Ditemukan 5020 data
79 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
Gianyar mengeluarkanSurat Peraturan Direksi tersebut tidak pernah memintapersetujuan dari Badan Pengawas PDAM KabupatenGianyar;Bahwa saksi menjelaskan berdasarkan Pasal 24 ayat(1) Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6Tahun 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah AirMinum Kabupaten Gianyar, yang menyatakan Keduduakan hukum pegawai, gaji, pensiunan dariDireksi dan Pegawai, diatur dengan Peraturan Bupatidengan memperhatikan ketentuanketentuanpokokkepegawaian dan peraturan gaji pegawan Negeri Sipilyang
- Tentang : PENERBANGAN
bandar udara serta daerah lingkungankepentingan bandar udara;f. mengatur, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaanstandar kinerja operasional pelayanan jasa di bandarudara; dang. memberikan sanksi administratif kepada badan usahabandar udara, unit penyelenggara bandar udara, dan/ataubadan usaha lainnya yang tidak memenuhi ketentuankeselamatan, keamanan, kelancaran serta kenyamananpenerbangan sesuai dengan peraturan perundangundangan.Pasal 230Aparat otoritas bandar udara merupakan pegawai negeri sipilyang
- Tentang : Peradilan Militer
Sebagai contoh orang sipilyang Pegawai Negeri Sipil dengan golongan IV/a setingkat kepangkatannya dengan Mayor.Huruf bCukup jelasHuruf cYang dimaksud dengan "pemeriksaan tambahan", lihat Penjelasan Pasal 64 ayat (1) huruf c.Ayat (2)Yang dimaksud dengan "penyidikan", lihat Penjelasan Pasal 64 ayat (2).Pasal 66Huruf aCukup jelasHuruf bUntuk menyelenggarakan pengkajian masalah kejahatan antara lain dengan cara menyelenggarakan data administrasiproses penyelesaian perkara pidana di lingkungan Angkatan
LEONARD HASUDUNGAN NT, S.H.
Terdakwa:
JIMMY SEMUEL REINHARD MURMANA, ST
228 — 98
,Bahwa dalam materiele Daad terdapat dua kehendak(bersegi dua), yakni kehendak pemerintah dan kehendak sipilyang tidak sama kedudukannya. Dilihat dari segi materiil, makadalam materiele daad terdapat perbuatan hukum dalam hukumperdata, misalnya: perjanjian kerja dalam perkara a quo dan jikaPutusan Nomor : 27/Pid.SusTPK/2020/PN.Mnk halaman 148 dari 268dilihat dari segi formil, dalam materiele daad perbuatanperbuatanhukum tersebut dibungkus dalam baju keputusan badan ataupejabat TUN.
135 — 60
ayat (1) diberikan dalamrangka peningkatan kesejahteraan pegawaiberdasarkan beban kerja atau tempatbertugas atau kondisi kerja atau kelangkaanprofesi atau prestasi kerja.2) Tambahan penghasilan berdasarkan bebankerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2)diberikan kepada pegawai negeri sipil yangdibebani pekerjaan untuk menyelesaikantugastugas yang dinilai melampaui bebankerja normal.3) Tambahan penghasilan berdasarkan tempatbertugas sebagaimana dimaksudkan padaayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipilyang
60 — 19
Nur selaku Site Engeener(SE) untuk melaksanakan pengawasan yang kemudian oleh terdakwa M.Nur kegiatan pengawasan tersebut diserahkan lagi kepada saksi ZuldaFitra yang mana pada saat pekerjaan tersebut dilaksanakan, saksi ZuldaFitra adalah mahasiswa Institut Teknologi Padang jurusan Teknik Sipilyang pada saat itu dalam kegiatan belajar atau PKL (Praktek KerjaLapangan) di kantor terdakwa M.
Salmon Balubun, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Adi Eri Wibowo
157 — 85
Bahwa Saksi selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB dihubungioleh Kapten Inf Agi Suprapto melalui Handpone memberitahukanbahwa besok hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 Saksi mendapatperintah lisan dari Dandim 0505/JT yaitu Saksi13 (Kolonel KavRahyanto Edy Yunianto) untuk ikut bergabung dalam PoskoPengaduan termasuk dengan Staf Kodim 0505/JT yang laindengan tugas untuk menerima pengaduan terhadap warga sipilyang pada saat kejadian pengrusakan pada hari Sabtu tanggal 29Agustus 2020 sekira pukul 01.00 WIB
19 — 2
Nomor0527/Pdt.G/2017/PA Mtp, halaman 59 dari 19 halamanPutusan Nomor 0527/Padt.G/2017/PAMtp, halaman 59 dari 19 halamanPutusan Nomor 0527/Padt.G/2017/PA Mtp, halaman 59 dari19 halamanPutusan Nomor 0527/Pdt.G/2017/PA Mtp, halaman 59 dari 19 halamanPutusanNomor 0527/Pdt.G/2017/PA Mtp, halaman 59 dari 19 halamanPutusan Nomor0527/Pat.G/2017/PA Mtp, halaman 59 dari 19 halamanNomor 3728/LPSEKAP/XII/2017 tertanggal 11 Desember 2017, olehkarenanya syarat formil dari Tergugat sebagai seorang pegawai negeri sipilyang
Terbanding/Terdakwa I : GUNARTO, S.PdI.
Terbanding/Terdakwa II : Drs. H. BASOR
Terbanding/Terdakwa III : DEDI, S.PDl
120 — 86
(FotoCopy Legalisir)Halaman 180 dari 280 Halaman Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2021/PT BDG818.819.820.1 (Satu) lembar Keputusan Walikota Bogor Nomor: 838.4.45234Tahun 2020 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat, Pengabdian,Pemberhentian, dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipilyang Mencapai Batas Usia Pensiun, a.n. Gunarto, S.Pd.
(FotoCopy Legalisir)1 (Satu) lembar Keputusan Walikota Bogor Nomor: 838.4.45234Tahun 2020 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat, Pengabdian,Pemberhentian, dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipilyang Mencapai Batas Usia Pensiun, a.n. Gunarto, S.Pd. (FotoCopy Legalisir);2 (dua) lembar Keputusan Walikota Bogor Nomor: 820.45174Tahun 2015 tentang Alin Tugas Guru yang Diberi TugasTambahan Sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri DiLingkungan Pemerintahan Kota Bogor a.n. Hj. Sudarmi, S.Pd.
87 — 24
sepertiTerdakwa apabila tidak mempunyai kewenangan berdasarkan jabatan dankedudukan yang dimaksud;Halaman 130 dari 155 Putusan Nomor 32/Pid.SusTPK/20 16/PN PdgMenimbang, bahwa Terdakwa Mustaf dipersidangan telahmembenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan,serta benar bahwa pada tahun2011 Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang diangkatberdasarkan (Petikan SKGubernur Propinsi Sumbar No.821.13/1078/Kepeg2001 tanggal 30 Juni 2001);Menimbang, bahwa di samping selaku seorang Pegawai Negeri Sipilyang
EKO PURWANTONO, SH
Terdakwa:
H. SARIANSYAH, S.Sos Bin SAPAWI AHMAD
138 — 23
Memastikan hasil pemeriksaan akurat, komprehensif, dan tepatwaktu.Bahwa benar Ahli melakukan bantuan audit penghitungan kerugiankeuangan Negara terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi Korupsitentang menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakankewenangan, jabatan yang ada padanya yang dapat merugikanHalaman 351 dari 427 Putusan Nomor 36/Pid.SusTPK/2018/PN SmrKeuangan Negara dengan cara penggelembungan TambahanPenghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipilyang terjadi
Smr:1.10.11.12.2 (dua) lembar data pegawai negeri sipil dan non pegawai negeri sipilyang menerima tambahan penghasilan dari pemkab Paser SDN 009Kuaro.2 (dua) lembar daftar permintaan TPP periode tahun anggaran 2013 . SD025 Kuaro.4 (empat) lembar daftar permintaan TPP periode tahun anggaran 2014 .SD 025 Kuaro.10 (Sepuluh) lembar daftar permintaan TPP periode tahun anggaran2015 . SD 025 Kuaro.11 (Sebelas) lembar daftar permintaan TPP periode tahun anggaran2016 .
Smr1)22 (dua) lembar data pegawai negeri sipil dan non pegawai negeri sipilyang menerima tambahan penghasilan dari pemkab Paser SDN 009Kuaro.Dikembalikan kepada Saksi NISMAN Bin REJO PRAWIRA (alm)melalui Saksi MOHAMMAD NOR Bin H.
91 — 78
Bendahara pengeluaran adalah pegawai Negeri Sipilyang ditunjuk oleh Menteri Perumahan Rakyat dan diberi Kewenangan untuk mengelola Uang Persediaan(UP) Satuan Kerja dan Bertanggungjawab kepadaKepala Satuan Kerja/ Kuasa Pengguna anggaran;Bahwa pagu anggaran untuk pembangunan Rumah Khusus Alor1sebesar Rp.10.340.000.000 (Untuk 400 Unit Rusus)sedangkan untuk Alor 2 sebesar Rp.5.170.000.000 ( untuk200Unit) ;Bahwa rekanan yang melaksanakan pekerjaan di atas yaitu : No. PaketLokasi Nama No. dan Tgl.
108 — 31
berdasarkan SKKepala Dinas Kabupaten Labuhan Batu tahun 2003, yang juga bertindaksebagai Atasan Langsung Pemegang Uang Muka Kerja DanaPuskesmas program pelayanan kesehatan penduduk miskin diPuskesmas Sei Berombang berdasarkan Surat Keputusan Kepala DinasKesehatan Nomor : 440.444/1606.A/VV/2008 tanggal 29 Juni 2008 dannomor : 440.444/VIV2009 Juli 2009 yang ditanda tangani oleh KepalaDinas Kesehatan Kabupaten Labuhan Batu, bersama denganSOFYAN, SKM (dituntut dalam berkas terpisah) Pegawai Negeri Sipilyang
- Tentang : Pemerintahan Daerah
perundangundangan.Kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota diisi dari pegawainegeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan dan bertugas diwilayah Daerah provinsi yang bersangkutan.(3) Dalam...(3)(4)(1)(2)(1)(2)atBp AnteNp,PRESIDENREPUBLIK INDONESIA 126 Dalam hal di wilayah Daerah provinsi yang bersangkutansebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terdapat pegawainegeri sipil yang memenuhi persyaratan, kepala perangkatdaerah kabupaten/kota dapat diisi dari pegawai negeri sipilyang
BAMBANG WINARNO, SH., MH
Terdakwa:
FAISHAL ASSEGAF, ST Bin ABDURRAHMAN Alm
162 — 58
AgusBudiarso saat itu Saksi jawab normative.Bahwa saksi menjadi pegawai negeri sipil pada tahun 1985 golongan Il/bsampai dengan IV/b, jabatan Sekretaris Dinas itu hanya Pegawai Negeri Sipilyang boleh menjabat termasuk Kepala Bidang harus ASN.Setahu saksi bahwa Terdakwa itu ASN, golongan Ill/c.Bahwa dalam hubungan pekerjaan hubungan saksi dengan Terdakwa dekatsekali tidak, sudah kenal lama saat saksi menjadi Kepala Bidang KWP,Terdakwa pindahan dari Lampung, kurang lebih dua tahunan kenalnya sejaktahun
375 — 212 — Berkekuatan Hukum Tetap
Adapun untuk KPK, penyelidik diatur oleh pasal 39ayat (3) UndangUndang No. 30 tahun 2002 tentang KPK, bahwapenyelidik berasal dari instansi kepolisian Negara Republik Indonesia;Bahwa menurut hukum yaitu Pasal 6 ayat (1) KUHAP, penyidik adalahpolisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipilyang diberi wewenang khusus oleh undangundang.
- Tentang : Pemerintahan Daerah
perundangundangan.Kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota diisi dari pegawainegeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan dan bertugas diwilayah Daerah provinsi yang bersangkutan.(3) Dalam...(3)(4)(1)(2)(1)(2)atBp AnteNp,PRESIDENREPUBLIK INDONESIA 126 Dalam hal di wilayah Daerah provinsi yang bersangkutansebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terdapat pegawainegeri sipil yang memenuhi persyaratan, kepala perangkatdaerah kabupaten/kota dapat diisi dari pegawai negeri sipilyang
63 — 23
pula Andi Hamzah berpandangan bahwa ketentuan Pasal 3 lebih tepatditerapkan karena adanya katakata menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan,yang menunjukkan bahwa subjek delik dalam Pasal 3 harus memenuhi kualitassebagai pejabat atau mempunyai kedudukan.Menimbang, bahwa Terdakwa PEKKI MEROLIS, ST Bin KORLANdihadapkan di persidangan sesuai dakwaan Penuntut Umum yang identitasnyatelah dibacakan di depan persidangan adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang
189 — 256
Lawanggintung Bogor Selatan.Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :1,Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 ketika masuk danberdinas di Denlat Paspampres, dan antara Terdakwa dan Saksi tidak adahubungan kluarga atau famili tetapi hanya sebatas sinior dan junior .Bahwa pada tanggal 1 April 2015 sekitar pukul 21.00 WIB Saksi dan Pratu AndiPelis keluar mencari makan di Pajajaran lalu menuju ke warung pecel lelemelikPraka Sodikun di Tajur Bogor dan sampai di warung sudah ada orangorang sipilyang
201 — 77
Bahwa sampai didekat Kandang Rusa Saksi bertemu rombongan orang sipilyang samasama di Karaoke Happy Puppy, salah seorang dari mereka ada yangbertanya "Bang Irfan dimana", Saksi jawab "Di Melania", di jawab "Ya sudah bangsaya kesana", kemudian Saksi mencari Hp Pratu Dinawan namun tidak ketemu, Saksimengambil motor namun kunci kontaknya hilang, Pratu Dinawan mendorong denganmenggunakan kaki dan Saksi bawa ke kontrakan Saksi yang berada didekat AsramaPaspampres Lawanggintung.15.