Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 5 tahun 2019 yang berbunyi sebagai berikut : ayat (1) Hakimdalam persidangan harus memberikan nasihat kepada Pemohon, anak, calonsuami/isteri dan orang tua/wali calon suami/isteri dan ayat (2) nasihat yangdisampaikan oleh Hakim untuk memastikan orang tua, anak, calon suami/isteridan orang tua/wali calon suami/isteri agar memahami risiko perkawinan terkaitdengan : (a) kKemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, (b) keberlanjutananak

anakPemohon, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon mempunyai /egalstanding dalam perkara aquo;Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon dan anakPemohon untuk menunda pernikahannya dan menunggu anak Pemohonsampai mencapai usia perkawinan yaitu 19 tahun, namun tidak berhasil, karenaPemohon menyatakan tetap pada permohonannya;Menimbang, bahwa Hakim di dalam persidangan juga telah memberikannasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, danorang tua calon suami anak Pemohon terkait risiko

ini yangmerupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkanPara Pemohon telah datang sendiri di persidangan dan sesuai Peraturan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 12 ayat (1) Hakim Pemeriksatelah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istridan orangtua calon istri mengenai risiko

bahwa apabila diukur dua kemungkinan madorrot yangakan timbul dengan adanya perkawinan dini dengan tidak dilangsungkannyapernikahan antara Syiffa Nurfadhilla binti Ade Suparman dengan MuhammadPratama Sutisna bin Yudi Indra Muhamad, maka Hakim berkesimpulanmelangsungkan pernikahan antara Dewi Syiffa Nurfadhhilla binti Ade Suparmandengan Muhammad Pratama Sutisna bin Yudi Indra Muhamad lebih kecilmudhorrotnya ;Menimbang, bahwa dalam menyikapi dua kemudratan tersebut di atas,maka hakim akan memitigasi risiko

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yangberlaku;Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telahdatang menghadap di persidangan;Bahwa Hakim telan memberikan nasihat kepada Pemohon, anakPemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suamiagar memahami risiko perkawinan di bawah umur yang akan dilakukan olehanak Pemohon dengan calon suaminya, dan dampaknya terhadap anak dalammasalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan, sehingga kepada parapihak

Tahun 1974 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon,anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan calon besan Pemohon agarbersabar dulu dan menunda pernikahan sampai anak tersebut mencapai usiayang diperkenankan undangundang untuk melaksanakan perkawinan, namuntidak berhasil;Menimbang, bahwa Hakim telah memberi pemahaman kepadaPemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan calon besanPemohon tentang risiko

Menetapkan biaya perkara menurut peraturan perundangundangan yangberlaku.SUBSIDERAtau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadiladilnya.Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan ParaPemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakansurat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankanoleh para Pemohon;Bahwa hakim telah diberikan nasihat agar memahami risiko perkawinanusia dini sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) dan (2) Perma

Skema Penugasan LNG berdasartinjauan asas keadilan & kepastian hukum menunjukkanketidakseimbangan beban, risiko dan benefit akibat putusanPengadilan Pajak sebagaimana gambar berikut:SKEMA PENUGASAN BISNIS LNGTINJAUAN AZAS KEADILAN & KEPASTIAN HUKUM I Pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945PENUGASAN a= PERTAMINA + Bebas Beban Operasi dan Risiko Pajaksi neninsontSanksi Perpajakan (bung, kenaikanaeKlaim PT Badek den PT Arun akibet riFaktur Pajak dianggap cacatGambar XI.

Ketidakseimbangan Beban, Risiko dan Benefit Akibat Putusan Pengadilan PajakHalaman 48 dari 53 halaman.

bidang tanah yang dibelinya itu maka pembeli tidak berhakmenolak atau menarik diri kembali setelah pembeliannya disahkan danmelepaskan segala hak buat meminta kerugian atas Suatu apapun juga.Hal. 17 dari 42 Hal, Putusan No.47/PDT/2021/PT MKS6.66.76.8Bidang tanah tersebut tetap dijual menurut keadaannya pada hariini dengan segala cacarcacat dan kepincangannya, baik yang diketahulmaupun tidak diketahul, maka dengan demikian mulai dari saat penjualanini, bidang tanah tersebut menjadi tanggungan dan risiko

pembeli sendiri.Pejabat Lelang/Kantor Lelang Negara Ujung Pandang maupunKantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara Ujung Pandang tidakmenanggung atas kebenaran keteranganketerangan yang dibenikansecara lisan pada waktu penjualan tentang keadaan Hukum Persil tersebut,seperti luasnya, batasbatasnya peyanjian sewa menyewa dan dalam hal iniyang dilakukan seluruhnya untuk dan atas nama serta beban nisiko sipembeli senairi.Bahwa berdasarkan halhal di atas, telah jelas bahwa Para Penggugatmenyetujui bahwa risiko

Bahwa tidak sepatutnya nilai Suku bunga kredit bank dijadikan acuan oleh MajelisHakim Pengadilan Negeri Maros untuk menyesuaikan nilai tanah yang dibeli olehPara Pembanding/Para Penggugat pada tahun 1999 dengan nilai saat inidikarenakan nilai suku bunga kredit merupakan nilai yang dibebankan oleh bankdalam menyalurkan kredit dengan mempertimbangkan tingkat suku bunga acuan(BI), biaya operasional, dan unsur risiko yang harus ditanggung oleh bank selakupenyalur kredit.45.

Adapun atas implementasi SuratDirjen Pajak Nomor S1936/PJ.51/1992 tidak pernah ada koreksihingga Tahun 2013.Skema Penugasan LNG berdasar tinjauanazas keadilan & kepastian hukum menunjukkan ketidakseimbangan beban, risiko dan benefit akibat putusan PengadilanPajak sebagaimana gambar berikut:SKEMA PENUGASAN BISNIS LNGTINJAUAN AZAS KEADILAN & KEPASTIAN HUKUM Pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945 :PENUGASAN 4* PERTAMINA Bebas Beban Operasi* dan Risiko PajakRisiko hukum dan Komersial i)Sanksi cecneikes bunga,

Ketidakseimbangan Beban, Risiko dan BenefitAkibat PutusanPengadilan Pajaklil.

Mohon memberitahukan kami kesediaan saudara minggu depan.Jasa DireksiYth.xx,Mengingat adanya arahan baru dari tim manajemen risiko TMFGroup mengenai ketentuan layanan jabatan direktur, apakah kamidapat mengusulkan pembicaraan melalui telepon dengan andasuatu saat minggu depan?MD kami, Vinod Kumar yaitu Tergugat 1 dalam Gugatan a quo,akan turut serta dalam pembicaraan tersebut untuk mendiskusikanstrategistrategi baru beserta dampaknya.Mohon memberitahukan kami kesediaan anda minggu depan.40.

Sehubungan dengan hal ini, terdapat 2 pilihan:1) Memberikan jasa pembukuan dan perpajakan sebagai bagiantambahan dari ruang lingkup pekerjaan jasa jabatan direksi.Kami akan dengan senang hati mendiskusikan ruang lingkupdan biaya yang terkait.2) Merubah pithak perjanjian dengan entitas yang secarakhususkamidirikan (SPV) bernamaPT MagnaPraxisIndonesia yaituTergugat 3 dalam Gugatan a quo untukmelindungi jabatan direksi dari risiko dengan ruang lingkup danbiaya yang saat ini berlaku.

Mohon memberitahukan kami kesediaan saudara minggu depan.Jasa DireksiYth.xx,Mengingat adanya arahan baru dari tim manajemen risiko TMFGroup mengenai ketentuan layanan jabatan direktur, apakah kamidapat mengusulkan pembicaraan melalui telepon dengan andasuatu saat minggu depan?MD kami, Vinod Kumar yaitu Tergugat 1 dalam Gugatan a quo,akan turut serta dalam pembicaraan tersebut untuk mendiskusikanstrategistrategi baru beserta dampaknya.Mohon memberitahukan kami kesediaan anda minggu depan.68.

kebakaran yang berasal dari pihak lainTaman Nasional Tanjung Puting (TNTP) yang merambat kelahan perkebunanPembanding/Terbanding semula Tergugat.Menimbang, bahwa adapun perubahan dalam pasal 88 UUPPLHmenjadi pasal 88 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang CiptaKerja yang menghilangkan kata tanpa perlu pembuktian unsur kesalahanHalaman 128 dari 134 Putusan Nomor 102/PDT.GLH/2021/PT PLKdan menggantinya dengan kata dari usaha dan/atau kegiatannya, bukanlahperubahan redaksi yang tanpa makna dan risiko

, akan tetapi perubahanredaksi pasal tersebut memang diharapkan pemerintah untuk masuknyamodal asing dalam perkebunan dengan menghilangkan hambatan hambatandalam penanaman modal berupa risiko risiko yang dibebankan kepadaperusahaan yang tidak terukur seperti dalam kasus ini.Menimbang, bahwa ketentuan pasal 88 Undang Undang Nomor 11Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut sejalan pula dengan SK KetuaMahkamah Agung Nomor 36/KMA//SK/II/2013 tanggal 22 Februari 2013huruf D angka 1 huruf a dan b angka

Majelis Hakim tingkatbanding juga mengesampingkan ilustrasi kasus yang dikemukakan oleh abhlisebagaimana termuat dalam putusan perdata Pengadilan Negeri PangkalanBun Nomor 39/Pdt.G/LH/2020/PN.Pbu tanggal 23 September 2021 halaman141 alinea 3 yang menyatakan bahwa Merujuk pada konsep dasar dari SLsifat risiko bahaya melekat pada aktivitas usaha kegiatan) jika ada kegiatanyang menimbulkan risiko tinggi (ancaman serius) maka alasan kelalaian(misal ketika terjadi kKebakaran dilokasi perkebunannya) yang

Ilustrasi kasus yang dibangun oleh ahli lebih tepat digunakan kepadaperusahaan yang memang sudah sejak awal menggunakan ataumenghasilkan B3 atau mengandung sifat risiko bahaya yang melekatdalam kegiatan perusahaan seperti yang dilakukan oleh perusahaanyang bergerak dibidang peledakan yang sejak awal kegiatannya adaancaman serius terhadap kerusakan, bukan pada jenis perusahaanperkebunan yang kecuali dapat dibuktikan dalam kegiatannya dalammembuka lahan dilakukan dengan cara membakar.Menimbang, bahwa

berdasarkan data dan keterangan terkait perbandingan transaksipenjualan dan perbandingan transaksi pembelian yang telah disampaikanoleh Pemohon Banding diketahui bahwa baik transaksi penjualan maupuntransaksi pembelian dengan pihak afiliasi dan dengan pihak independen tidakdapat diperbandingkan dikarenakan terdapat perbedaan atas characteristic ofproduct;Bahwa berdasarkan kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan dandengan memperhatikan fungsifungsi yang dilaksanakan, aktiva yangdipergunakan dan risiko

related party mempunyai fungsi dominan;2) ProcurementBahwa Pemohon Banding mempunyai fungsi dominan dan menanggungrisiko;3) Manufacturing lineBahwa Pemohon Banding memiliki fungsi dominan dan menanggungrisiko;4) Manufacturing processBahwa Pemohon Banding memiliki fungsi dominan dan menanggungrisiko; sedangkan related party berperan dalam transfer technology,knowhow, improvement product dan informasi produk competitor;5) Quality controlBahwa Pemohon Banding mempunyai fungsi dominan dan menanggungatas risiko

;6) InventoryBahwa Pemohon Banding mempunyai fungsi dominan dan menanggungatas risiko;7) Marketing on Indonesia's market8) Seluruh fungsi marketing di Indonesia dilakukan oleh pihak related partyHalaman 37 dari 63 halaman.

PerbandinganTransaksi Penjualan dan Perbandingan data dan keterangan terkaitPerbandingan Transaksi Pembelian yang telah disampaikan olehPemohon Banding diketahui Perbandingan Transaksi penjualanmaupun pembelian dengan pihak afiliasi dan dengan pihak independentidak dapat diperbandingkan dikarenakan terdapat perbedaan atascharacteristic of product,Bahwa berdasarkan kegiatan usaha yang dilakukan perusahaandan dengan memperhatikan fungsifungsi yang dilaksanakan,aktiva/asset yang dipergunakan serta risiko

34 kali, ketika terdakwamenggunakan sabu tidak ada keluhan, tapi saatterdakwa tidak menggunakan sabu ada keluhan berlangsung hingga 3(tiga) hari;Bahwa sejak terdakwa ditangkap terdakwa merasa sangat menyesal danberjanji tidak akan menggunakan lagi;Bahwa penampilan terdakwa wajar, roman muka sesuai umur, kontakverbal dan visual cukup tidak ada gangguan dalam proses berpikir, tidakada gangguan emosi;Bahwa saksi juga melakukan pemeriksaan penunjang pada terdakwadengan hasil tembakau skor 15 yaitu risiko

sedang perlu intervensisingkat, sau skor 16 yaitu risiko sedang perlu intervinsi singkat,pemeriksaan tes urine yang dilakukan pada taggal 24 Nopember 2016dengan hasil Sabu Negatif;Bahwa seharusnya terhadap terdakwa dilakukan Psikoterapi secaraberlanjut dan Rehabilitasi;Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keteranganTerdakwa di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut :Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian dariKantor Direktorat Reserse Narkoba

kekurangan luas atas objek perkara tersebut";Bahwa, dengan tetap menolak tentang dalil yang dinyatakan oleh Penggugat,bahwa kesepakatan luas tanah telah diatur dalam Pasal 1.2 PJB dimana ukurantanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 03689 tanggal 24 Maret 2000.Walaupun demikian, apabila memang Tergugat (quad non) telah salah dalammelakukan perjanjian tersebut, maka seharusnya Gugatan karena permasalahanini merupakan gugatan Wanprestasi, bukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum;Bahwa, selain itu, risiko

;Bahwa diatur, dalam Adendum PJB 23 Juli 2014 bahwa segala risiko yangtimbul atas pemecahan sertifikat tersebut menjadi beban dan tanggungjawab Pembeli Hal mana sebagaimana diatur pada angka 4 Adendum PUB23 Juli 2014, yaitu sebagai berikut:Segala biaya dan resiko yang timbul atas pemecahan sertifikat tersebutmenjadi beban dan tanggung jawab pembeli.

Halini karena berkurangnya jumlah luas tanah yang terjadi akibat pengukuranulang tersebut berdasarkan perjanjian merupakan risiko dari TermohonKasasi sebagai pembeli. hal ini juga bersesuaian dengan bunyi ketentuanPasal 10.1 PJB tanggal 09 April 2014 (yang juga dikesampingkan olehJudex Facti tingkat Kedua) yang pada pokoknya menetapkan bahwa yangdijadikan patokan harga adalah luas tanah pada Sertifikat Hak Milik Nomor03689 tanggal 24 Maret 2010, yaitu 612 m*, walaupun ada aktaakta dansertifikatsertifikat

Negeri Sipil sebagai dasarmenerbitkan keputusan dan/atau tindakan administrasi, sebab jika tetapmenggunakan ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017sebagai salah satu dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan administrasi,Halaman 32 dari 36 HalamanPutusan Nomor:36/G/2018/PTUN.JBI.maka hal tersebut berpotensi melahirkan sebuah keputusan tata usaha Negarayang berlaku mundur atau berlaku surut;Menimbang, bahwa memberlakukan surut sebuah keputusan tata usahanegara bukanlah tanpa risiko

Risiko hukumyang dapat timbul di bidang administrasi, yang seyogyanya di perhitungkan olehsetiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan pada saat atau ketika akanmemberlakukan surut substansi sebuah keputusan, khususnya pemberhentiantidak dengan hormat sebagai PNS adalah, bagaimana dengan tindakan,perbuatan, dan/atau ketetapanketetapan yang telah dibuat dan/atau dilakukanoleh PNS yang diberhentikan tersebut?

Jadi kalau salah satu pihak dibebanidengan pembuktian dan ia tidak dapat membuktikan, maka ia akandikalahkan (risiko pembuktian). Pada hakikatnya hal ini tidak lain untukmemenuhi syarat keadilan, agar risiko dalam beban pembuktian itu sangatmenentukan jalannya peradilan. Hakim harus sangat berhatihati dalammelakukan pembagian beban pembuktian;Hal.15 dari 28 hal.

Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai bebankerja, tanggung jawab dan risiko pekerjaan;Bahwa berdasarkan Pasal 21 dan Pasal 79 Ayat (1) dan Ayat (2)UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil berhak mendapatkan gaji,tunjangan dan fasilitas yang harus dibayarkan oleh pemerintah denganadil dan layak sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab dan risikopekerjaan Pemohon;Bahwa rumusan Pasal 8 ayat (1) dan Ayat (3) Peraturan PemerintahNomor

Angka Romawi II Angka (13)dan Angka (14) Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara(BAKN) Nomor 48/SE/1990/Tahun 1990 tentang Petunjuk PelaksanaanPeraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atasPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinandan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil telah menghilangkan hakPemohon mendapatkan gaji, tunjangan dan fasilitas dengan adil danlayak sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab dan risiko pekerjaanPemohon, karenanya Pemohon

Bahwa menurut Pemohon Banding, transaksi penjualan dan pemberiandiskon kepada PT Djabes Sejati adalah transaksi dan kebijakan yangwajar serta lazim dalam dunia perdagangan, dan tidak dimaksudkanuntuk melakukan transfer laba, melainkan terkait kebijakan penjualandimana rekanan yang membeli dalam jumlah yang besar diberikandiscount atau harga yang lebih murah yang disadari oleh manajemenperusahaan bahwa risiko akan lebih besar jika mempunyai persediaanbarang yang lebih banyak, karena sistem penjualan

adalah penjualanputus, dimana semua risiko yang timbul (selain kualitas) menjaditanggung jawab customer,c.

Berdasarkan dalil Tergugat angka 8 (delapan) di atas mejelaskan dasarbantahan Tergugat, bahwa seharusnya Tergugat berkewajiban untukmengalihkan risiko terhadap segala sesuatu yang akan terjadi terhadapbarang barang miliknya yang diangkut menggunakan jasapengangkutan Tergugat dengan Asuransi.

Dengan demikian adanya atauberlakunya persyaratan pengalihan risiko / asuransi yang menjaditanggung jawab pemakai jasa atau Penggugat maka kerugian kerugianyang mungkin timbul terhadap barang barangnya adalah telah menjaditanggung jawab Tergugat sendiri.Atau dengan demikian tuntutan timbulnya kerugian dari hilangnyabarang barang milik Penggugat telah beralih risikonya atau telahditanggung oleh perusahaan asuransi yang menanggungnya, sehinggakerugian tidak berdasar apabila dibebankan kepada Tergugat