Ditemukan 4987 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sipincang sitilhang sibilang sipisang sipinang sipil.yang sikinyang sipenyang sikilang
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN Kepegawaian
Register : 10-04-2015 — Putus : 27-08-2015 — Upload : 21-09-2015
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 13/G/2015/PTUN-Pbr
Tanggal 27 Agustus 2015 — MARIYANTO SYAM, ST., DKK Melawan Bupati INHU
123 — 95
  • Bahwa terkait dalil Para Penggugat tentang tidak lagi menerima TunjanganKelancaran Tugas adalah pernyataan sepihak Tergugat ingin juga kembalimenanyakan kepada Para Penggugat apakah tugas sebagai Pegawai Negeri Sipilyang telah diamanahkan oleh Peraturan Kepegawaian telah dilakukan denganpengabdian buat Rakyat dan penuh tanggung jawab?, dan bagaimana mungkinPara Penggugat meminta Haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil sedangkanKewajiban tidak dilaksanakan dengan penuh pengabdian dan tanggung7.2.
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 28-08-2017 — Putus : 28-02-2018 — Upload : 20-03-2018
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 28/G/2017/PTUN.JPR
Tanggal 28 Februari 2018 — Penggugat melawan Tergugat
132 — 182
  • Dalam hal demikian, untukmenentukan salah seorang diantara dua orang atau lebih calon tersebutdigunakan faktor senioritas dalam kepangkatan, yaitu Pegawai Negeri Sipilyang mempunyai masa kerja yang paling lama dalam pangkat tersebutdiprioritaskan, 722 nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnnBahwa Penggugat adalah atasan langsung dan Pejabat Penilai yangmenanda tangani Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) daripangkat Penata (Ill/c) kepada Penata Tk.
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN
Register : 09-08-2019 — Putus : 04-11-2019 — Upload : 21-11-2019
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 19/G/2019/PTUN.PLK
Tanggal 4 Nopember 2019 — Penggugat:
PIRI AHADI
Tergugat:
BUPATI SUKAMARA
285 — 213
  • Selanjutnya dengan ditetapkanKeputusan Bersama Menteri dalam Negeri, Menteri PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan KepegawaianNegara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipilyang telah dijatuhi Hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan YangBerkekuatan Hukum Tetap karena melakukan tindak pidana kejahatanjabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, yangmenegaskan bahwa pejabat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-10-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 362 K/TUN/2014
Tanggal 23 Oktober 2014 — Prof. Dr. Ir. MUSLIM SALAM, M.Ec VS DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS HASANUDDIN, DK
79 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalil ini sesuaiAngka Romawi V angka (3) huruf (a) dan (e) dan angka (5) huruf (e) Surat EdaranKepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 02/SE/1980 tentangPenilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tanggal 11 Pebruari 1980,bahwa:e Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan yang dibuat dan telah ditandatanganioleh Pejabat Penilai diberikan secara langsung kepada Pegawai Negeri Sipilyang dinilai oleh Pejabat Penilai;Halaman 21 dari 52 halaman.
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Kepegawaian
Register : 10-10-2013 — Putus : 13-02-2014 — Upload : 16-03-2014
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 86/G/2013/PTUN.Mks
Tanggal 13 Februari 2014 — - MUHAMMAD LUTFI, S.Sos.,M.Si. Melawan - BUPATI BONE
86 — 50
  • Bahwa pemberhentian PENGGUGAT dalam Jabatan Struktural, adalahmelanggar dan bertentangan dangan pasal 13 Keputusan Menteri Dalam NegeriNomor 57 Tahun 1998 tentang Pola Umum Pembinaan Karier Pegawai NegeriSipil di Jajaran Departemen Dalam Negeri, yang berbunyi Pegawai Negeri Sipilyang 2 (dua) atau kurang dari 2 (dua) tahun sebelum memasuki usia pensiuntidak dapat dimutasikan kecuali jika yang bersangkutan di promosikan keeselon II atau terdapat pertimbangan lain, sementara itu PENGGUGAT telahmemasuki
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 13-04-2017 — Putus : 16-05-2017 — Upload : 14-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 234 K/TUN/2017
Tanggal 16 Mei 2017 — SUDARMONO, SH VS JAKSA AGUNG RI;
55 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PPPK;Pasal 7(1) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 hurufa merupakan pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkatsebagai pegawai tetap oleh pejabat pembina kepegawaian danmemiliki Nomor Induk Pegawai secara Nasional;Bahwa dari ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (1) tersebut, telah jelasbahwa Penggugat/Terbanding adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang memiliki Nomor Induk Pegawai (NIP) yang terdaftar di BadanAdministrasi Kepegawaian Negara (BAKN) sebagaimana yangdimaksud dalam
Pengadilan PA BANJARBARU Perdata Agama
Register : 01-09-2020 — Putus : 04-02-2021 — Upload : 04-02-2021
Putusan PA BANJARBARU Nomor 365/Pdt.G/2020/PA.Bjb
Tanggal 4 Februari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
287 — 1805
  • Eksepsi Gugatan KadaluwarsaMenimbang, bahwa jika mencermati alasan Tergugat mengajukaneksepsi ini adalah karena Surat Keputusan Pemberian Izin PerceraianNomor: dari Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang dikeluarkan oleh Walikota Banjarmasin tanggal 18 Desember 2019telah melewati masa 6 (enam) bulan. Hal ini sebab perkara a quo diajukanpada tanggal 1 September 2020 yang jika dihitung dari tanggal terbitnyaSurat Keputusan Pemberian Izin Perceraian telan melewati masa 6 (enam)bulan.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 25-11-2019 — Putus : 01-04-2020 — Upload : 04-05-2020
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 131/G/2019/PTUN.BDG
Tanggal 1 April 2020 — Penggugat:
AHMAD HUZAIFAH, ST, MM
Tergugat:
WALI KOTA BEKASI
351 — 416
  • Negeri Sipil yang menjadiperaturan dasar dalam penerbitan objek sengketa ; Menimbang, bahwa dalam objek sengketa Penggugat dijatuhi hukumandisiplin berat berupa pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hormattidak atas permohonan sendiri (bukti T 1), terkait penjatuhan hukuman disiplintersebut diatur berdasarkan pasal 7 ayat 4 huruf d,dan pasal 10 ayat 9 huruf dHalaman 49 dari 50 halaman Putusan Nomor:131/G/2019/PTUNBDGPeraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 28-12-2018 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 17-09-2019
Putusan PTUN KUPANG Nomor 51/G/2018/PTUN.KPG
Tanggal 16 Mei 2019 — Penggugat:
BELASIUS ADUR, ST
Tergugat:
BUPATI MANGGARAI
116 — 73
  • PTUNKPGakhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telahmemiliki kekuatan hukum tetap ; Surat Kepala BKN Nomor k.2630/v.1398/99 tanggal 2 Oktober2018 perihal Surat Penyampaian Data PNS yang dihukum penjaraatau kurungan karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungan Jabatan danContoh Keputusan pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS ;Surat Gubernur NTT Nomor : Upx.012.1/278/2018 tanggal 3Desember 2018, perihal : penyampaian data Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 08-11-2018 — Putus : 16-04-2019 — Upload : 16-05-2019
Putusan PTUN AMBON Nomor 15/G/2018/PTUN.ABN
Tanggal 16 April 2019 — Nama : HAMID IDRUS, S.T.; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil; Tempat tinggal : Kelurahan Ngade RT.005/RW 003 Desa Ngade Kec. Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2018, memberikan kuasa kepada: 1) MUNIR KAIROTI, S.H., M.H.; 2) HASAN OHORELLA, S.H.; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada “LAW OFFICE MUNIR KAIROTI, S.H.,M.H.& ASSOCIATES”, beralamat kantor di Gedung Asari, Lantai 1 Kompleks Mesjid Raya Al-Fatah, Jalan Sultan Babullah, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; M E L A W A N: Nama Jabatan : BUPATI KEPULAUAN SULA; Tempat Kedudukan : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, Jalan Ir. Paskah Suzetta (Km-09) Pohea sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara; I. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 027/917/KS/XII/2018, tanggal 3 Desember 2018, memberikan kuasa kepada: 1) IMRAN UMALEKHOA, S.Ip., M.Si., Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Sula; 2) ABDUL KAHAR H PANINGFAT, S.H., Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula; 3) RACMAT ABDUL AZIZ, S.Ap., Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Sula; 4) MUHAMMAD K BOINAU, S.H., Kasubag Pengkajian Produk Hukum Setda Kabupaten Kepulauan Sula; 5) MUHAYATI, S.H., Kasubag Bantuan Hukum Setda Kabupaten Kepulauan Sula; 6) KAMAL FAISAL SILAWANE, S.Ap., Kasubid Pengadaan dan Pemberhentian Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Sula; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, Jalan Ir. Paskah Suzetta (Km-09) Pohea sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara; II. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 005/SK/Pdt.Khs/PTUN/XII/2019, tanggal 10 Januari 2019, memberikan kuasa kepada: 1) ACHMAD HUSEIN BORUT, S.H.,M.H.; 2) MUSLIM ABUBAKAR, S.H.; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat yang berkantor pada ARAS & PARTNERS Advocate & Legal Consutant, yang beralamat di Jl. Blora No. 37, Menteng, Jakarta Pusat; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
112 — 53
  • koordinasi bersamaterkait pengawasan dan pengendalian kepegawaian(fotocopy)Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 180/6867/SJtanggal 10 September 2018 tentang penegakan hokumterhadap Aparatur Sipil Negara yang melakukan tindakpidana korupsi ( fotocopy);Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasidan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018tentang penegakan hokum terhadap pegawai negeri sipilyang
Pengadilan PN SUNGGUMINASA Perdata Tanah
Register : 28-11-2018 — Putus : 30-08-2017 — Upload : 28-11-2018
Putusan PN SUNGGUMINASA Nomor 61/Pdt.G/2016/PN Sgm
Tanggal 30 Agustus 2017 — - Muliadi Baharuddin Lawan - Drs. Adong Kadir, Dk
146 — 46
  • yang menjadi dasar penguasaan tanahtanah kaplingpecahan tanah SHM No. 277 tersebut oleh para Anggota KoperasiPengayoman yang telah mebeli tanah kapling tersebut seperti yang telahdiuraikan diatas, (Formal Juridis) dan buktibukti nyata penguasaan tanahsengketa oleh para Anggota Koperasi Pengayoman sebagaimana telahdiuraikan diatas (Fakta Juridis) maka seharusnyalah lokasi tanahtanahkapling tersebut diletakkan Conservatoir Beshlag.Pada saat ini dan/atau sampai dengan saat ini, para Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 05-12-2019 — Putus : 26-03-2020 — Upload : 26-03-2020
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 131/G/2019/PTUN.Mks
Tanggal 26 Maret 2020 — Penggugat:
A.M. MUJAHID. BF, ST
Tergugat:
BUPATI MAJENE
214 — 164
  • Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil berlaku sejak tanggal 7 April2017, sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor: 05/PidSus/2012/PN.Mu, tertanggal 24 Juli 2012, berkekuatan hukum tetappada tanggal 1 Agustus 2012, sehingga tidak dapat diterapkan kepadaPenggugat;b. bahwa objek sengketa diterbitkan tanggal 19 September 2019, sehinggabertentangan dengan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PN Sei Rampah Pidana Umum
Register : 08-03-2021 — Putus : 27-05-2021 — Upload : 04-06-2021
Putusan PN Sei Rampah Nomor 154/Pid.B/2021/PN Srh
Tanggal 27 Mei 2021 — Penuntut Umum:
ERWIN ADE PUTRA SILABAN, SH
Terdakwa:
IFDAL S.Sos
117 — 75
  • Serdang Bedagal;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut maka tindakan Terdakwa yang menjabat sebagai KepalaDinas Sosial Kabupaten Serdang Bedagai telah mengadakan pertemuandengan Saksi Andi Putra yang merupakan pemasok sembako atau distributor ewarung di Kabupaten Serdang Bedagai khususnya di Desa Sei Bamban padatanggal 12 Januari 2021 di Oval Cafe di Medan pukul 21.00 Wib sampai denganpukul 22.00 Wib telah melanggar asas kepatutan seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PN NABIRE Perdata
Register : 26-01-2021 — Putus : 16-03-2021 — Upload : 22-03-2021
Putusan PN NABIRE Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Nab
Tanggal 16 Maret 2021 — MALUK TABUNI sebagai PENGGUGAT PASKALINA BUTU sebagai TERGUGAT
429 — 129
  • Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatanperceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkanalasan yang lengkap yang mendasarinya;Menimbang bahwa dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagiPegawai Negeri Sipil/PNS tertulis ketentuan ini berlaku bagi setiap PegawaiNegeri Sipil yang akan melakukan perceraian, yaitu bagi Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN
Register : 19-08-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 20-12-2019
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 33/G/2019/PTUN.BJM
Tanggal 18 Desember 2019 — Penggugat:
Parwoto
Tergugat:
Bupati Kotabaru
242 — 179
  • Saat mengajukan Gugatan incasu, Penggugat berstatus bukansebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) melainkan Pegawai Negeri Sipilyang Telah Diberhentikan Tidak Dengan Hormat atau wargamasyarakat yang terkait dengan Keputusan atau Objek Sengketa; danb.
Pengadilan DILMIL III 12 SURABAYA Pidana Militer
Register : 24-02-2011 — Putus : 21-06-2011 — Upload : 05-01-2012
Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor 39-K/PM.III-12/AD/II/2011
Tanggal 21 Juni 2011 — - Ranu Arie Ansha Sunggoro, Sertu NRP 21020067370181 - Sudadiyo, Kapten Inf NRP 500019 (BHT) ;
76 — 86
  • telahbersalah melakukan tindak pidana :Setiap orang secara tanpa hak dan melawan hukummemiliki narkotika golongan bukan tanaman yangdilakukan dengan pemufakatan jahatBahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhirdalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akanmenilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatanTerdakwa serta hal hal yang mempengaruhi sebagaiberikutMenimbang46Bahwa latar belakang para Terdakwa melakukan tindakpidana tersebut disebabkan karena pengaruhpergaulan para Terdakwa dengan masyarakat sipilyang
Pengadilan PTUN AMBON TUN
Register : 05-03-2021 — Putus : 26-07-2021 — Upload : 08-09-2021
Putusan PTUN AMBON Nomor 8/G/2021/PTUN.ABN
Tanggal 26 Juli 2021 — Penggugat:
Abas Lesnusa, SH, MH
Tergugat:
Bupati Buru selatan
274 — 189
  • Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang ManajemenPegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahanatas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, serta Keputusan BersamaMenteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor :182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/Kep/2018 tanggal 13September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang
Pengadilan PA BIMA Perdata Agama
Register : 02-11-2015 — Putus : 16-02-2016 — Upload : 02-07-2019
Putusan PA BIMA Nomor 1392/Pdt.G/2015/PA.Bm
Tanggal 16 Februari 2016 — Penggugat melawan Tergugat
20 — 10
  • Rustam )pada tanggal 4 Desember 2015 agar hidup rukun kembali dalam membinarumah tangganya namun tetap tidak berhasil;Hal 42 dari 14 Putusan Nomor 544/Pdt.G/2016/PA.BmBahwa oleh karena Pemohon berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipilyang tunduk pada PP No.10 tahun 1983 sebagaimana telah diubah danditambah dengan PP Nomor 45 tahun 1990, maka Majelis Hakim telahmemberi kesempatan yang cukup kepada Penggugat untuk mengurus Suratizin dari pemerintah Kabupaten Bima, namun sampai batas waktu yang telahdiberikan
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Pidana Umum
Register : 08-10-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 23-12-2019
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 1609/Pid.B/2019/PN Jkt.Brt
Tanggal 18 Desember 2019 — Penuntut Umum:
AGUS KHAUSAL ALAM SH
Terdakwa:
1.ENDANG WALUYA
2.HERRY ROESWANTO ALS IJONK
138 — 44
  • saksimembuka komputer lalu membuka Sistim Adiministrasi Kependudukan ( SIAK)yang saksi miliki setelah itu lalu menginput data data palsu tersebut denganmemberi nomor NIK; Bahwa ada 2 jenis formulir yaitu ;Formulir F101 yang sudah ada NIK danFormulir F101 yang belum ada NIK maka saksi memberi nomor NIK; Dipersidangan di perlinatkan barang bukti dan ditunjukan kepada Terdakwa ; Bahwa saksi tidak mempunyai kewenangan untuk menginput datakependudukan tetapi yang mempunyai kewenangan adalah petugas Catatan Sipilyang
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-09-2016 — Putus : 09-01-2017 — Upload : 29-05-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg
Tanggal 9 Januari 2017 — HASNAWI LANGIK, SH BIN LANGIK
110 — 32
  • undangundang, pengertian undangundang disini termasuk peraturan perundangundangan seperti PeraturanPemerintah, Perda dan lainlain (vide Darwan Prinst, SH PemberantasanTindak Pidana Korupsi Penerbit PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, cetakan ke tahun 2002 halaman 29);Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkanapakah dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh PenuntutUmum, Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum;Menimbang, bahwa terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang
    kesempatan atau sarana yang ada karenajabatan atau kedudukan adalah Pegawai Negeri.b. sedang pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atauperseorangan swasta hanya dapat melakukan tindak pidana korupsi dengancara menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada karenakedudukan saja.Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini, Majelis Hakim akanmempertimbangkan unsur yang paling sesuai dengan fakta di persidangandikaitkan dengan kewenangan Terdakwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang