Ditemukan 5020 data
ERWIN ADE PUTRA SILABAN, SH
Terdakwa:
IFDAL S.Sos
98 — 57
Serdang Bedagal;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut maka tindakan Terdakwa yang menjabat sebagai KepalaDinas Sosial Kabupaten Serdang Bedagai telah mengadakan pertemuandengan Saksi Andi Putra yang merupakan pemasok sembako atau distributor ewarung di Kabupaten Serdang Bedagai khususnya di Desa Sei Bamban padatanggal 12 Januari 2021 di Oval Cafe di Medan pukul 21.00 Wib sampai denganpukul 22.00 Wib telah melanggar asas kepatutan seorang Pegawai Negeri Sipilyang
64 — 75
telahbersalah melakukan tindak pidana :Setiap orang secara tanpa hak dan melawan hukummemiliki narkotika golongan bukan tanaman yangdilakukan dengan pemufakatan jahatBahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhirdalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akanmenilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatanTerdakwa serta hal hal yang mempengaruhi sebagaiberikutMenimbang46Bahwa latar belakang para Terdakwa melakukan tindakpidana tersebut disebabkan karena pengaruhpergaulan para Terdakwa dengan masyarakat sipilyang
Parwoto
Tergugat:
Bupati Kotabaru
228 — 164
Saat mengajukan Gugatan incasu, Penggugat berstatus bukansebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) melainkan Pegawai Negeri Sipilyang Telah Diberhentikan Tidak Dengan Hormat atau wargamasyarakat yang terkait dengan Keputusan atau Objek Sengketa; danb.
Abas Lesnusa, SH, MH
Tergugat:
Bupati Buru selatan
248 — 161
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang ManajemenPegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahanatas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, serta Keputusan BersamaMenteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor :182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/Kep/2018 tanggal 13September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang
Ir. ANTONIUS SUGESTIANTO
Tergugat:
BUPATI MERAUKE
135 — 81
tanggal 1Maret 2018, perihal Koordinasi Bersama TerkaitPengawasan Dan Pengendalian Kepegawaian.5) Adanya surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.2630/V.555/99 tanggal 17 April 2018 perihal KoordinasiBersamaTerkait Pengawasan dan PengendalianKepegawaian.6) Adanya Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasidan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipilyang
penerbitan keputusan objeksengketa tersebut tidak merubah substansi yang diatur dalam pasal tersebut yaituPemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa dan lagi pula salah satu dasar penerbitan obyeksengketa adalah berkaitan dengan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri,Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan KepalaBadan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018Nomor 153/KEP/2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang
13 — 7
Rustam )pada tanggal 4 Desember 2015 agar hidup rukun kembali dalam membinarumah tangganya namun tetap tidak berhasil;Hal 42 dari 14 Putusan Nomor 544/Pdt.G/2016/PA.BmBahwa oleh karena Pemohon berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipilyang tunduk pada PP No.10 tahun 1983 sebagaimana telah diubah danditambah dengan PP Nomor 45 tahun 1990, maka Majelis Hakim telahmemberi kesempatan yang cukup kepada Penggugat untuk mengurus Suratizin dari pemerintah Kabupaten Bima, namun sampai batas waktu yang telahdiberikan
AGUS KHAUSAL ALAM SH
Terdakwa:
1.ENDANG WALUYA
2.HERRY ROESWANTO ALS IJONK
115 — 44
saksimembuka komputer lalu membuka Sistim Adiministrasi Kependudukan ( SIAK)yang saksi miliki setelah itu lalu menginput data data palsu tersebut denganmemberi nomor NIK; Bahwa ada 2 jenis formulir yaitu ;Formulir F101 yang sudah ada NIK danFormulir F101 yang belum ada NIK maka saksi memberi nomor NIK; Dipersidangan di perlinatkan barang bukti dan ditunjukan kepada Terdakwa ; Bahwa saksi tidak mempunyai kewenangan untuk menginput datakependudukan tetapi yang mempunyai kewenangan adalah petugas Catatan Sipilyang
44 — 29
Bahwa Terdakwa mengetahui Terdakwa1 menerima atau mendapat imbalan dari penumpang sipilyang dibawa penerbangan Test Fight pesawat terbang Cassa 212 TNI AD Noreg A9035 tanggal 14 September2013 dari Ambon ke Namlea sebesar Rp 5.000.000, 00 (lima juta rupiah).Menimbang, bahwa barang bukti yang diajungkan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupasurat, yaitu:a. 2 (dua) lembar Surat Perintah Terbang (SPT) Nomor SPT/67/IX/2013 tanggal 12 September 2013tentang Perintah untuk melaksanakan tugas terbang
Zarkasi, S.H.
Terdakwa:
Leo Candra
89 — 138
AcehBesar.Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:1.Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejakbulan Oktober 2013 di Yonif Raider 112/DJdalam hubungan atasan dengan bawahan,tidak ada hubungan keluarga.Bahwa saksi mengetahul Terdakwa di dugamelakukan tindak pidana pencurian sepedamotor dari Pasi Intel Yonif Raider 112/DJ yangmendapat informasi dari Polresta Banda Acehyang menerangkan ada 2 (dua) orang sipilyang sudah ditangkap dalam hal pencuriansepeda motor namun dalam melakukanpencurian sepeda motor
NURSIA S.Pd., MM
Tergugat:
BUPATI SIGI
146 — 63
Dengan demikian, dapat dimaknai bahwapenerbitan objek sengketa yang berisi pemberhentian tidak dengan hormatkepada Penggugat bukanlah karena alasan pelanggaran disiplin PegawaiNegeri Sipil sebagaimana diatur tersendiri dalam Paragraf 7 PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang mengatur mengenai Pemberhentian Karena Pelanggaran Disiplin;Bahwa selanjutnya, mengenai upaya administrasi diatur pula dalamPasal 129 UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
143 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
Peraturan Pemerintah Nomor 8Tahun 2010 tentang Pengalihnan Status Anggota TNI dan AnggotaPOLRI Menjadi PNS Untuk Menduduki jabatan Struktural, yangberbunyi: "Bahwa jabatan struktural di lingkungan instansi sipilmerupakan jabatan karier yang hanya dapat diisi dan diduduki olehPegawai Negeri Sipil dan/atau Pegawai Negeri yang telahdialihkan statusnya menjadi Pegawai Negeri Sipil".Bahwa menurut Pemohon, BNP2TKI bukanlah salah satu instansi sipilyang bisa diduduki oleh anggota kepolisian yang tidak dialihkanstatusnya
Terbanding/Tergugat I : Drs. Adong Kadir
Terbanding/Tergugat II : Koperasi Pengayoman Pegawai Departemen Kehakiman KPPDK Sulawesi Selatan
67 — 44
Pada saat ini dan/atau sampai dengan saat ini, para Pegawai Negeri Sipilyang terdapat dalam jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulseldan yang terdapat dalam jajaran Pengadilan Negeri, pegawai PTTUN, pegawaiPTUN, pegawai Lapas, pegawai Rutan, pegawai Imigrasi, pegawai Bapas sertapara pensiunan Pegawai Negeri Sipil dari jajaran Kanwil Hukum dan HAM Sulseldan dari Jajaran Pengadilan Negeri, yang merupakan anggota KoperasiPengayoman dan yang pernah menjadi Anggota Koperasi Pengayoman yangtelah
114 — 25
Bahwa sepengetahuan Saksi dari ke 4 (empat) orang sipilyang ditangkap tersebut hasil pemeriksaan uriene adalah negative() sedangkan 1 (satu) orang atas nama Azwar Anas bin H.
86 — 42
Proses pelunasan pinjaman kredit konsumtif pegawai negeri sipilyang lama dengan cara pengambilan kredit konsumtif baru (TopUp)2.Proses menaikkan atau menambah nilai pelunasan pinjamankredit konsumtif3.
DRS. MAXIMUS TANESIB
Tergugat:
BUPATI TIMOR TENGAH UTARA
163 — 45
PTUNKPGtanggal 28 Februari 2019, harusnya surat keputusan tersebut berlakusurut tetapi dengan adanya surat edaran ini maka tidak berlaku Surut.Kalau saat itu sudah ada putusan yang mempunyai kekuatan hukumtetap seharusnya langsung diberhentikan tetapi karena berlaku surutmaka tujuannya untuk tidak mengembalikan uang negara yangdibayarkan setelah diaktifkan kembali sebagai PNS ; Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010,tempat mengajukan banding administratif bagi Pegawai Negeri Sipilyang
Sahat M Nasution, SH
Terdakwa:
1.Rohadi Yulianto bin Mohadi
2.Bambang Gunawan Bin Tugimin
3.Afrizal Muflihin Bin H. Muktar Yasin
4.Andri Nurkiman Bin Edy Sutrisno
175 — 71
Bahwa selanjutnya Saksi dan 3 (tiga) oranganggota Polsek Kota datang ke lokasi dan melihat adaseorang anggota TNI mengamankan 3 (tiga) orang sipilyang berada di dalam truk Nopol G 1589 LD.11. Bahwa kemudian Saksi menelpon Saksi3menanyakan posisi dan dijawab berada di MakodimKlaten selanjutnya Saksi menyusul Saksi3 keMakodim Klaten.
,dan di jawab, "Ya Mas, di sini proyeknya" saat ituwarga sipil sedang membongkar aspal denganmenggunakan linggis, kurang lebih 5 (lima) menitTerdakwa tiba di lokasi, datang dua mobil Sedan warnaHal 53 dari 104 hal Putusan Nomor: 30K/PM II11/AD/VII/2020putih dan Toyota Avanza warna hitam, setelahpenumpangnya turun ternyata dari anggoota Kodim0723/Klaten sebanyak kurang lebih 5 (lima) orang,setelah bertanya asalusul para pekerja warga sipilyang sedang mengerjakan proyek dan selanjutnya dijawab oleh
HERMANUS MARTHEN LUTHER DUMGAIR. ST
Tergugat:
BUPATI KEPULAUAN ARU
281 — 106
paling banyak Rp.171.000.000.000, 00 (satu milyar rupiah).Bahwa Pasal 87 ayat (4) Huruf b UndangUndang Republik IndonesiaNomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, menyebutkan bahwa:PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yangtelah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanakejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannyadengan jabatan;Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Pegawai Negeri Sipilyang
Drs. RASTIM BONDAR, MM
Tergugat:
bupati tapanuli tengah
57 — 35
ditegaskan, Tergugat dalam menerbitkan Surat KeputusanNomor : 2393/BKD/2018, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan, berdasarkan adanya aturan baru yaituSurat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri PendayagunaanAparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Dan Kepala Badan KepegawaianNegara Nomor: 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018 Dan Nomor : 153/KEP/ 2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang
55 — 12
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 ayat(1) huruf a PP No.10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian PegawaiNegeri Sipil yang menyatakan izin bagai Pegawai Negeri Sipil Wanita untukmenjadi isrei kedua/ketiga/keempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3)hanya dapat diberikan oleh Pejabat apabila ada persetujuan tertulis dari isteri bakalsuami* jo Poin V.3 huruf b SURAT EDARAN KEPALA BAKN tanggal 26 April1983 No.08/SE/1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipilyang
Terbanding/Terdakwa : NURUL KUSUMA WARDHANI
101 — 25
1.450.000 1.450.000 PPH 21 4.750.0004.205.205 4.205.205 PPh 22118.070.000 4.750.000 122.820.000 Kerugian Keuangan Negara Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor: 20 Tahun 2001 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KitabUndangUndang Hukum Pidana.DAN :KEDUA (Khusus Terdakwa II LINA SULU, S.Sos) :Bahwa Terdakwa Il LINA SULU, S.Sos selaku Pegawai Negeri Sipilyang