Ditemukan 8587 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : 701/pdt.g/2012/pa.sbs 701/pid.b/2015/pn.sky 701/pdt.g/2010/pa.btl 701/pid.sus/2017/pn bks 701/pdt.g/2016/pn. bks Pencurian 701/pid.b/2021/pn bta 701/pid.b/2014/pn kag Pemerasan
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 11-03-2020 — Putus : 23-02-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 164/Pdt.G/2020/PN Mdn
Tanggal 23 Februari 2021 — Penggugat:
ZAIWARDI
Tergugat:
1.Kiky Zulfikar, S.Sos
2.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Medan
3.PT. Bank Negara Indonesia Persero Regional Recovery Medan
4.Kepala Kantor Pertanahan Negara Kota Medan
5.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan
6.Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan
Turut Tergugat:
PT. Balai Mandiri Prasarana
75 — 16
  • Sei Mencirim, DesaSukamaju, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang dengan buktikepemilikan berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 701 Tanggal 07Januari 2009 (Bukti T Ill 12) atas nama Rosma Esda Nainggolan yangtelah diikat dengan Hak Tanggungan sebesar Rp 73.200.000 (tujuhpuluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) pada Sertipikat Hak TanggunganNomor 2415/2009 tanggal 15 September 2009 (Bukti T III 13);5.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 22-01-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2294 K/Pdt/2014
Tanggal 22 Januari 2015 — NY. DJUMILAH, S.H., M.H melawan Ny. DEWI SETIAWATI, dkk dan WAN MARWAN, BA, dkk
74 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 2294 K/Pdt/2014Pembanding/Penggugat ajukan dengan aslinya, karena berdasarkanYurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 14 April 1976 Nomor 701 K/Sip/1974 menyatakan: , Bahwa fotokopi dapat diterima sebagai alat buktiapabila fotokopi itu disertai Keterangan atau dengan jalan apapun secarasah dari mana ternyata bahwa fotokopifotokopi tersebut denganaslinya.
Pengadilan PN BLORA Perdata Tanah
Register : 26-08-2010 — Putus : 26-08-2010 — Upload : 25-07-2011
Putusan PN BLORA Nomor 10/Pdt.G/Plw/2010.PN.Bla.
Tanggal 26 Agustus 2010 — SUKARNO Dkk (Penggugat) ; JAWI (Tergugat)
108 — 18
  • Ekespsi Terlawan adalah sebagai berikut:701. Bahwa gugatan perlawanan Para Pelawan adalah tidak jelas(absrur libel) karena gugatan perlawanan Para Pelawantersebut positanya tidak jelas menguraikan hubungan hukumantara hak dan kepentingan Para Pelawan dengan tanah obyeksengketa putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor:29/Pdt.G/2004/PN.Bla.;2.
Pengadilan PN BENGKALIS Perdata Tanah
Register : 23-09-2015 — Putus : 01-09-2016 — Upload : 08-11-2016
Putusan PN BENGKALIS Nomor 24/Pdt.G/2015/PN Bls
Tanggal 1 September 2016 — - NOVA VATMA DEWI MELAWAN - 1.H. ABDULRAHMAN RAHMAN, Hn.BA - 2 H. ADRUL SYAM - 3.LAMIANG Br HUTABARAT - 4.NURHAYATI Br NAINGGOLAN (Bu Julianto)
125 — 17
  • Fotocopy Surat Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Camat MandauKabupaten Bengkalis atas nama ADRUL SYAM Reg. 701/SGKT/I/1994yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan/Desa Pematang Pudu danHalaman 39 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Padt.G/2015/PN BisCamat Mandau tanggal 12 Januari 1994, surat bukti ini telah diberikanmaterai secukupnya dan sesuai dengan yang aslinya, kemudian surat buktiini diberi bukti tanda... 0.0.0.0... eee cee cee ee ce cee cee cee eee ceeeeaeeeees DlET;Fotocopy Surat
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 17-07-2017 — Putus : 14-09-2017 — Upload : 22-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 95/PDT/2017/PT SMR
Tanggal 14 September 2017 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
69 — 38
  • Apabila aktayang asli itu ada, maka salinansalainan serta iktisariktisar hanyalah dapatdipercaya, sekedar salinansalinan serta iktisariktisar itu sendiri denganaslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkanmempertunjukkannya, Juga Yurisprudensi memberikan penegasan yaituYurisprudensi Nomor 701 K/Sip/1974 tertanggal 1 April 1976;Yurisprudensi Nomor 3609 K/Pdt/1985; Yurisprudensi Nomor 112K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998; Juga ditegaskan oleh M.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 17-09-2018 — Putus : 18-10-2019 — Upload : 02-12-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 398/Pdt.G/2018/PN.Bdg.,.,.
Tanggal 18 Oktober 2019 — DR. Ir. Iwan Inrawan Wiratmadja LAWAN Bapak Dr. Prianggada Indra Tanaya, DKK
260 — 75
  • Putusan Mahkamah Agung RI No. 701/KVDT/1997, tanggal 24Maret 1999 yang berpendirian " Peralinan hak .lual bell tanah yangmerupakan harta bersama harus disetujui pihak Isteri/Suami, hartabersama herupa tanah yang dijual Suami tanpa persetujuan Isteriadalah tidak sah dan batal demi hukum" (Yurisprudensi MahkamahAgung RI, Jilid 2, Penerbit Pilar Yuris Ultima, Jakarta, 2009, him783).
Pengadilan PN KUALA KAPUAS Perdata
Register : 21-09-2018 — Putus : 12-03-2019 — Upload : 24-05-2019
Putusan PN KUALA KAPUAS Nomor 44/Pdt.G/2018/PN Klk
Tanggal 12 Maret 2019 — Penggugat melawan Tergugat
112 — 30
  • ,MH;Menimbang, bahwa terdapat persamaan bukti Surat yaitu bukti surat P28 =T.21, bukti Surat T17 = T.Il1, T.VUI1, bukti Surat T18= T.II3=T.VIII3, bukti suratT.UN2 = T.VIII2, bukti surat T.ll = T.VII4, bukti surat THI5= TVIII5;Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RINo.701.K/Sip./1974 tanggal 14 April 1976, dinyatakan bahwa : dalam mengajukanfotocopy suratsurat sebagai alat bukti di dalam persidangan gugatan perdata diPengadilan, maka fotocopy surat tersebut oleh seorang Pejabat
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 27-06-2013 — Putus : 03-12-2013 — Upload : 28-07-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 69/G/2013/PHI/PN.BDG
Tanggal 3 Desember 2013 — SRI WARSITI; LAWAN; PT. TEMPO SCAN PACIFIC TBK;
163 — 43
  • Bipartit No. 699/BP/2013/PHI/PN.Bdg Tanggal 2 April 2013 antara PT Tempo Scan PacificTbk dan Yayan yang didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri KL IA Bandung ;Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama melalui Bipartit No. 700/BP/2013/PHI/PN.Bdg Tanggal 2 April 2013 antara PT Tempo Scan PacificTbk dan Yeni Rosmawati yang didaftarkan pada Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri KL IA Bandung ;Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama melalui Bipartit No. 701
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Putus : 16-02-2017 — Upload : 16-05-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 503/Pdt/2016/PT SMG
Tanggal 16 Februari 2017 — CHRIS SUTRISNO UNARTO melawan LILIE WIBOWO
85 — 76
  • Tetapi Hukum Tidak Pernah Mati;50.Bahwa pendapat PENGGUGAT tersebut juga telah sesuai denganYurisprudensi Tetap Mahkamah Agung sebagai berikut: Putusan Mahkamah Agung Nomor 3641 K/Pdt/2001 tanggal 11September 2002, yang abstraknya berbunyi:Dalam perjanjian yang bersifat terbuka, nilainilai hukum yang hidupdalam masyarakat sesuai dengan kepatutan, keadilan, perikemanusiaandapat dipakai sebagai upaya perubahan terhadap ketentuanketentuanyang disepakati dalam perjanjian; Putusan Mahkamah Agung Nomor 701
    Setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak dantanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua halyang berkenaan dengan anakanaknya, dengan memperhatikankepentingan terbaik bagi anak;(3) Setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak yangsama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan denganharta bersama tanopa mengurangi hak anak, sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan;3) Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung: Putusan Mahkamah Agung Nomor 701
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 30-03-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3759 K/Pdt/2016
Tanggal 30 Maret 2017 — TOAT HASIBUAN, Dkk vs LAHAM MUNTHE, Dkk
58 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ini berdasarkan buktibukti yang tidak sah,dan tidak mempunyai kekuatan hukum, cacat hukum, cacatadministrasi dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku, salahmenerapkan hukum dan telah melanggar hukum yang berlaku; Pasal 163 HIR s/d Pasal 169 HIR juncto 284 285 Rbg, Pasal1866, Pasal 138 s/d Pasal 147 Rv juncto BW juncto Pasal 1870BW juncto Pasal 1888 BW juncto Yurisprudensi PutusanMahkamah Agung RI Nomor: 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9Desember 1997 juncto Yurisprudensi Putusan Mahkamah AgungRI Nomor: 701
    Mahkamah Agung RI sebagai berikut:a)Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 672 K/Sip/1972 tgl.18101972 menyebutkan: Pertimbangan dalam Putusan PengadilanNegeri hanya mempertimbangkan soal tidak benarnya bantahan daripihak Tergugat, tanoa mempertimbangkan faktafakta apa dan dailildalilmana yang telah dianggap terbukti lalu mengabulkan begitu saja seluruhgugatan tanpa suatu dasar pertimbangan adalah kurang lengkap dankarenanya harus dibatalkan;Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 701
Pengadilan PN SIDOARJO Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 23-11-2010 — Upload : 28-09-2012
Putusan PN SIDOARJO Nomor 653/Pid.B/2010/Pn.Sda
Tanggal 23 Nopember 2010 — Drs. H. MOH. RIFAI, M.Ag dan Drs. H. KUSAIYIN WARDANI, M.Si
68 — 22
  • diserahkan dan siapapun bisa mengambil uang itu asalkanuntuk melunasi makelar ; Bahwa sekarang sudah tidak ada masalah dan suratsuratnya sudah selesai ;Menimbang bahwa selanjutnya dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :e 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 02 Mei 2006 Rp. 100.000.000, (seratus jutarupiah) uang muka pembelian tanah diterima oleh Khafidz Afandi ; e 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 19 Mei 2006 Rp. 10.000.000, (sepuluh jutarupiah) pengurukan tanah diterima oleh CKhafidz Afandi ; 701
Pengadilan PA TERNATE Perdata Waris
Register : 07-06-2013 — Putus : 22-04-2013 — Upload : 08-10-2014
Putusan PA TERNATE Nomor 165/Pdt.G/2013/PA.TTE
Tanggal 22 April 2013 — PENGGUGAT I , PENGGUGAT II , PENGGUGAT III DAN TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III
82 — 36
  • Tuntutan Penggugat bahkan dari semua alat bukti Penggugattersebut justeru mendukung dalildalil Tergugat;Bahwa tentang alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat berupa fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor: 91 atas nama Akil Ismail (Guami Tergugat) =Bukti P1 dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 204 Tahun 2008 atas nama Akil Hi.Ismail (Suami Tergugat) = Bukti P2. tidak bernilai sebagai alat bukti sah karenatidak dicocokkan dengan aslinya (tanpa aslinya) sejalan dengan PutusanMahkamah Agung RI Nomor:701
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Merek
Putus : 12-09-2017 — Upload : 16-01-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 972 K/Pdt.Sus-HKI/2017
Tanggal 12 September 2017 — LIE SENIHIAN VS MATSUNAGA MANUFACTURING CO., LTD
516 — 395 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ketentuan Pasal 301 ayat (1) junctoPasal 1888 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Perdata tersebutmendapat penegasan dari Mahkamah Agung R.I. sebagaimana termuatdalam Putusannya Nomor 701 K/Sip/1974 tanggal 1 April 1976 yangmenyatakan, bahwa fotocopy yang tidak secara sah dinyatakan sesuaidengan aslinya, sedang terdapat di antaranya yang pentingpenting yangsecara substansial masih dipertengkarkan oleh kedua pihak, bukanlah buktiyang sah menurut hukum.
Pengadilan PN KUPANG Perdata Tanah
Register : 16-02-2015 — Putus : 02-11-2015 — Upload : 15-12-2015
Putusan PN KUPANG Nomor 31/PDT.G/2015/PN. KPG
Tanggal 2 Nopember 2015 — BALTASAR JUNUS AMTARAN Lawan MIKAEL WOKA, dkk
163 — 118
  • No. 701 K/Sip/1974 , menegaskan bahwa Foto CopySertifikat Hak Tanah yang tidak dapat disesuaikan dengan aslinya , makasecara yuridis foto copy Sertifikat tanah tersebut , tidak dapat diterimasebagai alat bukti yang sah dalam gugatan yang sedang diadili diPengadilan Negeri tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan olehPenggugat Intervensi sebagaimana tersebut di atas Majelis berpendapat bahwaPenggugat Intervensi tidak dapat membuktikan dalil gugatan intervensinya bahwatanah
Pengadilan PN MAKALE Perdata
Register : 01-03-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 17-01-2020
Putusan PN MAKALE Nomor 43/Pdt.G/2019/PN Mak
Tanggal 26 September 2019 — Penggugat:
ASTERIA ANI
Tergugat:
1.ANTONIUS PASAPAN LABO
2.LEMAN PASAPAN LABO
3.MARIA RAMPO
133 — 73
  • perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh paraTergugat atas tanah milik Tergugat terhadap Penggugat, telah terbantahkan, sehinggaalasan eksepsi point 1 tersebut dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat dan keteranganketerangan saksilainnya yang diajukan Penggugat maupun yang diajukan Tergugat yang tidakdipertimbangkan dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat denganHalaman 43 dari 55 halaman Putusan No. 43/Pdt.G/2019/PN Makmempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 701
Pengadilan PT PADANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 10-07-2018 — Upload : 12-03-2019
Putusan PT PADANG Nomor 67/PDT/2018/PT PDG.
Tanggal 10 Juli 2018 — DIANE AMANDA, dkk. Melawan : Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Cq. Walikota Bukittinggi sebagai Pengarah Tim Penyelesaian Permasalahan Tanah Konsolidasi By Pass, dkk.
63 — 40
  • Pol.LP/701/K/XIV/2010 tanggal10 Desember 2010 pada polres Bukittinggi dan perkara tersebut sudahdiputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi dalam putusanNomor: 46/Pid.B/2012/PN.BT tanggal 14 Januari 2016 dengan amarnyamelepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum dan putusantersebutpun telah dikuatkan oleh Putusan Majelis Hakim Mahkamah AgungRI tanggal 29 Juni 2016 dengan menolak kasasi dari JPU yang manaputusan tersebut bisa di akses melalui website Mahkamah Agung Rl(https:/www.mahkamahagung.go.id
Pengadilan PN SERANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 30-11-2015 — Upload : 19-10-2016
Putusan PN SERANG Nomor 6/Pdt.G/2015/PN Srg
Tanggal 30 Nopember 2015 — Perdata P : H. NILLA SUPRAPTO T : AGUS RAHARDJO, DKK
250 — 55
  • anggaran 2013, tidak di lakukan / dilaksanakan olehPemerintah ;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokokpermasalahan tesebut diatas, Majalis Hakim akan lebih dahulu mempertimbangkanbuktibukti dari Kedua belah pihak ;Menimbang, bahwa terhadap bukti foto copy suratsurat yang diajukan parapihak yang aslinya ada di Kejaksaan Tinggi Banten, karena masih dipergunakanuntuk pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, dapat diterima sebagai alat bukti yangsah, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.701
Pengadilan PN KOTABUMI Perdata Tanah
Putus : 31-08-2016 — Upload : 15-11-2016
Putusan PN KOTABUMI Nomor 2/Pdt.G/2016/PN.Kbu
Tanggal 31 Agustus 2016 — YUSANTI Lawan 1. PEMERINTAH RI c.q Kementrian Keuangan RI c.q Bank Indonesia c.q Direktur Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) di Jakarta c.q Direktur Bank Tabungan Pensiunan Bandar Lampung di Bandar Lampung c.q Kepala Cabang PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Kotabumi di Lampung Utara. Dkk
135 — 26
  • , SH PPAT di Kabupaten Lampung utara, yang telah diberimaterai secukupnya dan diberi tanda dengan T20;Fotokopi dari fotokopi Setifikat Hak Tanggungan (SHT) No. 213/2010,tertanggal 31 Maret 2010 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)NO. 85/KOTABUMI SELATAN/2010,tanggal 17 Maret 2010 yang dibuat danditanda tangani dihadapan BENY FEBRIYANTO, SH PPAT di KabupatenLampung Utara, yang telah diberi materai secukupnya dan diberi tandadengan T21;Fotokopi dari fotokopi Setifikat Hak Tanggungan (SHT) No. 701
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 14-11-2014 — Putus : 30-11-2015 — Upload : 22-05-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 686/PDT.G/2014/PN JKT.SEL
Tanggal 30 Nopember 2015 — KAHAR SUNDARISMAN Lawan 1.Hj. ANTARINI MALIK selaku Pribadi dan sebagai Presiden dari THE ADAM MALIK CENTER 2.JARKASI
104 — 113
  • 2012September 2012 (sesuai dengan asili);: Formulir Pembayaran No. 523/pulauIX/2012September 2012 (sesuai dengan asili);: Formulir Pembayaran No. 526/pulauIX/2012September 2012 (sesuai dengan asili);: Formulir Pembayaran No. 525/pulauIX/2012September 2012 (sesuai dengan asli);Desember 2012 (sesuai dengan asli);Desember 2012 (sesuai dengan asli);Desember 2012 (sesuai dengan asli);tanggaltanggaltanggaltanggaltanggaltanggaltanggaltanggaltanggaltanggaltanggaltanggaltanggaltanggal: Formulir Pembayaran No.701
Pengadilan PN KUALA KAPUAS Perdata
Register : 07-09-2018 — Putus : 12-03-2019 — Upload : 24-05-2019
Putusan PN KUALA KAPUAS Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Klk
Tanggal 12 Maret 2019 — Penggugat:
1.Ir. H. MUHAMMAD MAWARDI, MM.,M.Si
2.Ir. H. MUHAJIRIN, MP
Tergugat:
1.H. PAHMI, S.Sos
2.MOHAMAD AMIN, S.E
3.BARDIANSYAH, S.E
4.SUPRIANTO
5.SUHARDI, S.Pd.I.,MA
6.ADIRESIDO, A.Md
7.BUDI PRAYITNO, S.Pd.I
8.KPU REPUBLIK INDONESIA Cq KPU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Cq KPU KABUPATEN KAPUAS
9.Ir. BEN BRAHIM S. BAHAT, MM.,MT
10.Drs. H. NAFIAH IBNOR, MM
11.DPP PDIP Cq DPD PDIP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Cq DPC PDIP KABUPATEN KAPUAS
12.DPP PARTAI GOLONGAN KARYA Cq DPD PARTAI GOLONGAN KARYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Cq DPD PARTAI GOLONGAN KARYA KABUPATEN KAPUAS
13.DPP PARTAI GERINDRA Cq DPD PARTAI GERINDRA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Cq DPC PARTAI GERINDRA KABUPATEN KAPUAS
14.DPP PAN Cq DPW PAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Cq DPD PAN KABUPATEN KAPUAS
15.DPP PKB Cq DPW PKB PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Cq DPC PKB KABUPATEN KAPUAS
16.DPP PARTAI NAS.DEMOKRAT Cq DPW PARTAI NAS. DEMOKRAT PROV. KALTENG Cq DPD PARTAI NAS. DEMOKRAT KAB. KAPUAS
17.DPP PPP Cq. DPW PPP PROV. KALTENG Cq. DPC PPP KAB. KAPUAS
169 — 20
  • Pdt.G/2018/PN KIkMenimbang, bahwa terdapat persamaan bukti surat yaitu bukti surat P20 =T.VIIN11, bukti Surat P21 = T15 = T.VIII9, bukti Surat P22 = T.VIII10, bukti suratP24 = T.IIl7 = T.VIII7, bukti Surat P25 = T.VIII8, bukti surat T17 = TIII2= TVIII2, bukti Surat T18 = T.VIII12, bukti surat T.lll 1 = T.VIII 1, bukti surat T.III3 =T.VIII3, bukti Surat T.1ll4 = T.VII4, bukti surat T.ll5 = TVIII5, bukti surat T.II6 =bukti surat T.VIII6;Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RINo.701