Ditemukan 7905 data
75 — 13
guru guru non PNS satu sekolahan tempat saksi mengajar serta guruguru non PNS ditempat lain yang menerima dana PeningkatanKesejahteraan Guru Non PNS tersebut dan saksi mengetahuiinformasi tersebut sebelumnya saksi menerima dana tersebut dariDinas Pendidikan Kota Bekasi melalui Telpon selular Terdakwa( teman saksi yang bekerja di Diknas Kota Bekasi )pemberitahuannya Diknas Kota Bahwa saksi menerima danatersebut dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi;189Bahwa saksi hanya diberitahukan untuk mengumpulkan pers
436 — 213
barang.Bahwa WIDODO pernah menelpon saksi dengan mengatakan Pak gimana,menangin dong pak , kemudian saksi mengatakan tergantung dari hasiltendernya;Bahwa yang dimaksud WIDODO tersebut adalah perusahaan KERNEL OL,LTD..Bahwa saksi pernah mengatakan kepada Terdakwa : kenapa Bos kamutersebut pingin menang terusBahwa Terdakwa tidak pernah membawa langsung penawaran kepada saksi.Bahwa saksi tidak mengetahui WIDODO RATANACHAITONG pernahbertemu RUDI RUBIANDINI.Bahwa saksi pernah melihat/membaca publikasi dari pers
1.Syahrianto Subuki, SH
2.BUSTANIL N.ARIFIN, SH
3.FITRIANI HASAN, SH.
4.Putri Dewinta Yusuf, S.H.
5.ANDI HERNAWATI, S.H.
6.ARBIN NU'MAN, SH
7.IRWAN BAHARUDDIN, SH
8.Nuria Mentari Idris, S.H.
Terdakwa:
PT. Bososi Pratama
368 — 212
Tetapi pada bulan Mei 2019, terjadi peristiwaHalaman 72 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN UnhKonferensi Pers dari Dinas ESDM Prov. SULTRA yang dilakukan oleh KabidMinerba Dinas ESDM Prov. Sultra Saksi Yusmin yang menyatakan adanyadugaan pengiriman barang tambang ilegal karena tidak menggunakandokumen Surat Keterangan Verifikasi (SKV) dari Dinas ESDM ProvinsiSultra. Kemudian terjadi pertemuan di Dinas ESDM Prov. Sultra dipimpinoleh Saksi Yusmin dengan seluruh Syahbandar Prov.
1.EMAN SULAEMAN, SH.,MH
2.RABANI. HALAWA, SH.,MH
3.RAHMAD ISNAINI, SH.,MH
4.YANTI KRISTIANA, SH.
5.ENDAH DWI HASTUTI, SH.
6.SUSTINE PRIDAWATI, SH
7.I PUTU RUDINA ARTANA, SH
8.INDRA A H SARAGIH, SH
Terdakwa:
SAYUDI, SE Bin SARNI
151 — 182
Pers Perusahaan.4). Kemampuan perusahaan.Bahwa pengumuman Paket Pekerjaan Fisik dan Supervisi PeningkatanJalan Penghubung dari Lokasi Sei Rahayu ISei Rahayu Kec. TewehTengah TA. 2016 melalui Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan TransmigrasiKab. Barut tersebut diumumkan di Situs LPSE Kab.
367 — 446
TOMY BUSTOMY AZIS/NIK 30002163. 125 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor: 001/ST/PERS-SC/III/2022 tanggal 02 Maret 2022 atas nama Sdr. TOMY BUSTOMY AZIS. 126 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja Nomor: 069/SKK.PERS-SC/V/2022 tanggal 31 Mei 2022 atas nama Sdr. TOMY BUSTOMY AZIS. 127 1 (satu) bundel Data Karyawan PT SAMCON 2020 tanggal 31 Mei 2022.
665 — 119
Grafiti Pers, tahun 2006, hal. 59);e Bahwa pasal 20 ayat (1) ) UU No.31 tahun 1999 sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahanatas UU.No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, berbunyi sebagai berikut : Dalam hal tindak pidana korupsidilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan danpenjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan ataupengurusnya;Bahwa didalam surat dakwaannya Penuntut Umum menyatakan Bahwaterdakwa Muhammad
Terbanding/Terdakwa : Ruhniyanti Binti Alm Rusli
116 — 71
,Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Konstitusi Pers, Jakarta,2012,.HIm.17), sehingga terhadap Putusan a quo senyatanya telahtepat dan benar serta dalildalil Pembanding/Jaksa Penuntut Umumdalam Memori Bandingnya senyatanya merupakan dalil yang keliru dantidak berdasar sebagaimana akan kami uraikan di bawah ini:1.
HERRY C. FRANKLIN, SH.
Terdakwa:
KRISTOFORUS LABA, S.P., M.Si
74 — 37
ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Kwitansi No --- telah terima dari ----- uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran transportasi Crew TVRI Liputan Berita Wisuda Politani, tanggal 6 Oktober 2016 diterima dan ditanda tangani oleh oleh YATNA JATMIKA;
- 1 (satu) lembar Kwitansi No ---- telah terima dari Seksi Humas/ Dokumentasi dan publikasi uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Transportasi Pers
ATE QUESYINI ILYAS, SH. MH.
Terdakwa:
Hj. RITA JUWITA, M.Pd
133 — 80
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan No : 012/SK/Hotel-TS/Pers/IX/19 Tentang Pengangkatan Hotel Operasional Manager Tanggal 1 September 2019.
- 1 (satu) rangkap In House Guests Listing As At
- Berdasarkan penetapan Nomor :1445/Pen.Pid.Sita/2021/PN.
LUKI DWI NUGROHO, SH.
Terdakwa:
MERRY PURBA
767 — 382
TAMIN SUKARDI di PN Medan ;Kualifikasi perkara yang menarik masyarakat seperti adanyapemberitaan pers, menjadi pembicaraan di masyarakat atau adanyareaksireaksi dari instansi pemerintah maupun dari organisasi organisasi masyarakat ;Perkara TAMIN SUKARDI dianggap saksi perkara menarik perhatianmasyarakat karena saksi pernah membaca berita TAMIN SUKARDI dikoran lokal ;Bahwa majelis WAHYU PRASETYO WIBOWO di sistem SIPP sudahmajelis tetap dengan SONTAN MERAUKE SINAGA dan MERRYPURBA ;MARTHEN TENY PIETERZ
GALUH BASTORO AJI,SH.,MH.
Terdakwa:
Hj. RATNA JUWITA, S.Si., Apt Alias IBU ITA Binti H. ABDUL AZIZ
176 — 55
- Foto kopi legalisir Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 7659 / B / PERS / 732 / PB / 1989, tanggal 1 Maret 1989 tentang pengangkatan SOLIKIN menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil;
- Foto kopi legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Deprtemen Kesehatan RI Jambi Nomor ; 406 / KWIL / TU / PEG / PN / 1990, tanggal 20 tentang pengangkatan SOLIKIN menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- Foto kopi legalisir Petikan Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 919 / KEP.GUB
1.EMAN SULAEMAN, SH.,MH
2.RABANI. HALAWA, SH.,MH
3.RAHMAD ISNAINI, SH.,MH
4.YANTI KRISTIANA, SH.
5.ENDAH DWI HASTUTI, SH.
Terdakwa:
MUHAMAD SIDIK Bin ABDUL HAMID
150 — 85
Pers Perusahaan.4). Kemampuan perusahaan.Bahwa pengumuman Paket Pekerjaan Fisik dan SupervisiPeningkatan Jalan Penghubung dari Lokasi Sei Rahayu SeiRahayu Kec. Teweh Tengah TA. 2016 melalui Dinas Sosial, TenagaKerja dan Transmigrasi Kab. Barut tersebut diumumkan di SitusLPSE Kab.
165 — 338 — Berkekuatan Hukum Tetap
YANG TELAH by Fanjo AY (AR.MATA URUS4Al SURAT E (eee ye ; 2. paced PERS/L~. PUPIL. AETAK ange NOP /S PPRUT KAMA LACAMAT, SUOASs nO we: Alas. no: Aee. Ne~T = tliat : a KRETERAVGMN 0AS REGK 22 TRUGRAS. GUAR SANS, 1Y?. wells a) ake. :tle dir, Re it e a = wis YS a.3 4 Cave ee (16. s: : 2,8341 / Rec Se Sl. Reig Me le i a Sage ee bar / Kame Me TEMORAS, se 1 Ie meee lo, S3 >. oO; of fe BBE ed fo ! = = ! Be ! = eee rl = $ t..
106 — 23
NADRA N, S.Ag binti NAWAWI YAZID, selain itu sidangjuga dihadiri oleh beberapa elemen masyarakat, diantaranya media(pers) dan masyarakat umum yang tidak berkepentingan dengan jumlahsekitar kurang lebih 25 (dua puluh lima) orang.
27 — 31
32929291010100a0a0a0 60606040 40 40303031010100101010101010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 40 4040101010202020a0a0a0a0a0a0 303030a0a0a0 60 606 0b0b0b808080fbfbfbflflflfffrtfrfrfrfrffrfley7 7 &7ffLLLfefefef4f4f4c2c2c21212120808080404040202020202020000000101012d2d2dfdfdfdfffffffefefefefefefcfcfcfefefefffffffefefefdfdfdfcfcfcfb fb fbfbfbfbf9Ff9F97171710e0e0e0 60606000000000000000000010101bibib1 fbfbfbfcfcFefata fat 4F4tart PPET FEE PPCEE PE PEPE PERS
Agusten Imaduddin SH
Terdakwa:
Ir. AUGUSTINUS JUDIANTO Bin ANDIKLAS
810 — 475
, termuat pada: https://koransn.com/sidang-dugaan-korupsi-kredit-bank-sumsel-babel-ahli-hukum-pidana-ui-pihak-bank-harusnya-tersangka-utama/
- Saksi Ahli AJ Sebut Perkara Tidak Masuk UU Tipikor, termuat pada: https://sumeks,co/saksi-ahli-aj-sebut-perkara-tidak-masuk-uu-tipikor/
- Saksi Ahli: Kasus Terlalu Prematur, termuat dalam Koran Sumsel Pers tanggal 21 Januari 2020, halaman 6
- Ahli Sebut Prematur Dibawa ke Pidana termuat dalam
RULLY TRIE PRASETYO,SH
Terdakwa:
MOH FREDIAN HUSNI, S.Kom Bin Alm MUKMIN
139 — 40
Grafiti Pers, Jakarta, Cetatakan II, Agustus 2007, hal. 3233);Menimbang, bahwa asas tersebut diakui pula dalam Pasal 6 ayat (2) UndangUndang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuanketentuan Pokok KekuasaanKehakiman sebagaimana diubah dengan Undang Undang No. 35 Tahun 1999,yang kemudian dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan Undang UndangNo. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang kemudian dinyatakan tidakberlaku lagi dan diganti dengan Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan
418 — 383
XV, tertanggal 1 Februari 2013 (fotocopy sesuai dengan fotoCP) pecererreee cere er eee ceserserreerenseesennenmneeernenenenneniBukti P 24: Foto copy Siaran Pers dari KementrianPembangunan Nasional tentang PROYEKSIEKONOMI 2013 Pertumbuhan Ekonomi Akan Tumbuhdi Atas Fondasi yang Kokoh tertanggal 17Desember 2012 (foto copy sesuai dengan fotoBuktiP 25: Foto copy penelitian AKATIGA (2009) (foto copysesuai dengan aslinya) ;Bukti P 26: Foto copy Putusan Mahkamah KonstitusiRepublik Indonesia Nomor 43/PUUX
150 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap
SAFARUDDINIAIN Antasari B.masin130 Bantuan kepada Pengurus DEMOKRAT 16.500.000,00Lembaga Pers Mahasiswa Islam SAFARUDDIN(LAPMI) Daerah B. Masin JI. MelatiIl Komp. Anggrek Rt. 4 Nomor 32Kel. Kebun Bunga B. Masin131 Bantuan kepada Pengurus DEMOKRAT 40.000.000,00Kerukunan Mahasiswa Jl. SAFARUDDINManunggal Il Komp. Bina Brata Rt.40 Kel. Kebun Bunga Banjarmasin132 Bantuan kepada Pengurus Majelis DEMOKRAT 16.000.000,00Ta'lim Darussalam JI. Pekapuran A SAFARUDDINRT.09 Kel. Sei Baru B.
Lampihon7 ene 2 pers 42.000.000,00Kab. Balangan3 Pengurus Syarikat Kematian Parigi Ulin Jl. Singa Jaya Rt. 0312.000.000,00Ds. Sei Ulin Kec. Simpur Kandangan Kab. HSS4 Persatuan Habsyi AlLatief Jl. Belitung Darat Rt. 22 Kel. Kuin10.000.000,00Cerucuk Kec. B.Masin Barat5 Pengurus BPK REMHAS JI. P. Antasari Rt. 17 Gg.10.000.000,00Hasanuddin Kel. Pekapuran Laut Kec. B. Masin Tengah6 Majelis Pendidikan Dasar & Menengah MTs.M 2 B. Masin JI.10.000.000,00Kelayan B Timur Gg. Baja Rt. 8 Kec. B.
Dr. ERIANTO N, SH., MH
Terdakwa:
Marciano Hersondrie Herman, SE
984 — 339
Grafiti Pers,Jakarta, Cetatakan II, Agustus 2007, hal. 3233);Menimbang, bahwa asas tersebut diakui pula dalam Pasal 6 ayat (2)Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuanketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 35 Tahun 1999, yang kemudian dinyatakan tidak berlaku lagidan diganti dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang KekuasaanKehakiman, yang kemudian dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti denganUndang Undang Nomor 48 Tahun