Ditemukan 9446 data
91 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sementara itu, putusan yang dijatuhkan atasdirinya memiliki kualitas yang amat buruk serta sarat dengan pelanggaranhukum disana sini. Putusan mana juga tidak mempertimbangkan buktibuktisecara keseluruhan hanya untuk memenangkan klaim pemerintah ataskesalahan dirinya sendiri. Sebagai sebuah negara yang beradab, halhalseperti ini harunsya diberhentikan karena bertentangan dengan hukum yangberlaku.
99 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
Berdasarkanfakta hukum dan fakta di lapangan tersebut, ternyata sarat dengan sengketakepemilikan yang belum mendapat penyelesaian yang dikualifikasikan sengketaperdata kepemilikan tanah yang seharusnya diajukan gugatannya kePengadilan Negeri Rantauprapat, sehingga Pengadilan Tata Usaha NegaraMedan harus menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadilisengketa perkara a quo ini;Tentang sengketa kepemilikan ini tak terbantahkan karena termuat dalamuraian gugatan Penggugat tertanggal 23 April
175 — 18
lagi ;Menimbang seandainya KM Uki Raya mempunyai eco soundersebagaimana diterangkan di atas tentunya kandasnya kapal sebagaimana diinginkanterdakwa bias ditempat yang lebin aman dan tidak tersangkut karang tentunya,sehingga jatuhnya korban bias lebih diminimalkan ;Menimbang bahwa alatalat navigasi dan radio komunikasi di pasaranharganya tidak terlalu mahal untuk kemudian di tempatkan di kapal sekelas KM165/Pid.B/2014/PN.Psw hal. 68 dari 77Uki Raya 01 dibandingkan dengan harga sebuah resiko kapal sarat
63 — 12
Anwar Nurris masingmasing Ketua dan Sekjend P.B.N.U,yang secara tegas menyatakan Bahwa sarat keputusanPengurus Besar Nahdlatul Ulama tanggal 18 Agustus 1986No : 191/A.11.04.d/VIII/86 itu sama sekali tidak mencabutwewenang Yayasan atas sekolah di Jalan Meranti Medan Itu,melainkan hanya menetapkan pengelolaansekalah/Perguruan.
150 — 50
Putusan perkara No.15/Pid.B/2015/PN.Btg tanggal 12 Pebruari 2015 dengan pidanapenjara 4 (empat) bulan atas tindak pidana kepemilikan senpi revolver ilegal.Bahwa terhadap ketiga tuduhan tersebut sarat dengan rekayasa dan menipulasi olehpihak pihak tertentu yang memojokkan Penggugat seolah olah Penggugat telahbenar banar melakukan perbuatan pidana tersebut.
62 — 3
Menghukum Tergugat dan Tergugat Il atau orangorang dan pihakmanapun juga yang menguasai, memiliki, menghaki dan menyandarkanserta mendapatkan hak atas tanah objek perkara untuk menyerahkanbidang tanah objek perkara (Poin nomor 5 dan nomor 6 di atas) kepadaPenggugat dan Penggugat II dalam keadaan baik dan aman serta sukarela tanpa beban/sarat apapun juga.10.Menghukum Tergugat dan Tergugat II untuk membayar Ganti KerugianMateril berupa tanah sebesar Rp. 32.000.000.000, (Tiga puluh dua milyarrupiah)
92 — 14
adanya perdamaian tanah tersebut tidak dicek karena sudah adaPutusan perdamaiannya; kalau tanah tersebut sudah ada Putusan dari Pengadilanmaka tidak perlu di cek lagi tanah tersebut ;Bahwa Konversi tanah tidak harus pihak yang punya yang harus datang , namunbisa dikuasakan pada orang lain ;Bahwa sebelum sertifikat tanah tersebut diterbitkan ada pengumuman, biasanyajaraknya sekitar 2 (dua) bulan baru terbit Sertifikat ;Bahwa yang mengajukan Konversi pada waktu itu bukan Terdakwa ;Bahwa salah satu sarat
68 — 35
bersamasamaadalah tindak pidana itu dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebihdan sesuai yang dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPdapat berbentuk bersamasama dalam arti setiap peserta/pelakuikut mewujudkan terjadinya tindak pidana atau turut sertamelakukan atau ada yang menyuruh dan ada yang disuruhmelakukan (menyuruh lakukan) dngan demikian bersamasamadapat berbentuk turut serta melakukan dan dapat pula berbentukmenyuruh lakukan.Bahwa dalam bentuk turut serta melakukan harus dipenuhi2 (dua) sarat
109 — 111 — Berkekuatan Hukum Tetap
Karena dalam kerjasama penanamanModal diatur mengenai prosentasi pembagian modal yang disepakatiantar pihak.Bahwa perkara saya Terdakwa sesuai dengan apa yang kami uraikandiatas nampak dengan jelas bahwa perkara saya sarat dengankepentingan politik dimana ada pihakpihak tertentu. yang inginmenduduki jabatan yang sedang kami duduki dan kemudianmenggunakan Pengadilan sebagai alat penekan untuk menggeserjabatan saya tersebut.
Terbanding/Tergugat V : KHODIDJAH SAHBUDI SALEH, SH., M.kn
Terbanding/Tergugat III : TITIEK IRAWATI SUGIANTO, SH
Terbanding/Tergugat I : MOCHAMAD SOVIE IRAWAN KHUSWA
Terbanding/Tergugat VI : KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KARAWANG
Terbanding/Tergugat IV : TAFIELDI NEVAWAN, SH
Terbanding/Tergugat II : PT. MAHESA GLOBAL
56 — 30
Sehingga, perjanjian Pengikatan maupunJualBeli yang terjadi dalam perkara ini tidak memenuhi syaratsyarat sahnya sebuah perjanjian, yaitu. sarat adanyakesepakatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.6.1.3.
48 — 12
tenaga ahli teknik perkapalan (dibuktikan dengan ijazah)Memiliki persediaan bahan kayu / fiberglass yang sudah diuji lab.Memiliki pengalaman membangun kapal terutama membangun kapal perikananTidak boleh disub kontrakkan terutama untuk pekerjaan utamaDisarankan untuk menggunakan kontrak terima jadi Dalam Dokumen pengadaan kapal penangkap ikan 10 GT nomor O2/LUKPL/PPBJ/DISLAKAN/2012 tangal 21 mei 2012 menyebutkan :Bab Ill Instruksi kepada peserta (IKP) huruf A.4 larangan korupsi, kolusi dannepotisme sarat
tenaga ahli teknik perkapalan (dibuktikan dengan ijazah)Memiliki persediaan bahan kayu / fiberglass yang sudah diuji lab.Memiliki pengalaman membangun kapal terutama membangun kapal perikananTidak boleh disub kontrakkan terutama untuk pekerjaan utamaDisarankan untuk menggunakan kontrak terima jadiDalam Dokumen pengadaan kapal penangkap ikan 10 GT nomor O2/LUKPL/PPBJ/DISLAKAN/2012 tangal 21 mei 2012 menyebutkan :Bab Ill Instruksi kepada peserta (IKP) huruf A.4 larangan korupsi, kolusi dannepotisme sarat
366 — 287
Gugatan Para Penggugat sarat dengan Conflict of Interrest.Bahwa Sebenarnya Gugatan Para Penggugat diajukan ke Pengadilankarena adanya Permasalahan Pribadi antara H. Bulkhaini Rajo Mahmuddengan Tergugat (DT. Gampo Alam), maka oleh H. Bulhkaini RajoMahmud di buatlah KAN Tandingan yang di ketuai oleh dirinya dansekretarisnya di tunjuk TK. M.
persona, gugatanprematur, d/skualifikasi in person, gugatan kurang pihak, gugatan errorin objectio,Tergugat Il telah pula mengajukan eksepsi mengenai gugatan tidak cermat, tidakjelas atau kabur, sedang di lain hal Turut Tergugat Ill mengajukan eksepsimengenai gugatan kurang pihak, gugatan kabur, error in persona, gugatan ParaPenggugat salah menempatkan kedudukan pihak, /ega/ standing Para Penggugat,legal standing penerima kuasa dari Para Penggugat, gugatan error in objectio,gugatan Para Penggugat sarat
60 — 22
Kemudian dilakukan pencairan pinjaman kepada Kelompokyang mengajukan pinjaman dan dibuattanda terima dan Kartu Kredit ;Bahwa saksi membuat Buku Kas SPP dan UEP, Administrasi tersebutsaksi buat berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional PNPM MandiriPerdesaan.Bahwa pelaksanaan pengembalian kelompok datang ke kantor UPKmembawa kartu kredit kelompok kemudian ditulis di kartu kelompok dankartu kredit di kantor UPK, selanjutnya ditulis di Buku Kas SPP dan UEP.Bahwa pinjaman yang sudah memenuhi sarat diberikan
63 — 32
verifikasi administrasi calon Kepala DesaPatawang pada tahun 2003, tahun 2009 dan tahun 2016 tidak ada satupunwarga Desa Patawang yang mengajuka protes atau keberatan atas lolosnyaterdakwa menjadi calon Kepala Desa Patawang, namun sesudah terdakwaterpilin menjadi Kepala Desa Patawang pada pemilihan kepala DesaPatawang tahun 2016 barulah ada oknum Calon Kepala Desa Patawang yangtidak terpilih atau yang tidak mendapat kepercayaan masyarakat mulaimencari cari kesalahan terdakwa, sehingga perkara ini sangat sarat
109 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
Copian kertas sarat rekayasadibilang cetak elektronik (cetak tayang). Apakah kamus keberpihakan dankepentingan menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim telah menjadikepatutan hukum? Apakah kisah penzoliman secara biadab keji dan kejamtidak boleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa bukukan? Dianggap sebagai fitnahdan pencemaran nama baik?
Novitasari, S.H.
Terdakwa:
FARIS SISWANTO alias FARIS Bin SUEB .alm.
116 — 34
SAKSI MADE EKA SEDANA Bin NYOMAN SARAT (Alm) ;Bahwa Saksi mengetahui bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekirajam 18.30 WITA, di pinggir jalan umum, tepatnya di depan Mapolres BalanganKecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangantelah terjadi tindak pidanapercobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika danatau setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untukdijual, menjual, membeli, menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, menukar,atau menyerahkan
119 — 44
Ruteng untukmemperoleh keadilan dan kepastian hukum sesuai dengan ketentuan undangundang dan peraturan yang berlaku ;Bahwa oleh karena Para Tergugat secara hukum bukan sebagai Pemilik dan tidakberhak atas tanah dan rumah obyek sengketa milik Penggugat, maka ParaTergugat harus mengosongkan tanah dan rumah obyek sengketa tersebut, berikuttermasuk orangorang yang mendapat hak dari Para Tergugat dan selanjutnyamenyerahkan tanah dan rumah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaankosong/bebas tanpa sarat
1.MUSLIM
2.NASARUDIN
Termohon:
1.Kapolda NTB Cq. Subdit III Ditreskrimsus
2.Kapolri Cq. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri
3.KPK RI Cq. Deputi Koordinasi dan Supervisi
280 — 193
.> Penghentian penyidikan materiel yakni ; suatu keadaan yangmenyebabkan tidak meneruskan lagi (berhenti) proses penyidikanHalaman 7 dari 70 Putusan Nomor 07/Pid.Pra/2019/PN Dpu(sarat formil dan materiel) sehingga perbuatan pidana tidak dapatdipidana.Menghentikan penyidikan batasanya sebagimana dimaksud dalam Pasal109 ayat (2) KUHAP diwujudkan dalam bentuk bukti formil berupa SP3yang dikeluarkan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76Peraturan Kepolisian, Nomor 14 Tahun 2012 tentang ManajemenPenyidikan
53 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahkan tersirat bahwa putusan judex facti sangat tendensius,bernuansa dendam, serta sarat dengan berbagai kepentingan tertentu, yangdalam kesempatan tersendiri, akan kami laporkan kepada instansiberwenang untuk diproses sebagaimana mestinya.14.Bahwa, judex facti telah salah dalam menerapkan hukum pembuktianmenyangkut dengan pertimbangannya pada halaman 133 yang antara lainmenyatakan : " menimbang bahwa pada saat Akta No. 42 tanggal 24Desember 2001 a quo dibuat, bahwa Turut Tergugat (Syarif Hi.MubinRajadewa
150 — 138
kepentingan Penggugat sendiri dankepentingan tersebut bukan diperoleh dari orang lain; dan Kepentingan itusecara objektif dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun intensitasnya; Dalam kaitannya dengan Keputusan yang digugat, seorang Penggugat harusdapat menunjukkan bahwa Keputusan TUN yang digugat itu merugikan dirinyasendiri secara langsung ; 722722 nn nnn nnn nnnKepentingan berproses, dalam arti tujuan yang hendak dicapai denganmelakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dalam Sarat