Ditemukan 5020 data
Urut Berdasarkan
Putus : 10-05-2016 — Upload : 21-09-2016
Putusan PN KENDARI Nomor 05/PID.SUS/TPK/2016/PN. KDI Tanggal 10 Mei 2016 — - Drs. POLTAK TAMBUNAN, M.Si
178 — 99
178 — 99
POLTAK TAMBUNAN, M.Si, selaku Pegawai Negeri Sipilyang menjabat selaku Pengadministrasi Umum pada Badan Kepegawaian Negara(BKN) Pusat Di Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan KepegawaianNegara (BKN) Nomor: UP.1/55/2010 Tanggal 30 September 2010, pada waktu, padawaktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan KESATU, sebagai orangyang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan Drs.
Putus : 10-09-2013 — Upload : 12-06-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 458 PK/Pdt/2012 Tanggal 10 September 2013 — CHARLES MIDUK SOMARA vs PT. BANK GANESHA, dkk
142 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
142 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penerbitan aktaaktakelahiran tersebut telah diterbitkan tanpa dasar hukum dan bertentangan denganketentuan Pasal 42 Jo Pasal 55 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinanyang mengatur mengenai kedudukan anak dan pembuktian asal usul anak karena saat itutidak pernah ada Surat Perkawinan baik dari Gereja ataupun dari Kantor Catatan Sipilyang dapat membuktikan adanya perkawinan yang sah antara alm.
Register : 24-02-2021 — Putus : 28-07-2021 — Upload : 28-10-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 24/G/2021/PTUN.SBY Tanggal 28 Juli 2021 — Penggugat:
Ir. DADUK AGUSTYANTA
Tergugat:
BUPATI MAGETAN
324 — 163
Ir. DADUK AGUSTYANTA
Tergugat:
BUPATI MAGETAN
324 — 163
Bukti T1 : Fotokopi Keputusan Bersama Menteri DalamNegeri Pemberdayaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor182/6597/SJ Nomor 15 Tahun 2018 Nomor 153/KEP/2018Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan PengadilanYang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana KejahatanYang ada Hubungannya Dengan Jabatan (fotokopi);2. Bukti T2 : Fotokop!
Register : 04-05-2021 — Putus : 30-09-2021 — Upload : 30-09-2021
Putusan PA CIBINONG Nomor 3045/Pdt.G/2021/PA.Cbn Tanggal 30 September 2021 — Penggugat melawan Tergugat
132 — 68
132 — 68
Kemudian pada tahun1998, Penggugat baru mendaftarkan perkawinan tersebut di Amerika(bukan di Indonesia) melalui Kantor Catatan Sipil setempat, setelahsebelumnya dinikahkan ulang menurut prosesi Negara Amerika (bukanmenurut hukum Islam, karena tanpa wali dan saksi) di kantor catatan sipilyang sama di Amerika.
Register : 04-05-2017 — Putus : 12-10-2017 — Upload : 30-10-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 94/G/2017/PTUN.JKT Tanggal 12 Oktober 2017 — drg. WAHYU SULISTIANINGSIH, MPHM ; KETUA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN
87 — 148
87 — 148
Fakta ini menunjukkan bahwa tidak validatau rusaknya mesin finger print bukanlah alasan ketidakhadiran Penggugat dalamjumlah hari yang sedemikian banyak tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelisberpendapat bahwa alasan adanya persoalan mesin finger print yangdikemukakan Penggugat tersebut tidak dapat dikatakan sebagai alasan tidakmasuk kerja yang sah sebagaimana Penjelasan Pasal 10 angka 9 huruf dPeraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 11-05-2021 — Putus : 09-09-2021 — Upload : 28-09-2021
Putusan PTUN AMBON Nomor 18/G/2021/PTUN.ABN Tanggal 9 September 2021 — Penggugat:
SELYAM HUNGAN
Tergugat:
BUPATI KEPULAUAN ARU
187 — 67
SELYAM HUNGAN
Tergugat:
BUPATI KEPULAUAN ARU
187 — 67
2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yangmenegaskan:PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukumpenjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memilikikekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanadengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun danpidana yang dilakukan dengan berencana.Selain itu, tindakan Tergugat menerbitkan objeksengketa tata usaha negara a quo juga melangkahi Pasal247 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 21-09-2016 — Putus : 09-01-2017 — Upload : 29-05-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg Tanggal 9 Januari 2017 — HASNAWI LANGIK, SH BIN LANGIK
96 — 32
96 — 32
undangundang, pengertian undangundang disini termasuk peraturan perundangundangan seperti PeraturanPemerintah, Perda dan lainlain (vide Darwan Prinst, SH PemberantasanTindak Pidana Korupsi Penerbit PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, cetakan ke tahun 2002 halaman 29);Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkanapakah dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh PenuntutUmum, Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum;Menimbang, bahwa terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang
kesempatan atau sarana yang ada karenajabatan atau kedudukan adalah Pegawai Negeri.b. sedang pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atauperseorangan swasta hanya dapat melakukan tindak pidana korupsi dengancara menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada karenakedudukan saja.Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini, Majelis Hakim akanmempertimbangkan unsur yang paling sesuai dengan fakta di persidangandikaitkan dengan kewenangan Terdakwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 07-02-2017 — Putus : 12-06-2017 — Upload : 20-12-2017
Putusan PTUN MATARAM Nomor 119/G/2017/PTUN.MTR Tanggal 12 Juni 2017 — NASARUDDIN vs BUPATI DOMPU
63 — 36
63 — 36
OBJEK GUGATAN:Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan TataUsaha Negara (KTUN) berupa :Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/038/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.2/143/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetaopbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaNasaruddin.Halaman 5LL DASAR HUKUM OBJEK GUGATANBahwa objek sengketa gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhiketentuan pasal
Register : 13-10-2020 — Putus : 07-01-2021 — Upload : 07-01-2021
Putusan PA BANJARBARU Nomor 476/Pdt.G/2020/PA.Bjb Tanggal 7 Januari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
87 — 35
87 — 35
Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yangtelah diubah dan disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45Tahun 1990 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keteranganlebih dahulu dari Pejabat.
Register : 20-08-2019 — Putus : 04-12-2019 — Upload : 17-12-2019
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 35/G/2019/PTUN.BJM Tanggal 4 Desember 2019 — Penggugat:
YUSDI NOORHASNI,S.SOS.,M.A
Tergugat:
BUPATI KOTABARU
178 — 72
YUSDI NOORHASNI,S.SOS.,M.A
Tergugat:
BUPATI KOTABARU
178 — 72
Maryono NIP19660101 198804 1004, Dkk (3 orang) tertanggal 4 Juli2018Fotokopi Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara NomorK 2630/V 555/99 Perihal Koordinasi Bersama TerkaitPengawasan Dan Pengendalian Kepegawaian tertanggal17 April 2018Fotokopi Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri,Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan ReformasiBirokrasi Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang Telah Dijatuhi
Register : 13-05-2014 — Putus : 01-07-2014 — Upload : 11-03-2015
Putusan PA TEBING TINGGI Nomor 502/Pdt.G/2013/PA.TTD Tanggal 1 Juli 2014 — Pemohon dan Termohon
19 — 2
19 — 2
pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapatdiindahkan, dengan alasan bahwa dalam peraturan PKB PPKS perihalurusan perceraian Perusahaan tidak terkait di dalamnya;Bahwa oleh karena atasan Pemohon tidak bersedia memberi izinkepada Pemohon, maka Majelis berusaha memberikan saran dan nasehatkepada Pemohon agar tidak melanjutkan permohonannya untuk menceraikanTermohon, bahkan Majelis telah menjelaskan tentang resiko perceraian bagiPegawai Negeri Sipil atau yang disamakan dengan Pegawai Negeri Sipilyang
Putus : 09-11-2009 — Upload : 22-11-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 2382/Pid.B/2009/PN.SBY Tanggal 9 Nopember 2009 —
38 — 6
38 — 6
., selaku Pengawai Negeri Sipilyang diangkat berdasarkan SK Gubernur Jawa Timur Nomor =:813.2/1369/042/1989 tanggal 21 Maret 1989 dan berdasarkan SK WalikotaSurabaya Nomor : 813.215855/436.6.8/2008 tanggal 18 Desember 2008sebagai Kasub. Bag. TU UPTDPKB (Unit Pelaksana Teknis DaerahPengujian Kendaraan Bermotor) Wiyung, pada Dishub Kota Surabaya, yangmelakukan atau turut serta melakukan dengan : MAS BAMBANG SUPRIHADI, SH. MSi selaku Mantan Kadis Perhubungan KotaSurabaya ;e Drs.
Bahwa berkaitan dengan pencantuman ketentuan Pasal 55 ayat 1 ke 1KUH Pidana, sebagaimana pada halaman 1 baris ke 23 s/d 28 dari atasdakwaan Kesatu Primairdan pada halaman 9 baris ke 5 s/ d 10 dari atas dakwaan Subsidair,disebutkan :Bahwa Terdakwa BUDI HARTONO, SH., MM., selaku Pegawai Negeri Sipilyang diangkat berdasarkan SK Gubernur Jawa Timur Nomor =:813/1369/042/1989 tanggal 21 Maret 1989 dan berdasarkan SK WalikotaSurabaya Nomor : 813.2/ 5855/ 436.6.8/ 2008 tanggal 18 Desember 2008sebagai Kasub
Register : 10-07-2019 — Putus : 27-09-2019 — Upload : 06-11-2019
Putusan DILMIL I 05 PONTIANAK Nomor 33-K/PM.I-05/AD/VII/2019 Tanggal 27 September 2019 — Oditur:
Hanggonotomo
Terdakwa:
Carkono
53 — 25
Hanggonotomo
Terdakwa:
Carkono
53 — 25
Bahwa benar keesokan harinya pada hari Kamistanggal 7 Maret 2019 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwaberangkat ke kantor namun setelah di kantor kuranglebih 2 (dua) jam tidak ada personel yang datangsehingga Terdakwa berangkat ke rumah Saksi4mengingat Saksi2 sedang berada di rumah Saksi4memperbaiki handphone, sesampainya di rumah Saksi4 langsung masuk melalui pintu belakang ternyataSaksi2 sudah berada di dapur rumah Saksi4 sedangmemperbaiki handphone bersama seorang warga sipilyang tidak Terdakwa kenal
Register : 17-08-2018 — Putus : 17-12-2018 — Upload : 28-12-2018
Putusan PTUN PALU Nomor 25/G/2018/PTUN.PL Tanggal 17 Desember 2018 — - Kamaruddin M. Lasuru, S.Sos VS Bupati Buol
110 — 59
110 — 59
PID.B/2009/PN.Buol tanggal 20Oktober 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, telah terbukti secara sah danmenyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi (vide bukti tertanda T1=P1,P6=T10);Menimbang, bahwa selain itu, jika dicermati obyek sengketa a quo tenyataTergugat telah menerapkan 2 (dua) ketentuan hukum Pasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf bPeraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 31-05-2019 — Putus : 17-09-2019 — Upload : 26-12-2019
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 5/G/2019/PTUN.TPI Tanggal 17 September 2019 — NOPIAN ROPITA, S.Sos. Melawan GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
171 — 75
171 — 75
Kominfo, Persandian dan Statistik pada Biro AdministrasiPerekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang menurutketentuan tersebut di atas dikategorikan bagian dari Jabatan Administrasi (JA),sehingga Tergugat menerbitkan objek sengketa telah sesuai kewenangan dari segimateriil; Menimbang, bahwa kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objeksengketa a quo dari segi wilayah, dapat diketahui dengan isu hukum: apakah objeksengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, ditujukan kepada Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 12-04-2019 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 28-08-2019
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 24/G/2019/PTUN.SMG Tanggal 28 Agustus 2019 — Penggugat:
Djarot Budhi Krishnawan, S.H.
Tergugat:
Bupati Tegal
209 — 128
Djarot Budhi Krishnawan, S.H.
Tergugat:
Bupati Tegal
209 — 128
(fotocopy sesuai dengan aslinya);Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi BirokrasiDan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018, Nomor : 153/KEP/2018Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan PutusanPengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau TindakPidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatantertanggal 13 September
Register : 13-12-2017 — Putus : 23-07-2018 — Upload : 06-12-2018
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 204/Pdt.G/2017/PN Lbp Tanggal 23 Juli 2018 — RUDY, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Jl. Aluminium Raya No. 7 A, Lk XVII, Kel. Tanjung Mulia Hilir, Kec. Medan Deli, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada ALI LEONARDI N, SH, SE, MBA, MH, PRAMUDYA EKA W. TARIGAN, SH, EDDY MARTINO PL, SH., SE., MH., BUDI DARMANSYAH SIMANUNGKALIT, S.H., JAMES H. FRANSICUS, S.H., JANSTONNY PURBA, S.H., masing-masing Advokat berkantor di Kantor Advokat âÂÂALI LEONARDI N, S.H., S.E., MBA., M.H. & ASSOCIATES, Advocate â Legal Consultant â Attorney â Solicitor, berkantor di Jln. Prof. H.M. Yamin, S.H. No. 41-B Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Desember 2017, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 255/HKM.00/XII/2017, tanggal 13 Desember 2017, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;
Lawan
CHRISTHINE GANDA, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : dahulu beralamat di Jl. Aluminium Raya No. 7 A Lk XVII, Kel. Tanjung Mulia Hilir, Kec. Medan Deli Kota Medan, dan sekarang beralamat di Komplek Cemara Hijau Blok I No. 9 Kec. Percut Sei Tuan, Kab Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;
348 — 21
348 — 21
putusanpengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.Ketentuan tersebut secara imperatif dan limitatif mengatur kewajiban setiappenduduk yang mengalami perceraian untuk melaporkan perceraian tersebut keKantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tempat pencatatan peristiwaperceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilantentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap dan sebagaikonsekwensi yuridisnya, maka Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipilyang
Register : 06-01-2017 — Putus : 14-08-2017 — Upload : 20-03-2018
Putusan PA CIKARANG Nomor 59/Pdt.G/2017/PA.Ckr Tanggal 14 Agustus 2017 — Penggugat melawan Tergugat
19 — 6
19 — 6
Bahwa sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang harusdipenuhi apabila Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akanmelakukan perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri SipilPNS diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipilyang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun1990;3.
Register : 09-02-2017 — Putus : 18-05-2017 — Upload : 05-07-2017
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 14/G/2017/PTUN-PLG Tanggal 18 Mei 2017 — YAZIAR, S.T VS WALIKOTA PAGAR ALAM
80 — 27
80 — 27
+= 22222222 nnn nnn nnn nnn nn on 2 == "Pada dasarnya jabatan yang diberikan kepada seorang Pegawai Negeri Sipiladalah merupakan kepercayaan dari Negara yang harus dilaksanakan dengansebaikbaiknya" ; "Apabila seorang Pegawai Negeri Sipil dipidana penjara atau kurungan berdasarkankeputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karenamelakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yangada hubungannya dengan jabatan atau pekerjaannya, maka Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 29-08-2017 — Putus : 25-04-2018 — Upload : 10-05-2019
Putusan PA JAKARTA SELATAN Nomor 2961/Pdt.G/2017/PA.JS Tanggal 25 April 2018 — Penggugat melawan Tergugat
76 — 29
76 — 29
Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipilyang menyatakan:(2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertigauntuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untukbekas isterinya, dan sepertiga untuk anak atau anakanaknya.Tergugat per bulannya selalu mengirimkan seluruh penghasilannya(gaji) sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kepala SubbidangPenanganan Permasalahnan Hukum BPPBJ Provinsi