Ditemukan 4199 data
M.ZUHDI.SH,MH
Terdakwa:
ADITYA EKO HERU KARDIANTO Bin KARDI
19 — 14
Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan danmasa penahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;5.
48 — 5
sekarang menafkahi istri dan anak dengan baik.Dalam masalah yang dihadapi sekarang saya selaku suami memangmengakui 2019 ini melakukan perbuatan salah yang membuat istri kecewatapi semua sudah saya akui dan sadari dengan sangat menyesal berlakusalah dan saat masalah ini dibahas ungkit saya sudah tidak melakukan halitu. lagi, berniat berubah dan melakukan hal perbaikan denganmempertahankan rumah tangga dengan akui semua kesalahan dan dosadan bertekad istiqoamah memperbaikin demi utuhnya rumah tangga danmasa
20 — 20
yang telahada, baik dalam bentuk nasionalitas alquran dan Sunnah, maupun jjma(kesepakatan para ulama) terdahulu; d) Maslahah mursalah itu diamalkandalam kondisi yang akan berada dalam kesempitan hidup, dengan artiharus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengandikabulkannya Istbat Nikah Para Pemohon, maka akan menutup pintumudharat dan akan memberikan kemas/ahatan bagi Para Pemohon dananak anak Para Pemohon sehingga memberikan kepastian hukum danmasa
32 — 8
Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa ;Pidana Penjara Selama 6(enam) bulandikurangi selama Terdakwa menjalani masa penangkapan danmasa penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.3. Menetapkan barang bukti : 1 (satu) mok (gelas) warna orange yang berisi ganja seberat sekitar1,97 gram, 1 (satu) botol bekas tinta yang berisi ganja berat sekitar 4,2gram dan 5 (lima) puntung rokok berat sektar 0,06 gram serta 1 (satu)set kertas papperDirampas untuk dimusnahkan.4.
25 — 13
para Pemohon benarbenarmemiliki kesungguhan dan ketulusan untuk merawat dan mendidik anaktersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka paraPemohon telah memenuhi syarat untuk mengangkat seorang anak;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas pula, paraPemohon termasuk aktif beribadah dalam menjalankan agama yang dianutnya,maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon layak untuk mengasuhdan merawat anak tersebut dan lebih bisa menjamin kepentingan terbaik danmasa
56 — 11
halhalyang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:Halhal yang memberatkan dalam melakukan perbuatannya, terdakwa menggunakan batu danpotongan bambu;Halhal yang meringankan Terdakwa secara nyata atau sungguhsungguh telah menunjukan rasapenyesalannya; Antara terdakwa dan korban telah saling memaafkan;Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diriterdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu majelistidak menemukan alasan untuk tidak mengurangkan masa penangkapan danmasa
87 — 20
citacita untuk melanjutkan lagi sekolahnya yangterhenti karena adanya kasus ini ;Menimbang, bahwa penjatuhan pidana pada Terdakwa tidaklah sematamata untuk balas dendam akan tetapi lebih dari itu apakah pemidanaan yangdijatunkan tersebut dapat membuat Terdakwa sadar akan kesalahanya dandimasa yang akan datang Terdakwa dapat memperbaiki sikap dan tingkahlakunya serta tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut mengingat Terdakwamasih dalam usia sekolah dan diharapkan masih bisa mewujudkan citacita danmasa
32 — 4 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 82/B/PK/PJK/20169)dilakukan melalui mekanisme = pembetulan SuratPemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yangbersangkutan, yaitu SPT Masa PPN Masa Pajak Desember2007, Januari 2008, dan Februari 2008;Bahwa mengingat SSP atas PPN Jasa Luar Negeri untukMasa Pajak Januari 2008, Masa Pajak Februari 2008, danMasa Pajak Desember 2007 yang disetor pada tanggal 5Oktober 2009 dikreditkan Termohon Peninjauan Kembalipada SPT PPN Masa Pajak Agustus 2009, makapengkreditan Pajak Masukan yang dilakukan
ketentuan Pasal 78 UUPengadilan Pajak karena diputus tidak berdasarkan ketentuanperundangundangan perpajakan yang berlaku;6) Bahwa dengan demikian, putusan Majelis yang tidakmempertahankan Koreksi Pajak Masukan atas PemanfaatanBKP Tidak Berwujud/JKP dari Luar Daerah Pabean sebesarRp24.660.074,00 adalah tidak tepat karena tidak sesuaidengan ketentuan yang berlaku, dimana berdasarkan fakta dipersidangan terbukti bahwa SSP atas PPN Jasa Luar Negeriuntuk Masa Pajak Januari 2008, Masa Pajak Februari 2008, danMasa
15 — 17
Dalam hal iniyang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan hak hadlanah(pemelinaraan anak) adalah di tangan siapa masa depan pendidikan danperkembangan kejiwaan anak dapat tumbuh kembang secara sehat dan wajardemi kepentingan terbaik bagi anak, sehingga dengan perceraian keduaOrangtuanya diharapkan tidak mempengaruhi perkembangan kejiwaan danmasa depan anak tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yangbernama NAMA ANAK, Lakilaki, lahir di Cilegon, 16 Oktober 2015
21 — 1
Bahwa sejatinya Penggugat Rekonpensi dan Terggugat Rekonpensimerupakan orang tua yang bijaksana yang memperioritaskan nasib danmasa depan anaknya dengan cara melepaskan hakhak nya untuk memintaknafkah kepada Majelis Hakim namun memintak nafkah kepada anak sematawayangnya yaitu sebesar Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah), akan tetapiterus terang permintaan hadlanah anak tersebut masih terlalu tinggi dandiluar dengan kemampuang daripada Tergguat Rekonpensi (ayah) dandalam hal ini Tergugat Rekonpensi
17 — 7
para Pemohon benarbenarmemiliki kKesungguhan dan ketulusan untuk merawat dan mendidik anaktersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka paraPemohon telah memenuhi syarat untuk mengangkat seorang anak;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas pula, paraPemohon termasuk aktif beribadah dalam menjalankan agama yang dianutnya,maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon layak untuk mengasuhdan merawat anak tersebut dan lebih bisa menjamin kepentingan terbaik danmasa
13 — 10
yang telah ada, baik dalam bentuk nasionalitas alquran danSunnah, maupun jjma (kesepakatan para ulama) terdahulu; d)Maslahah mursalah itu diamalkan dalam kondisi yang akan berada dalamkesempitan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkanumat dari kesulitan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengandikabulkannya Istbat Nikah Para Pemohon, maka akan menutup pintumudharat dan akan memberikan kemaslahatan bagi Para Pemohon dananak anak Para Pemohon sehingga memberikan kepastian hukum danmasa
30 — 1
apabila tidak mampu membayar denda, maka dapatdiganti dengan pidana kurungan ;Menimbang, bahwa karena terhadap diri terdakwa telah dilakukan penahanan,serta dengan mempedomani ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya12pidana yang dijatuhkan atas diri para terdakwa akan dikurangkan seluruhnya denganmasa penahanan yang telah dijalaninya ;Menimbang, bahwa karena terdakwa saat ini berada dalam tahanan dan pidanayang dijatuhkan terhadap diri terdakwa tersebut lebih lama dari masa penangkapan danmasa
UGIK RAMANTYO,SH
Terdakwa:
1.MUHAMMAD SULTAN PAHLEVI
2.RIZAL MAHENDRA
3.MUHAMMAD ANNANG SETIAWAN ALS ANANG
47 — 4
persidangan Majelis Hakimtidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapatmenghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa dan olehkarena itu Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal denganperbuatannya ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telahdilakukan penangkapan dan penahanan secara sah menurut hukum, makaMajelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya lamanya hukuman yang akandijatunkan kepada Para Terdakwa dikurangi dengan masa penangkapan danmasa
19 — 9
para Pemohon benarbenarmemiliki kKesungguhan dan ketulusan untuk merawat dan mendidik anaktersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka paraPemohon telah memenuhi syarat untuk mengangkat seorang anak;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas pula, paraPemohon termasuk aktif beribadah dalam menjalankan agama yang dianutnya,maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon layak untuk mengasuhdan merawat anak tersebut dan lebih bisa menjamin kepentingan terbaik danmasa
13 — 3
Bahwa Pemohon meyakini, perceraian adalah satusatunya jalan terbaik demi kebaikan bersama danmasa depan Pemohon dengan Termohon, sertauntuk menghindari kemadlaratan yang lebih besar,jadi perceraian ini adalah satu satunya pilihan utukmenghindarkan diri dari kesulitankesulitan yanglebih besar.Bahwa berdasarkan semua dalildalil ataualasanalasan yang telah Pemohon uraikan diatas,Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama KI IABandung berkenan kiranya mengizinkan Pemohon untukikrar menjatuhnkan thalak
51 — 25
menghapuskanpertanggung jawab pidana dari terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 44sampai dengan pasal 51 KUHP sehingga dengan demikian terdakwa dapatdipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan oleh karenanya harus dijatuhipidana ;Menimbang, bahwa selama proses persidangan terdakwa berada dalamTahanan Rutan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 atau ayat 5KUHAP UU No. 8 Tahun 1981, maka lamanya hukuman yang dijatuhkan paraterdakwa, akan dikurangkan sepenuhnya dari lamanya masa penangkapan danmasa
15 — 16
Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaandan pendidikan yang diperlukan anakanaknya yang belum mencapai umur 21 (duapupuh satu) tahun;Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004 Apabila terjadiperceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidupminimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian danmasa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai
35 — 6
melainkan harus dapat menjiwai nilai nilai yangberkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukumyakni kepastian hukum dan keadilan ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat lamanya pidanayang akan dijatuhnkan dalam amar putusan, berdasarkan fakta yang terungkapdipersidangan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum maupun masyarakat ;Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka denganmemperhatikan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan danmasa
8 — 10
Tgrs.dalam perkara ini, alasan perceraian seperti yang dimaksud dalam Pasal19huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapapenyebab terjadinya percekcokan dan pertengkaran, melainkan ditekankanpada keadaan perkawinan itu apakah telah pecah dan sulit untuk dipertahankanlagi, sebab mencari penyebab kesalahan dapat berakibat buruk pada anak danmasa depan;Menimbang, bahwa bila suami istri telah terjadi perselisihan dan tidakrukun lagi dalam rumah tangganya dan sudah diusahakan