Ditemukan 9451 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : surat syarat sahat samat sarah sadat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 18-12-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 685 PK/Pdt/2017
Tanggal 18 Desember 2017 — PT WAY HALIM PERMAI, DKK VS MINTARDI HALIM, DKK
123 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 685 PK/Pdt/2017menurut hukum;17.Bahwa Penggugat telah memenuhi sarat sebagaimana menurut ketentuanPeraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 9 Tahun 1999 tentang Tata cara pemberian dan pembatalan hak atastanah Negara dan Hak Pengelolaan bagian keempat pemberian Hak GunaBangunan Paragraf 1: Syaratsyarat Permohonan Hak Guna BangunanPasal 32, Pasal 33, Pasal 34 menyebutkan, dalam Pasal 32: menentukanHak Guna Bangunan dapat diberikan kepada Warga Negara Indonesia atauBadan
Pengadilan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Pidana Khusus Pidsus Cukai
Register : 22-06-2020 — Putus : 12-08-2020 — Upload : 13-04-2021
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Tbk
Tanggal 12 Agustus 2020 — Amalia Sari.,SH Sarifudin Bin Alisyah.Dkk
100 — 31
  • Februari 2020 sekitar pukul 21.00 WIB Kapal Patroli BC15041 melakukan patroli laut diseputaran perairan Selat Singapurakemudian Tim Patroli BC 15041 dihubungi oleh Tim Patroli BC 20009bahwa mereka sedang melakukan pengejaran terhadap sebuah kapal yangdicurigai akan melakukan kegiatan ship to ship (STS) dengan muatanMMEA di Perairan Utara Berakit Kemudian Tim Patroli BC 15041 langsungmenuju ke lokasi yang dimaksud;Bahwa setelah dekat, kapal patroli BC 15041 melihat adanya saranapengangkut dengan sarat
Pengadilan PN MAMUJU Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-04-2013 — Putus : 04-07-2013 — Upload : 02-07-2014
Putusan PN MAMUJU Nomor 09/Pid.Sus/2013/PN.MU
Tanggal 4 Juli 2013 — ILHAM Bin H.GUNTUR
169 — 33
  • Hari raya;e Bahwa saksi tahu sumber dana berasal dari APBD Kabupaten MamujuUtara tahun anggaran 2011;e Bahwa saksi tahu untuk mencairkan dana Honororium sebagai buktipendukung diperlukan SPM, SPPLS, SK Bupati dan daftar namanamaSatuan Polisi Pamong Praja;e Bahwa saksi tahu terdakwa bertugas selaku PPK Pejabat Penatausahaankeuangan yang bertugas melakukan verifikasi atas permintaan danadalam SPPLS dan setelah itu membuat Disposisi untuk penerbitanSPM;e Bahwa saksi jugat tahu untuk Menerbitkan SPM sarat
Pengadilan PN SURAKARTA Pidana Khusus Perbankan
Register : 15-04-2020 — Putus : 18-08-2020 — Upload : 08-10-2020
Putusan PN SURAKARTA Nomor 97/Pid.B/2020/PN Skt
Tanggal 18 Agustus 2020 — Penuntut Umum: Rr. RAHAYU NUR RAHARSI, S.H. Terdakwa: VINCENSIUS HENDRY WIRJOPRASETYO Anak Dari TAN KIAN HIAN
576 — 427
  • hukum pidana khususeksternan bersifat sebagai pengganti yang mengandung maknaapabila dalam tindak pidana yang berkaitan dengan sektorkeuangan atau perbankan atau perekonomian apabila sangsiadministrasi atau sangsi perdata telah ditegakan dengan sendirinyamenutup peluang pidana dalam menyelesaikan ya;Bahwa terkait dengan Pasal 49 ayat (2) huruf b UndangUndangperbankan, jika kita kKembali kepada asas legalitas asas yangsangat fundamental dalam hukum pidana, asas legalitas inimewajibkan 4 (empat) sarat
Pengadilan PTUN GORONTALO TUN
Register : 14-10-2021 — Putus : 19-01-2022 — Upload : 19-01-2022
Putusan PTUN GORONTALO Nomor 24/G/2021/PTUN.GTO
Tanggal 19 Januari 2022 — Penggugat:
RIDWAN YASIN, S.H., M.H.
Tergugat:
BUPATI GORONTALO UTARA
313 — 501
  • ., Tanggal 28 Juni 2021 selama proses persidanganberlangsung sampai putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatanhukum tetap.Penetapan Pengadilan ini sangat beralasan hukum karena substansi yangmenjadi objek gugatan merupakan rangkaian dari proses pemeriksaan dugaanpelanggaran disiplin terhadap Penggugat yang tidak sesuai KetentuanPeraturan PerundangUndangan berlaku serta sarat politik sehingga apabilatidak dilakukan penundaan pemberlakuan keputusan dimaksud maka akanmenimbulkan akibat hukum yang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 04-02-2016 — Upload : 19-07-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 735 K/Pdt.Sus-PHI/2015
Tanggal 4 Februari 2016 — DADAN SUPARDAN, DKK VS YUKI IRAWAN
65 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tidak jarang ParaPenggugat disekap dalam sebuah ruangan sempit selama berharihari.Praktek kekerasan yang dibekingi oknum aparat keamanan tersebutmengakibatkan Para Penggugat mengalami penderitaan fisik dan psikis(traumatis) selama bekerja pada Tergugat;Bahwa selama berkerja pada Tergugat, Para Penggugat hanya diberikanmakanan yang terdiri dari nasi, tempe dan garam yang jauh dari sarat gizi.Demikian pula Para Penggugat tidur hanya beralaskan tikar dalam suaturuangan kecil berukuran 8 x 6 meter yang
Pengadilan PA CIKARANG Perdata Agama
Register : 06-08-2020 — Putus : 15-12-2020 — Upload : 15-12-2020
Putusan PA CIKARANG Nomor 2029/Pdt.G/2020/PA.Ckr
Tanggal 15 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
53 — 25
  • Kusmirah;Bukti tersebut menjelasakan bahwa Transaksi yang dilakukan olehTergugat ke Rek Ibu Dewi Kusmirah tidaklanh sebanyak yangdikatakan oleh Tergugat, karena sebagian besar dari Transaksitersebut adalah untuk membayar cicilan barang yang diambilsecara Kredit oleh Tergugat melalui lbu Dewi Kusmirah, dan jugaada beberapa kali transferan dari saudaranya Ibu Dewi Kusmirahyang juga nominalnya cukup besar ke Tergugat untuk diberikankepada Dewi Kusmira, dan juga ada beberapa Transferan yang diduga sarat
Pengadilan PA TANJUNG REDEP Perdata Agama
Register : 03-01-2017 — Putus : 16-11-2017 — Upload : 18-12-2019
Putusan PA TANJUNG REDEP Nomor 4/Pdt.G/2017/PA.TR
Tanggal 16 Nopember 2017 — Penggugat melawan Tergugat
120 — 53
  • hukum agarMajelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb dapat Menyatakangugatan Para Penggugat dalam surat gugatan nomor4/PDT.G/2017/PA.TR adalah tidak jelas/kabur (obscuur libel) danmenurut hukum harus ditolak atau setidak tidaknya tidak dapat diterima;Gugatan Para Penggugat PrematurBahwa perihal gugatan Para Penggugat adalah tentang pembagian hartawarisan namun jika disimak secara saksama semua posita GugatanPara Penggugat, tidak ditemukan harta peninggalan yang belum dibagi.Bahwa untuk memenuhi sarat
Pengadilan PT AMBON Pidana Khusus
Register : 12-01-2022 — Putus : 17-02-2022 — Upload : 22-02-2022
Putusan PT AMBON Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB
Tanggal 17 Februari 2022 — Pembanding/Penuntut Umum III : AGUSJAYANTO, SH., MH
Terbanding/Terdakwa I : ABDUL ALAM HITIMALA
Terbanding/Terdakwa II : USMAN TUHUITU
176 — 86
  • dinyatakanterbukti bersalah dalam dakwaan primer Pasal 2 UndangUndang Tipikor,sebab fakta hukum Terdakwa telah melawan hukum dalam artimenyalahgunakan wewenangnya (species) dalam Pasal 3 UndangUndang Tipikor, yang bukan melawan hukum secara umum (genus)sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 2 UndangUndang Tipikor;Bahwa terlepas dari bentuk dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umumdi depan persidangan, patutlah dicermati kebiasaankebiasaan yang tidakprofessional dari para penegak hukum yang sangat sarat
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-11-2012 — Putus : 30-04-2013 — Upload : 04-05-2014
Putusan PN MEDAN Nomor 92/Pid.Sus.K/2012/PN.Mdn
Tanggal 30 April 2013 — - Ir.SYAFARUDDIN NASUTION, MM
79 — 22
  • dia ikutmelakukan perbuatan melawan hukum;e Bahwa Tupoksi dari jabatan seorang kuasa penggunaanggaran tentang menyalahgunakan kewenangan,kesempatan, bahwa menterjemahkan pasal itu tidakboleh dipisah, kewenangan itu lahir dari kKedudukandari seseorang, garis kewenangan diatur dalampandangan undangundang, inti perbuatan melawanhukum ada di dalam Pasal 3 UU Tipikor;e Bahwa kalau kewenangan disalahgunakan, unsurobjektif terpenuhi kemudian dibuktikan unsur Subjektif;e Bahwa kebenaran materil menjadi sarat
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 13-02-2014 — Upload : 18-11-2014
Putusan PN SAMARINDA Nomor 26/Pid.Tipikor/2013/PN.Smda
Tanggal 13 Februari 2014 — IDA ROYANTI Binti ZAKARIA YAHYA
112 — 25
  • ;Bahwa Panitia/Gugus Tugas Pengadaan (GTP) Barang/Jasa Pada UnitLayanan Pengadaan (ULP) Kota Bontang telah menyusun spesifikasi KapalLatin SMKN 2 Bontang antara lain adalah sebagai berikut :Panjang Seluruh (LOA) : 18,50 meter;Lebar Max : 4,60 meter ;Tinggi Geladak (D) : 1,80 meter ;Sarat Air (T) : 1,20 meter ;Mesin Utama (M/E) : 150 HP;Mesin bantu (A/E) : 20Kva;Kecepatan : 89 Knots ;dan telah menyusun Harga Perkiraan sendiri (HPS) Kapal Latih SMKN 2Bontang dengan berpedoman pada Rencana Anggaran
    ;Bahwa Panitia/Gugus Tugas Pengadaan (GTP) Barang/Jasa Pada UnitLayanan Pengadaan (ULP) Kota Bontang telah menyusun spesifikasi KapalLatin SMKN 2 Bontang antara lain adalah sebagai berikut:Panjang Seluruh (LOA) : 18,50 meter;Lebar Max : 4,60 meter ;Tinggi Geladak (D) : 1,80 meter ;Sarat Air (T) : 1,20 meter ;Mesin Utama (M/E) : 150 HP;Mesin bantu (A/E) : 20Kva;6989 Knots ;dan telah menyusun Harga Perkiraan sendiri (HPS) Kapal Latih SMKN 27.
    Sarat air (T) : 1.20 meter ;e. Mesin utama (M/E) : 150 HP ;f. Mesin bantu (A/E) : 20 Kva;g. Kecepatan : 8 9 Knots ;Bahwa kontraktor pemenang lelang (PT. Yudistra Borneo Mandiri) sudahmelaksanakan pekerjaannya sesuai dengan Kontrak Kerja Nomor420/1295.c/DISIDK.03/VIII/2010 tanggal 14 September 2010 yang berikanoleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bontang, berdasarkan Berita AcaraPenyelesaian Pekerjaan Nomor 019/PT.YBMBTG/XII/2010 tanggal 27Desember 2010 yang dibuat oleh Direktris PT.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 24-07-2015 — Upload : 24-07-2015
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 91/Pdt.G/2015/PN Jkt.Utr
Tanggal 24 Juli 2015 — DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA (DPP GOLKAR), baik yang dihasilkan oleh Musyawarah Nasional (Munas) VIII Partai Golkar di Pekanbaru tanggal 5 s.d. 8 Oktober 2009, maupun yang dihasilkan oleh Munas IX Partai Golkar di Bali tanggal 30 November s.d. 4 Desember 2014; Dalam hal ini diwakili oleh: 1. Ir. ABURIZAL BAKRIE selaku Ketua Umum DPP Partai Golkar Periode 2009-2015 maupun Ketua Umum DPP Partai Golkar Periode 2014-2019; 2. IDRUS MARHAM selaku Sekretaris Jendral DPP Partai Golkar Periode 2009-2015 maupun Sekretaris Jendral DPP Partai Golkar Periode 2014-2019; Beralamat di Kantor DPP Partai Golkar di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.; 2. Zulkarnain Yunus, S.H., M.H.; 3. Agus Dwiwarsono, S.H., M.H.; 4. Gamal Resmanto, S.H.; 5. Widodo Iswantoro, S.H.; 6. Samsudin, S.H.; 7. Kristian Masiku, S.H.; 8. Justinus Tampubolon, S.H.; 9. Janter Manurung, S.H.; 10. Eggar Duara Prabhowo, S.H.; 11. Yudha Rangga, S.H.; 12. Mansur Munir, S.H.; 13. Arfa Gunawan, S.H.; 14. Gousta Feriza, S.H.; 15. Sururudin, S.H.; 16. Rozy Fahmi, S.H.; 17. Nur Syamsiati Duha, S.H.; 18. Eddi Mulyono, S.H.; 19. Deni Aulia Ahmad, S.H.; 20. Adria Indra Cahyadi, S.H.; 21. Bayu Nugroho, S.H.; 22. Yuri Kemal Fadlullah, S.H., M.H.; 23. Gugum Ridho Putra, S.H.; 24. Rubhen Emerson Alfredho, S.H.; Masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam TIM KUASA HUKUM PARTAI GOLKAR dari Kantor Hukum IHZA & IHZA Law Firm, beralamat di 88 Kasablanka Office Tower, Tower A, Lantai 19, Kota Kasablanka, Jl. Casablanca Kav. 88, Jakarta 12870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2015; L A W A N 1. H.R. AGUNG LAKSONO dan ZAINUDDIN AMALI, masing-masing selaku Panitia MUNAS ANCOL tanggal 6 s.d. 8 Desember 2014, dan masing-masing serta berturut-turut selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jendral DPP Partai Golkar Hasil MUNAS Ancol tanggal 6 s.d. 8 Desember 2014, beralamat di Kantor DPP Partai Golkar di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Lawrence T.P. Siburian, S.H., M.H., LLM; 2. Purwoko J. Soemantri, S.H., M.Hum.; 3. Victor W. Nadapdap, S.H., M.BA., M.M.; 4. J.S. Simatupang, S.H.; 5. Maruahal Efendi Manurung, S.H.; 6. Taufik Irawan, S.H.; 7. Horas M.T. Siagian, S.H.; 8. Saut Lumbanraja, S.H.; 9. M. Jaya Butar-butar, S.H., M.H.; 10. Andre M. Uniputty, S.H., M.H.; 11. Alexander Laka Duma, S.H.; 12. Irwan, S.H.; 13. Ichwan Setiawan, S.H.; 14. Sangga Sinambela, S.H., M.H.; 15. Linda Sugianto, S.H.; 16. Yusman Arifin, S.H.; 17. Yanda Zaihifni Ishak, S.H., M.Sc., Ph.D.; 18. Supriadi Syarif, S.E., S.H., M.H.; 19. Unoto Dwi Yulianto, S.H., M.H.; 20. Abdul Fakhridz, S.H., M.H.; 21. Drs. Firmansyah, S.H., M.H.; 22. Jannes L. Toruan, S.H.; 23. Rudolf Valentino Djoe, S.H.; 24. Partogi Baringin Manurung, S.H.; 25. M. Hekki Mikhail, S.H., M.Kn.; 26. Endhiza Yoza Hidayat, S.H.; 27. Simon Manurung, S.H.; 28. Rezky Danaya S. Manurung, S.H.; 29. Pither Singkali, S.H., M.H.; 30. Nikson Gaus Lalu, S.H.; 31. Daniel Tunapa M, S.H.; 32. Vinsensius H.R., S.H.; 33. Adi Satria Noer, S.H.; 34. Fahmi Hanafiah, S.H.; Masing-masing Advokat, Konsultan Hukum dan Asisten Advokat dari TIM ADVOKASI HUKUM PARTAI GOLKAR (TAHPG), dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor DPP Partai Golkar yang berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2015; 2. MUHAMMAD BANDU dan PRIYONO JOKO ALAM, masing-masing selaku Wakil Ketua dan Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar Jakarta Utara, yang mengatasnamakan dirinya selaku Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Jakarta Utara, yang turut serta menghadiri dan berpartisipasi dalam MUNAS IX Partai GOLKAR tanggal 6 Desember 2014 s.d. tanggal 8 Desember 2014 di Ancol, beralamat di Kantor DPD Partai Golkar, Jalan Walang Baru No. 12 Jakarta Utara, secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II; MUHAMMAD BANDU dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Lawrence T.P. Siburian, S.H., M.H., LLM; 2. Purwoko J. Soemantri, S.H., M.Hum.; 3. J.S. Simatupang, S.H.; 4. Maruahal Efendi Manurung, S.H.; 5. Taufik Irawan, S.H.; 6. Horas M.T. Siagian, S.H.; 7. Saut Lumbanraja, S.H.; 8. M. Jaya Butar-Butar, S.H., M.H.; 9. Andre M. Uniputty, S.H., M.H.; 10. Alexander Laka Duma, S.H.; 11. Irwan, S.H.; 12. Ichwan Setiawan, S.H.; 13. Linda Sugianto, S.H.; 14. Pither Singkali, S.H., M.H.; 15. Yanda Zaihifni Ishak, S.H., M.Sc., Ph.D.; 16. Supriadi Syarif, S.E., S.H., M.H.; 17. Drs. Firmansyah, S.H., M.H.; 18. Jannes L. Toruan, S.H.; 19. Rudolf Valentino Djoe, S.H.; 20. Partogi Baringin Manurung, S.H.; 21. M. Hekki Mikhail, S.H., M.Kn.; 22. Endhiza Yoza Hidayat, S.H.; 23. Simon Manurung, S.H.; 24. Rezky Danaya S. Manurung, S.H.; 25. Nikson Gaus Lalu, S.H.; 26. Iskandar, S.H., S.E., M.H.; 27. Nana Sumarna, S.H.; 28. Adi Satria Nofi, S.H.; 29. Daniel Tonapu Masileu, S.H.; 30. Vincen Rautealo, S.H.; 31. Duma Barrung, S.H., M.H.; 32. Elyas M. Situmorang, S.H.; 33. Muhammad Yusuf Sahide, S.H.; Masing-masing Advokat, Konsultan Hukum dan Asisten Advokat dari TIM ADVOKASI HUKUM PARTAI GOLKAR (TAHPG), dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor DPP Partai Golkar yang berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2015; PRIYONO JOKO ALAM dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Lawrence T.P. Siburian, S.H., M.H., LLM; 2. Purwoko J. Soemantri, S.H., M.Hum.; 3. Victor W. Nadapdap, S.H., M.BA., M.M.; 4. J.S. Simatupang, S.H.; 5. Maruahal Efendi Manurung, S.H.; 6. Taufik Irawan, S.H.; 7. Horas M.T. Siagian, S.H.; 8. Saut Lumbanraja, S.H.; 9. M. Jaya Butar-Butar, S.H., M.H.; 10. Andre M. Uniputty, S.H., M.H.; 11. Alexander Laka Duma, S.H.; 12. Irwan, S.H.; 13. Ichwan Setiawan, S.H.; 14. Sangga Sinambela, S.H., M.H.; 15. Linda Sugianto, S.H.; 16. Yusman Arifin, S.H.; 17. Yanda Zaihifni Ishak, S.H., M.Sc., Ph.D.; 18. Supriadi Syarif, S.E., S.H., M.H.; 19. Unoto Dwi Yulianto, S.H., M.H.; 20. Abdul Fakhridz, S.H., M.H.; 21. Drs. Firmansyah, S.H., M.H.; 22. Jannes L. Toruan, S.H.; 23. Rudolf Valentino Djoe, S.H.; 24. Partogi Baringin Manurung, S.H.; 25. M. Hekki Mikhail, S.H., M.Kn.; 26. Endhiza Yoza Hidayat, S.H.; 27. Simon Manurung, S.H.; 28. Rezky Danaya S. Manurung, S.H.; 29. Pither Singkali, S.H., M.H.; 30. Nikson Gaus Lalu, S.H.; 31. Daniel Tunapa M, S.H.; 32. Vinsensius H.R., S.H.; 33. Adi Satria Noer, S.H.; Masing-masing Advokat, Konsultan Hukum dan Asisten Advokat dari TIM ADVOKASI HUKUM PARTAI GOLKAR (TAHPG), dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor DPP Partai Golkar yang berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2015; 3. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, dalam hal ini YASONNA H. LAOLY, beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta 12940, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H. selaku PLT. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2015; DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H. selanjutnya memberikan Kuasa Substitusi kepada: 1. Tehna Bana Sitepu, S.H., M.Hum.; Direktur Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 2. Baroto, S.H., M.H.; Kepala Sub Direktorat Hukum Tata Negara Sub Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 3. Nur Yanto, S.H., M.H.; Kepala Seksi Pendaftaran Partai Politik Sub Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 4. Ani Turbiana, S.H.; Kepala Seksi Analisa dan Pertimbangan Hukum Sub Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 5. Josi Besar Sugiarto, S.H., M.H.; Kepala Sub Direktorat Pewarganegaraan Sub Direktorat Pewarganegaraan Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 6. Agus Riyanto, S.H., M.H.; Kepala Sub Direktorat Kewarganegaraan Sub Direktorat Pewarganegaraan Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 7. A. Ahsin Thohari, S.H., M.H.; Kepala Seksi Penyelesaian Pewarganegaraan Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 8. Tjasdirin, S.H., M.H.; Kasubbag Tata Usaha Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 9. Oryza, S.H.; Analis Pertimbangan Hukum dan Advokasi Partai Politik pada Direktorat Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 10. Ahmad Gelora Mahardika, S.I.P.; Analis Pertimbangan Hukum dan Advokasi Partai Politik pada Direktorat Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 11. Imam Choirul Muttaqin, S.H., M.H.; Analis Pertimbangan Hukum pada Direktorat Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 12. Dharmawan Hendarto, S.H.; Dokumentasi Hukum pada Subdit Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 30 Maret 2015;
495 — 1503
  • Saksi ABDUL KADIR:Bahwa saksi sebagai Wakil Sekretaris DPD Propinsi Kalimantan Timur;Bahwa saksi hadir pada Munas Partai Golkar di Ancol dan saksi mendapatundangan dari teman di Kalimantan Timur melalui teloon yang mengajak untukhadir pada Munas Partai Golkar di Ancol dengan sarat cukup menunjukan SKDPD Kalimantan Timur dan saksi sebagai wakil Sekretaris DPD KalimantanTimur;Bahwa setelah sampai di Hotel Mercure di Ancol, saksi mendaftar sebagaipeserta Munas kepada panitia dengan menunjukan SK DPD
    Jakarta Timur, saksi hadir diMunas Partai Golkar di Bali dan saksi tidak hadir pada Partai Golkar di MunasAncol.Bahwa setahu saksi proses pelaksanaan munas partai Golkar di Bali denganKetua pelaksannya Nurdin Halid telah sesuai dengan Peraturan Internal PartaiGolkar;Bahwa saksi mendengar ada beberapa orang yang akan mencalonkan dirisebagai ketua umum Partai Golkar pada Munas Partai Golkar di Bali, akantetapi ternyata setelah masuk pada tahap pencalonan Ketua Umum PartaiGolkar ternyata yang memenuhi sarat
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 07-01-2016 — Putus : 22-06-2016 — Upload : 29-11-2016
Putusan PN JAMBI Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN Jmb
Tanggal 22 Juni 2016 — Drs. H. IDHAM KHOLID, M.E. Bin IBROHIM LAKAF
53 — 23
  • Menurut Majelis Hakim hal tersebut melanggarketentuan hukum formil dalam hal ini Pasal 4 danPasal 132 ayat (1)Permendagri No. 138 Tahun 2006 jo Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,sehingga merupakan perbuatanmelawan hukum yang menyebabkankerugian keuangan negara;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Majelis Hakimberpendapat pengelolaan dana kegiatan PBAQ yang sarat penyimpangansebagaimana temuan BPKP Perwakilan Prop.
Pengadilan PN NGANJUK Pidana Umum
Register : 23-04-2021 — Putus : 13-07-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN NGANJUK Nomor 97/Pid.B/2021/PN Njk
Tanggal 13 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.ENDANG DWI RAHAYU,SH
2.Kristhina Setyowatie, SH, MHum.
Terdakwa:
1.SULISTYANI Binti Alm. SOEBIJANTO
2.WARSIATI Binti SUPAR
3.TITIK SUKARTININGDYAH Binti SUTIAH
69 — 23
  • Diponegoro.No.50 B Kota Kediri dan saksi bekerja dari tahun 2014 sampai sekarangdengan tugas untuk mengusulkan data dari penyelia data (analis);Bahwa pengajuan pinjaman yang pernah diajukan Kopkar Langgeng Jayamakmur sejumlah Rp1000.000.000, (Satu milyard rupiah);Bahwa sarat yang dipenuhi untuk mendapatkan pinjaman saat itu berupa suratpermohonan pembiayaan, legalitas koperasi, identitas selurun pengurusKoperasi, RAT 2 tahun terakir;Bahwa pengurus Kopkar Langgeng Jaya makmur yang mengajukan pinjamanSaat
Pengadilan DILMIL II 08 JAKARTA Pidana Umum Pemerasan dan Pengancaman
Putus : 02-06-2010 — Upload : 17-03-2014
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 276-K/PM II-08/AD/X/2008
Tanggal 2 Juni 2010 — PRAKA, DARMAWAN Cs 5 Orang
143 — 48
  • bersamasama adalah tindak pidana itu dilakukanoleh 2(dua) orang atau lebih dan sesuai yang dirumuskan dalam pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP dapatberbentuk bersamasama dalam arti setiap peserta/pelaku ikut mewujudkan terjadinya tindak pidanaatau turut serta melakukan atau ada yang menyuruh dan ada yang disuruh melakukan (menyuruhlakukan) dengan demikian bersamasama dapat berbentuk turut serta melakukan dan dapat pulaberbentuk menyuruh lakukan.Bahwa dalam bentuk turut serta melakukan harus dipenuhi 2 (dua) sarat
Pengadilan PA Suwawa Perdata Agama
Register : 16-09-2020 — Putus : 24-03-2021 — Upload : 24-03-2021
Putusan PA Suwawa Nomor 255/Pdt.G/2020/PA.Sww
Tanggal 24 Maret 2021 — Penggugat melawan Tergugat
113 — 78
  • PA.Swwsyarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturanperundangundangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasandalam menilainya;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 RBg setiap orang yangbeperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atauwakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihakpihak yang beperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yangsesuai dengan ketentuan hukum yang ada;Menimbang, bahwa tentang keabsahan sarat
Pengadilan PN WONOSOBO Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-07-2011 — Putus : 25-09-2008 — Upload : 25-07-2011
Putusan PN WONOSOBO Nomor 80/PID/2008/PN.Wnsb
Tanggal 25 September 2008 — Drs. TRIMAWAN NUGROHADI, MSi.; JPU
202 — 25
  • Membuat rekomendasi tentang kebenaran hasilpekerjaan proyek sebagai sarat pengajuanpembayaran prestasi kerja ;. Membuat berita acara hasil pemeriksan proyek ;.
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 12-10-2021 — Putus : 08-12-2021 — Upload : 08-12-2021
Putusan PT MAKASSAR Nomor 301/PDT/2021/PT MKS
Tanggal 8 Desember 2021 — Pembanding/Penggugat : FRANSISCUS GO Diwakili Oleh : FRANSISCUS GO
Pembanding/Terbanding/Penggugat : RATNAH S ALIAS RATNAH Diwakili Oleh : OTTO de RUITER, SH.
Terbanding/Pembanding/Tergugat : RUSTIANI MUIN, SH
Terbanding/Tergugat : AHIMSA SAID
155 — 103
  • Sehingga Pertimbangan Majelis HakimTingkat Pertama Tersebut sangat mengadaada yang tidak pernah teruraldan terungkap di pengadilan, bahkan Tergugatpun tidak pernah memilikibukti maupun keterangan saksisaksi bahwa proses jual beli yangdilakukan oleh Alm Hari Darmawan di Jakarta, akan tetapi berdasarkanRiwayat Peralihan tersebut semua dilakukan di Kota Makassar;Bahwa selain itu pertimbangan judex factie tersebut sarat kepentingantanpa melihat fakta sebab tidak ada sedikitpun keterangan saksi baik saksiPenggugat
Pengadilan PN PRAYA Perdata
Register : 12-04-2018 — Putus : 11-10-2018 — Upload : 31-01-2019
Putusan PN PRAYA Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Pya
Tanggal 11 Oktober 2018 — Penggugat:
ACHMAD MUSLIHUDDIN
Tergugat:
1.kepala Desa Kuta
2.Kepala Desa Rembitan
3.Kepala Desa Sengkol
4.Kepala Desa Tanak Awu
5.Kepala Desa Pengembur
6.Kepala Desa Ketara
7.Kepala Desa Teruwai
8.Kepala Desa Kawo
9.Kepala Kecamatan Pujut
10.Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri BUMN Republik Indonesia Cq PT Pengembangan Pariwisata Indonesia IndonesiaTourism Development Corporation ITDC
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Lombok Tengah
129 — 64
  • SoetandyoWignjosoebroto, SH, yang menjelaskan bahwa pada masa transisi atauberkembang, negara cenderung mengabaikan hakhak privat pendudukdengan cara menggunakan kekuatan ekstralegal daripadamengedepankan aturan hukum (rule of the law) dalam menyelesaikanmasalah.Hukum yang memprioritaskan prosedur dan proses privaatrechtelijkyang pada hakikatnya merupakan proses demokratis yang mendahulukanpubliek rechtelijkk yang dalam masamasa transisi di negaranegaraberkembang terkesan sarat dengan kekuasaan ekstralegal
Pengadilan PN SIDIKALANG Perdata
Register : 25-02-2020 — Putus : 12-11-2020 — Upload : 02-12-2020
Putusan PN SIDIKALANG Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Sdk
Tanggal 12 Nopember 2020 — Penggugat:
ALPON SARAGIH
Tergugat:
1.RAMLI SIHOTANG
2.MARIANUS SIHOTANG
Turut Tergugat:
1.SALMON DAMANIK
2.Kepala Desa Parbuluan VI
148 — 138
  • Perlu kami ungkapkan kembali bahwa penggugat tidak beritikadbaik dalam melakukan pembayaran kepada Turut Tergugat padaTanggal 15 November 2014 padahal alas hak yang dipakai oleh TurutTergugat belum ditandatangani Istri tergugat yang saat ini istri tergugat telah mengajukan Gugatan Intervensi pada Perkara Perdata No.7/Pdt.G/2020/PNSDK.Bahwa dengan uraianuraian diatas dimohonkan kiranya yang MuliaMajelis Hakim pada Perkara Perdata No. 7/Pdt.G/2020/PNSDK; sudimenyatakan bukti kepemilikan Penggugat sarat