Ditemukan 4988 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sipincang sitilhang sibilang sipisang sipinang sipil.yang sikinyang sipenyang sikilang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 13-04-2017 — Putus : 16-05-2017 — Upload : 14-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 234 K/TUN/2017
Tanggal 16 Mei 2017 — SUDARMONO, SH VS JAKSA AGUNG RI;
55 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PPPK;Pasal 7(1) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 hurufa merupakan pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkatsebagai pegawai tetap oleh pejabat pembina kepegawaian danmemiliki Nomor Induk Pegawai secara Nasional;Bahwa dari ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (1) tersebut, telah jelasbahwa Penggugat/Terbanding adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang memiliki Nomor Induk Pegawai (NIP) yang terdaftar di BadanAdministrasi Kepegawaian Negara (BAKN) sebagaimana yangdimaksud dalam
Pengadilan PA BANJARBARU Perdata Agama
Register : 01-09-2020 — Putus : 04-02-2021 — Upload : 04-02-2021
Putusan PA BANJARBARU Nomor 365/Pdt.G/2020/PA.Bjb
Tanggal 4 Februari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
287 — 1805
  • Eksepsi Gugatan KadaluwarsaMenimbang, bahwa jika mencermati alasan Tergugat mengajukaneksepsi ini adalah karena Surat Keputusan Pemberian Izin PerceraianNomor: dari Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang dikeluarkan oleh Walikota Banjarmasin tanggal 18 Desember 2019telah melewati masa 6 (enam) bulan. Hal ini sebab perkara a quo diajukanpada tanggal 1 September 2020 yang jika dihitung dari tanggal terbitnyaSurat Keputusan Pemberian Izin Perceraian telan melewati masa 6 (enam)bulan.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 25-11-2019 — Putus : 01-04-2020 — Upload : 04-05-2020
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 131/G/2019/PTUN.BDG
Tanggal 1 April 2020 — Penggugat:
AHMAD HUZAIFAH, ST, MM
Tergugat:
WALI KOTA BEKASI
350 — 415
  • Negeri Sipil yang menjadiperaturan dasar dalam penerbitan objek sengketa ; Menimbang, bahwa dalam objek sengketa Penggugat dijatuhi hukumandisiplin berat berupa pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hormattidak atas permohonan sendiri (bukti T 1), terkait penjatuhan hukuman disiplintersebut diatur berdasarkan pasal 7 ayat 4 huruf d,dan pasal 10 ayat 9 huruf dHalaman 49 dari 50 halaman Putusan Nomor:131/G/2019/PTUNBDGPeraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Kepegawaian
Register : 10-10-2013 — Putus : 13-02-2014 — Upload : 16-03-2014
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 86/G/2013/PTUN.Mks
Tanggal 13 Februari 2014 — - MUHAMMAD LUTFI, S.Sos.,M.Si. Melawan - BUPATI BONE
85 — 49
  • Bahwa pemberhentian PENGGUGAT dalam Jabatan Struktural, adalahmelanggar dan bertentangan dangan pasal 13 Keputusan Menteri Dalam NegeriNomor 57 Tahun 1998 tentang Pola Umum Pembinaan Karier Pegawai NegeriSipil di Jajaran Departemen Dalam Negeri, yang berbunyi Pegawai Negeri Sipilyang 2 (dua) atau kurang dari 2 (dua) tahun sebelum memasuki usia pensiuntidak dapat dimutasikan kecuali jika yang bersangkutan di promosikan keeselon II atau terdapat pertimbangan lain, sementara itu PENGGUGAT telahmemasuki
Pengadilan PA BIMA Perdata Agama
Register : 02-11-2015 — Putus : 16-02-2016 — Upload : 02-07-2019
Putusan PA BIMA Nomor 1392/Pdt.G/2015/PA.Bm
Tanggal 16 Februari 2016 — Penggugat melawan Tergugat
20 — 10
  • Rustam )pada tanggal 4 Desember 2015 agar hidup rukun kembali dalam membinarumah tangganya namun tetap tidak berhasil;Hal 42 dari 14 Putusan Nomor 544/Pdt.G/2016/PA.BmBahwa oleh karena Pemohon berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipilyang tunduk pada PP No.10 tahun 1983 sebagaimana telah diubah danditambah dengan PP Nomor 45 tahun 1990, maka Majelis Hakim telahmemberi kesempatan yang cukup kepada Penggugat untuk mengurus Suratizin dari pemerintah Kabupaten Bima, namun sampai batas waktu yang telahdiberikan
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Pidana Umum
Register : 08-10-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 23-12-2019
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 1609/Pid.B/2019/PN Jkt.Brt
Tanggal 18 Desember 2019 — Penuntut Umum:
AGUS KHAUSAL ALAM SH
Terdakwa:
1.ENDANG WALUYA
2.HERRY ROESWANTO ALS IJONK
137 — 44
  • saksimembuka komputer lalu membuka Sistim Adiministrasi Kependudukan ( SIAK)yang saksi miliki setelah itu lalu menginput data data palsu tersebut denganmemberi nomor NIK; Bahwa ada 2 jenis formulir yaitu ;Formulir F101 yang sudah ada NIK danFormulir F101 yang belum ada NIK maka saksi memberi nomor NIK; Dipersidangan di perlinatkan barang bukti dan ditunjukan kepada Terdakwa ; Bahwa saksi tidak mempunyai kewenangan untuk menginput datakependudukan tetapi yang mempunyai kewenangan adalah petugas Catatan Sipilyang
Pengadilan PN NABIRE Perdata
Register : 26-01-2021 — Putus : 16-03-2021 — Upload : 22-03-2021
Putusan PN NABIRE Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Nab
Tanggal 16 Maret 2021 — MALUK TABUNI sebagai PENGGUGAT PASKALINA BUTU sebagai TERGUGAT
428 — 127
  • Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatanperceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkanalasan yang lengkap yang mendasarinya;Menimbang bahwa dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagiPegawai Negeri Sipil/PNS tertulis ketentuan ini berlaku bagi setiap PegawaiNegeri Sipil yang akan melakukan perceraian, yaitu bagi Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PN Sei Rampah Pidana Umum
Register : 08-03-2021 — Putus : 27-05-2021 — Upload : 04-06-2021
Putusan PN Sei Rampah Nomor 154/Pid.B/2021/PN Srh
Tanggal 27 Mei 2021 — Penuntut Umum:
ERWIN ADE PUTRA SILABAN, SH
Terdakwa:
IFDAL S.Sos
117 — 75
  • Serdang Bedagal;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut maka tindakan Terdakwa yang menjabat sebagai KepalaDinas Sosial Kabupaten Serdang Bedagai telah mengadakan pertemuandengan Saksi Andi Putra yang merupakan pemasok sembako atau distributor ewarung di Kabupaten Serdang Bedagai khususnya di Desa Sei Bamban padatanggal 12 Januari 2021 di Oval Cafe di Medan pukul 21.00 Wib sampai denganpukul 22.00 Wib telah melanggar asas kepatutan seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN
Register : 19-08-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 20-12-2019
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 33/G/2019/PTUN.BJM
Tanggal 18 Desember 2019 — Penggugat:
Parwoto
Tergugat:
Bupati Kotabaru
242 — 179
  • Saat mengajukan Gugatan incasu, Penggugat berstatus bukansebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) melainkan Pegawai Negeri Sipilyang Telah Diberhentikan Tidak Dengan Hormat atau wargamasyarakat yang terkait dengan Keputusan atau Objek Sengketa; danb.
Pengadilan DILMIL III 12 SURABAYA Pidana Militer
Register : 24-02-2011 — Putus : 21-06-2011 — Upload : 05-01-2012
Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor 39-K/PM.III-12/AD/II/2011
Tanggal 21 Juni 2011 — - Ranu Arie Ansha Sunggoro, Sertu NRP 21020067370181 - Sudadiyo, Kapten Inf NRP 500019 (BHT) ;
76 — 86
  • telahbersalah melakukan tindak pidana :Setiap orang secara tanpa hak dan melawan hukummemiliki narkotika golongan bukan tanaman yangdilakukan dengan pemufakatan jahatBahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhirdalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akanmenilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatanTerdakwa serta hal hal yang mempengaruhi sebagaiberikutMenimbang46Bahwa latar belakang para Terdakwa melakukan tindakpidana tersebut disebabkan karena pengaruhpergaulan para Terdakwa dengan masyarakat sipilyang
Pengadilan PTUN AMBON TUN
Register : 05-03-2021 — Putus : 26-07-2021 — Upload : 08-09-2021
Putusan PTUN AMBON Nomor 8/G/2021/PTUN.ABN
Tanggal 26 Juli 2021 — Penggugat:
Abas Lesnusa, SH, MH
Tergugat:
Bupati Buru selatan
274 — 189
  • Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang ManajemenPegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahanatas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, serta Keputusan BersamaMenteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor :182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/Kep/2018 tanggal 13September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang
Pengadilan PN SUNGGUMINASA Perdata Tanah
Register : 28-11-2018 — Putus : 30-08-2017 — Upload : 28-11-2018
Putusan PN SUNGGUMINASA Nomor 61/Pdt.G/2016/PN Sgm
Tanggal 30 Agustus 2017 — - Muliadi Baharuddin Lawan - Drs. Adong Kadir, Dk
145 — 46
  • yang menjadi dasar penguasaan tanahtanah kaplingpecahan tanah SHM No. 277 tersebut oleh para Anggota KoperasiPengayoman yang telah mebeli tanah kapling tersebut seperti yang telahdiuraikan diatas, (Formal Juridis) dan buktibukti nyata penguasaan tanahsengketa oleh para Anggota Koperasi Pengayoman sebagaimana telahdiuraikan diatas (Fakta Juridis) maka seharusnyalah lokasi tanahtanahkapling tersebut diletakkan Conservatoir Beshlag.Pada saat ini dan/atau sampai dengan saat ini, para Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 28-12-2018 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 17-09-2019
Putusan PTUN KUPANG Nomor 51/G/2018/PTUN.KPG
Tanggal 16 Mei 2019 — Penggugat:
BELASIUS ADUR, ST
Tergugat:
BUPATI MANGGARAI
116 — 73
  • PTUNKPGakhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telahmemiliki kekuatan hukum tetap ; Surat Kepala BKN Nomor k.2630/v.1398/99 tanggal 2 Oktober2018 perihal Surat Penyampaian Data PNS yang dihukum penjaraatau kurungan karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungan Jabatan danContoh Keputusan pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS ;Surat Gubernur NTT Nomor : Upx.012.1/278/2018 tanggal 3Desember 2018, perihal : penyampaian data Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 05-12-2019 — Putus : 26-03-2020 — Upload : 26-03-2020
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 131/G/2019/PTUN.Mks
Tanggal 26 Maret 2020 — Penggugat:
A.M. MUJAHID. BF, ST
Tergugat:
BUPATI MAJENE
213 — 163
  • Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil berlaku sejak tanggal 7 April2017, sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor: 05/PidSus/2012/PN.Mu, tertanggal 24 Juli 2012, berkekuatan hukum tetappada tanggal 1 Agustus 2012, sehingga tidak dapat diterapkan kepadaPenggugat;b. bahwa objek sengketa diterbitkan tanggal 19 September 2019, sehinggabertentangan dengan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 08-11-2018 — Putus : 16-04-2019 — Upload : 16-05-2019
Putusan PTUN AMBON Nomor 15/G/2018/PTUN.ABN
Tanggal 16 April 2019 — Nama : HAMID IDRUS, S.T.; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil; Tempat tinggal : Kelurahan Ngade RT.005/RW 003 Desa Ngade Kec. Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2018, memberikan kuasa kepada: 1) MUNIR KAIROTI, S.H., M.H.; 2) HASAN OHORELLA, S.H.; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada “LAW OFFICE MUNIR KAIROTI, S.H.,M.H.& ASSOCIATES”, beralamat kantor di Gedung Asari, Lantai 1 Kompleks Mesjid Raya Al-Fatah, Jalan Sultan Babullah, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; M E L A W A N: Nama Jabatan : BUPATI KEPULAUAN SULA; Tempat Kedudukan : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, Jalan Ir. Paskah Suzetta (Km-09) Pohea sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara; I. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 027/917/KS/XII/2018, tanggal 3 Desember 2018, memberikan kuasa kepada: 1) IMRAN UMALEKHOA, S.Ip., M.Si., Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Sula; 2) ABDUL KAHAR H PANINGFAT, S.H., Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula; 3) RACMAT ABDUL AZIZ, S.Ap., Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Sula; 4) MUHAMMAD K BOINAU, S.H., Kasubag Pengkajian Produk Hukum Setda Kabupaten Kepulauan Sula; 5) MUHAYATI, S.H., Kasubag Bantuan Hukum Setda Kabupaten Kepulauan Sula; 6) KAMAL FAISAL SILAWANE, S.Ap., Kasubid Pengadaan dan Pemberhentian Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Sula; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, Jalan Ir. Paskah Suzetta (Km-09) Pohea sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara; II. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 005/SK/Pdt.Khs/PTUN/XII/2019, tanggal 10 Januari 2019, memberikan kuasa kepada: 1) ACHMAD HUSEIN BORUT, S.H.,M.H.; 2) MUSLIM ABUBAKAR, S.H.; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat yang berkantor pada ARAS & PARTNERS Advocate & Legal Consutant, yang beralamat di Jl. Blora No. 37, Menteng, Jakarta Pusat; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
112 — 53
  • koordinasi bersamaterkait pengawasan dan pengendalian kepegawaian(fotocopy)Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 180/6867/SJtanggal 10 September 2018 tentang penegakan hokumterhadap Aparatur Sipil Negara yang melakukan tindakpidana korupsi ( fotocopy);Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasidan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018tentang penegakan hokum terhadap pegawai negeri sipilyang
Pengadilan DILMIL I 05 PONTIANAK Pidana Militer
Register : 10-07-2019 — Putus : 27-09-2019 — Upload : 06-11-2019
Putusan DILMIL I 05 PONTIANAK Nomor 33-K/PM.I-05/AD/VII/2019
Tanggal 27 September 2019 — Oditur:
Hanggonotomo
Terdakwa:
Carkono
54 — 36
  • Bahwa benar keesokan harinya pada hari Kamistanggal 7 Maret 2019 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwaberangkat ke kantor namun setelah di kantor kuranglebih 2 (dua) jam tidak ada personel yang datangsehingga Terdakwa berangkat ke rumah Saksi4mengingat Saksi2 sedang berada di rumah Saksi4memperbaiki handphone, sesampainya di rumah Saksi4 langsung masuk melalui pintu belakang ternyataSaksi2 sudah berada di dapur rumah Saksi4 sedangmemperbaiki handphone bersama seorang warga sipilyang tidak Terdakwa kenal
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN Kepegawaian
Register : 31-05-2019 — Putus : 17-09-2019 — Upload : 26-12-2019
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 5/G/2019/PTUN.TPI
Tanggal 17 September 2019 — NOPIAN ROPITA, S.Sos. Melawan GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
204 — 89
  • Kominfo, Persandian dan Statistik pada Biro AdministrasiPerekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang menurutketentuan tersebut di atas dikategorikan bagian dari Jabatan Administrasi (JA),sehingga Tergugat menerbitkan objek sengketa telah sesuai kewenangan dari segimateriil; Menimbang, bahwa kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objeksengketa a quo dari segi wilayah, dapat diketahui dengan isu hukum: apakah objeksengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, ditujukan kepada Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 12-04-2019 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 28-08-2019
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 24/G/2019/PTUN.SMG
Tanggal 28 Agustus 2019 — Penggugat:
Djarot Budhi Krishnawan, S.H.
Tergugat:
Bupati Tegal
222 — 141
  • (fotocopy sesuai dengan aslinya);Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi BirokrasiDan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018, Nomor : 153/KEP/2018Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan PutusanPengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau TindakPidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatantertanggal 13 September
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 17-08-2018 — Putus : 17-12-2018 — Upload : 28-12-2018
Putusan PTUN PALU Nomor 25/G/2018/PTUN.PL
Tanggal 17 Desember 2018 — - Kamaruddin M. Lasuru, S.Sos VS Bupati Buol
129 — 70
  • PID.B/2009/PN.Buol tanggal 20Oktober 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, telah terbukti secara sah danmenyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi (vide bukti tertanda T1=P1,P6=T10);Menimbang, bahwa selain itu, jika dicermati obyek sengketa a quo tenyataTergugat telah menerapkan 2 (dua) ketentuan hukum Pasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf bPeraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Perdata Agama Perceraian
Register : 13-12-2017 — Putus : 23-07-2018 — Upload : 06-12-2018
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 204/Pdt.G/2017/PN Lbp
Tanggal 23 Juli 2018 — RUDY, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Jl. Aluminium Raya No. 7 A, Lk XVII, Kel. Tanjung Mulia Hilir, Kec. Medan Deli, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada ALI LEONARDI N, SH, SE, MBA, MH, PRAMUDYA EKA W. TARIGAN, SH, EDDY MARTINO PL, SH., SE., MH., BUDI DARMANSYAH SIMANUNGKALIT, S.H., JAMES H. FRANSICUS, S.H., JANSTONNY PURBA, S.H., masing-masing Advokat berkantor di Kantor Advokat “ALI LEONARDI N, S.H., S.E., MBA., M.H. & ASSOCIATES, Advocate – Legal Consultant – Attorney – Solicitor, berkantor di Jln. Prof. H.M. Yamin, S.H. No. 41-B Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Desember 2017, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 255/HKM.00/XII/2017, tanggal 13 Desember 2017, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ; Lawan CHRISTHINE GANDA, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : dahulu beralamat di Jl. Aluminium Raya No. 7 A Lk XVII, Kel. Tanjung Mulia Hilir, Kec. Medan Deli Kota Medan, dan sekarang beralamat di Komplek Cemara Hijau Blok I No. 9 Kec. Percut Sei Tuan, Kab Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;
360 — 21
  • putusanpengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.Ketentuan tersebut secara imperatif dan limitatif mengatur kewajiban setiappenduduk yang mengalami perceraian untuk melaporkan perceraian tersebut keKantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tempat pencatatan peristiwaperceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilantentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap dan sebagaikonsekwensi yuridisnya, maka Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipilyang