Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari No121/Pen.Pdt.G/2020/PN.Kdi tanggal 22 Oktober 2020 tentang penetapanhari sidang;Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Oktober2020 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendaridi bawah Register Perkara Nomor 121/Pdt.G/2020/PN.Kdi pada tanggal 22 Oktober2020;Menimbang, bahwa Penggugat pada tanggal 21 Desember 2020 telahmengajukan surat permohonan pencabutan gugatan perkara nomor121/Pdt.G

/2020/PN.Kdi;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv yang menegaskan bahwabahwa pencabutan gugatan setelah pemeriksaan berlangsung, harus ada persetujuanTergugat;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan diajukanoleh Penggugat sebelum pemeriksaan perkara berlangsung maka pencabutangugatan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat maka berdasarkanPasal 271 Rv dan 272 Rv, Pencabutan gugatan perkara Nomor121/Pdt.G/2020/PN.Kdi dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya

Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk Pencabutan Perkara Perdata Nomor121/Pdt.G/2020/PN.Kdi;2. Menyatakan Perkara Perdata Nomor 121/Pdt.G/2020/PN.Kdi yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari tertanggal 22 Oktober 2020, DICABUT;3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kendari untuk mencoretPerkara Perdata Nomor 121/Pdt.G/2020/PN.Kdi dalam Register Perkara;halaman 2 dari 3 penetapan Nomor 121/Pdt.G/2020/PN.kKdi4.

No.29/B/2010/PT.TUN.JKT.Memperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenaiduduknya sengketa ini seperti tertera dalam PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor121/G/2009/PTUNJKT. tanggal 23 Nopember 2009 yang amarnyaberbunyi sebagai berikutDalam Eksepsi1. Menerima EksepsiTEFQUGAT =~ = mm = em = enw ts ne wn i em we em mmm2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidakberwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikansengketa perkara ini. Dalam Pokok Perkara.1.

Intervensi/ParaTerbanding masing masing dengan Surat PemberitahuanPernyataan Banding Nomor : 121/G/2009/PTUNJKT. tertanggal7 Desember 2009 ;Bahwa Para Penggugat / Para Pembanding mengajukanmemori banding tertanggal 21 Desember 2009 yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta padatanggal 21 Desember 2009, memori banding mana telahdisampaikan kepada Tergugat/Terbanding dan Tergugat IlIntervensi / Para Terbanding masing masing dengan SuratPemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor121

No.29/B/2010/PT.TUN.JKT.Pembanding dan Tergugat / Terbanding masing masing denganSurat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori BandingNomor : 121/G/2009/PTUNJKT. tertanggal 26 Januari 2010 ;Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untukmelihat berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Jakarta masing masing dengan SuratPemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor121/G/2009/PTUN JKT tertanggal 12 Januari 2010 ;Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta

Penggugat / ParaPembanding telah dilakukan menurut caracara dan syaratsyarat yang ditentukan dalam UndangUndang Nomor 51 Tahun2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehinggapermohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakanditerimaMenimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Jakarta setelah mempelajari dengan seksamaberkas perkara yang terdiri dari salinan resmi PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor121

Berita Acara Pemeriksaan Persiapan,Berita Acara Persidangan berikut lampiran lampirannya,Surat surat bukti dari masing masing pihak, keterangan parasaksi, memori banding serta kontra memori banding,berpendapat bahwa memori banding dari Para Penggugat / ParaPembanding tidak memuat hal hal baru yang dapat melemahkanpertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta dalam mengambil putusan tersebut ;Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dan PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor121

Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari No121/Pen.Pdt.G/2020/PN.Kdi tanggal 22 Oktober 2020 tentang penetapanhari sidang;Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Oktober2020 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendaridi bawah Register Perkara Nomor 121/Pdt.G/2020/PN.Kdi pada tanggal 22 Oktober2020;Menimbang, bahwa Penggugat pada tanggal 21 Desember 2020 telahmengajukan surat permohonan pencabutan gugatan perkara nomor121/Pdt.G

/2020/PN.Kdi;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv yang menegaskan bahwabahwa pencabutan gugatan setelah pemeriksaan berlangsung, harus ada persetujuanTergugat;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan diajukanoleh Penggugat sebelum pemeriksaan perkara berlangsung maka pencabutangugatan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat maka berdasarkanPasal 271 Rv dan 272 Rv, Pencabutan gugatan perkara Nomor121/Pdt.G/2020/PN.Kdi dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya

Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk Pencabutan Perkara Perdata Nomor121/Pdt.G/2020/PN.Kdi;2. Menyatakan Perkara Perdata Nomor 121/Pdt.G/2020/PN.Kdi yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari tertanggal 22 Oktober 2020, DICABUT;3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kendari untuk mencoretPerkara Perdata Nomor 121/Pdt.G/2020/PN.Kdi dalam Register Perkara;halaman 2 dari 3 penetapan Nomor 121/Pdt.G/2020/PN.kKdi4.

Mascilik No.34 KranjiPurwokerto, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua, Nomor 121/Pen.Pid.B/2021/PN Pwt, tanggal 15 Juli 2021;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca : Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto, Nomor : 121/Pid.B/2021/PN Pwt, tanggal 8 Juli 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;Halaman 1 dari 3 halaman Penetapan Nomor121/Pid.B/2021/PN Pwt Penetapan Majelis Hakim, Nomor : 121/Pid.B/2021/PN Pwt tanggal 8 Juli2021 tentang Penetapan Hari Sidang; Berkas perkara dan Suratsurat lain yang

Membebankan biaya perkara kepada Negara;Demikianlah ditetapbkan oleh Majelis Hakim Pengadilan NegeriPurwokerto, pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 oleh Rios Rahmanto,S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Yuniato Agung Nurcahyo, S.H. dan IndahPokta, S.H. masingmasing sebagai Hakim Anggota, Penetapan manadiucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga olehHalaman 2 dari 3 halaman Penetapan Nomor121/Pid.B/2021/PN PwtHakim Ketua dengan didampingi HakimHakim Anggota, dibantu ThomasKepomo

Rios Rahmanto, S.H., M.H.Indah Pokta, S.H.Panitera Pengganti,Thomas Kepomo Sugiharto, S.H.Halaman 3 dari 3 halaman Penetapan Nomor121/Pid.B/2021/PN Pwt

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejaktanggal 4 September 2015 sampai dengan tanggal 2November 2015;Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor121/Pid.B/2015/PN.

yang ada pagarnya dan sementara terdakwaberjagajaga diluar mengawasi siituasi, selanjutnya melihat keadaansekitar aman lalu Gustianto als Utin tanpa sepengetahuan saksiMarsya selaku pemilik motor mengambil sepeda motor tersebutdengan cara menggunakan kunci T dan memaksa memutar kuncikontak hingga kunci leher / kunci setang motor lepas dan lampusentral motor tersebut menyala, setelah itu sdr.Gustianto mendorongsepeda motor tersebut menyala, setelah itu Gustianto als UtinHalaman3 dari 16 Putusan Nomor121

tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungankeluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan pencurianyang dilakukan oleh terdakwa;Bahwa sepeda motor yang diambil oleh terdakwa adalah sepedamotor smilik saksi sendiri yaitu sepeda motor merk Yamaha type GTwarna biru putin nomor polisi DT 6154KA;;Bahwa kejadiannya adalah pada hari Rabu tanggal 22 April 2015sekitar pukul 00.30 wita di Kel.Pondidaha,Kec.Pondidaha KabupatenKonawe;Halaman5 dari 16 Putusan Nomor121

terdakwa kendarai sebelum mengambilmotor dirumah Sukma adalah juga barang curian;e Bahwa yang mengajak untuk mengambil sepeda motor tersebutadalah saksi;e Bahwa benar foto yang ditunjukkan dipersidangan warna biru putihadalah benar sepeda motor yang saksi dan terdakwa ambil dirumahsukma tersebut;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksibenar;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut:Halaman7 dari 16 Putusan Nomor121

,M.H. masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkandalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 September2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor121/Pid.B/2015/PN. Unh.dibantu oleh IRAYANA,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan NegeriUnaaha, serta dihadiri oleh BUKHARI,S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;HAKIM ANGGOTA; HAKIM KETUAMAJELIS,AFRIZAL, S.H.,M.H. HAYADI,S.H.ANJAR KUMBORO, S.H.,M.HPANITERA PENGGANTIIRAYANA,S.H.

olehMahkamah Agung Republik Indonesia menentukan bahwa Penggugat dapatHalaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2020/PN Mkdmencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat dengan syarat pencabutantersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkarapermohonan yang merupakan perkara voluntair jadi dalam hal mencabutperkara tidak membutuhkan persetujuan pihak lawan, sehingga menurutMajelis permohonan Penggugat untuk mencabut surat permohonan Nomor121

/Pdt.P/2020/PN Mkd adalah sepenuhnya hak dari Pemohon karenanyapatut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa dengan dicabutnya surat permohonan Nomor121/Pdt.G/2020/PN Mkd maka pemeriksaan perkara perdata tersebut haruspula dinyatakan dihentikan dan Majelis Hakim memerintahkan kepada PaniteraPengadilan Negeri Mungkid untuk mencatat pencabutan perkara ini dari bukuregister perkara perdata permohonan tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap biaya perkara yang timbulakibat Permohonan ini dibebankan kepada

Li, sebagai Hakim tunggal, yang ditunjukberdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor121/Pdt.P/2020/PN Mkd tanggal 05 November 2020, penetapan tersebut padahari dan tanggal itu juga , diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umumoleh Hakim tersebut, Maftuchah, S.H., Panitera Pengganti dan KuasaPemohon.Panitera Pengganti, Hakim Ketua,Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 121/Padt.P /2020/PN Mkd Maftuchah , S.H. Dian Nur Pratiwi, S.H.., M.H. LiPerincian biaya:1.

Pts.Kepaniteraan Pengadilan Agama Putussibau, dengan Nomor121/Pdt.G/2020/PA.Pts, tanggal 06 Agustus 2020, dengan dalildalil padapokoknya sebagai berikut:1. Bahwa, pada tanggal 01 Maret 2003, Penggugat dan Tergugat telahmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Putussibau, sebagaimana tercantumdalam Kutipan Akta Nikah Nomor , terbit tanggal 05 Maret 2003;2.

acara sidang dianggap termuat dari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkanPenggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugatdan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, dan usaha tersebutberhasil, dan Penggugat secara tertulis mohon mencabut perkara Nomor121

Pts.jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, makapencabutan gugatan Penggugat tidak diperlukan persetujuan Tergugat, dantelah sesuai dengan Pasal 271 Rv. oleh karena itu pencabutan perkara Nomor121/Pdt.G/2020/PA.Pts tanggal O6 Agustus 2020 dari Penggugat patutdikabulkan;Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan gugatan Penggugatdikabulkan, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera PengadilanAgama Putussibau untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam registerperkara

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor121/Pdt.G/2020/PA.Pts dari Penggugat;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara;Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 121/Pdt.G/2020/PA. Pts.3.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohona untuk mencabut perkaranya yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Bima, dalam register nomor121/Pdt.P/2019/PA Bm, tanggal 21 Juni 2019;
2. Memerintahkan kepada panitera untuk mencatatkan pencabutan tersebut pada buku register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp ........000,- ( tiga ratus Sembilan

Membebankan Terdakwa KAMARUDDIN Als DAENG Bin SIRAJUDIN(Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah).Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari salinan resmi putusanPengadilan Negeri Mempawah Tanggal 23 Juli 2018 Nomor121/Pid.B/2018/PN Mpw perkara pidana atas nama Terdakwa KAMARUDDINAls DAENG Bin SIRAJUDIN (Alm) diputuskan oleh Pengadilan NegeriMempawah dengan putusan yang amarnya sebagai berikut :1.

Mpw ;Menimbang, bahwa perihal adanya permintaan banding dari Terdakwatersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Juli2018, sebagaimana ternyata dari Akte Pemberitahuan permintaan Bandingkepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 30 Juli 2018 Nomor121/Pid.B/2018/PN.Mpw Jo.

Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor121/Pid.B/2018/PN.Mpw Jo. Nomor 8/Akta.Pid. /2018/PN.Mpw tertanggal 23Agustus 218 yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan NegeriMempawah dan Penuntut Umum.Halaman 6 dari 13 halaman putusan Nomor 101/PID/2018/PT PTK2. Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor121/Pid.B/2018/PN.Mpw Jo. Nomor 8/Akta.Pid. /2018/PN.Mpw tertanggal 29Agustus 218 yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan NegeriMempawah dan Terdakwa.

diputus oleh Pengadilan NegeriMempawah pada tanggal 23 Juli 2018 dan kemudian atas putusan tersebut,pada tanggal 3072018 Terdakwa mengajukan permintaan banding;Menimbang, bahwa karena permohonan banding tersebut diajukan olehTerdakwa dalam tenggang waktu, tatacara dan syaratsyarat yang telahditentukan oleh Undangundang, maka permohonan banding dari tersebutdiatas, secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa sebagai alasan keberatannya terhadap PutusanPengadilan Negeri Mempawah Tanggal 23 Juli 2018 Nomor121

21 ayat 4 KUHAP tersebut, dan tidak sepatutnya diterapkanbagi putusan pemidanaan terdakwa KAMARUDDIN Als DAENG BinSIRAJUDIN (Alm.), yang secara nyata diajukan ke persidangan dengandakwaan melakukan tindak pidana yang selain diancam dengan pidana penjarayang kurang dari 5 (Lima) Tahun, juga bukan tergolong tindak pidana yangdisebutkan limitatif di dalam pasal 21 ayat 4 huruf b KUHAPMenimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan diatas makaputusan Pengadilan Negeri Mempawah Tanggal 23 Juli 2018 Nomor121

Bandul Sepotong 09 April 1988,agama Islam, pendidikan S.l, pekerjaan Guru,bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKALIS,,sebagai Pemohon Il;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungandengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Pemohon Il (Selanjutnyadisebut Para Pemohon) serta saksisaksi Para Pemohon dipersidangan;DUDUK PERKARABahwa, dalam surat permohonannya tertanggal 7 Oktober 2020 yangterdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis Nomor121

Penetapan No.97/Padt.P/2020/PA.BkIsApabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadiladilnya;Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapbkan Para Pemohonhadir secara pribadi di persidangan;Bahwa setelah surat permohonan Para Pemohon yang terdaftar diRegister Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis Nomor121/Pdt.P/2020/PA.Bkls tanggal 7 Oktober 2020 tersebut dibacakan, lalu paraPemohon menyatakan mencabut permohonan istbat nikah para pemohon;Bahwa, tentang pemeriksaan lebih lanjut

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor121/Pdt.P/2020/PA.Bkls dari para Pemohon;Hal. 3 dari 4 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2020/PA.BkIs2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkaratersebut dalam register perkara;3.

agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani,tempat tinggal diKabupaten Kolaka Timur, sebagaiPemohon,;melawanTERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidakada, tempat tinggalKabupaten Muna Barat, sebagaiTermohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Februari2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka Nomor121

kepadaberita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadibagian dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana yang telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikanPemohon dan Termohon, dengan cara menasehati Pemohon, dan ternyataupaya tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranyayang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dengan Nomor121

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor121/Pdt.G/2019/PA.KIk dari Pemohon;Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 121/Pdt.G/2019/PA.KIkMemerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara;Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp996.000,00 (Sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan MajelisHakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Senin tanggal 17 Syakban 1440 H.bertepatan

,Pekerjaan Advokat, yang beralamatkantor pada jalan tenggri Nomor 21Kelurahan Seketeng KecamatanSumbawa Kabupaten Sumbawa,selanjutnya disebut sebagai Pemohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca suratsurat yang terkait dengan perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Para Pihak terkait;DUDUK PERKARABahwa, Pemohon dalam permohonannya yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dengan register Nomor121/Pdt.P/2020/PA.Sub, tanggal O08 Juni 2020, mengemukakan dalildalilsebagai

perkaranya diperiksa dan diputus tidak bertentangandengan prinsip keadilan dan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa, ketentuan pencabutan perkara dalam tingkatpertama ini sesuai dengan yang telah diatur dalam pasal 271 272 RV,sehingga dengan demikian gugatan pencabutan yang diajukan olehPemohon dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa, oleh karena permohonan pencabutan perkaratersebut diajukan setelah perkaranya didaftar dan diproses di PengadilanAgama Sumbawa Besar dengan register perkara Nomor121

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor121/Pdt.P/2020/PA.Sub dari Pemohon;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara;Penetapan 121/Pdt.P/2020/PA.Sub, Halaman 4 dari 5 halaman3.

Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima AktaNikah dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Kediri, Nomor121/37/1975 Tanggal 18 April 1975, dengan identitas tertulis Pemohon Nama : Yang salah dengan tempat tanggal lahir Yang salah (22 tahun)dan Pemohon II dengan tempat tanggal lahir Yang salah (17 tahun),Hal. 1 dari 8 hal.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor121/37/1975, yang dikeluarkan olehKantor Urusan Agama Kabupaten Kediri, tanggal 18 April 1975,bermaterai cukup, telah dicocokkan dan: sesual dengan aslinya, (buktiP.3): WS ffd. Fotokopi Kartu Keluarga~Nomor;:XXX,Kepala keluarga Pemohon ,yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKabupaten Kediri, tanggal 14 Juli 2012, bermaterai cukup, telahdicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.4);e.

Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah tercatat dalamAkta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Kediri Nomor121/37/1975 tanggal 18 April 1975, namun dalam Akta Nikah tersebutHal. 5 dari 8 hal. Fenetapan Nomor : 0508/Pat.F/2017/PA.Kab.Kdridentitas Para Pemohon tertulis, Pemohon Nama : Yang salah dengantempat tanggal lahir Yang salah (22 tahun) dan Pemohon II dengantempat tanggal lahir Yang salah (17 tahun);3.

Bahwa identitas Para Pemohon, yaitu Pemohon Nama : Yang salahdengan tempat tanggal lahir Yang salah (22 tahun) dan Pemohon Ildengan tempat tanggal lahir Yang salali (17 tahun), yang tertulis dalamKutipan Akta Nikah dari Kafitor Urusan: Agama Kabupaten Kediri Nomor121/37/1975 tanggal,18 April 1975; dengan*identitas Pemohon Nama :Yang benar dengan tempat tanggallahir Kediri01041952 dan PemohonIl dengan tempat tanggallahir Kediri~ 01041958,, yang tertulis dalamdukumen lain milik Para Pemohon yaitu Kartu

Penetapan Nomor 121/Pdt.G/2018/PA.Psp;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara permohonan Pemohonbeserta suratsurat lainnya yang berkaitan dengan permohonan tersebut ;Telah mendengar Keterangan Pemohon dan Termohon/Kuasa dipersidangan;DUDUK PERKARABahwa, Pemohon dengan surat permohonannya secara tertulistertanggal 21 Maret 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan PengadilanAgama Padangsidimpuan dengan Register Perkara Nomor121/Pdt.G/2018/PA.Psp; tanggal 21 Maret 2018 mengajukan permohonan

Membebankan biaya perkara menurut hukum;Subsidair:Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadiladilnya;Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapbkan Pemohonhadir secara in person dipersidangan, sedangkan Termohon juga hadirdipersidangan kecuali sidang pertama tanggal 17 April 2018 meskipun sudahdipanggil resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan nomor121/Pdt.G/2018/PA.Psp tanggal 20 April 2018 dan bertemu secara langsungdengan Termohon akan tetapi tidak hadir dan

mawaddah dan rahmahyang menjadi tujuan perkawinan menurut hukum Islam akan tetapi tidakberhasil;Bahwa, selain upaya damai yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim,Pemohon dan Termohon juga telah dilaksanakan Mediasi melalui HakimMediator : Hasanuddin S.Ag (Hakim Mediator pada Pengadilan AgamaPadangsidimpuan) dan berdasarkan laporan hakim mediator tersebut bahwamediasi telah dilaksanakan secara maksimal akan tetapi tidak berhasil dandinyatakan gagal;Bahwa, Pemohon menyatakan dipersidangan mencabut perkara Nomor121

Penetapan Nomor 121/Pdt.G/2018/PA.Psp;mediasi telah dilaksanakan secara maksimal akan tetapi tidak berhasil dandinyatakan gagal, dengan demikian ketentuan Peraturan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan dipandang telah terpenuhi;Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut perkara Nomor121/Pdt.G/2018/PA.Psp tanggal 21 Maret 2018 dengan alasan ingin merantausehingga tidak dilanjutkan lagi;Menimbang, bahwa berhubung Pemohon sudah mencabut perkara

Terdakwa SUGENG WIDODO Bin AGUSSETIAWAN berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan dendasebesar Rp.3.000.000,(tiga juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan pidanakurungan.Menyatakan barang bukti berupa : 2 (dua) titik sumur pasak dan 1 (satu)titik sumur gali, 3 (tiga) mesin pompa air dan bak tandon air ukuran 2,5 mx 1,5m x 1,5 m, dikembalikan kepada Terdakwa.Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesarRp. 5.000, (lima ribu rupiah).Setelah membaca putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor121

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp2.000,00 (dua ribu rupiah);Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 15/Akta Pid.Sus/2019/PNKds yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kudus, menerangkan bahwapada tanggal 30 Oktober 2019 Penuntut Umum telah mengajukan permintaanbanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor121/Pid.Sus/2019/PN Kds tanggal 28 Oktober 2019, selanjutnya permintaanbanding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal31 Oktober 2019;Membaca

diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwapada tanggal 14 November 2019;Membaca, surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage)masingmasing Nomor 15/Akta Pid.Sus/2019/PN Kds tanggal 31 Oktober 2019yang berisi pada pokoknya bahwa Terdakwa maupun Penuntut Umum masingmasing diberi kKesempatan menggunakan haknya untuk memeriksa berkasperkara yang dimintakan banding dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkasperkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor121

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor121/Pid.Sus/2019/PN Kds tanggal 28 Oktober 2019;3.

Nomor 121/Pdt.G/2018/PA.Psp;A9/17/HK.05/V/2018 tanggal 3 Mei 2018, sebagai :Termohon ;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara permohonan Pemohonbeserta suratsurat lainnya yang berkaitan dengan permohonan tersebut ;Telah mendengar Keterangan Pemohon dan Termohon/Kuasa dipersidangan;DUDUK PERKARABahwa, Pemohon dengan surat permohonannya secara tertulistertanggal 21 Maret 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan PengadilanAgama Padangsidimpuan dengan Register Perkara Nomor121

Penetapan Nomor 121/Pdt.G/2018/PA.Psp;dipanggil resmi dan patut sSesuai dengan relaas panggilan nomor121/Pdt.G/2018/PA.Psp tanggal 20 April 2018 dan bertemu secara langsungdengan Termohon akan tetapi tidak hadir dan ketidakhadiran Termohon tanpaalasan yang sah;Bahwa, pada persidangan kedua Termohon menyatakan bahwaTermohon telah memberikan Kuasa Khusus kepada : Rafidah, S.H., AdvokatPengacaraKonsultan Hukum pada : Law Office Rafidah, SH & Associates,Advocates & Counsellers At Law yang berkantor di

mawaddah dan rahmahyang menjadi tujuan perkawinan menurut hukum Islam akan tetapi tidakberhasil;Bahwa, selain upaya damai yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim,Pemohon dan Termohon juga telah dilaksanakan Mediasi melalui HakimMediator : Hasanuddin S.Ag (Hakim Mediator pada Pengadilan AgamaPadangsidimpuan) dan berdasarkan laporan hakim mediator tersebut bahwamediasi telah dilaksanakan secara maksimal akan tetapi tidak berhasil dandinyatakan gagal;Bahwa, Pemohon menyatakan dipersidangan mencabut perkara Nomor121

MajelisHakim, Pemohon dan Termohon juga telah dilaksanakan Mediasi melalui HakimMediator : Hasanuddin S.Ag (Hakim Mediator pada Pengadilan AgamaPadangsidimpuan) dan berdasarkan laporan hakim mediator tersebut bahwamediasi telah dilaksanakan secara maksimal akan tetapi tidak berhasil dandinyatakan gagal, dengan demikian ketentuan Peraturan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan dipandang telah terpenuhi;Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut perkara Nomor121

berikut dalam perkarapermohonan yang diajukan oleh :PUTRI WIJAYANTI , Tempat / Tanggal lahir : Pati / 24 Januari 1991, JenisKelamin : Perempuan, NIK :3318106401910002, Alamat : Dukuh.BaranRT.003.RW.002 Desa Sidoharjo , Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Agama :Islam, Status Perkawinan : Cerai hidup , Pekerjaan : lou Rumah Tangga ,Pendidikan : SLTA , Selanjutnya disebut Pemohon ;Pengadilan Negeri tersebut ;Telah membaca surat permohonan Pemohon ;Telah membaca Penetepan Ketua Pengadilan Negeri Pati, Nomor121

/Pen.Pdt.P/ 2020 /PN Pti, tanggal 28 Agustus 2020 ;Telah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang Nomor121/Pen.Pdt.P/ 2020/PN Pti, tanggal 28 Agustus 2020 ;Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonannya,tertanggal 28 Agustus 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan NegeriPati tanggal 28 Agustus 2020 di bawah register Nomor.: 121 /Pdt.P/2020/PN Pti.

NGANTUNG;Bahwa karena salah seorang ahli waris yakni FERRY NGANTUNG telah menjadiwarga negara asing dan telah melepaskan haknya atas bagian warisannya, makaPara Pemohon akan mengajukan permohonan ke Badan Pertanahan Nasional KotaManado agar kiranya pencatatan kembali hak baru atas tanah sesuai: Sertifikat Hak Milik No. 205 Desa / Kelurahan Tikala Ares, terletak di PropinsiSulawesi Utara, Kota Manado, Kecamatan Tikala dahulu Kecamatan ManadoTengah, Kelurahan Tikala Ares, Surat Ukur tanggal 17 Mei 1977 Nomor121

mengabulkan permohonan Para Pemohon denganmemberikan Penetapan:1.2.Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut;Memberi izin kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Manado untukmenerima pendaftaran permohonan Para Pemohon untuk mencoret nama HENGKYNGANTUNG yakni nama pemegang hak atas tanah: Sertifikat Hak Milik No. 205 Desa / Kelurahan Tikala Ares, terletak di PropinsiSulawesi Utara, Kota Manado, Kecamatan Tikala dahulu Kecamatan ManadoTengah, Kelurahan Tikala Ares, Surat Ukur tanggal 17 Mei 1977 Nomor121

Malalayang II, terletak di PropinsiSulawesi Utara, Kota Manado, Kecamatan Malalayang, Desa / KelurahanMalalayang II, Gambar Situasi tanggal 27 November 1993 No. 1594/1993, luas150 m2;dan seterusnya mendaftarkan / mencatat nama pemegang hak atas tanah dalam 4(empat) Sertifikat Hak Milik yakni: Sertifikat Hak Milik No. 205 Desa / Kelurahan Tikala Ares, terletak di PropinsiSulawesi Utara, Kota Manado, Kecamatan Tikala dahulu Kecamatan ManadoTengah, Kelurahan Tikala Ares, Surat Ukur tanggal 17 Mei 1977 Nomor121

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor121.K/PEN.TUN/2017/PTUN.Sby., tanggal 16 Oktober 2017 tentangPenunjukan Majelis Hakim ; 2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara SurabayaNomor : 121.HK/PEN.TUN/2017/PTUN.Sby., tanggal 17 Oktober 2017 tentangPemeriksaan Persiapan ; 222 n nnn nn nnn nnn nnn ee3.

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor121.K/PEN.TUN/2017/PTUN.Sby., tanggal 12 Desember 2017 tentangPergantian Majelis Hakim; Telah membaca berkas perkara dan telah mendengar pihakpihak yangbersengketa dan saksisaksi di persidangan ; TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 12 Oktober2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabayapada tanggal 13 Oktober 2017 dalam Register Perkara Nomor: 121/G/2017/PTUN.Sby. telah

: Jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir di Bulian,tanggal 29 September 1984, Pekerjaan Mengurus rumahtangga, Agama Hindu, Alamat Banjar DinasAlasharum,Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan ,KabupatenBuleleng,Selanjutnya disebut sebagai :PEMOHON ; Membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singarajatertanggal 14 Juni 2019, Nomor : 121/Pdt.P/2019/PNSgr, dan pada tanggal 14Juni 2019 Nomor : 121/Pdt.P/2019/PNSgr, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara gugatan Nomor121

/Pdt.G/2019/PNSgr, baru pada tahap pelaksanaan tambahan bukti surat daripemohon, Pemohon mengajukan permohonan pencabutan Perkara121/Pdt.P/2019/PNSgr, dengan alasan yaitu bahwa Pemohon sudah bisamengurus perubahan tahun lahir anak Pemohon di Sekolah : di Sekolah.Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca surat permohonanpencabutan perkara dari Pemohon tertanggal O01 Juli 2019 Nomor121/Pdt.P/2019/PNSgr, yang pada pokoknya hendak mencabut perkaranyayang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri