Ditemukan 10811 data
Terbanding/Tergugat : LILY SAMI
146 — 98
Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I No. 03PK/N/2002 tanggal 28 Januari 2002, yang pada intinya menyatakanBahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1917 BW yang menyatakanbahwa suatu putusan yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT),mempunyai Kekuatan Bukti Yang Kuat, sehingga Putusan PerkaraPerdata Pengadilan Kendari No.50/Pdt.G/2019/PN.
Terbanding/Pembanding/Tergugat II : RORINT PITONO TANUDJAJA Diwakili Oleh : RORINT PITONO TANUDJAJA
Terbanding/Pembanding/Tergugat III : ROMY PITONO TANUDJAJA Diwakili Oleh : RORINT PITONO TANUDJAJA
Terbanding/Pembanding/Tergugat IV : RORENT PITONO TANUDJAJA Diwakili Oleh : RORINT PITONO TANUDJAJA
Terbanding/Tergugat I : PT. CATUR DWIUSAHA SAKTI
129 — 264
., tanggal 16 Januari 2013 yang telahberkekuatan hukum tetap dan mengikat (Inkracht Van Gewisjde),maka terbukti bahwa gugatan PENGGUGAT dalam perkara aquoadalah NEBIS IN IDEM dan karenanya berdasarkan pasal 1917 KUHPerdata, yang menyatakan (kami kutip) :Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperolehkekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yangbersangkutan.
92 — 28
14 Juni 2001jo Putusan PengadilanNegeri Kupang No. 54/PDT/G/2006/PN.KPG, tanggal 21 November2006, jo Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 27/PDT/2007/PTK,tanggal 25 Juli 2007, jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 159 K/PDT/2008, tanggal 24 Agustus 2010, Jo Putusan Peninjauan KembaliMahkamah Agung No. 281 PK/PDT/2012, tanggal 12 September 2012telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde)dan sekarangPerkara Perdata No. 134/PDT.G/2014/PN.KPG, tanggal 25 Agustus2014;Bahwa berdasarkan Pasal 1917
104 — 84
melawan Menteri Keuangan Republik Indonesia selaku TurutTergugat serta Putusan Mahkamah Agung No. 1350 K/Pdt/2007 jo No. 179/Pdt/2006/PT DKI jo No. 269/Pdt.G/2004/ PN.Jkt.Bar. antara Santosa Widjajaselaku Penggugat melawan Kementerian Keuangan Republik Indonesia selakuTergugat I, dalam hal ini kedua perkara tersebut sedang dalam proses upayahukum Peninjauan Kembali (keduanya diajukan oleh Santosa Widjaja).Bahwa suatu perkara dikatakan nebis in idem jika memenuhi ketentuan sepertitersebut dalam Pasal 1917
114 — 90
Putusan Nomor 340/Pdt.G/2020/PA.Botgnomor perkara 158/Pdt.G/2020/PA.Botg. yang telah diputuskan oleh Hakimpada putusan tertanggal 28 Juli 2020,bunyi putusan: Gugatan penggugattidak dapat diterima/ditolak (Niet Ontvan kelijk Verklaard) Kemudianmengajukan lagi gugatan dengan nomor perkara 340/Pdt.G/2020/PA.Botgtertanggal 31 Agustus 2020. apakah ini tidak dapat dikatakan NEBIS INIDEM/EKSEPTIO RES JUDICATA/ EXCEPTIE VAN GEWIJSDE ZAAKKUH Perdata pasal. 1917 yang berbunyi;Kekuatan suatu putusan Hakim yang
dikatakan Nebis In Idem/Ekseptio Res Judicata/Exceptie Van Gewijsde Zaak, lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihakpihak yang sama, di dalam hubungan yang sama pula;Menimbang, bahwa terkait dengan dalil eksepsi Tergugat pada angka1 (satu) tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa perkara yang diputus negatif(dinyatakan tidak dapat diterima) oleh Pengadilan, kemudian diajukan kemballdengan perkara baru bukanlah termasuk perkara yang Nebis in Idem, karenaasas nebis in idem ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1917
139 — 81
Gugatan Para Penggugat Nebis in idem;Bahwa memperhatikan ketentuan dalam pasal 1917 KUHPerdata, yangmengartikan bahwa suatu perkara harus dinyatakan nebis in idem apabilaperkara yang bersangkutan ada persamaan dengan perkara terdahuludalam hal subyek gugatan sama, obyek tuntutan sama dan alasan yangsama, dan kemudian dalam perkembangannya yurisprudensimenyatakan bahwa bilamana suatu obyek yang disengketakan parapihak telah diputuskan dan diadili dan putusannya telah memperolehkekuatan hukum yang
1.Mimbar Tjahyono selaku Ketua Forum Komunikasi Pegawai
2.Bangid selaku Sekretaris
3.Subur Utoyo selaku Bendahara
4.Chris Arnold Pinaria selaku Anggota
5.Rasmini selaku Anggota
Tergugat:
1.PT. Pelabuhan Indonesia II, Persero
2.Dewan Komisaris PT. Pelabuhan Indonesia II, Persero
107 — 71
Mempunyai Materi pokok perkara yang sama.Halaman 28 Putusan No.476/Pdt.G/2019/PN Jkt UtrPrinsip hukum tersebut secara jelas diatur dalam Pasal 1917 KUHPerdata sebagaiberikut:Kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yangpasti, hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan.
34 — 19
Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong telah salah dankeliru dalam mempertimbangkan eksepsi nebis in idem yang diajukan olehPembanding / Tergugat karena berdasarkan landasan hukum yangmengatur ketentuan tentang nebis in idem yaitu sebagaimana diaturdalam Pasal : 1917 KUHPerdata, pada intinya adalah:e Suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,daya kekuatan dan mengikatnya terbatas sekedar mengenai substansiputusan itu;e Gugatan (tuntutan) yang diajukan dengan dalil (
428 — 144
. : 3 Tahun 2002tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas Nebis InIdem, dalam mana surat edaran tersebut Ketua Mahkamah Agung,mengimbau para Ketua Pengadilan untuk dapat melaksanakan asasne bis in idem dengan baik demi kepastian bagi pencari keadilandengan menghindari adanya putusan yang berbeda.Selain itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 BW (KUHPerdata),apabila putusan yang dijatunkan pengadilan bersifat positif (menolakuntuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperolehkekuatan
1.WIDIASTUTY
2.DAKMEK alias DAMEK ARIFIN
Tergugat:
1.Abd. Rahim alias H. Rahmat Mutakin bin Bedolo alias H. Abdurrahman
2.Napsiah alias Nafsiah bin Bedolo alias H. Abdurrahman
3.Abdul Samad bin Bedolo alias H. Abdurrahman
74 — 42
mengajukan perlawanan terhadap obyek harta yangdituangkan dalam putusan perdamaian No. 809/Pdt.G/2020/PA.GM. dan berdasarkanhasil pemeriksaan setempat mengenai letak barang tak bergerak sebagaimana obyeksengketa tanah seluas 2.080 Ha atau 20.800 m*, sesuai Pasal 142 ayat (5) RBg, makaperkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Giri Menang karenanyadapat diperiksa dan diputuskan;Menimbang, bahwa dalam perkara yang mengandung ne bis in idem Majelishakim berpegang pada ketentuan pasal 1917
GMMenimbang, bahwa dari ketentuan pasal 1917 KUHPerdata tersebut dapatdisimpulkan bahwa nebis in idem harus memenuhi unsurunsur sebagai berikut :a. Gugatan yang diajukan pernah diperkarakan sebelumnyab. Terhadap gugatan terdahulu telah dijatuhkan putusan dan putusan tersebut telahberkekuatan hukum tetapc. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut bersifat positiv berupamenolakgugatan seluruhnyaatau mengabulkan sebagian/ seluruhnyad. Subyek yang menjadi pihak samae.
Terbanding/Tergugat I : DR. H. PURNOMO PRAWIRO
Terbanding/Tergugat II : FERDINAND KARINDAHANG MAKAHANAP, SH., SpN
Terbanding/Tergugat III : KRESNA PRIAWAN DJOKOSOETONO selaku AHLI WARIS Dr. CHANDRASUHARTO MANGKUSUDJONO (Pesero Komanditer CV Lestiani)
Terbanding/Tergugat IV : SIGIT PRIAWAN DJOKOSOETONO selaku AHLI WARIS Dr. CHANDRA SUHARTO MANGKUSUDJONO (Pesero Komanditer CV Lestiani)
Terbanding/Tergugat V : BAYU PRIAWAN DJOKOSOETONO selaku AHLI WARIS Dr. CHANDRA SUHARTO MANGKUSUDJONO (Pesero Komanditer CV Lestiani)
Terbanding/Tergugat VI : INDRA PRIAWAN DJOKOSOETONO selaku AHLI WARIS Dr. CHANDRA SUHARTO MANGKUSUDJONO (Pesero Komanditer CV Lestiani)
Terbanding/Tergugat VII : TIYAS UTAMI
Terbanding/Tergugat VIII : PT. BLUE BIRD TAXI
Terbanding/Tergugat IX : DIAN PERTIWI,SH
Terbanding/Tergugat X : H. TEDDY ANWAR,SH.
Terbanding/Tergugat XI : ILMIAWAN DEKRIT SUPATMO,SH
Terbanding/Tergugat XII :
124 — 74
Pasal 1917 KUHPerdataKekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatanmutlak tidaklah lebih luas daripada sekadar mengenal soalputusannya.Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yangdituntut adalah sama; bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yangsama; lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihakpihak yang samadl dalam hubungan yang sama pula.10.2.
AcaraPerdataTentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan PutusanPengadilan dalam halaman 440 telah menegaskan bahwa suatugugatan yang melanggar asas nebis in idem, maka terhadap gugatantersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, selengkapnya dikutipsebagai berikutMeskipun semula istilan ne bis in idem hanya dikenal dalam bidangpidana, namun Istilah tersebut telah lazim dipergunakan dalambidang perdata yang juga disebut exceptio res judicata (exceptie vangewijsde zaak) berdasarkan Pasal 1917
80 — 16
Permasalahan nebis in idemini diatur dalam pasal 1917 Kitab Undangundang Hukum Perdata asas Nebis in idemtidak melekat pada semua Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap/inkracht vangewijsde pada bentuk Putusan yang dijatunkan Putusan yang bertitik tolak dari cacatFormil yang melekat pada Gugatan dan sama sekali belum menyentuh pokok perkaramaka menurut M.
196 — 87
Putra Bangun Bersama ;Menimbang, bahwa dalam hukum perdata nebis in idem atau exception resjudicata diatur berdasarkan Pasal 1917 KUH Perdata. Pasal tersebut memberipersyaratan yang bersifat kumulatif, yang apabila salah satu syarat tidak teroenuhimaka nebis in idem tidak dapat diterapkan.
Terbanding/Tergugat I : POLO SETIAWAN
Terbanding/Tergugat II : CORNELES SARIMANELLA
Terbanding/Tergugat III : ERWIN SARIMANELA dan atau MELKIANUS SARIMANELA selaku Ahli Waris dari Alm LEONARD SARIMANELLA
Terbanding/Tergugat IV : IZAAK TAN
Terbanding/Tergugat V : FREDY SARIMANELA dan atau SONYA SARIMANELA, MARLEN SARIMANELA Ahli Waris dari Alm ESAU SARIMANELLA
Terbanding/Tergugat VI : A.W.B.ABRAHAMS
Terbanding/Tergugat VII : Pemerintah RI Cq Kepala BPN Nasional Cq Kepala BPN Wilayah Maluku Cq Kepala BPN Kota Ambon
59 — 32
mengajukan Upaya HukumPeninjauan Kembali (PK) dan oleh Majelis Hakim Tingkat PK denganPutusan Nomor : 55 PK/PDT/2017 tanggal, 24 Mei 2017 dalam Amarputusannya : Menolak Permohonan Peninjauan Kembali A.W.B.ABRAHAM .Bahwa berdasarkan pada uraianuraian tersebut diatas ternyata benarobjek yang disengketakan baik perkara terdahulu maupun objek sengketayang digugat oleh Pelawan adalah sama sehingga dengan demikianGugatan yang di ajukan olah Pelawan adalah ne bis in idem ini sesuaidengan ketentuan Pasal 1917
1.MUSTOFA bin OESOEP
2.MOCH TOHIR bin OESOEP
Tergugat:
2.BADRIYAH
3.A. SAHAL
4.DJAELANI
67 — 16
PN.Sby, Mengadili :Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 12 Pebruari2020 No. 779/Pdt/G/2019/ PN.Sby, yang dimohonkan Banding, Vide : P11.Putusan tidak dapat diterima/Niet Ontvankelijke Verklaard(NO) karena adanyaformalitas gugatan yang tidak terpenuhi oleh Penggugat artinya pemeriksaan danpertimbangan hukum dari Pengadilan atas perkara yang sedang diperiksa belummenyentuh pokok perkara sehingga dapat mengajukan gugatan baru tanpaterikat dengan prinsip ne bis in idem(Vide : pasal 1917
89 — 18
/Put No. 77/Pdt.G/2012/PN.Pkl2 Bahwa objek sengketa dalam perkara a quo, telah diperkarakansebelumnya dengan register perkara Nomor: 24/Pdt.G/2007/PN.PkI. hinggaputusan tingkat kasasi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrachf).3 Bahwa atas perkara Nomor: 24/Pdt.G/2007/PN.PkI. yang telahinkracht tersebut diajukan atas dasar kesamaan objek, dalil/alasan serta landasanhukum, dan keterkaitan/nubungan hukum diantara para pihaknya, dimana hal inisesuai dengan unsur dalam ketentuan Pasal 1917
83 — 16
Bahwa dalam Pasal 1917 KUHPerdata disebutkan, yaitu. Kekuatansuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pastihanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapatmenggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutanharus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihakyang sama dan terhadap pihakpihak yang sama dalam hubungan yangsama pula .. Bahwa menurut M.
1.DWI ROMADONNA,SH
2.JEMMY RUDOLF MANURUNG, SH
Terdakwa:
ABDUL LATIF Bin AMIR TOHIR Alm
135 — 90
2.532.000,00DesaJUMLAH 140.456.600,00 Menimbang, bahwa Dana Desa dan Dana Bantuan propinsi tersebut telahdiperguankan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa, diantaranyaHalaman 93 dari 103 Putusan Nomor 51/Pid.SusTPK/2019/PN Bdgyaitu terdakwa untuk membayar persyaratan ritual penggandaan uang dengantujuan akan memperkaya diri terdakwa, dari orang yang mengaku ustad di daerahMajalengka, dimana kegiatan penggandaan uang tersebut tidak menjadi kegiatanyang dianggarkan dalam APBDes Tahun Anggaran 1917
propinsi tersebut telahdiperguankan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa sejumlah Rp.354.768.461,16, (Tiga Ratus Lima Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Enam PuluhDelapan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Satu koma Enam Belas Rupiah, yaitudipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar persyaratan ritual penggandaanuang dengan tujuan akan memperkaya diri terdakwa, dari orang yang mengakuustad di daerah Majalengka, dimana kegiatan penggandaan uang tersebut tidakdianggarkan dalam APBDes Tahun Anggaran 1917
1.LANNY PRASETYO
2.REGINA EDITH FABIANIE TILAAR
3.ANDY CHRISTIAN KURNIAWAN TILAAR
4.ERLANGGA VINCEBTIUS BUDIAWAN TILAAR
Tergugat:
1.PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. PUSAN DI JAKARTA CQ BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK MANADO DI MANADO CQ BANK RAKYAT INDONEISA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG BITUNG DI BITUNG
2.CQ. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MANADO
3.MEIDY LAMSYAH
4.HANNY TILAAR, SE
5.CQ. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BITUNG
6.NASRUN KOTO, SH.,MH
40 — 33
Bahwa berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdata, apabila putusan atas gugatanyang diajukan dimuka Pengadilan telah memperoleh putusan kemudianputusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka di kemudian haridalam putusan tersebut melekat nebis in idem (perkara dengan materi yangsama dan telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap tidakdapat/dilarang untuk diadili lebin dari satu kali). Oleh karena itu, terhadapHal. 21 dari 122 Hal.
materi gugatanKonvensi belum diperiksa dan diputus, oleh karenanya dengan sendirinya menuruthukum gugatan Rekonvensi ini harus dinyatakan tidak dapat diterima ;DALAM KONVENSI dan DALAM REKONVENSI:Menimbang, bahwa dengan dinyatakan gugatan Penggugat dalamKonvensi tidak dapat diterima / Niet Ontvankelijkverklaard, maka pihak PenggugatKonvensi/Para Tergugat Rekonvensi sebagai pihak yang kalah dihukum untukmembayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;Mengingat, Pasal 1917
Pembanding/Penggugat II : MARIA PRATIWIHUMI Diwakili Oleh : H BAMBANG TJATUR ISWANTO, S.H.,M.H. dkk
Pembanding/Penggugat III : SRI HARYANI Diwakili Oleh : H BAMBANG TJATUR ISWANTO, S.H.,M.H. dkk
Pembanding/Penggugat IV : I..HARKANTI Diwakili Oleh : H BAMBANG TJATUR ISWANTO, S.H.,M.H. dkk
Pembanding/Penggugat V : Maudy H Rumbayan Diwakili Oleh : H BAMBANG TJATUR ISWANTO, S.H.,M.H. dkk
Pembanding/Penggugat VI : SRI HARTATI Diwakili Oleh : H BAMBANG TJATUR ISWANTO, S.H.,M.H. dkk
Terbanding/Tergugat I : Pemerintah Propinsi Dati I Jateng Cq Dinas Sosial
Terbanding/Tergugat II : Kantor Dinas Sosial Balai Rehabilitasi Sosial Kumuda Putra Putri
Terbanding/Tergugat III : Kepala Kantor Petanahan Kota Magelang
116 — 56
Hak Pakai Nomor 32 atas nama Pemerintah Propinsi Dati Jawa Tengah c.q Dinas Sosial yang telah dimasukkan dalam KartuInventaris Barang (KIB) A.Bahwa terkait dengan hal tersebut diatas juga disampaikan oleh ParaPenggugat sendiri dalam dalilnya pada posita angka 19 pada point 19.3halaman 8 yang intinya Para Penggugat pernah mengajukanGugatan kepada Pengadilan Negeri Magelang Nomor30/Pdt.G/2011/PN.Mgl.Bahwa Selain itu, dalam ranah hukum perdata, asas ne bis in idem inisesuai dengan ketentuan Pasal 1917
Sertifikat Hak PakaiNomor 32 atas nama Pemerintah Propinsi Dati Jawa Tengah c.q DinasSosial yang telah dimasukkan dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A.Bahwa terkait dengan hal tersebut diatas juga disampaikan oleh ParaPenggugat sendiri dalam dalilnya pada posita angka 19 pada point 19.3halaman 8 yang intinya Para Penggugat pernah mengajukanGugatan kepada Pengadilan Negeri Magelang Nomor30/Pdt.G/2011/PN.Mgl.Bahwa Selain itu, dalam ranah hukum perdata, asas ne bis in idem inisesuai dengan ketentuan Pasal 1917