Nomor 2979 K/Pdt/201610.11.12.13.Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 80/2013 tanggal 26 April 2013 yangdibuat dan diterbitkan oleh Tergugat II tidak sah, cacat hukum dan bataldemi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum;Menyatakan proses balik nama/over naam Objek sengketa berdasarkanAkta Jual Beli Nomor 80/2013 tanggal 26 April 2013 yang dibuat danditerbitkan oleh Tergugat II yang dilakukan oleh Turut Tergugat tidak syah,cacat hukum dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatanhukum:;Menyatakan

., Pejabat Pembuat AktaTanah (PPAT) daerah Kota Balikpapan, maka terhadap sertifikat Hak MilikNomor 376 / desa Gunung samarinda (Objek Sengketa ) telah di serahkanTurut Tergugat Ill kepada salah satu staff PPATatas nama NurisalahWahidah , guna proses balik nama ;Mengutip jawaban dari Kuasa Turut Terbanding III semula TurutTergugat III tertanggal 31 Agustus 2018 sebagai berikut:1.Bahwa Turut Tergugat III menolak secara tegas dank eras seluruh dalil dalil ,alasan alasan, argument argument dan ataupun

Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, terbuktipula secara sah dan meyakinkan bahwa sertifikat objek sengketa yang terbit lebihdahulu telah tumpang tindih dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 275, maka untukmenjamin tegaknya keadilan yang berkepastian hukum, berdasarkan prinsipprivilege/preference, sertifikat objek sengketa harus mendapatkan perlindunganhukum yang lebih diutamakan, sehingga oleh karena itu harus tetap dipertahankankeberadaannya;Pertimbangan Judex Facti hanya tertuju pada proses

balik nama dari Hudibjo ke LieTiang Dhia, tidak pada saat proses Penegasan Konversi saat Hudibjo mengajukan.Oleh karenanya putusan perkara ini perlu diperbaiki dan atau dibatalkan di tingkatkasasi ini karena salah menerapkan atau melanggar hukum, mengingat untukkeberhasilan penegakan supremasi hukum oleh Bagir Manan, dikemukakanbeberapa prinsip, yaitu:1 Hukum harus sesuai dengan kemauan dan untuk memenuhi kepentingan rakyat;2 Kekuasaan demokratik harus tunduk pada kemauan hukum (subject to the ruleof

Bahwa Pelawan tidak melibatkan BPN (BADAN PERTANAHANNASIONAL) Kabupaten Semarang sebagai pihak dalam gugatannyayang mencatat dan menerbitkan Sertipikat Hak Tanggungan No.2504/2011 Peringkat Pertama sekaligus sebagai pihak yang akanmenindaklanjutiRISALAH LELANG Nomor 567/2013 tanggal 24April 2013 sebagai dasar untuk proses Balik Nama terhadap ObyekSengketa menjadi atas nama Pemenang Lelang / Pembeli Lelang;Bahwa, dengan TIDAK DITARIKNYA Kantor BADAN PERTANAHAN NASIONAL(BPN) Kabupaten Semarang sebagai

Achmad Jazid sebagai pemilik tanah sengketamelalui proses balik nama yang tidak benar dalam hal ini telah melakukantindakan memanipulasi data yang seharusnya tidak tercatat alas nama alm.Achmad Jazid (linat lampiran). Lagi pula Abu Samsudin dkk. tidak membelitanah sengketa dari Ny. Wongsosoemarto alm. tetapi para PemohonHal.18 dari 21 hal.Put.No.779 K/Pdt/2007membeli tanah sengketa dari para ahli waris Ny. Wongsosoemarto alm.(lihat lampiran).9.

Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu /serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupunKasasi dari Tergugat ;10.Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesarRp.1.000.000, (satu juta rupiah) per hari keterlambatan apabila Tergugatsengaja lalai dalam menjalankan Isi Putusan ;11.Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini sertamembantu proses balik nama terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 6229/Sendangadi

Nomor 2506 K/Pdt/20167.Menyatakan proses balik nama atas Sertifikat HGB Nomor 4134/ kayuringindan sertifikat HGB Nomor 4135/Kayuringin, adalah cacat hukum dankarenanya haruslah batal dengan segala akibat hukumnya;Bahwa karenanya Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk memberikanganti rugi materiil kepada Penggugat Rekonvensi sebesarRp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) secara sekaligus dantunai;Bahwa secara waktu, nama baik serta moril Penggugat Rekonvensi telahdirugikan yang bila

Bahwa pada saat jual beli sebagaimana dimaksud dalam point 2,sertifikat atas objek sengketa masih menjadi jaminan hutang pada BankPerkreditan Rakyat (BPR) Swadharma Bangun Artha, sehingga baru bisadilakukan peralinan hak atas objek sengketa melalui Akta Jual Beli padatahun 2017, dimana telah dikeluarkannya Akta Jual Beli No. 264/2017tanggal 25 Agustus 2017 pada Notaris dan/atau PPAT Ratnawati SH dantelah dilakukan proses balik nama atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor199/ Trimulyo menjadi atas nama

Bahwa Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi dengan Tegasmenolak pertimbangan Majelis Hukum Pengadilan Negeri Semaranghalaman 49 yang menyatakan :Menimbang, bahwa di dalam konpensi telah dipertimbangkanperbuatan Tergugat Konpensi, Tergugat II Konpensi dan Tergugat IIIKonpensi serta proses balik nama obyek sengketa dari atas namaTergugat Rekonpensi yang masih menempati obyek sengketa justrumerupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat IIRekonpensi ;Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan

Bahwa proses pelelangan Objek Sengketa yang dilakukan olehTergugat Konpensi, Tergugat Il Konpensi dan proses balik nama ObjekSengketa oleh Tergugat IV Konpensi dari atas nama TergugatHalaman. 26 dari 42 Putusan.Nomor 31/Pdt/2021/PT SMGRekonpensi ke Penggugat III Rekonpensi merupakan suatu perbuatanmelawan hukum, maka akibat perobuatan Melawan Hukum tersebutTergugat Rekonpensi mengalami Kerugian ;6.

Reska Prima Karya) oleh Maryadi Humaedi,dimana keseluruhan SHM tersebut diatas dalam proses balik nama dariH. Suhartanto kepada Maryadi Humaedi yang dilakukan di HadapanNotaris Herywan Arifin berdasarkan Surat Keterangan Notaris No.034/HEANOT/VIII/2019 tanggal 30 Aguustus 2019.

tertanggal 30Agustus 2019 antara Penggugat dan Tergugat Il, berdasarkanCovernote Nomor 034/HEANOT/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019;Bahwa Turut Tergugat selaku Notaris/PPAT yang melaksanakan AJBdan akad kredit tersebut diatas telah melakukan pengecekanSertipikat (tanggal 28 Agustus 2019) untuk selanjutnya dilaksanakanproses Roya (selesai tanggal 25 September 2019) dan melakukanpengecekan Sertipikat kembali (tanggal 02 Oktober) untuk dilakukanproses Balik Nama Sertipikat;Bahwa pada saat akan dilakukan proses

balik nama Sertipikatsecara online melalui www.loket.atrobpn.go.id yang diinput olehTurut Tergugat selaku Notaris/PPAT pada hari kamis tanggal 24Oktober 2019, diperoleh hasil informasi bahwa Sertipikat sedang diblokir internal (terlampir).

KusumanegaraNo.112 Yogyakarta;Hal 9 dari 43 hal Putusan Nomor : 47/Pdt.G/2014/PN.Slmn.10Menyatakan Tergugat I, II, Ill, dan Turut Tergugat I, II telah melakukanperbuatan melawanMenyatakan Akta Jual Beli No. 80/2013 tanggal 26 April 2013 yang dibuatdan diterbitkan oleh Tergugat II tidak syah, cacat hukum dan batal demihukum serta tidak mempunyai kekuatanMenyatakan proses balik nama/over naam Objek sengketa berdasarkan AktaJual Beli No. 80/2013 tanggal 26 April 2013 yang dibuat dan diterbitkan olehTergugat

sebagai di bawahe Bahwa berdasarkan posita angka 1 s/d 6, kemudian tuntutan/petitum gugatan Para Penggugat Konvensi pada angka3, 4, 5dan 6 sebagaiberikut :e Menyatakan Tergugat I Konvensi, II Konvensi, III Konvensidan Turut Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi telahmelakukan perbuatan melawane Menyatakan Akta Jual Beli No.80/2013 tanggal 26 April 2013yang dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat I Konvensi tidaksyah, cacat hukum dan batal demi hukum serta tidakmempunyai kekuatan hukum;e Menyatakan proses

balik nama/over naam Objek sengketaberdasarkan Akta Jual Beli No. 80/2013 tanggal 26 April 2013yang dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat II Konvensi yangdilakukan oleh Turut Tergugat I Konvensi tidak syah, cacathukum dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatane Menyatakan SHM Objek Sengketa atas nama Ariendra/Tergugat I Konvensi tidak syah, cacat hukum dan batal demihukum serta tidak mempunyai kekuatanBahwa bila dicermati dalam gugatan Para Penggugat Konvensipada posita angka 9 telah jelas

dengan kolom nomor, tanggal, nomorpendaftaran, hasil pekerjaan, nama prosedur dan nama penerima(bulan Nopember 2017, Desember 2017 dan Januari 2018);1 (satu) bendel foto copy catatan;3 (tiga) lembar foto copy berita acara pengambilan sumpah/janjiPPAT atas nama TUTI WARDHANY, SH;1 (satu) lembar kertas dengan kolom No, Tanggal, NomorPendaftaran, Hasil Pekerjaan, Nama Prosedur, Nama Penerima(bulan Agustus 2017,);4 (empat) buah foto copy sertifikat Hak milik No. 978, 5148, 02745,529;1 (satu) bendel proses

balik nama belum jadi sejumlah 82 sertifikatsejak tanggal 10 Januari 2018;Halaman 26 putusan Nomor 22/Pid.SusTPK/2018/PT SMG3 (tiga) lembar kertas dengan kolom No, Tanggal, NomorPendaftaran, Hasil Pekerjaan, Nama Prosedur, Nama Penerima(bulan Nopember 2017, Desember 2017, Januari 2018);1 (satu) lembar kertas berisi Rekap Laporan Daftar PermohonanPendaftaran Tanah atas nama ENDANG MURDININGRUM, S.H.bulan Oktober 2017;1 (satu) lembar kertas dengan kolom nomor, tanggal, nomorpendaftaran, hasil pekerjaan

(bulan Nopember 2017, Desember 2017 dan Januari 2018);Halaman 38 putusan Nomor 22/Pid.SusTPK/2018/PT SMG57.58.59.60.61.62.63.64.65.66.67.68.69.70.71.1 (satu) bendel foto copy catatan;3 (tiga) lembar foto copy berita acara pengambilan sumpah/janjiPPAT atas nama TUTI WARDHANY, SH;1 (satu) lembar kertas dengan kolom No, Tanggal, NomorPendaftaran, Hasil Pekerjaan, Nama Prosedur, Nama Penerima(bulan Agustus 2017,);4 (empat) buah foto copy sertifikat Hak milik No. 978, 5148, 02745,529;1 (satu) bendel proses

balik nama belum jadi sejumlah 82 sertifikatsejak tanggal 10 Januari 2018;3 (tiga) lembar kertas dengan kolom No, Tanggal, NomorPendaftaran, Hasil Pekerjaan, Nama Prosedur, Nama Penerima(bulan Nopember 2017, Desember 2017, Januari 2018);1 (satu) lembar kertas berisi Rekap Laporan Daftar PermohonanPendaftaran Tanah atas nama ENDANG MURDININGRUM, S.H.bulan Oktober 2017;1 (satu) lembar kertas dengan kolom nomor, tanggal, nomorpendaftaran, hasil pekerjaan, nama prosedur dan nama penerima(bulan Nopember

Ketua Pengadilan Jakarta Utara No.04/Eks/SHT/2014/PN.Jkt.Ut. tertanggal 12 Juni 2014, sehingga seharusnya Penggugat sudah secara patut dan sah dilakukan pemanggilan(Anmaning) dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara, namun dengan tetapdilanjutkannya proses lelang jelas terlihat secara jelas jika Penggugattidak kooperatif ataupun tidak serius dalam menyelesaikanpermasalahannya dan baru mempersoalkannya setelah Tergugat Halaman 22 dari 45 hal Putusan No 288/Pdt/2018/PT.DKImelakukan pembelian lelang dan proses

balik nama sertifikat.

Setelahditetapbkan menjadi pemenang lelng, PENGGUGAT REKONPENS//TERGUGAT KONPENSI melakukan proses balik nama sertifikat hakmilik kepada TURUT TERGUGAT Il KONPENSI menjadi atas nama milikPENGGUGAT REKONPENSITERGUGAT I KONPENSI ;Bahwa pasa pertengahan bulan November 2014 setelah dinyatakansebagai pemenang lelang, PENGGUGAT REKONPENSITERGUGAT KONPENSI melapor kepada Ketua RT setempat, jika PENGGUGATREKONPENSVTERGUGAT KONPENSI telah dinyatakan sebagaipemenang lelang tanah dan bangunan tersebut di atas

., Notaris dan PPAT di Kuta, Kabupaten Badung,sebagaimana Akta Jual Beli Nomor: 650/2000, tanggal 18 Oktober 2000 ;11.Bahwa untuk proses balik nama sertipikat hak milik tanah tersebut,Penggugat juga menyerahkan pengurusannya pada Kantor WAYANRASMAWAN, SH., Notaris dan PPAT di Kuta, Kabupaten Badung, hinggaterbit Sertipikat Hak Milik Nomor: 7455/Kel.

Bahwa terkait dengan gugatan Penggugat dalam poin/angka 12 dan 13yang menyebutkan :Poin/angka 12 : bahwa berdasarkan Akta Kuasa Nomor 167, tanggal 16Oktober 2000, kemudia Penggugat membuat Akta Jual Beli di hadapan Wayan Rasnawan, SH., Notaris dan PPAT di Kuta, Kabupaten Badung,sebagaimana Akta Jual Beli No. 650/2000, tanggal 18 Oktober 2000.Poin/angka 13 : bahwa untuk proses balik nama Sertifikat Hak Miliktersebut, Penggugat juga menyerahkan kepungurusannya pada kantor Wayan Rasnawan, SH., Notaris

., Notaris dan PejabatPembuat Akta Tanah di Kabupaten Tangerang No. 24/IS/IX/2020tertanggal 20 September 2020 perihal Laporan Perkembangan ProsesHalaman 7, dari 54 Halaman, Perkara No.67/G/2020/PTUN.SRGPeningkatan Hak dan Balik Nama atas Akta Jual Beli No. 4060/2014tertanggal 31 Desember 2014, yang mana pada intinya PermohonanProses Peningkatan Hak dan Proses Balik Nama yang diajukan olehPenggugat tidak dapat diproses dikarenakan atas objek yangdimohonkan untuk proses peningkatan Hak dan Balik Nama

transaksi Jual Beli dan pengalihanTanah A quo tersebut;Bahwa sejak Penggugat memperoleh hak atas tanah tersebut melaluiJual Beli pada tahun 2014, Penggugat secara de jure dan de factotelah menguasai tanah tersebut secara terus menerus hingga saat ini,tanpa satupun pihak yang mengganggu ataupun mengakui sebagaipihak yang berhak atas Tanah A quo;Bahwa untuk melindungi hakhak Penggugat sebagai pemilik yang sahatas Objek Perkara A quo, membuat Penggugat merasa perlu untukmeningkatkan status hak dan proses

balik nama Objek Perkara A quodari status Hak Milik Adat atas nama Sdr.

., yang dituntutpembatalannya;Bahwa, proses balik nama dalam Sertipikat hakatas tanah merupakan proses administrasi pejabat tata usahaNegara yang pelaksanaannya atas adanya permohonan dariPemohon, dimana terhadap permohonan yang memenuhisyaratsyarat menurut ketentuan undangundang, maka pejabattata usaha Negara dalam hal ini BPN cq. Kepala KantorPertanahan cq.

Penggugat temyata saling berkaitan satu dengan lainnya, sehingga dapatdisimpulkan berdasarkan keterangan saksisaksi dikaitkan dengan bukti P2 memangbenar Para Penggugat selaku pihak pembeli telah membeli tanah dengan sertifikatHak Milik Nomor 1588 seluas 1.556 meter persegi yang terletak di Propinsi JawaTimur, Kabupaten Malang, Kecamatan Pakisajl, Desa Karangduren dari TergugatMOCHAMAD HADI sebagai penjual dan proses jual beli yang dituangkan dalam buktiP2 telah diwujudkan dalam bukt P1 yaitu ada proses

balik nama, dari yang semulamilik MOCH.

dianggap telah melepaskan hak keperdataannya dipersidangan dan tidak menyampaikan jawaban maupun sanggahan atasgugatan penggugat sehingga tergugat tidak menyangkal dalil penggugat, makadalam keadaan tersebut, berpedoman pada ketentuan Pasal 37 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,dengan Putusan ini, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut dapatmendaftarkan pemindahan serta peralinan hak atas sebidang tanah hak milik(vide bukti P5 dan P6) sekaligus melakukan proses

balik nama Sertipikat HakMilik tersebut menjadi atas nama Penggugat, karena Putusan Pengadilan samakekuatannya dan dapat dijadikan pengganti Akta yang tidak dibuat oleh PejabatPembuat Akta Tanah (PPAT), yang kadar kebenarannya cukup untukmendaftarkan pemindahan serta peralihan hak yang bersangkutan, denganHalaman 17 dari 21 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Plidemikian beralasan dan sudah sepatutnya bagi Majelis untuk menyatakanbahwa Petitum Kedua gugatan Penggugat dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa

Kujang Sari masih terikatsebagai jaminan hutang/hak tanggungan pada PT.BPR SRI LESTARI Denpasardan dalam petitum angka 8 dalam gugatan Penggugat mohon agar Turut tergugat(BPN Kota Bandung) menerbitkan Sertifikat yang hilang memproses balik namaSHGB No.1005/Kelurahan Kujang Sari atas nama ARIF MUHAMMAD LUTFImenjadi atas nama Penggugat (INDRO KUSTIAWAN) ;Menimbang, bahwa karena SHGB No.1005/Kelurahan Kujang Sari beradadi Pihak PT.BPR SRI LESTARI Denpasar sebagai jaminan hutang tergugat I, makaagar proses

balik nama dapat diselesaikan secara hukum, maka harus diikutkanjuga PT.BPR SRI LESTARI Denpasar sebagai Tergugat ;Menimbang, bahwa karena PT.BPR SRI LESTARI Denpasar tidak ikut digugat maka Gugatan mengandung Error in persona dalam bentuk Plurium litisConsortium (Kurang Pihak) ;Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah AgungRI No : 186/R/Pdt/1984 yang pada pokoknya : Penggugat menuntut pengembalianHalaman 19 dari 21 Putusan No. 27/Pdt.G/ecourt/2019/PN.BdgSertifikat miliknya

Pemohon Banding mengembalikan uang biaya balik nama tersebutke pembeli karena pembeli mengurus sendiri proses balik nama. Sedangkanbiaya karoseri tersebut uangnya Pemohon Banding transfer kepada pihakkaroseri/customer;bahwa Penjelasan Pasal 29 ayat 2 Undangundang Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan menyatakan bahwa Pendapat dan simpulan petugasTerbanding harus didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan sertaberlandaskan ketentuan perundangundangan perpajakan.