Putusan Nomor 9 P/HUM/2021Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan menyatakan materi muatan Peraturan DaerahProvinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materimuatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dantugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerahdan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundangundanganyang lebih tinggi;Bahwa Pasal 24 UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentangDesa menyatakan penyelenggaraan Pemerintahan Desaberdasarkan asas:Kepastian hukum

WAHYU EDDY WIBOWO selaku Direktur PTtersebut dan anak tersebut mengalami trauma dan kekerasan fisikHal. 43 Putusan No.02/Pid.Pra/2018/PN.Tngsehingga berhasil melarikan diri dari penampungan/karantina dimanatempat tersebut sedang untuk menampung calon tenaga kerja wanitasekitar kurang lebih 80 (delapan puluh) orang;Selanjutnya berdasarkan laporan informasi dan surat tugaspenyelidikan petugas dari Polsek Pondok Aren dengan kekuatan penuhdi Pimpin oleh Kapolsek dan di back up oleh Petugas dari Polres

unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatanini dianggap telah terpenuhi;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dijual adalah diberikansesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, yang dimaksud denganmenjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperolehuang pembayaran atau menerima uang, lalu yang dimaksud dengan membeliadalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang,kemudian yang dimaksud dengan menerima adalah menyambut, mengambil(mendapat, menampung

keterlibatan peran masyarakat untuk membantuPemerintah Kabupaten Bekasi di dalam penyelenggaraan perumahan dankawasan permukiman atau dengan kata lain keberadaan T.I.P. sendirimerupakan forum yang bertujuan untuk meningkatkan peran danpengawasan masyarakat yang dilindungi hukum karena keberadaannyatelah disinggung dalam ketentuan Pasal 132 UndangUndang No. 1 Tahun2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menyebutkan,Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (3) mempunyaifungsi dan tugas:a. menampung

Biaya pembuatan reservoir Untuk menampung air 650 m3/ha diperlukan reservoir berukuran lebar 20 m x panjang 25 m x tinggi 1.5 m. Biaya pembangunan diasumsikan per m2 = Rp.100.000,- Per hektar lahan yang hilang, diperlukan biaya : = [(2 x 1.5 m x 20 m) + (2 x 1.5 m x 25 m) + (20 m x 25 m)] x Rp.100.000/m2 = 635 m2 x Rp. 100.000/m2 = Rp.63.500.000,-/ha Untuk lahan yang hilang seluas 1000 ha, diperlukan biaya pembuatannya = Rp.63.500.000/ha x 3000 ha Rp. 190.500.000.000 d.

Biaya pembuatan reservoirUntuk menampung air 650 m/ha diperlukan reservoir berukuran lebar20 m x panjang 25 m x tinggi 1.5 m. Biaya pembangunan diasumsikanper m? = Rp.100.000,Per hektar lahan yang hilang, diperlukan biaya := ((2 x 1.5 m x 20 m) + (2 x 1.5 m x 25 m) + (20 m x 25 m) xRp.100.000/m?= 635 m? x Rp. 100.000/m?

Biaya pembuatan reservoir Rp. 190.500.000.000Untuk menampung air 650 m/hadiperlukan reservoir berukuranlebar 20 m x panjang 25 m x tinggi1.5 m. Biaya pembangunandiasumsikan per m* = Rp.100.000,Per hektar lahan yang hilang,diperlukan biaya := (2x 1.5m x 20m) +(2x1.5mx25 m) + (20 m x 25 m) xRp.100.000/m?= 635 m? x Rp. 100.000/m?= Rp.63.500.000,/haUntuk lahan yang hilang seluas1000 ha, diperlukan biaya pembuatannya= Rp.63.500.000/ha x 3000 hab.

Biaya pembuatan reservoir Rp. 190.500.000.000Untuk menampung air 650 m/hadiperlukan reservoir berukuranlebar 20 m x panjang 25 m x tinggi1.5 m. Biaya pembangunandiasumsikan per m* = Rp.100.000,Per hektar lahan yang hilang,diperlukan biaya :=(2x 1.5m x 20 m)+(2x1.5mx25 m) + (20 m x 25 m) xRp.100.000/m?= 635 m? x Rp. 100.000/m?= Rp.63.500.000,/haUntuk lahan yang hilang seluas1000 ha, diperlukan biayapembuatannya= Rp.63.500.000/ha x 3000 ha d.

1. Menyatakan terdakwa NURUL AINULIA, A.Md alias IREN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan sengaja turut serta Menerima atau menampung suatu dana yang patut diduga berasal dari transfer dana yang Melawan Hukum dan Tindak Pidana Pencucian Uang ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NURUL AINULIA, A.Md alias IREN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda

hal tersebutterdakwa lakukan setiap terdakwa diperintah oleh Yanto Tri untuk transaksi diBank, terdakwa ambil uangnya Yanto Tri tanpa sepengetahuannya sedikitsedikit agar tidak curiga, dan juga ketika disuruh membuatkan baru buku, ATMdan Token yang hilang karena tidak langsung diambil maka terdakwa gunakantarik tunai sedikitsedikit tanpa seijin Yanto Tri;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dengan dihubungkanpendapat ahli bahwa modus atau tipologi dalam tindak pidana pencucian uangyang berupa menampung

bidang kehutanan;di bidang lingkungan hidup;di bidang kelautan dan perikanan; atauNK x S$ menampung

dipergunakan atau belum ;Bahwa mengenai laporan pertanggung jawaban dari masingmasing desasampai dengan saksi pindah tugas Februari 2009 tidak ada pertanggungjawabannya ;Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;Saksi SAMIN Bin SALIMUN.Bahwa sejak bulan Agustus 2005 s/d sekarang saksi menjabat sebagai KetuaBPD (Badan Pemusyawarahan Desa) di Desa Sukomulyo ;Bahwa tugas pokok saksi sebagai Ketua BPD adalah :e Menampung

aspirasi masyarakat,menghimpun dan menyampaikannyakepada dinasdinas terkait danberwenang ;e Membuat Peraturan Desa bersamakepala desa ;e Menampung = aspirasi masyarakatdesa ;e Melakukan pengawasan terhadapjalannya pemerintahan desa ;49e Melegalisasi/pengesahan PeraturanDesa ;Bahwa pada waktu saksi menjabat sebagai Ketua BPD, Kepala DesaSukomulyo adalah Pak Siswoyo (terdakwa) ;Bahwa pada tahun 2008 s/d tahun 2009, saksi mengetahui adanya programbantuan pengadaan bibit sawit untuk Desa Sukomulyo ;

PN.Dpk yangsebenarnya hanya bertindak sesuai dengan ketentuan PeraturanPerundangundangan untuk melaksanakan Putusan PengadilanNegeri Depok Nomor : 429/Pid.Sus/2017/PN.DPK yang pada saat initelah berkekuatan hukum tetap; Bahwa selain itu, berdasarkan Ketentuan dalam Pasal 1 angka 3Peraturan Menteri Keuangan RI No. 32/PMK.05/2014 Tentang SistemPenerimaan Negara Secara Elektronik, Kas Negara adalah tempatpenyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuanganselaku Bendahara Umum Negara untuk menampung

dan Bukti T10 (Surat Perintah Pelaksanaan Putusandalam Perkara Pidana P48);Y Bukti Saksi, berupa saksi Kozar Kertyasa Effendi (PenuntutUmum dalam Perkara Pandawa) yang telah menerangkandibawah sumpah; Bukti Persangkaan menurut UndangUndang, yaituKetentuan dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan MenteriKeuangan RI No. 32/PMK.05/2014 Tentang SistemPenerimaan Negara Secara Elektronik, bahwa Kas Negaraadalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukanoleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negarauntuk menampung

Memberikan jaminan kepada PTI Jamsostek, PT Dahanamembuka rekening di Bank Mandiri dalam bentuk escrowaccount untuk menampung masuknya dana tagihan dari piutangusaha senilai Rp 13 17 milyar setiap jatuh tempo pembayaran ;Kesimpulan dari Memo itu ialah penempatan dana investasi di PTDahana cukup aman disebabkan adanya jaminan dalam bentukrekening bank di Bank Mandiri ;Atas memo tersebut tidak ada respond dari Terdakwa maupun saksiANDY RACHMAN ALAMSYAH ;Bahwa PT Danatunggal Binasatya mengirim Surat

Memberikan jaminan kepada PTI Jamsostek, PTI Dahanamembuka rekening di Bank Mandiri dalam bentuk escrow accountuntuk menampung masuknya dana tagihan dari piutang usahasenilai Rp 13 17 milyar setiap jatuh tempo pembayaran ;Kesimpulan dari Memo itu ialah penempatan dana investasi di PTDahana cukup aman disebabkan adanya jaminan dalam bentukrekening bank di Bank Mandiri ;Atas memo tersebut tidak ada respond dari Terdakwa maupun saksiANDY RACHMAN ALAMSYAH ;Bahwa PT Danatunggal Binasatya mengirim Surat

Kharisma Jaya Agungdengan tujuan untuk menampung uang proyek ini, dan pembukaanrekening ini dilakukan bersama oleh Terdakwa dan YUDI HARYADIbegipula dengan pihak yang menandatangani administrasi selakuPemilik Rekening adalah terdakwa dan Yudi Haryadi dan untuk slippengambilan juga bisa ditandatangani oleh terdakwa maupun olehYUDI HARYADI ; Bahwa PT.

Kharisma Jaya Agungdengan tujuan untuk menampung uang proyek ini, dan pembukaanrekening ini dilakukan bersama oleh Terdakwa dan YUDI HARYADIbegipula dengan pihak yang menandatangani administrasi selaku PemilikRekening adalah terdakwa dan Yudi Haryadi dan untuk slippengambilan juga bisa ditandatangani oleh terdakwa maupun oleh YUDIHARYADI ;Bahwa PTI.

No.1/Pid.SusTPK/2022/PT SMGSAHFARDIYANTO dari PT Arghento melakukan pembukaan rekeningtabungan yang digunakan untuk menampung uang pencairan kredit. Bahwa dalam proses pencairan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diajukanoleh 25 (dua puluh lima) mitra PT Argento Bogasari para debiturmenyatakan tidak pernah menerima uang hasil kredit KUR dan dana KURyang diduga dikelola oleh SAHFARDIYANTO Alias FARDY Bin JUMAENIdan JOKO CINARITO, SH Bin SAHFARDIYANTO.

Oktober 2013 29.11.201313 95.000.000, Bulan23 Supriyadi 7.3.2014 Rp. 60 16 Februari 2014 7.3.201495.000.000, Bulan24 Sutarno 8.10.201 Rp. 60 23 September 8.10.20133 85.000.000, Bulan 201325 Wahid 6.5.2014 Rp. 60 17 April 2014 6.5.2014190.000.000, BulanTotal Penyaluran Kredit Rp.3.520.000.000, Bahwa pada saat pencairan kredit di Bank Jateng Cabang PembantuUngaran Kotapara debitur didampingi JOKO CINARITO, SH BinSAHFARDIYANTO dari PT Arghento melakukan pembukaan rekeningtabungan yang digunakan untuk menampung

PeraturanPerundangundangan untuk melaksanakan Putusan PengadilanNegeri Depok Nomor : 429/Pid.Sus/2017/PN.DPKyang pada saat initelah berkekuatan hukum tetap;Bahwa selain itu, berdasarkan Ketentuan dalam Pasal 1 angka 3Peraturan Menteri Keuangan RI No. 32/PMK.05/2014 Tentang SistemPenerimaan Negara Secara Elektronik, Kas Negara adalah tempatHalaman 47 dari 114 halaman Putusan Perdata No. 476/PDT/2020/PT.BDG.(4)penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuanganselaku Bendahara Umum Negara untuk menampung

Berdasarkan hal tersebut maka terkait dengan barang a quoadalahtelah masuk dalam ranah kewenangan Menteri Keuangan RIberdasarkan Ketentuan dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan MenteriKeuangan RI No. 32/PMK.05/2014 Tentang Sistem Penerimaan NegaraSecara Elektronik, bahwa Kas Negara adalah tempat penyimpananuang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku BendaharaUmum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara danuntuk membayar selurunh pengeluaran negara.

Rekening 0336001012438501, atas namaNAMDEWA, Nomor Rekening 005301067654500 atas namaWISUDEWAN WIJEN KRISNA;Bahwa saksi NAMDEWA dan saksi WISUDEWAN WIEN KRISNAmengakui bahwa rekeningrekening tersebut telah dibuka atas namapara saksi atas permintaan Terdakwa dan buku serta Kartu ATMnyadipegang oleh Terdakwa dan saksisaksi tidak mengetahui transaksitransaksi yang terjadi melalui rekening tersebut karena saksi tidakpernah melakukannya;Bahwa maksud Terdakwa membuka rekeningrekening tersebutadalah untuk menampung

Hal inilah salah satu alasan yang memperkuatkeyakinan majelis bahwa Terdakwa adalah anggota atau bagian dari sindikatatau jaringan tindak pidana Narkotika, yang pelaku sedang diperiksapengadilan;Bahwa Terdakwa yang menguasai atau menyimpan uang melalui beberaparekening atas nama orang lain adalah dengan maksud dan kesengajaanTerdakwa yang bekerjasama dengan orang lain untuk menampung hasiltindak pidana narkotika agar supaya uang tersebut di samarkan, padahaldalam kenyataannya bisnis Terdakwa tidak

pada huruf "g yaitu : "Peraturanperundangundangan ketenagakerjaan", Pelaksanaan peraturanperudangundangan ketenagakerjaan dimaksud adalah dalamtujuannya untuk mewujudkan hubungan industrial yang merupakantanggung jawab bersama antara Serikat Pekerja/Serikat Buruh,Pengusaha dan Pemerintah, sehingga dalam kontek PKB sebagaiHal 93 dari 121 hal No.276/PDT/2016/PT.DKI10.11.sarana HUBUNGAN INDUSTRIAL yang akan dibuat dan diterbitkanadalah disusun dan dibahas bersama secara Tripartit dimaksudagar dapat menampung

Sarana HUBUNGANINDUSTRIAL yang juga dimaksud pada huruf "g" yaitu : "Peraturanperundangundangan ketenagakerjaan", Pelaksanaan peraturanperudangundangan ketenagakerjaan dimaksud adalah dalamtujuannya untuk mewujudkan hubungan industrial yang merupakantanggung jawab bersama antara Serikat Pekerja/Serikat Buruh,Pengusaha dan Pemerintah, sehingga dalam kontek PKB sebagaisarana HUBUNGAN INDUSTRIAL yang akan dibuat dan diterbitkanadalah disusun dan dibahas bersama secara Tripartit dimaksud agardapat menampung

/PN BIs.Bahwa Adapun Reses bagi anggota DPRD yaitu kegiatan diluar masapersidangan yang mana anggoata DPRD tersebut menampung aspirasi aspirasi dari masyarakat di daerah tempatnya terpilin (dapil) untukdisampaikan pada rapat persidangan Dewan berikutnya dan juga mitra mitra kerjanya (pemerintah) kemudian menyampaikan kinerjanya kepadamasyarakat selama menjabat sebagai anggota DPRD, sesuai dengan UUNo 23 thn 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 161 huruf I, J,K disebutkan bahwa anggota DPRD

/PN BIs.Bahwa Terdakwa mengaku bahwa kegiatan silaturahmi tersebutdiselenggarakan untuk menampung aspirasi;Bahwa terkait dengan kegiatan silaturahmi Terdakwa meminta tolongkepada Sdr. TARMIZI untuk mencarikan tempat atau rumahberlangsungnya kegiatan silaturahmi;Bahwa Sdri.

danPenyelamatan Sapi/Kerbau Betina Produktif TA 2011 dan Petunjuk TeknisDinas Pertanian dan Peternakan Kota Bengkulu serta Petunjuk PelaksanaanInsentif dan Penyelamatan Sapi/Kerbau Betina Produktif Nomor524//3/04/2011 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan ProvinsiBengkulu ;Bahwa selanjutnya terdakwa selaku Bendahara Kelompok Tani KaryaTani dan saksi Sarbini selaku Ketua Kelompok Tani Karya Tani padatanggal 25 Agustus 2011 membuka rekening No : 561901003633533pada BRI Unit Pulau Baai Bengkulu untuk menampung

Putusan Nomor 162/ B / PK/PJK/2015Monthly Report of Container Inspection and Supervision ofStuffing (Bukti PK5);Bahwa dalam Monthly Report tersebut dapat diketahuiketerkaitan antara Melamine di container asal Bontangdengan melamine di container asal Surabaya, karena dalamMontly Report tersebut melaporkan berbagai informasiseperti : Nomor container pada saat melamine dikirim dari Bontang Nomor container melamine yang menampung perpindahanmelamine yang selanjutnya untuk diekspor.

Menampung informasi/pendapat dari semua pihakyang berselisih, dan pendapat dari unsur yang perludipertimbangkan ;b. Menjelaskan posisi hukum para pihak baikkelemahan /kekuatannya ;c.

wewenang (huruf c) dan melanggar Sumpah/JanjiJabatan (huruf d);Menimbang, bahwa terkait dengan Saniri Negeri berdasarkan hukumpositif yang berlaku saat ini khususnya Pasal 54 Peraturan Daerah KotaAmbon Nomor 8 tahun 2017 tentang Negeri, disebutkan Saniri Negerimempunyai tugas antara lain 1) menjaga, mengayomi dan melestarikan hakasal usul dan hukum adat, 2) Membahas dan menyepakati rancanganHalaman 53 dati 59 Putusan nomor 71/dt.G/2021/PN AmbPeraturan Negeri bersama Kepala Pemerintah Negeri, 3) Menampung