• PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, DESA / KELURAHAN: KAMPUNG PULAU, KECAMATAN / DISTRIK:RENGAT, KABUPATEN / KOTA :I NDRAGIRI HULU, PROVINSI:RIAU, DAERAH PEMILIHAN: INDRAGIRI HULU 1 ;

• 1 (satu) rangkap Fotocopy yang sudah dilegalisir formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

  SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, DESA / KELURAHAN:PASIR KEMILU, KECAMATAN / DISTRIK:RENGAT, KABUPATEN / KOTA :I NDRAGIRI HULU, PROVINSI:RIAU, DAERAH PEMILIHAN:INDRAGIRI HULU 1 ;

• 1 (satu) rangkap Fotocopy yang sudah dilegalisir formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA

  PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT KABUPATEN / KOTAPEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 ;

• 1 (satu) rangkap MODEL DB.BAST-KPU BERITA ACARA PENERIMAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI PPK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 ;
• 1 (satu) rangkap formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, DESA/KELURAHAN

  REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, DESA/KELURAHAN:SEKIP HULU, KECAMATAN/DISTRIK:RENGAT, KABUPATEN/KOTA:INDRAGIRI HULU, PROVINSI:RIAU, DAERAH PEMILIHAN:INDRAGIRI HULU 1 ;

• 1 (satu) rangkap formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

  /KOTA SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, DESA/KELURAHAN:PASIR KEMILU, KECAMATAN/DISTRIK:RENGAT, KABUPATEN/KOTA:INDRAGIRI HULU, PROVINSI:RIAU, DAERAH PEMILIHAN:INDRAGIRI HULU 1 ;

• 1 (satu) rangkap formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

  HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARACALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHANDALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019,Halaman 12 dari 101 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN.Rgt86.87.88.89.DESA/KELURAHAN:SUNGAI RAYA, KECAMATAN/DISTRIK:RENGAT,KABUPATEN/KOTA:INDRAGIRI HULU, PROVINSI:RIAU, DAERAHPEMILIHAN:INDRAGIRI HULU 1.1 (satu) rangkap formulir MODEL DAA1DPRD KAB/KOTA SERTIFIKATREKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARACALON ANGGOTA

  rangkap formulir MODEL DAA1DPRD KAB/KOTA SERTIFIKATREKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARACALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHANDALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019,DESA/KELURAHAN:KAMPUNG BESAR SEBERANG,KECAMATAN/DISTRIK:RENGAT, KABUPATEN/KOTA: INDRAGIRIHULU, PROVINSI:RIAU, DAERAH PEMILIHAN:INDRAGIRI HULU 1.1 (satu) rangkap formulir MODEL DAA1DPRD KAB/KOTA SERTIFIKATREKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARACALON ANGGOTA

  rangkap formulir MODEL DAA1DPRD KAB/KOTA SERTIFIKATREKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARACALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHANDALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019,DESA/KELURAHAN:SEKIP HILIR, KECAMATAN/DISTRIK:RENGAT,KABUPATEN/KOTA:INDRAGIRI HULU, PROVINSI:RIAU, DAERAHPEMILIHAN:INDRAGIRI HULU 1.1 (satu) rangkap formulir MODEL DA1DPRD KAB/KOTA SERTIFIKATREKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARACALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN

  MODEL DAA1DPRD KAB/KOTA SERTIFIKATREKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALONANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTADARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAHKECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, DESA / KELURAHAN :KAMPUNG DAGANG, KECAMATAN / DISTRIK : RENGAT, KABUPATEN /KOTA : INDRAGIRI HULU, PROVINSI:RIAU, DAERAH PEMILIHANINDRAGIRI HULU 1 ;1 (satu) rangkap formulir MODEL DAA1DPRD KAB/KOTA SERTIFIKATREKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALONANGGOTA DEWAN

  :INDRAGIRI HULU 1 ;1 (satu) rangkap formulir MODEL DAA1DPRD KAB/KOTASERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHANSUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHANDALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019,DESA/KELURAHAN:KAMPUNG BESAR KOTA,KECAMATAN/DISTRIK:RENGAT, KABUPATEN/KOTA:INDRAGIRIHULU, PROVINSI:RIAU, DAERAH PEMILIHAN:INDRAGIRI HULU 1 ;1 (satu) rangkap formulir MODEL DAA1DPRD KAB/KOTASERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN

• M E N G A D I L IMenyatakan Terdakwa BAMBANG HADI PURWOKO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair maupun subsidair ;Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair dan dakwaan subsidair tersebut ;Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;Menetapkan barang bukti berupa :1)Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pengelolaan Dana Pengembangan

  RKP belum berdiri, hanyaada pagar depan yang terbuat dari bambu di lokasi ;Bahwa Terdakwa tidak ikut sebagai Tim Pencari Lahan ;Atas keterangan saksi tersebut Terdakwamenyatakan tidak memberikan tanggapan;66Menimbang, bahwa selain saksi saksi tersebut, JaksaPenuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negaraatas Pengelolaan Dana Pengembangan Tebu dan PMUK olehKUBP Rosan Kencana Tahun 2008 2009 dari BPKP PerwakilanPropinsi Jawa Timur Nomor : SR13056

  Pasal 191 ayat 1 KUHAP juncto Pasal 97ayat 1 dan ayat 2 KUHAP serta peraturan lainnya yangberhubungan dengan perkara ini2MENGADI LIMenyatakan Terdakwa BAMBANG HADI PURWOKO tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan~ bersalah melakukan tindakpidana sebagaimana dalam dakwaan primair maupun subsidairMembebaskan Terdakwa dari dakwaan i primair dan dakwaansubsidair tersebut ;Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan~ dan93harkat serta martabatnya ;Menetapkan barang bukti berupaLaporan Hasil Audit Penghitungan

• banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;

• Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN Tpg, tanggal 2 Juli 2019;

M E N G A D I L I S E N D I R I :

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD RIDHWAN tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana PPK yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang dan berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan

   perolehan suara dan/ atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa MOHAMMAD RIDHWAN dari Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan ,kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan Barang bukti berupa :
   1. Formulir C-1 Hologram Pemilu DPRD Kabupaten / Kota TPS 12 Kel.

      Bintan dengan isi Surat Suara sebanyak 233 (dua ratus tiga puluh tiga) lembar dan C-1 Plano Pengganti

   2. 1 (satu) lembar sertifikat hasil penghitungan suara atau C-1 Salinan TPS 012 Kecamatan / Distrik Bintan Timur Desa / Kelurahan Sei Lekop Kabupaten Bintan Daerah Pemilihan Bintan 3 Provinsi Kepulauan Riau;

Dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan melalui Saksi Ervina Sari Binti Rusli;

1. Menetapkan ongkos perkakara

   Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD RIDHWAN tersebut diatas, terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PPK yangkarena kelalaiannya mengakibatkan hilang dan berubahnya berita acararekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/ atau sertifikatrekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dalam dakwaan TunggalPenuntut Umum;2.

   Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan hilangnya beritaacara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atausertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara berupa C1Plano DPRD Kabupaten pada TPS 12 Sungai Lekop dan berubahnyaberita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atausertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara berupa C1hologram DPRD Kabupaten pada TPS 12 Sungai Lekop;4.

   Karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnyaberita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suaradan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara;Halaman 12 dari19 halaman Putusan Nomor 269/PID.SUS/2019/PT PBRAd. 1.

   suara ulang; Bahwa penghitungan suara ulang dilaksanakan pada tanggal 23April 2019 dengan perolehan suara sebagai berikut :a.

   Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD RIDHWAN tersebut diatas,tidak terbukti Secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana PPKyang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang dan berubahnya beritaacara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/ atau sertifikatrekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dalam dakwaanTunggal Penuntut Umum;2. Membebaskan Terdakwa MOHAMMAD RIDHWAN dari Dakwaandan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;2.

• MENGADILI:

  1. Menyatakan terdakwa Alirmansah Bin Jupriadi, telah diadili tanpa hadirnya Terdakwa (in Absentia);
  2. Menyatakan terdakwa Alirmansah Bin Jupriadi tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kesengajaannya mengakibatkan berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan Suara sebagaimana dalam dakwaan Kedua;

• Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara DPR RI Model D Hasil Kec. Tengah Ilir.
• Tangkapan Layar Log Aktiviti Sirekap Web Kec. Tengah Ilir.

Dikembalikan kepada Penyidik

5. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

• .- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;- Menyatakan hukum bahwa Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);- Menyatakan hukum bahwa tuntutan strict liability tidak dapat dikenakan kepada Tergugat karena Force Majeur;- Menyatakan hukum bahwa penghitungan kerugian (ekologis,ekonomis dan pemulihan) adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.201.000,-(Dua ratus satu ribu rupiah);

• Memerintahkan agar Pemohon dan Termohon secara bersama melakukanpenghitungan dan pengetesan kembali terhadap kerusakan dan barang/spare part mobil Jaguar miiik Termohon yang perlu diganti, dan selanjutnya melakukan kesepakatan tentang estimasi biaya perbaikan ; 3.

  Memerintahkan kepada Pemohon agar memberikan informasi yang benar,jelas dan jujur kepada Termohon daiam meiakukan penghiiungan dan pengetesan bersama, dan memberikan hak kepada Termohon untuk menyertakan ahli/mekanik sendiri dalam penghitungan dan pengetesan bersama tersebut; 4.

  Menetapkan, bahwa jika dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Pemohondan Termohon bersama-sama melaksanakan penghitungan; antara Pemohon dengan Termohon tidak juga mencapai kesepakatan tentang estimasi biaya perbaikan, maka kepada Termohon harus diperintahkan untuk membawa mobil Jaguarnya tersebut dari bengkel Pemohon tanpa perlu membayar ganti rugi kepada pemohon berupa parkir kendaraan dan biaya/harga spare part yang telah diganti/dipasang berupa busi, Coil dan Renew, namun Termohon wajib mengembalikan

  tersebut dengan harga Rp.243.000.000, (duaratus empat puluh tiga juta rupiah), dengan perjanjian suara plapplap pada mesin mobil Jaguar miiik Termohon harusdihilangkan/diperbaiki terlebin dahulu oleh Termohon, sedangkan Pemohon sebagai Peiaku Usaha telah memberikaninformasi yang cukup jelas, benar dan jujur kepada Termohon selaku Konsumen, dimana Pemohon telah 2 (dua) kalimelakukan konfirmasi atas Revisi estimasi biaya perbaikan, bahkan Pemohon telah mengajak Termohon untukbersamasama melakukan penghitungan

  atas barang/sparepart mana sajakah yang perlu diganti, dimana untuk itu Termohon dapat menghadirkan ahli/mekanik sendiri sebagaisecond opinion, dan Pemohon diperintahkan untuk memberikan informasi yang jelas, benar dan jujur kepadaTermohon dalam penghitungan bersama tersebut, dan setelah disepakati tentang spare part dan harganya dimaksud,Pemohon diwajibkan untuk memasangnya dan memperbaiki mobii Termohon, dimana biaya pemasangan danperbaikan yang telah ditaksir dan disepakati bersama harus ditanggung

  bersama oleh pemohon danTermohon, atau pemohon diberikan discount sebesar 50 % atas biaya tersebut;a Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan penghitungan bersama tersebut perlupuia diberikan suatu kepastian jangka waktu, dimana jika daiam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Pemohon danTermohon bersamasama melaksanakan penghitungan, antara Pemohon dengan Termohon tidak juga mencapaikesepakatan tentang estimasi biaya perbaikan, maka kepada Termohon harus diperintahkan untuk membawa mobilJaguarnya tersebut

  Memerintahkan agar Pemohon dan Termohon secara bersama melakukanpenghitungan dan pengetesan kembali terhadap kerusakan dan barang/spare part mobil Jaguar miiikTermohon yang perlu diganti, dan selanjutnya melakukan kesepakatan tentang estimasi biaya perbaikan ;Be Memerintahkan kepada Pemohon agar memberikan informasi yang benar,jelas dan jujur kepada Termohon daiam meiakukan penghiiungan dan pengetesan bersama, dan memberikanhak kepada Termohon untuk menyertakan ahli/mekanik sendiri dalam penghitungan

  Menetapkan, bahwa jika dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelahn Pemohondan Termohon bersamasama melaksanakan penghitungan; antara Pemohon dengan Termohon tidak jugamencapai kesepakatan tentang estimasi biaya perbaikan, maka kepada Termohon harus diperintahkan untukmembawa mobil Jaguarnya tersebut dari bengkel Pemohon tanpa perlu membayar ganti rugi kepada pemohonberupa parkir kendaraan dan biaya/harga spare part yang telah diganti/dipasang berupa busi, Coil dan Renew,namun Termohon wajib mengembalikan

• PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, DESA / KELURAHAN: KAMPUNG PULAU, KECAMATAN / DISTRIK:RENGAT, KABUPATEN / KOTA :I NDRAGIRI HULU, PROVINSI:RIAU, DAERAH PEMILIHAN: INDRAGIRI HULU 1 ;

• 1 (satu) rangkap Fotocopy yang sudah dilegalisir formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

  DAA1-DPRD KAB/KOTA SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, DESA / KELURAHAN:PASIR KEMILU, KECAMATAN / DISTRIK:RENGAT, KABUPATEN / KOTA :I NDRAGIRI HULU, PROVINSI:RIAU, DAERAH PEMILIHAN:INDRAGIRI HULU 1 ;

• 1 (satu) rangkap Fotocopy yang sudah dilegalisir formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN

  PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT KABUPATEN / KOTAPEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 ;

• 1 (satu) rangkap MODEL DB.BAST-KPU BERITA ACARA PENERIMAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI PPK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 ;
• 1 (satu) rangkap formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, DESA/KELURAHAN

  REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, DESA/KELURAHAN:SEKIP HULU, KECAMATAN/DISTRIK:RENGAT, KABUPATEN/KOTA:INDRAGIRI HULU, PROVINSI:RIAU, DAERAH PEMILIHAN:INDRAGIRI HULU 1 ;

• 1 (satu) rangkap formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

  /KOTA SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, DESA/KELURAHAN:PASIR KEMILU, KECAMATAN/DISTRIK:RENGAT, KABUPATEN/KOTA:INDRAGIRI HULU, PROVINSI:RIAU, DAERAH PEMILIHAN:INDRAGIRI HULU 1 ;

• 1 (satu) rangkap formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

  /KOTA SERTIFIKATREKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALONANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN /KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAHKECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, DESA / KELURAHAN :Halaman 12 dari 93 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2019/PN.RgtSUNGAI RAYA, KECAMATAN / DISTRIK : RENGAT, KABUPATEN /KOTA : INDRAGIRI HULU, PROVINSI : RIAU, DAERAH PEMILIHAN :INDRAGIRI HULU 1.81.1 (Satu) rangkap formulir MODEL DAA1DPRD KAB/KOTA SERTIFIKATREKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN

  formulir MODEL DAA1DPRD KAB/KOTA SERTIFIKATREKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALONANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHAN DALAMWILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, DESA /KELURAHAN : KAMPUNG DAGANG, KECAMATAN / DISTRIKRENGAT, KABUPATEN / KOTA: INDRAGIRI HULU, PROVINSI : RIAU,DAERAH PEMILIHAN : INDRAGIRI HULU 1.87.1 (Satu) rangkap formulir MODEL DAA1DPRD KAB/KOTA SERTIFIKATREKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALONANGGOTA

  HULU 1.91.1 (satu) rangkap formulir MODEL DA1DPRD KAB/KOTA SERTIFIKATREKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALONANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN/KOTA DARI SETIAP DESA/KELURAHAN DI DAERAHPEMILIHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUMTAHUN 2019, KECAMATAN/DISTRIK: RENGAT, KABUPATEN/KOTA:INDRAGIRI HULU, PROVINSI: RIAU, DAERAH PEMILIHAN: INDRAGIRIHULU 192.1 (satu) rangkap formulir MODEL DA1DPRD KAB/KOTA SERTIFIKATREKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALONANGGOTA

  HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALONANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTADARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAHKECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019,DESA/KELURAHAN:SUNGAI RAYA, KECAMATAN/DISTRIK:RENGAT,KABUPATEN/KOTA:INDRAGIRI HULU, PROVINSI:RIAU, DAERAHPEMILIHAN:INDRAGIRI HULU 1 ;1 (satu) rangkap formulir MODEL DAA1DPRD KAB/KOTA SERTIFIKATREKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALONANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTADARI SETIAP TPS DI DAERAH

  1 ;1 (satu) rangkap formulir MODEL DAA1DPRD KAB/KOTA SERTIFIKATREKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALONANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTADARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAHKECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019,DESA/KELURAHAN:SUNGAI GUNTUNG HILIR,KECAMATAN/DISTRIK:RENGAT, KABUPATEN/KOTA:INDRAGIRI HULU,PROVINSI:RIAU, DAERAH PEMILIHAN:INDRAGIRI HULU 1 ;1 (satu) rangkap formulir MODEL DAA1DPRD KAB/KOTA SERTIFIKATREKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA

• PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, DESA / KELURAHAN: KAMPUNG PULAU, KECAMATAN / DISTRIK:RENGAT, KABUPATEN / KOTA :I NDRAGIRI HULU, PROVINSI:RIAU, DAERAH PEMILIHAN: INDRAGIRI HULU 1 ;

• 1 (satu) rangkap Fotocopy yang sudah dilegalisir formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

  HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, DESA / KELURAHAN:PASIR KEMILU, KECAMATAN / DISTRIK:RENGAT, KABUPATEN / KOTA :I NDRAGIRI HULU, PROVINSI:RIAU, DAERAH PEMILIHAN:INDRAGIRI HULU 1 ;

• 1 (satu) rangkap Fotocopy yang sudah dilegalisir formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN

  PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT KABUPATEN / KOTAPEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 ;

• 1 (satu) rangkap MODEL DB.BAST-KPU BERITA ACARA PENERIMAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI PPK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 ;
• 1 (satu) rangkap formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, DESA/KELURAHAN

  REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, DESA/KELURAHAN:SEKIP HULU, KECAMATAN/DISTRIK:RENGAT, KABUPATEN/KOTA:INDRAGIRI HULU, PROVINSI:RIAU, DAERAH PEMILIHAN:INDRAGIRI HULU 1 ;

• 1 (satu) rangkap formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

  /KOTA SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, DESA/KELURAHAN:PASIR KEMILU, KECAMATAN/DISTRIK:RENGAT, KABUPATEN/KOTA:INDRAGIRI HULU, PROVINSI:RIAU, DAERAH PEMILIHAN:INDRAGIRI HULU 1 ;

• 1 (satu) rangkap formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

  : INDRAGIRI HULU 1.1 (Satu) rangkap formulir MODEL DAA1DPRD KAB/KOTA SERTIFIKATREKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARACALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHANDALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019,DESA/KELURAHAN : SUNGAI RAYA, KECAMATAN / DISTRIKRENGAT, KABUPATEN / KOTA : INDRAGIRI HULU, PROVINSI : RIAU,DAERAH PEMILIHAN : INDRAGIRI HULU 1.1 (Satu) rangkap formulir MODEL DAA1DPRD KAB/KOTA SERTIFIKATREKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN

  MODEL DAA1DPRD KAB/KOTA SERTIFIKATREKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARACALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHANDALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019,DESA/KELURAHAN:KAMPUNG DAGANG,KECAMATAN/DISTRIK:RENGAT, KABUPATEN/KOTA: INDRAGIRIHULU, PROVINSI:RIAU, DAERAH PEMILIHAN:INDRAGIRI HULU 1.1 (Satu) rangkap formulir MODEL DAA1DPRD KAB/KOTA SERTIFIKATREKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARACALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

  SERTIFIKATREKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALONANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTADARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAHKECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, DESA / KELURAHAN :SUNGAI RAYA, KECAMATAN / DISTRIK : RENGAT, KABUPATEN / KOTA :INDRAGIRI HULU, PROVINSI : RIAU, DAERAH PEMILIHAN : INDRAGIRIHULU 1;1 (satu) rangkap formulir MODEL DAA1DPRD KAB/KOTA SERTIFIKATREKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALONANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

  SERTIFIKATREKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARACALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHANDALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019,DESA/KELURAHAN:SUNGAI RAYA, KECAMATAN/DISTRIK:RENGAT,KABUPATEN/KOTA:INDRAGIRI HULU, PROVINSI:RIAU, DAERAHPEMILIHAN:INDRAGIRI HULU 1 ;1 (Satu) rangkap formulir MODEL DAA1DPRD KAB/KOTA SERTIFIKATREKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARACALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN/KOTA

  PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARACALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHANDALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019,DESA / KELURAHAN : KAMPUNG DAGANG, KECAMATAN / DISTRIK:RENGAT, KABUPATEN / KOTA: INDRAGIRI HULU, PROVINSI : RIAU,DAERAH PEMILIHAN:INDRAGIRI HULU 1 ;1 (Satu) rangkap formulir MODEL DAA1DPRD KAB/KOTA SERTIFIKATREKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARACALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS

• 1.Insinyur INDAR ATMANTO,2.PT INDOSAT, Tbk,3,PT INDOSAT MEGA MEDIA (IM2);1.DEPUTI KEPALA BADAN PENGAWASAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) BIDANG INVESTIGASI,2.TIM BPKP PENERBIT LAPORAN HASIL PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA (LHKKPN) TANGGAL 31 OKTOBER 2012

  TIM BPKP PENERBIT LAPORAN HASIL PENGHITUNGAN KERUGIANKEUANGAN NEGARA (LHKKPN) TANGGAL 31OKTOBER 2012, berkedudukan di Jalan Pramuka No.33,Jakarta 13120, dalam perkara ini memberikan kuasakepada :1. TRIYONO HARYANTO, S.H.M.H,.; Jabatan : Kepala Biro Hukum dan Humas BPKP; 2. IDHAM KHOLIQ, S.H.; Jabatan : Kepala Bagian Penelaahan dan BantuanHukum pada Biro Hukum dan Humas BPKP; 3. Dra.

  Indosat Tbk dan PT Indosat Mega MediaLaporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN)tanggal 31 Oktober 2012 yang dibuat oleh Tim BPKP;; (untuk selanjutnya disebut dengan Keputusan TUN); Dasar Gugatan :1.FaktaFakta Terbitnya Obyek Gugatan; Bahwa Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi DepartemenKomunikasi dan Informatika melalui keputusannya Nomor : 229/DirjeN/2006 tanggal 22 Juni 2006 telah memberikan ijin kepada P.T.Indosat Mega Media untuk menjadi Penyelenggara Jasa Akses Internet

  Indosat MegaMedia (IM2) dan Penggugat; Bahwa, atas permintaan Direktur Penyidikan Kejaksaan AgungRepublik Indonesia tersebut diatas, Tergugat melalui suratnya Nomor :ST524/D601/3/2012 tanggal 2 Oktober 2012 telah menugaskanTergugat Il untuk melakukan penghitungan kerugian negara yanghasilnya sebagaimana diuraikan dalam LHPKKN; Bahwa LHPKKN tersebut telah disampaikan oleh Tergugat Il kepadaTergugat dan selanjutnya oleh Tergugat diserahkan kepada DirekturPenyidikan Kejaksaan Agung Republik Indonesia

• Jam : 15.00 wib yang secaraotomatis penghitungan suara berlangsung sampai sore (mata hari terbenam).Tergugat Ijuga tidak menyediakan lampu penerangan yang memadai;6 Bahwa, saat penghitungan suara berlangsung, keadaan lampu yang remangremang Kordinator saksi penggugat sering kali memprotes/mengajukankeberatankepada Tergugat I karena proses penghitungan suara terlalu cepat, tidaktransparan.

  , bahwa hasil penghitungan surat suara pemilihan Kepala Desa3 y Peng DesaDukuhmencek, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember tidaksah dan tidak mengikat;4 Memerintahkan kepada Tergugat I, II, III dan IV/Para Tergugatuntuk segera mengadakan/melakukan penghitungan kembali (ulang)surat suara atas 3 (tiga) Kotak.

  Surat Suara Pilkades Dukuhmencek No.030/Pan.PILKADES/DKM/2013, diberi tanda T 11 ;Foto copy Hasil Penghitungan Surat Suara Pilkades Dukuhmencek papan No. 1,diberi tanda T 12;Foto copy Berita Acara Penghitungan Surat Suara Pilkades Dukuhmencek No.030/Pan.PILKADES/DKM/2013, diberi tanda T 13 ;Foto copy Hasil Penghitungan Surat Suara Pilkades Dukuhmencek papan No. 2,diberi tanda T 14 ;Foto copy Berita Acara Penghitungan Surat Suara Pilkades Dukuhmencek No.030/Pan.PILKADES/DKM/2013, diberi tanda T 15

  ;Foto copy Hasil Penghitungan Surat Suara Pilkades Dukuhmencek papan No. 3,diberi tanda T 16 ;Foto copy Berita Acara Penghitungan Surat Suara Pilkades Dukuhmencek No.030/Pan.PILKADES/DKM/2013, diberi tanda T 17 ;Foto copy Hasil Penghitungan Surat Suara Pilkades Dukuhmencek papan No. 4,diberi tanda T 18 ;Foto copy Berita Acara Kesepakatan Pilkades Dukuhmencek No.031/Pan.PILKADES/DKM/2013, diberi tanda T 19 ;Foto copy Berita Acara Penghitungan Surat Suara Pilkades Dukuhmencek No.030/Pan.PILKADES/DKM

  Bahwa ditempat penghitungan suara ada penerangan lampu dan terlihat jelas ;2 Saksi MOH.

• PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, DESA / KELURAHAN: KAMPUNG PULAU, KECAMATAN / DISTRIK:RENGAT, KABUPATEN / KOTA :I NDRAGIRI HULU, PROVINSI:RIAU, DAERAH PEMILIHAN: INDRAGIRI HULU 1 ;

• 1 (satu) rangkap Fotocopy yang sudah dilegalisir formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

  MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, DESA / KELURAHAN:PASIR KEMILU, KECAMATAN / DISTRIK:RENGAT, KABUPATEN / KOTA :I NDRAGIRI HULU, PROVINSI:RIAU, DAERAH PEMILIHAN:INDRAGIRI HULU 1 ;

• 1 (satu) rangkap Fotocopy yang sudah dilegalisir formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN

  PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT KABUPATEN / KOTAPEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 ;

• 1 (satu) rangkap MODEL DB.BAST-KPU BERITA ACARA PENERIMAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI PPK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 ;
• 1 (satu) rangkap formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, DESA/KELURAHAN

  REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, DESA/KELURAHAN:SEKIP HULU, KECAMATAN/DISTRIK:RENGAT, KABUPATEN/KOTA:INDRAGIRI HULU, PROVINSI:RIAU, DAERAH PEMILIHAN:INDRAGIRI HULU 1 ;

• 1 (satu) rangkap formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

  /KOTA SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, DESA/KELURAHAN:PASIR KEMILU, KECAMATAN/DISTRIK:RENGAT, KABUPATEN/KOTA:INDRAGIRI HULU, PROVINSI:RIAU, DAERAH PEMILIHAN:INDRAGIRI HULU 1 ;

• 1 (satu) rangkap formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

  Bahwa untuk tingkat TPS adalah : Formulir model C1,Dan untuk Tingkat PPK adalah Formulir Model DAAI catatanRekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS diDaerah Pemilihan dalam wilayah Kecamatan pemilu 2019, DAI CatatanHalaman 35 dari 108 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN.RgtRekapitulasi hasil penghitungan perolehan Suara dari Setiap desa/Kelurahan didaerah Pemilihan umum dalam daerah Kecamatan tingkatDBI adalah Catatan Perolehan Suara setiap kecamatan dalamKabupaten yang mana

  Tahun 2017 TentangPemilihan Umum Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suaradi Kecamatan dilakukan dengan cara PPK membuat berita acarapenerimaan kotak hasil penghitungan perolehan suara peserta pemiludari PPS, PPK melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehanSuara peserta pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalamrapat yang dihadiri saksi peserta pemilu dan panwaslu kecamatan,Rekapitulasi penghitungan suara dilakukan dengan membuka kotakHalaman 55 dari 108 Putusan Nomor 129/Pid.Sus

  /2019/PN.Rgtsuara tersegel untuk mengambil sampul yang berisi berita acarapemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara, kemudiankotak ditutup dan disegel kembali, PPK membuat berita acararekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu danmembuat sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.

  perolehansuara di tingkat kecamatan yang merupakan produk rekapitulasi yangdikeluarkan dan ditandatangani oleh PPK, maka secara administrasipenambahan data hasil penghitungan perolehan suara pada formulirDA1 yang menyebabkan terjadinya perubahan berita acara dansertifikat hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatanadalah merupakan tanggung jawab PPK.

  Seluruh perbuatan tersebut dilakukan dalam prosespenghitungan suara di TPS/TPSLN, proses rekapitulasi penghitungan perolehansuara di kecamatan, proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara dikabupaten/kota, proses rekapitulasi penghitungan suara di provinsi dan/atauproses rekapitulasi penghitungan Suara secara nasional.Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke 2 ini bersifat alternatif,sehingga apabila telah terpenuhi salah satu unsur saja maka telah terpenuhipula unsur secara keseluruhan oleh karenanya

• Menyatakan batal :

• sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan; - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;- Menetapkan barang bukti berupa:1 (satu) bundel foto copy hasil audit bukti pelunasan nasabah dan rincian penghitungan

  mengadili perkara ini memutuskan:1 Menyatakan terdakwa PARTY LAMHOT PANJAITAN terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan, sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 374 KUHP.2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PARTY LAMHOT PANJAITANdengan pidana penjara selama J (satu) tahun dikurangi selama terdakwa beradadalam tahanan sementara.3 Menetapkan barang bukti berupa (satu) bendel Foto Copy hasil audit buktipelunasan nasabah dan rincian penghitungan

  PENGGELAPAN sebagaimana diatur dalam pasal 374KUHP;Menimbang, bahwa selama dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana kepada Terdakwa, baiksebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa termasuk orang yangmampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum, oleh karena itu Terdakwaharus dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa (satu) bundel Foto copy hasilaudit bukti pelunasan nasabah dan rincian penghitungan

  hutang, terbukti dipersidanganbahwa bukti pelunasan nasabah dan rincian penghitungan hutang tersebut adalah milik darisaksi Lucia Putra dan Yunizar yang diterima oleh Terdakwa, maka terhadap barang buktitersebut haruslah tetap terlamoir dalam berkas perkara ini;Menimbang, bahwaberdasarkan fakta terungkap dipersidangan Terdakwa sedangmenjalankan pidana di Lembaga Pemasyarakatan Muaro Padang dan Majelis Hakimberkeyakinan tidak ada kekwatiran Terdakwa untuk melarikan diri, maka Majelis Hakimdalam perkara

• Menyatakan sebagai Hukumnya, hasil penghitungan surat suara dalam pemilihankepala Desa Wonosari, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, yangdilaksanakan oleh Tergugat I tanggal 18 Oktober 2012 tidak sah dan cacat Hukum;3. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk melaksanakan penghitungan ulang atashasil penghitungan pemilihan kepala Desa Wonosari, Kecamatan Karanganyar,Kabupaten Pekalongan, tanggal 18 Oktober 2012;4.

  Fotocopy Surat Tanda Terima tertanggal 19 Oktober 2012, tentang laporan keberatandalam Penghitungan surat suara, ( bukti P6) ;7. Fotocopy Surat No.16/SytAdv/X/2012, tanggal 23 Oktober 2012, tentang keberatanhasil penghitungan suara pilkades, (bukti P7);8. Fotocopy Surat No. 17/SytAdv/X/2012, tanggal 23 Oktober 2012, tentang keberatanhasil penghitungan suara pilkades, (bukti P8 ) ;9.

  2012, (bukti PT7) ;Fotocopy Berita Acara Penggunaan kartu suara dalam penghitungan suarapemilihan Kepala Desa Wonosari tahun 2012 ditempat pemungutan suaratanggal 18 Oktober 2012 (bukti PT08);Fotocopy Berita Acara Pengecekan ulang penghitungan suara tertangg 18Oktober 2012, (bukti PT9) ;Fotocopy Sertifikat hasil penghitungan suara untuk calon Kepala Desapemilihan kepala desa Wonosari tahun 2012 ditempat penghitungan suara( bukti PT10) ;Fotocopy Surat Jawaban Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD)

  ;e Apabila ada pelanggaran hukum, apakah pelanggaran tersebutberpengaruh terhadap hasil penghitungan suara yang mengakibatkanhasil penghitungan suara Pilkades Desa Wonosari Tahun 2012 menjaditidak sah ? ;Halhal yang harus dibuktikan oleh Para Tergugat :e Apakah terpilinnya calon nomor 1 RASITO (tanda gambar padi)sebagai Kepala Desa Wonosari dalam Pilkades Desa Wonosari Tahun2012 telah dilakukan dalam penghitungan suara yang sah sesuaiketentuan hukum ?

  Penghitungan suara dilakukan secara tertutup;b. Penghitungan suara dilakukan di tempat kurang penerangan cahaya;c. Saksi calon, tim pengendali, tim pengawas, dan warga masyarakattidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas ;d. Penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktuyang telah ditentukan dan / atau ;e.

• /menunda penghitungan suarabila ada persoalan pada saat penghitungan suara sebagaimana yangterjadi pada penghitungan suara di TPS II dalam Pemilihan KepalaDesa Katua dan oleh karena demikian penghitungan ulang 9(Sembilan) surat suara tersebut adalah perbuatan yang melawanhukum dan karena itu cacat hukum dan batal demi hukum.Hemat Penggugat bahwa apabila ada persoalan pada saatpenghitungan suara, maka persoalan tersebut harus diselesaikanseketika itu juga artinya diputuskan terlebih dahulu sah/tidaknya

  bantuan Aparat Kepolisian yangberjaga di TPS, agar dapat memindahkan/mengamankan semuadokumen pemilinan tersebut di Polres Dompu dan ikut serta pulaKetua dan semua anggota PPPS TPS II sekaligus menyelesaikanproses penghitungan suara karena memang penghitungan suarabelum selesai.20.Bahwa setelah sampai di Polres Dompu, penggugat meminta agardilakukan penghitungan ulang semua surat suara yang ada dalamHalaman 15 dari 59 halaman.

  O03 tidak menanda tangani Berita AcaraPemungutan Suara dan Hasi Penghitungan Suara Pemilinan KepalaDesa Katua pada TPS Il.23.

  Nomor90 2 92urut 03.Suara tidak sah 9 0 1Jumlah 410 9 411 Jadi, apabila dicermati tabel VI tersebut diatas, tampak dengan jelasbahwa hasil penghitungan suara sebelum penghitungan 9 (Sembilan)surat suara, jumlah suara sah + suara tidak sah (401 + 9) = 410 suara,artinya orang yang menggunakan hak pilih sebanyak 410 orang.Sedangkan setelah penghitungan 9 (Sembilan) surat suara yang telahdinyatakan tidak sah tersebut hasil penghitungan suara menunjukkanbahwa jumlah surat suara sah + suara tidak sah (

  Hasil penghitungan suara ditulis pada lembar perolehan suara di papanpenghitungan yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.ayat (9):Hasil Penghitungan suara yang sah adalah hasil penghitungan suara yangtertulis pada lembar perolehan suara di papan penghitungan;Halaman 54 dari 59 halaman.

• suara dalam rapatpleno, setelah menerima kotak suara tersegel dari PPS.Ayat (2) PPK/PPD menyusun Jadwal rapat Rekapitulasi hasil penghitungan suaraPasal8 :Ayat (1) Ketua PPK/PPD wajib menyampaikan surat undangan kepada peserta Rapatrekapitulasi hasil penghitungan suara.Ayat (2) Peserta Rapat rekapitulasi Hasil penghitungan suara terdiri dari Saksi Panwaskecamatan/Distrik , PPS dan sekretaris PPSPasal 9 :Ayat (1) Ketua PPK/PPD melakukan pembagian tugas kepada anggota PPK, Sekretariat PPK/PPD, Ketua

  hasil penghitungan diTPS.Pasal 12 :Formulir yang disiapkan pada rekapitulasi penghitungan suara PPK/PPD adalah :a Model DAAKWK, b).

  suara dalamrapat pleno, setelah menerima kotak suara tersegel dari PPS.Ayat (2) PPK/PPD menyusun Jadwal rapat Rekapitulasi hasil penghitungan suaraPasal 8 :Ayat (1) Ketua PPK/PPD wajib menyampaikan surat undangan kepada peserta Rapatrekapitulasi hasil penghitungan suara.15Ayat (2) Peserta Rapat rekapitulasi Hasil penghitungan suara terdiri dari Saksi Panwaskecamatan/Distrik , PPS dan sekretaris PPSPasal 9;Ayat (1) Ketua PPK/PPD melakukan pembagian tugas kepada anggota PPK, SekretariatPPK/PPD, Ketua

  hasilpenghitungan di TPS.Pasal 12:Formulir yang disiapkan pada rekapitulasi penghitungan suara PPK/PPD adalah :a Model DAAKWK, b).

  penghitungan perolehan suara ditempatpemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015 pada TPS 03kampung Tagauto Distrik Dipa (Model C1K WK).2 (dua) lembar foto copy sertifikat hasil penghitungan perolehan suara ditempatpemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakii bupati tahun 2015 pada TPS O1kampung Jigikebo DistrikDipa (Model C1KWK).2 (du) lembar foto copy sertifikat hasil penghitungan perolehan suara ditempatpemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun

• ./2000 TentangNorma Penghitungan Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Yang Dapat MenghitungPenghasilan Neto Dengan Menggunakan Norma Penghitungan, berkeyakinan tidak terdapatketidakbenaran dalam penghitungan pajak terhutang Pemohon Banding;: bahwa, apabila permohonan keberatan dan banding yang dilakukan oleh Pemohon Bandingditolak, maka usaha yang dilakukan oleh Pemohon Banding akan sangat mengganggulikuiditas usahanya, karena likuditas perusahaan sebagian besar selama ini dipergunakanuntuk pembayaran

  kembali peredaran usaha dengan menggunakan datadata yang disampaikan Pemohon Banding dan menentukan penghasilan neto dengan NormaPenghitungan Penghasilan Neto berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:Kep536/PJ/2000;bahwa Pemohon Banding menyatakan setuju dengan jumlah koreksi Peredaran Usaha,namun tidak setuju dengan penerapan Norma Penghitungan untuk menentukan PenghasilanNeto dengan alasan: tidak sesuai dengan Pasal 14 (2) UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 tentang PajakPenghasilan karena

  Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilansebagaimana telah diubah terakhr dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000menyatakan:(1) Norma Penghitungan Penghasilan Neto untuk menentukan penghasilan neto, dibuatdan disempurnakan terusmenerus serta diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.(2) Wajib Pajak orang pribadi yang peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dariRp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), boleh menghitung penghasilan netodengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto

  Penghitungan Penghasilan Neto atau cara lain yangditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

  ;bahwa Majelis berpendapat karena peredaran usaha Pemohon Banding sebesarRp.17.498.105.290,00 maka wajib menyelenggarakan pembukuan sehingga berdasarkanPasal 14 ayat (5) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilansebagaimana telah diubah terakhr dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000penerapan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sudah tepat;bahwa atas prosentase dalam Norma Penghitungan Penghasilan Neto berdasarkanKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Kep536/PJ/2000 tanggal 29 Desember

• memperoleh suara sebanyak 124 (seratus dua puluhempat) tetapi setelah penghitungan ulang hanya memperoleh suara sebanyak57 (lima puluh tujuh).Bahwa penghitungan ulang dilakukan di TPS 7 (tujuh) dan di kecamatan.Bahwa perolehan suara saksi awalnya memperoleh suara sebanyak 9(sembilan) suara tetapi setelah dilakukan penghitungan ulang saksimemperoleh 20 (dua puluh) suara.Atas keterangan yang diberikan oleh saksi, terdakwa mengatakan keterangan saksitersebut ada yang salah, yaitu terdakwa tidak pernah

  Baharuddin Gesa yang meminta dilakukan penghitunganulang dan saksi mendengar terdakwa mengatakan akan berkoordinasi terlebihdahulu dengan PPK.Bahwa kemudian terdakwa menghubungi PPK dan tidak lama kemudiandatang Mustari dari kecamatan lalu mengadakan penghitungan ulang.Bahwa untuk penghitungan ulang suara dari pemilihan kabupaten dilakukan diTPS 7 (tujuh) dan untuk pemilinan provinsi dilakukan di kecamatan.Bahwa tugas terdakwa pada saat penghitungan hasil pemungutan suaraadalah membacakan sedangkan

  H.Baharuddin Gesa.e Bahwa penghitungan ulang dilakukan karena saksi partai Golkar sertakeluarga dari calon anggota legislatif atas nama Ir. H.

  Penghitungan suaradimulai pada pukul 14.00 Wita yang dimulai dari penghitungan calon anggota legislatifuntuk DPD, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten yang pada saatpenghitungan suara terdakwa sendiri yang membacakan hasil surat suara dandibantu oleh 2 (dua) orang yang bertugas untuk mencatat.Menimbang, bahwa pada saat penghitungan suara terdakwa membaca terlalucepat karena waktu itu terdakwa mengejar waktu dan karena sudah lelah makaterdakwa hanya menyebut nomor urut calon anggota legislatif

  Setelah Panwascam mendapatkan laporan bahwaHalaman 29 dari Halaman 32 Putusan No. 108/Pid.SUS/2014/PN.SUNGGada kecurangan pada saat penghitungan surat suara, kemudian merekomendasikanuntuk melakukan penghitungan ulang surat suara.Menimbang, bahwa setelah dilakukan penghitungan ulang surat suara ternyatatelah terjadi perbedaan jumlah suara yang diperoleh oleh para calon anggotalegislatif, yaitu pada calon dengan nomor urut 7 (tujuh) dari Partai Golkar atas namaHj. Hasmawati Dg.