PA BIMA Nomor 0131/Pdt.G/2016/PA.Bm
Tanggal 23 Februari 2016 — Penggugat melawan Tergugat
26 — 13
  • Rustam )Hal 74 dari 13 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2016/PA.Bmpada tanggal 4 Desember 2015 agar hidup rukun kembali dalam membinarumah tangganya namun tetap tidak berhasil;Bahwa oleh karena Pemohon berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipilyang tunduk pada PP No.10 tahun 1983 sebagaimana telah diubah danditambah dengan PP Nomor 45 tahun 1990, maka Majelis Hakim telahmemberi kesempatan yang cukup kepada Penggugat untuk mengurus suratizin dari pemerintah Kabupaten Bima, namun sampai batas waktu yang telahdiberikan
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN
Register : 21-05-2019 — Putus : 06-09-2019 — Upload : 10-09-2019
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 19/G/2019/PTUN.BJM
Tanggal 6 September 2019 — Penggugat:
NOORHAYATI SALEH, IR
Tergugat:
Bupati Banjar
130 — 96
  • Tahun2018 dan Nomor 153/ KEP/ 2018 tanggal 13 September 2018tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil YangTelah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan YangBerkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada HubungannyaDengan Jabatan, dilakukan dalam rangka sinergitas dankoordinasi Kementerian/ lembaga dalam rangka penegakanhukum = khususnya terkait penjatuhan sanksi berupapemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 27-01-2020 — Putus : 03-06-2020 — Upload : 03-06-2020
Putusan PTUN PALU Nomor 5/G/2020/PTUN.PL
Tanggal 3 Juni 2020 — Penggugat:
Dr. NISBAH, S.Sos,M.Si
Tergugat:
REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO (UNTAD),
432 — 389
  • Bahwa Posita Poin 3, 4, dan 5 halaman 6 dalam Surat Gugatanyang menyatakan bahwa Penggugat telah memenuhi syarat pangkat,golongan serta jabatan fungsional lektor untuk menduduki jabatansebagai Wakil Dekan tidak relevan karena objek sengketa tidakberkaitan dengan pembatalan status/kedudukan Penggugat sebagaiPegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional lektor kepala,tetapi objek sengketa (SK Rektor Nomor 7561/UN28/KP/2019)berkaitan dengan pembatalan penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan DILMIL III 19 JAYAPURA Pidana Militer
Register : 07-04-2010 — Putus : 22-04-2010 — Upload : 31-10-2011
Putusan DILMIL III 19 JAYAPURA Nomor 54-K/PM.III-19/AD/IV/2010
Tanggal 22 April 2010 — Terdakwa I : ALADIN, Pratu / 31030393050483 Terdakwa II : NAPSENG, Serda / 21040217911283 Terdakwa III : RUSDI D TODUHO, Pratu / 31030390730183 Terdakwa IV : AHMAD, Pratu / 31040425141183 Terdakwa V : ROIS, Prada / 31060649380186 Terdakwa VI : SATMANTO, Pratu / 31030380910582 Terdakwa VII : LAODE TONIMA, Pratu / 3103039701183 Terdakwa VIII : KAMIM, Pratu / 31030650780883 Terdakwa IX : ALBAR, Pratu / 31030701361281 Terdakwa X : FELIX TOKAY, Pratu / 31030701381281 Terdakwa XI : BASIR MAKMUR, Pratu / 31030340820781
39 — 26
  • Bahwa kemudian Saksi melihatanggota mencegat truk sipilyang sedang lewat di Jl. didepan Mako setelah mereka naiktruk mereka berangkat, baruSaksi menuju) gudang senjatadan melakukan pemeriksaankeadaan gudang senjata, Saksimelihat gudang senjatapintunya terbuka kemudianSaksi memerintahkan anggotajaga yang tersisa untuk stanbydan sambil mengamankan gudangsenjata selanjutnya Saksikelliling kompi mengumpulkandan menenangkan' ibuibu dibelakang setelah Saksi yakinibu ibu sudah tenang Saksikembali ke gudang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Pencucian Uang
Putus : 20-01-2016 — Upload : 21-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2591 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 20 Januari 2016 — ARISTA KURNIASARI binti BUDIHARJO
200 — 126 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atauperbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganyamerupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)UndangUndang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan danPemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan tujuanmenyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, perbuatanmana dilakukan Terdakwa dengan caracara sebagai berikut :Bahwa Terdakwa yang dalam kesehariannya adalah Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN AMBON TUN
Register : 08-10-2019 — Putus : 04-03-2020 — Upload : 21-03-2020
Putusan PTUN AMBON Nomor 37/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 4 Maret 2020 — Penggugat:
NY. JOSINA MATULESSY, S.Pd
Tergugat:
BUPATI MALUKU TENGAH
259 — 148
  • Dengan demikian objek sengketa yang diterbitkan berdasarkan kepadaSurat Keputusan bersama Mentri Dalam Negeri, Mentri PendayagunaanAparatur Negera dan Reformasi birokrasi dan Kepala BadanKepegawaian Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153 /KEP / 2018 tentang penegakan hukuman terhadap pegawai negeri sipilyang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yangberkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatanjabatan atau tindakan pidana kejahatan yang ada hubungannya
Pengadilan PT PONTIANAK Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-03-2013 — Putus : 18-04-2013 — Upload : 20-12-2013
Putusan PT PONTIANAK Nomor 14 / Pid.Sus / 2013 / PT.PTK
Tanggal 18 April 2013 — Ir. EDDY PURNOMO, MT
132 — 64
  • November 2012No.15/PID.SUS/TP.KORUPSI/2012/PN.Ptk yang dimintakan banding tersebut, MajelisHakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum majelis tingkatpertama khususnya mengenai pembuktian pasal 2 UndangUndang Tindak Pidana Korupsisebagaimana dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum dalam pembuktian unsursecara melawan hukum ;Menimbang, bahwa adalah tidak tepat apabila unsur secara melawan hukumdinyatakan tidak terbukti hanya karena kapasitas Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 18-12-2012 — Upload : 26-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2007 K/PID.SUS/2011
Tanggal 18 Desember 2012 — Drs. SUGENG RIYONO, MM.
77 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (Terpidana dalam perkara yang sama dan telahdihukum pidana penjara selama 2 (dua) tahun, berdasarkan putusan Mahkamah AgungRI No. 811 K/PID.SUS/2008 tanggal 03 November 2009), sebagai Pegawai Negeri Sipilyang diangkat oleh Gubernur Jawa Timur dengan Surat Keputusan Nomor821.13/795/032/1988 tanggal 27 Februari 1988 dan selanjutnya diangkat sebagaiPemimpin Proyek Pengadaan Pembangunan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Messdengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/314/KPTS/013/2001Hal. dari 173
    SUGENG RIYONO, MM. sebagai Pegawai Negeri Sipilyang diangkat oleh Gubernur Jawa Timur dengan Surat Keputusan Nomor :PS.033.1/9251/SK/1980 tanggal 24 Mei 1980 dan selanjutnya diangkat sebagai KepalaBiro Perlengkapan dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor821.2/79/042/2001 tanggal 17 Februari 2001, bersama dengan saksi ANIEKSUSDIYATUN, SH., (Terpidana dalam perkara yang sama dan telah dihukum pidanapenjara selama 2 (dua) tahun, berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 811 K/PID.SUS/2008 tanggal
Pengadilan PN SAUMLAKI Pidana Umum Pemalsuan
Register : 21-11-2013 — Putus : 27-01-2014 — Upload : 14-02-2014
Putusan PN SAUMLAKI Nomor 80/Pid.B/2013/Pn.Sml
Tanggal 27 Januari 2014 — SONY HENDRA RATISSA, S.Hut Alias Sony
149 — 47
  • ., Akte Kelahiran didefinisikan sebagaisurat keterangan kelahiran; suatu akte autentik yang dikeluarkan oleh kantorcatatan sipil yang memiliki kekuatan hukum sempurna di hadapan Hakim,memberikan kepastian hukum, menentukan kedudukan hukum seseorang sertamemiliki waktu berlaku tidak terbatas; akta yang dibuat oleh pegawai catatan sipilyang berisi keterangan tentang kelahiran seorang anak dan dibuktikan dalamregister catatan sipil.
Pengadilan PN KASONGAN Perdata
Register : 20-01-2021 — Putus : 23-06-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN KASONGAN Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Ksn
Tanggal 23 Juni 2021 — Penggugat:
1.JAMARI alias H. JEMARI TASLIM
2.YULIDA
Tergugat:
1.PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
2.HAWILA ADELITA BUKIT
Turut Tergugat:
1.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALANGKA RAYA
2.NOTARIS ANTONI PRIAGUNG,SH
3.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KATINGAN
178 — 39
  • saksi diminta tolong mengantarkan pada bulan Desember2015 ke Surabaya, untuk mengantarkan kedua anaknya pergi Umroh;Bahwa saksi saat itu hanya mengantarkan saja tidak ada lagi dimintakantolong untuk menjemput;Bahwa saksi setelah bulan Desember 2015 tersebut sempat tidak ada lagibertemu dengan Penggugat namun, ada bertemu lagi dengan Penggugat dibulan Januari 2016;Bahwa saksi dahulu hanya pernah dengar dari orangorang ada ramairamaididepan ruko milik Penggugat tersebut namun, tidak tahu ada aparat sipilyang
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN
Register : 26-02-2020 — Putus : 06-08-2020 — Upload : 20-10-2020
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 2/G/2020/PTUN.BKL
Tanggal 6 Agustus 2020 — Penggugat melawan Tergugat
296 — 169
  • diuraikan dalam Eksepsi di atas,merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkandengan Pokok Perkara ini.Bahwa Tergugat menolak semua dalildalil yang yang diajukan olehPenggugat dalam Pokok Perkara Gugatannya kecuali secara tegastelah diakui kebenarannya.Bahwa objek sengketa dalam perkara a quo yang dikeluarkan olehTergugat adalah dimaksudkan untuk melakukan penataan danpengelolaan jabatan struktural di Lingkungan Pemerintah KabupatenRejang Lebong dalam rangka menghasilkan Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PT BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-02-2018 — Putus : 28-03-2018 — Upload : 26-04-2018
Putusan PT BENGKULU Nomor 6/PID.SUS-TPK/2018/PT.BGL
Tanggal 28 Maret 2018 — ARBANI NOERWAWI, BE.,ST
107 — 41
  • ., pegawai negeri sipilyang ditugaskan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pekerjaanPembangunan Infrastruktur Permukiman Kumuh Kawasan Pintu Batu,Kebun Keling, Pondok Besi, Beringin Raya, Rawa Makmur, Bentiring KotaBengkulu Tahun Anggaran 2015 tidak mengindahkan ketentuan :a) Pasal 3 ayat (1) Undang undang No 17 tahun 2003, tentang KeuanganNegara, yang menyatakan : keuangan negara dikelola secara tertib, taatpada peraturan perundanganundangan, efisien, ekonomis, efektif,transfaran dan bertanggungjawab
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 10-10-2018 — Putus : 12-03-2019 — Upload : 20-05-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 236/G/2018/PTUN-JKT
Tanggal 12 Maret 2019 — Dr. Drs. Putut Marhaento, M.Or ; MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
175 — 69
  • Perkumpulan Bola Voli YUSO Kota Yogyakarta danbukan orang perseorangan/Penggugat maupun di lingkungan kerjaPenggugat yakni Universitas Negeri Yogyakarta, sehingga jelasperbuatan pidana yang didakwakan kepada Penggugat tidak berkaitandengan jabatan fungsional Penggugat di Fakultas Ilmu KeolahragaanUniversitas Negeri Yogyakarta;Bahwa Penggugat mendalilkan Penggugat tidak melakukan tindakpidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN Pangkal Pinang TUN
Register : 20-06-2019 — Putus : 03-10-2019 — Upload : 08-10-2019
Putusan PTUN Pangkal Pinang Nomor 20/G/2019/PTUN.PGP
Tanggal 3 Oktober 2019 — Penggugat:
ERWAN TARUNA JAYA, S.T.
Tergugat:
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
161 — 52
  • /2018 Tanggal 1 Maret 2018Perihal: Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan DanPengendalian Kepegawaian, ditujukan kepada Deputi BidangPengawasan dan Pengendalian Kepegawaian BadanKepegawaian Negara (BKN) (fotokopi dari fotokopi);Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi danKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ, Nomor15 Tahun 2018, dan Nomor: 153/KEP/2018 Tanggal 13 September2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata
Register : 19-06-2019 — Putus : 15-07-2019 — Upload : 19-07-2019
Putusan PT PALEMBANG Nomor 63/PDT/2019/PT PLG
Tanggal 15 Juli 2019 — Pembanding/Penggugat I : Ir. H SARIMUDA, MT Diwakili Oleh : HARIS MUNANDAR SH
Terbanding/Tergugat II : HERRU ARTANS
Terbanding/Tergugat III : HERAWAN HAMID
Terbanding/Tergugat I : HARTHY HAMID, SH
Terbanding/Turut Tergugat : H. ANSORY THOHIR RONI,ST.,MM
Turut Terbanding/Penggugat II : Hj. YUNIAL LAILI MUTIARI, SH., MH
55 — 28
  • AnsoriRoni Thohir, dan logikanya Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang jelas saling kenal dengan Turut Tergugat yang juga seorangPegawai Negeri Sipil, dan lagi pula Turut Tergugat tidaklah bodoh yangdigambarkan oleh Penggugat dan Penggugat II, karena mau begitu sajadiimingimingkan oleh Tergugat dan Tergugat II untuk dijanjikan menjadiKepala Dinas Tata Kota Palembang, sehingga begitu bodohnya TurutTergugat mau memberikan uang sebesar Rp. 420.000.000,00 (empatratus dua puluh juta rupiah) tanpa
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 29-06-2020 — Putus : 08-12-2020 — Upload : 07-01-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 100/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 8 Desember 2020 — Penggugat:
KENY ERVIATI, S.Pd
Tergugat:
WALIKOTA SURABAYA
813 — 514
  • dari badan peradilan,maka dasar dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negaratersebut, dapat berasal atau diambil dari :b.1. pertimbangan hukum yang terdapat dalam putusan badanperadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;b.2. amar putusan dari badan peradilan yang sudah mempunyaikekuatan hukum tetap.Bahwa objek sengketa a quo yaitu Surat Keputusan Walikota SurabayaNomor : X.188.45 / 3610 / 436.8.3 / 2020, tanggal 3 April 2020 tentangPemberhentian Tidak Dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-04-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 18-08-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Plg
Tanggal 19 Juni 2017 — ALIUN GANI, S.Pd BIN SUPAWI
98 — 24
  • peraturan per Undangundangan seperti PeraturanPemerintah, Perda dan lainlain (vide Darwan Prinst, SH PemberantasanTindak Pidana Korupsi Penerbit PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, cetakan ke tahun 2002 halaman 29);Halaman 49 dari 81 Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2017/PN.PlgMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkanapakah dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan olehPenuntut Umum, Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum;Menimbang, bahwa Terdakwa adalah sebagai Pegawai Negeri Sipilyang