Ditemukan 4987 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sipincang sitilhang sibilang sipisang sipinang sipil.yang sikinyang sipenyang sikilang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 06-03-2020 — Putus : 16-04-2020 — Upload : 20-05-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1 P/KHS/2020
Tanggal 16 April 2020 — RINI SILALAHI, S.Si., DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR VS WALIKOTA PEMATANG SIANTAR (HEFRIANSYAH NOOR, SE.,MM);
392 — 548 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • kembali ditetapkan paling lama 14hari kerja setelah usul pengaktifan kembali diterima;Pasal 248 ayat (2):(4) Pegawai Negeri Sipil yang dipidana dengan pidanapenjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kKekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana tidak denganberencana, tidak diberhentikan sebagai Pegawai NegeriSipil apabila tersedia lowongan Jabatan;Bahwa Pemerintah Kota Pematangsiantar telah melakukanpemberhentian sementara terhadap Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 07-08-2018 — Putus : 11-12-2018 — Upload : 17-12-2018
Putusan PTUN PALU Nomor 21/G/2018/PTUN.PL
Tanggal 11 Desember 2018 — Penggugat:
Ahmad H. Batalipu
Tergugat:
BUPATI BUOL
172 — 60
  • Nomor 153/KEP/2018Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan PutusanPengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau TindakPidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan.(Ssesuai fotokopi);: Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik IndonesiaNo. : B.6824/KSP.01/1016/09/2018 Tanggal 07 September2018 Perihal Pemberhentian Tidak Dengan Hormat ASNInkracht Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
Pengadilan PA TANAH GROGOT Perdata Agama
Register : 06-08-2021 — Putus : 15-11-2021 — Upload : 29-11-2021
Putusan PA TANAH GROGOT Nomor 442/Pdt.G/2021/PA.Tgt
Tanggal 15 Nopember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
43 — 36
  • anak yang berusia dibawah 21 tahun, yakni anak ketigadan keempat yang bernama Syahratunnisa dan Hafizah;Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkan anak sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan, sedangkan Tergugat hanyamenyanggupi sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya nafkah yang harusdiberikan oleh Tergugat kepada anakanaknya, dan berdasarkan fakta yangterungkap di persidangan bahwa Tergugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN
Register : 30-01-2018 — Putus : 02-05-2018 — Upload : 17-05-2018
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 3/G/2018/PTUN.PLK
Tanggal 2 Mei 2018 — Penggugat:
TAUFIK RAHMAN, ST
Tergugat:
BUPATI SERUYAN
162 — 114
  • Halaman Putusan Nomor 3/G/2018/PTUN.PLKPerubahan kedua atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara, menyatakan Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahanberdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku ;Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat KeputusanBupati Seruyan No. 888/15/BID.IVBKPSDM/XV2017 tanggal 6 Nopember 2017tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 07-08-2018 — Putus : 11-12-2018 — Upload : 17-12-2018
Putusan PTUN PALU Nomor 29/G/2018/PTUN.PL
Tanggal 11 Desember 2018 — Penggugat:
Samsurizal M. Lahama
Tergugat:
BUPATI BUOL
163 — 161
  • Nomor 153/KEP/2018Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan PutusanPengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau TindakPidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan.(Sesuai fotokopi);: Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik IndonesiaNo. : B.6824/KSP.01/1016/09/2018 Tanggal 07 September2018 Perihal Pemberhentian Tidak Dengan Hormat ASNInkracht Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 07-08-2018 — Putus : 11-12-2018 — Upload : 17-12-2018
Putusan PTUN PALU Nomor 20/G/2018/PTUN.PL
Tanggal 11 Desember 2018 — Penggugat:
IMRAN. S.Sos
Tergugat:
BUPATI BUOL
158 — 181
  • Nomor 153/KEP/2018Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan PutusanPengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau TindakPidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan.(Sesuai fotokopi);: Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik IndonesiaNo. : B.6824/KSP.01/1016/09/2018 Tanggal 07 September2018 Perihal Pemberhentian Tidak Dengan Hormat ASNInkracht Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
Pengadilan PA JAKARTA SELATAN Perdata Agama Perceraian
Register : 23-06-2015 — Putus : 27-04-2016 — Upload : 22-08-2016
Putusan PA JAKARTA SELATAN Nomor 1700/Pdt.G/2015/PA.JS
Tanggal 27 April 2016 — PEMOHON MELAWAN TERMOHON
34 — 5
  • ,dengan penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2015/PA JS, dengan hasil mediasitidak berhasil sebagaimanalaporan mediator tanggal 05 Agustus 2015;Menimbang, bahwa karena Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipilyang terkait dengan Disiplin Kepegawaian sebagaimana diatur dalam Pasal3 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990 jo.
Pengadilan PN TEBING TINGGI Perdata Agama Perceraian
Putus : 02-12-2014 — Upload : 08-01-2016
Putusan PN TEBING TINGGI Nomor 34/Pdt.G/2014/PN.TBT
Tanggal 2 Desember 2014 — SAUD MARULI NADEAK LAWAN SARTIKA Br. PANJAITAN
89 — 18
  • Putusan Nomor 34/Pdt.G/2014/PN.Tbtharus mempunyai izin untuk melakukan perceraian, yang selengkapnya sebagaiberikut:Bahwa Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang IzinPerkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang PerubahanAtas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinandan Perceraian Pegawai Negeri Sipil, menyatakan : Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian wajib memperoleh
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 07-08-2018 — Putus : 17-12-2018 — Upload : 28-12-2018
Putusan PTUN PALU Nomor 26/G/2018/PTUN.PL
Tanggal 17 Desember 2018 — Penggugat:
Sjahrul. SE
Tergugat:
BUPATI BUOL
265 — 145
  • PID.SUSTPK/2014/PN.Pal, tanggal 9 Februari2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, telah terbukti secara sah dan menyakinkanbersalah melakukan tindak pidana korupsi (vide bukti tertanda T1=P1,T10);Menimbang, bahwa selain itu, jika dicermati obyek sengketa a quo tenyataTergugat telah menerapkan 2 (dua) ketentuan hukum Pasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf bPeraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 29-04-2019 — Putus : 20-08-2019 — Upload : 22-08-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 131/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 20 Agustus 2019 — Penggugat:
MAHYARUDDIN DALIMUNTHE, ST
Tergugat:
Bupati Labuhanbatu Selatan
138 — 62
  • 2012;Menimbang bahwa, terhadap fakta hukum adanya permasalahan antara bataswaktu pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252 Peraturan PemerintahRI Nomor 11 Tahun 2017, dengan senyatanya, pemerintah telah menerbitkanKeputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara,Hal 52 Putusan Nomor Perkara 131/G/2019/PTUNMDNdan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJtanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 26-08-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 17-01-2020
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 45/G/2019/PTUN.SMD
Tanggal 17 Desember 2019 — Penggugat:
RUSDIYANTO, SE, M. Si
Tergugat:
Bupati Kutai Timur
328 — 248
  • tanggal 02September 2014, maka Objek Sengketa nyata telah bertentangandengan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.3) Bahwa Objek Sengketa diterbitkan sebagai tindak lanjut dariKeputusan Bersama = Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi danKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor15 Tahun 2018, dan Nomor 153/KEP/2018 tertanggal 13 September2018 tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PN PANGKALAN BUN Pidana Umum
Register : 25-07-2018 — Putus : 26-11-2018 — Upload : 31-12-2018
Putusan PN PANGKALAN BUN Nomor 226/Pid.B/2018/PN Pbu
Tanggal 26 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
Acep Subhan,SH
Terdakwa:
TRIMO Bin SUKIJO
150 — 28
  • Dian Susilo yang juga merupakan Ahli waris Golongan Sdr.SUKARDI (Alm) mendatangi Saksi Nurhadi, SH dan memberikandokumen berupa Surat Kematian Nomor: 474.3/086/KESRA tanggal 12Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Karang Mulya dandiketahui oleh Kepala Desa Karang Mulya, Surat Keterangan Ahli Warisyang diketahui oleh Kepala Desa Karang Mulya dan diregister denganNomor: 440/131/Pem tanggal 12 Februari 2014, Kutipan Akta KelahiranNomor: 231/1/1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipilyang
Pengadilan PA Ampana Perdata Agama Perceraian
Register : 13-11-2019 — Putus : 18-02-2020 — Upload : 18-02-2020
Putusan PA Ampana Nomor 260/Pdt.G/2019/PA.Apn
Tanggal 18 Februari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
84 — 29
  • Fotokopi Surat Keputusan Tentang Pemberian Kenaikan PangkatPengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri SipilYang Mencapai Batas Usia Pensiun atas nama PEMOHON Nomor882.4/157//BKPSDMDB.TU/2019 tanggal 01 Juli 2019 yang dikeluarkanoleh Bupati Kabupaten Tojo Unauna, bermeterai cukup dan telahdinazegelen setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudiandiberi tanda (TR.1);2. Fotokopi Rekening Koran atas nama PEMOHON yang dikeluarkan olehPT.
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 17-12-2018 — Putus : 27-03-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan PTUN PALU Nomor 41/G/2018/PTUN.PL
Tanggal 27 Maret 2019 — Penggugat:
TERHAR LAWANDI, S Sos., M.Si
Tergugat:
BUPATI MOROWALI UTARA
203 — 151
  • bahwa Tergugat dalammenerbitkan Keputusan TUN obyek sengketa a quo tersebut tidak jelasdasar pertimbangannya serta sama sekali tidak menyebutkan dengantegas pasal mana yang dilanggar oleh Penggugat ;18.Bahwa jika Pemberhentian Penggugat dianggap karenahasilputusan pengadilan, maka Surat Keputusan Bupati Morowali Utarasebagaimana tersebut di atas, juga bertentangan dengan ketentuansebagaimana yang disebutkan dalam pasal 247 Peraturan PemerintahRI Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 25-07-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 20-11-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 58/G/2019/PTUN.MTR
Tanggal 23 Oktober 2019 — Penggugat:
I NYOMAN ADIWIJAYA, S.SOS.
Tergugat:
BUPATI LOMBOK TIMUR
137 — 55
  • Obyek sengketa tidak cacatprosedural1) Bahwa argumentasi yangdibangun Penggugat yang mengaitkan penerbitan obyek sengketadengan penjatuhan hukuman displin, menunjukkan bahwa Penggugattelah mencampuradukkan antara penjatuhuan hukuman disiplin denganpenjatuhan hukuman pemberhentian tidak hormat pegawai negeri sipilyang melakukan tindak pidana kejahatanjabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;2) Bahwa pemberhentian tidakhormat Penggugat sebagai PNS tidak termasuk dalam
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 02-05-2019 — Putus : 30-07-2019 — Upload : 01-10-2019
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 23/G/2019/PTUN.PBR
Tanggal 30 Juli 2019 — Penggugat:
AMRASUL ABDULLAH, ST
Tergugat:
WALIKOTA PEKANBARU
159 — 85
  • dari 61 Halaman dari Putusan No.23/G/2019/PTUN.PBRsengketa, karena terdapat keadaan yang mendesak, dengan alasanalasan sebagai berikut :Bahwa ada kerugian yang diderita oleh Penggugat yaitu kerugiansecara yuridis formal mengenai kehilangan statusnya sebagaiPegawai Negeri Sipil dan kerugian materiil mengenai kehilangan HakHak keuangan sebagai Pegawai Negeri Sipil yaitu penerimaan gajidan Tunjangan umum pada tiap bulannya, yang berkaitan denganPemberhentian tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN Pangkal Pinang TUN
Register : 28-02-2019 — Putus : 11-06-2019 — Upload : 21-06-2019
Putusan PTUN Pangkal Pinang Nomor 8/G/2019/PTUN.PGP
Tanggal 11 Juni 2019 — Penggugat:
SUMIADI
Tergugat:
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
160 — 75
  • Dalam hal ini penerbitan Objek Sengketa adalah bentuk penegakanhukum terhadap pegawai negeri sipil pelaku tindak pidana korupsi, setelahsebelumnya dalam rentang waktu yang cukup lama penegakannya diabaikansecara massif oleh para pejabat pembina kepegawaian;Halaman 62 dari 87 halaman, Putusan Nomor 08/G/2019/PTUN.PGPMenimbang, bahwa dalam kaitannya dengan asas persamaan/tidakdiskriminatif, Penggugat tidak dapat membuktikan siapa saja pegawai negeri sipilyang mendapatkan perlakukan istimewa.
    Apakah penggunaan Pasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndang Nomor 5Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b PeraturanPemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang diterapbkan Tergugat sebagai dasar penerbitan objek sengketa a quobertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku?;3. Apakah objek sengketa a quo dibenarkan berlaku surut menurut peraturanperundangundangan yang berlaku?
Pengadilan PA SAMPIT Perdata Agama
Register : 10-11-2017 — Putus : 23-05-2018 — Upload : 04-04-2019
Putusan PA SAMPIT Nomor 0786/Pdt.G/2017/PA.Spt
Tanggal 23 Mei 2018 — Penggugat melawan Tergugat
50 — 1
  • perkawinan termasuk hadhanah,tidak berlaku asas nebis in idem, sehingga Majelis Hakim berpendapatpermohonan Pemohon aquo dapat diterima yang selanjutnya akan diperiksadan dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangansebagaimana terurai di atas maka Majelis Hakim berpendapat, terhadapeksepsi Termohon harus dinyatakan ditolak;Dalam Pokok PerkaraMenimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu untuk terlebihdahulu mempertimbangkan status Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 23-10-2020 — Putus : 15-04-2021 — Upload : 19-05-2021
Putusan PTUN KUPANG Nomor 50/G/2020/PTUN.KPG
Tanggal 15 April 2021 — Penggugat:
DIAN ERLINA WATI JOHANNIS, ST, M.Eng
Tergugat:
Direktur Politeknik Negeri Kupang
292 — 160
  • ;Bahwa halhal tersebut tidak dapat dipakai sebagai alasandikeluarkannya objek sengketa sebab tidak ada tindakanPenggugat selama menjabat sebagai ketua jurusan teknik sipilyang menimbulkan kerugian atau terganggunya stabilitas danketentraman pelaksanaan tugas serta kinerja dan mutu pelayananproses belajar mengajar pada jurusan teknik sipil atauterhambatnya kelancaran pelayan public dan tidak terjaminnyakinerja dan kualitas pelayanan proses belajar mengajar padajurusan teknik sipil;Pada bagian mengingatBahwa
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-05-2016 — Upload : 21-09-2016
Putusan PN KENDARI Nomor 05/PID.SUS/TPK/2016/PN. KDI
Tanggal 10 Mei 2016 — - Drs. POLTAK TAMBUNAN, M.Si
204 — 129
  • POLTAK TAMBUNAN, M.Si, selaku Pegawai Negeri Sipilyang menjabat selaku Pengadministrasi Umum pada Badan Kepegawaian Negara(BKN) Pusat Di Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan KepegawaianNegara (BKN) Nomor: UP.1/55/2010 Tanggal 30 September 2010, pada waktu, padawaktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan KESATU, sebagai orangyang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan Drs.