Ditemukan 10811 data
HAJI FAIS HAMSYAH atau ditulis HAJI FAIZ HAMSAH
Tergugat:
1.NURIYAH KARTIKA SARI
2.PT. BANK PANIN TBK Cabang Malang
Turut Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL MALANG
2.KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA MALANG
55 — 8
Penggugat Rekonvensi/Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi tidak perlu dipertimbangkan lagi danterhadap petitum yang dimintakan oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat IIKonvensi haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSLI :Menimbang, bahwa, oleh karena gugatan PenggugatKonvensi/Tergugat Rekonvensi ditolak, maka Majelis Hakim menghukumPenggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkarayang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;Mengingat Pasal 1917
759 — 1324 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sehingga gugatan dalamperkara a quo tidak bertentangan dengan asas hukum nebis in idemsebagaimana diatur dalam Pasal 1917 Kitab UndangUndang HukumPerdata yang menyebutkan bahwa :Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatanmutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya.Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntutadalah sama; bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama;lagipula dimajukan oleh dan terhadap pihakpihak yang sama di dalamhubungan
158 — 43
Oleh karenanya berdasarkan AsasNon Bis In Idem maka perkara Nomor: 117 / Pdt G / 2013 / PN Migmempunyai kesamaan dengan perkara sebelumnya sehingga tidakdapat di adili/ sekali Jagi, vide Pasal 1917 ;.
1.DWI ROMADONNA,SH
2.JEMMY RUDOLF MANURUNG, SH
Terdakwa:
ABDUL LATIF Bin AMIR TOHIR Alm
135 — 90
2.532.000,00DesaJUMLAH 140.456.600,00 Menimbang, bahwa Dana Desa dan Dana Bantuan propinsi tersebut telahdiperguankan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa, diantaranyaHalaman 93 dari 103 Putusan Nomor 51/Pid.SusTPK/2019/PN Bdgyaitu terdakwa untuk membayar persyaratan ritual penggandaan uang dengantujuan akan memperkaya diri terdakwa, dari orang yang mengaku ustad di daerahMajalengka, dimana kegiatan penggandaan uang tersebut tidak menjadi kegiatanyang dianggarkan dalam APBDes Tahun Anggaran 1917
propinsi tersebut telahdiperguankan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa sejumlah Rp.354.768.461,16, (Tiga Ratus Lima Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Enam PuluhDelapan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Satu koma Enam Belas Rupiah, yaitudipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar persyaratan ritual penggandaanuang dengan tujuan akan memperkaya diri terdakwa, dari orang yang mengakuustad di daerah Majalengka, dimana kegiatan penggandaan uang tersebut tidakdianggarkan dalam APBDes Tahun Anggaran 1917
80 — 16
Permasalahan nebis in idemini diatur dalam pasal 1917 Kitab Undangundang Hukum Perdata asas Nebis in idemtidak melekat pada semua Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap/inkracht vangewijsde pada bentuk Putusan yang dijatunkan Putusan yang bertitik tolak dari cacatFormil yang melekat pada Gugatan dan sama sekali belum menyentuh pokok perkaramaka menurut M.
196 — 87
Putra Bangun Bersama ;Menimbang, bahwa dalam hukum perdata nebis in idem atau exception resjudicata diatur berdasarkan Pasal 1917 KUH Perdata. Pasal tersebut memberipersyaratan yang bersifat kumulatif, yang apabila salah satu syarat tidak teroenuhimaka nebis in idem tidak dapat diterapkan.
Terbanding/Tergugat I : POLO SETIAWAN
Terbanding/Tergugat II : CORNELES SARIMANELLA
Terbanding/Tergugat III : ERWIN SARIMANELA dan atau MELKIANUS SARIMANELA selaku Ahli Waris dari Alm LEONARD SARIMANELLA
Terbanding/Tergugat IV : IZAAK TAN
Terbanding/Tergugat V : FREDY SARIMANELA dan atau SONYA SARIMANELA, MARLEN SARIMANELA Ahli Waris dari Alm ESAU SARIMANELLA
Terbanding/Tergugat VI : A.W.B.ABRAHAMS
Terbanding/Tergugat VII : Pemerintah RI Cq Kepala BPN Nasional Cq Kepala BPN Wilayah Maluku Cq Kepala BPN Kota Ambon
59 — 32
mengajukan Upaya HukumPeninjauan Kembali (PK) dan oleh Majelis Hakim Tingkat PK denganPutusan Nomor : 55 PK/PDT/2017 tanggal, 24 Mei 2017 dalam Amarputusannya : Menolak Permohonan Peninjauan Kembali A.W.B.ABRAHAM .Bahwa berdasarkan pada uraianuraian tersebut diatas ternyata benarobjek yang disengketakan baik perkara terdahulu maupun objek sengketayang digugat oleh Pelawan adalah sama sehingga dengan demikianGugatan yang di ajukan olah Pelawan adalah ne bis in idem ini sesuaidengan ketentuan Pasal 1917
1.MUSTOFA bin OESOEP
2.MOCH TOHIR bin OESOEP
Tergugat:
2.BADRIYAH
3.A. SAHAL
4.DJAELANI
67 — 16
PN.Sby, Mengadili :Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 12 Pebruari2020 No. 779/Pdt/G/2019/ PN.Sby, yang dimohonkan Banding, Vide : P11.Putusan tidak dapat diterima/Niet Ontvankelijke Verklaard(NO) karena adanyaformalitas gugatan yang tidak terpenuhi oleh Penggugat artinya pemeriksaan danpertimbangan hukum dari Pengadilan atas perkara yang sedang diperiksa belummenyentuh pokok perkara sehingga dapat mengajukan gugatan baru tanpaterikat dengan prinsip ne bis in idem(Vide : pasal 1917
89 — 18
/Put No. 77/Pdt.G/2012/PN.Pkl2 Bahwa objek sengketa dalam perkara a quo, telah diperkarakansebelumnya dengan register perkara Nomor: 24/Pdt.G/2007/PN.PkI. hinggaputusan tingkat kasasi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrachf).3 Bahwa atas perkara Nomor: 24/Pdt.G/2007/PN.PkI. yang telahinkracht tersebut diajukan atas dasar kesamaan objek, dalil/alasan serta landasanhukum, dan keterkaitan/nubungan hukum diantara para pihaknya, dimana hal inisesuai dengan unsur dalam ketentuan Pasal 1917
83 — 16
Bahwa dalam Pasal 1917 KUHPerdata disebutkan, yaitu. Kekuatansuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pastihanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapatmenggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutanharus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihakyang sama dan terhadap pihakpihak yang sama dalam hubungan yangsama pula .. Bahwa menurut M.
1.LANNY PRASETYO
2.REGINA EDITH FABIANIE TILAAR
3.ANDY CHRISTIAN KURNIAWAN TILAAR
4.ERLANGGA VINCEBTIUS BUDIAWAN TILAAR
Tergugat:
1.PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. PUSAN DI JAKARTA CQ BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK MANADO DI MANADO CQ BANK RAKYAT INDONEISA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG BITUNG DI BITUNG
2.CQ. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MANADO
3.MEIDY LAMSYAH
4.HANNY TILAAR, SE
5.CQ. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BITUNG
6.NASRUN KOTO, SH.,MH
40 — 33
Bahwa berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdata, apabila putusan atas gugatanyang diajukan dimuka Pengadilan telah memperoleh putusan kemudianputusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka di kemudian haridalam putusan tersebut melekat nebis in idem (perkara dengan materi yangsama dan telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap tidakdapat/dilarang untuk diadili lebin dari satu kali). Oleh karena itu, terhadapHal. 21 dari 122 Hal.
materi gugatanKonvensi belum diperiksa dan diputus, oleh karenanya dengan sendirinya menuruthukum gugatan Rekonvensi ini harus dinyatakan tidak dapat diterima ;DALAM KONVENSI dan DALAM REKONVENSI:Menimbang, bahwa dengan dinyatakan gugatan Penggugat dalamKonvensi tidak dapat diterima / Niet Ontvankelijkverklaard, maka pihak PenggugatKonvensi/Para Tergugat Rekonvensi sebagai pihak yang kalah dihukum untukmembayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;Mengingat, Pasal 1917
139 — 81
Gugatan Para Penggugat Nebis in idem;Bahwa memperhatikan ketentuan dalam pasal 1917 KUHPerdata, yangmengartikan bahwa suatu perkara harus dinyatakan nebis in idem apabilaperkara yang bersangkutan ada persamaan dengan perkara terdahuludalam hal subyek gugatan sama, obyek tuntutan sama dan alasan yangsama, dan kemudian dalam perkembangannya yurisprudensimenyatakan bahwa bilamana suatu obyek yang disengketakan parapihak telah diputuskan dan diadili dan putusannya telah memperolehkekuatan hukum yang
1.Mimbar Tjahyono selaku Ketua Forum Komunikasi Pegawai
2.Bangid selaku Sekretaris
3.Subur Utoyo selaku Bendahara
4.Chris Arnold Pinaria selaku Anggota
5.Rasmini selaku Anggota
Tergugat:
1.PT. Pelabuhan Indonesia II, Persero
2.Dewan Komisaris PT. Pelabuhan Indonesia II, Persero
107 — 71
Mempunyai Materi pokok perkara yang sama.Halaman 28 Putusan No.476/Pdt.G/2019/PN Jkt UtrPrinsip hukum tersebut secara jelas diatur dalam Pasal 1917 KUHPerdata sebagaiberikut:Kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yangpasti, hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan.
428 — 144
. : 3 Tahun 2002tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas Nebis InIdem, dalam mana surat edaran tersebut Ketua Mahkamah Agung,mengimbau para Ketua Pengadilan untuk dapat melaksanakan asasne bis in idem dengan baik demi kepastian bagi pencari keadilandengan menghindari adanya putusan yang berbeda.Selain itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 BW (KUHPerdata),apabila putusan yang dijatunkan pengadilan bersifat positif (menolakuntuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperolehkekuatan
34 — 19
Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong telah salah dankeliru dalam mempertimbangkan eksepsi nebis in idem yang diajukan olehPembanding / Tergugat karena berdasarkan landasan hukum yangmengatur ketentuan tentang nebis in idem yaitu sebagaimana diaturdalam Pasal : 1917 KUHPerdata, pada intinya adalah:e Suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,daya kekuatan dan mengikatnya terbatas sekedar mengenai substansiputusan itu;e Gugatan (tuntutan) yang diajukan dengan dalil (
129 — 444
in idem, sehingga gugatan baru tersebut harusdinyatakan tidak dapat diterimaPUTUSAN HUKUMNYA NO.619 K/Pdt/1983 TERTANGGAL 15 JANUARI1985, yang kaedahnya berbunyi :apa yang diugat dan diperkarakan, sama dengan apa yangdipersengketakan dalam perkara No.50/1977 dan ternyata putusan atasperkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, subjek (pihak)maupun objek serta dalil yang terkandung dalam perkara sekarang,sama dengan yang terdapat dalam perkara No.50/1977.Oleh karena ituberdasar Pasal 1917
SudiknoMertekusumo, SH, dalam bukunya berjudul Hukum Acara PerdataIndonesia, Edisi Ke Tujuh, Penerbit Liberty Yogyakarta, CetakanPertama Edisi Kelima 1998, Halaman 21621, sebagai berikut : Pasal 1917 ayat 1 BW berbunyi , bahwa kekuatan mengikat daripadaputusan itu terbatas pada pokok putusan (inderwerp van het vonnis)Olehsiapak dan terhadap siapakah kekauatan mengikat dari putusan itu dapatdiajukan?
Telah diketengahkan dimuka bahwa pada asasnya putusanhakim hanyalah mengikat para pihak (pasal 1917 BW).Yangdimaksudkan dengan para pihak bukanlah hanya penggugat dantergugat saja, tetapi juka pihak ketiga yang ikut serta dalam suatusengketa antara penggugat dan tergugat, baik dengan jalan interventiemaupun pembebasan (vrijwaring) atau mereka yang diwakili dalamproses.Jadi yang dapat mengajukan atau menggunakan kekuatan mengikat dariputusan adalah para pihak.Terhadap pihak ketiga putusan tidak mempunyai
77 — 20
sudah masuk pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat tidakrelevan mempertimbangkan dalam eksepsi ini;Menimbang, bahwa mengenai eksepsi ne bis in idem materi surat gugatan paraPenggugat merupakan pengulangan dari materi surat gugatan yang telah diputus olehPengadilan Agama Sumbawa Besar dalam Putusan Nomor 402/Pdt.G/2007/ PA.SUB,tanggal 16 Desember 2008 yang amarnya Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapatditerima Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1917
I Gusti Ngurah Alit Yusa
Tergugat:
1.Yoe Gunawan
2.Desak Putu Murni
3.Triska Damayanti,SH
4.I Nyoman Mustika, SH,M.Hum
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional Kota Denpasar
62 — 44
Sebagaimana berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdata danYurispudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 647K/Sip/1973yang menyatakan : ada tidaknya asas nebis in idem, tidak sematamataditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa objek darisengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeriyang dahulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalahsama serta berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 588K/Sip/1973 yang menyatakan : karena
WILSARIANI, SH.MH
Terdakwa:
1.RUDI CHANDRA Als RUDI Bin Alm. NAZAR KONERI
2.CHANDRA Bin Alm SARMEN
39 — 8
Lamintang, S.H. yangmengacu pada Arrest Hoge Raad tanggal 30 Mei 1917 halaman 788, W. 10133dan tanggal 25 Juli 1930, NJ. 1930 halaman 1546, W. 12206, mengatakan :Maksud untuk menguasai secara melawan hukum itu harus dipandang tidakada, jika pelaku telah mengambil sesuatu benda seizin pemiliknya atau mengirabahwa izin tersebut telah diberikan kepadanya ataupun karena sesuatu alasania merasa berhak untuk mengambil benda tersebut.
92 — 28
14 Juni 2001jo Putusan PengadilanNegeri Kupang No. 54/PDT/G/2006/PN.KPG, tanggal 21 November2006, jo Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 27/PDT/2007/PTK,tanggal 25 Juli 2007, jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 159 K/PDT/2008, tanggal 24 Agustus 2010, Jo Putusan Peninjauan KembaliMahkamah Agung No. 281 PK/PDT/2012, tanggal 12 September 2012telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde)dan sekarangPerkara Perdata No. 134/PDT.G/2014/PN.KPG, tanggal 25 Agustus2014;Bahwa berdasarkan Pasal 1917