Ditemukan 10825 data
143 — 81
Bahwa dengan demikian demi kepastian hukum bagi pencarikeadilan dengan menghindari putusan yang berbeda atas perkarayang sama seyogyanya perkara a quo tidak dapat diperiksakembali hal ini sesuai dengan Pasal 1917 KUHPerdata dan SuratEdaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002 tentangpenanganan perkara yang berkaitan dengan asas nebis inidem;DALAM POKOK PERKARA1.Bahwa terhadap apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut di atasmohon dianggap telah termasuk ke dalam pokok perkara ini, serta TerlawanIll
103 — 100
Manado Sejati Perkasa (pihak Penggugat dalam perkaraini) dengan alasan melakukan kesalahan berat tidak sah dan berdasarmenurut hukum.Bahwa berdasarkan Pasal 1917 Kitab UndangUndang Hukum Perdata(KUHPerdata) Gugatan Ganti Kerugian dengan nomor 145/PDTG/2020/PN.Arm adalah gugatan yang masuk dalam kategori Ne bis inidem sehingga sudah seharusnya gugatan tersebut ditolak.ll.
83 — 21
/Pdt/1973menyatakan karena perkara yang diajukan sekarang sama dengan perkara terdahulubaik mengenai dalildalil, objek, dan pihak, sedangkan putusan terdahulu telahmempunyai kekuatan hukum tetap, Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima,oleh karenanya suatu putusan yang bersifat positif mengakibatkan perkara yangdisengketakan litis finiri oppertet dan dalam putusan melekat daya kekuatan nebis inidem yang digariskan pasal 1917 ayat (2) KUH Perdata tentang putusan menjadi alatbukti persangkaan
Sunardi
Tergugat:
1.PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk BTPN Cab Indrapura
2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Kisaran
3.Sumardi
141 — 55
(Tergugat 1);Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil eksepsi Tergugat di atas, Majelis Hakim akan mendeskripsikan aspekaspek mengenai asas nebis in idem antara lain:Menimbang, bahwa asas Ne bis in idem dalam bidang perdata,diatur dalam ketentuan Pasal 1917 Kitab Undangundang Hukum Perdata yangmenyebutkan, Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperolehkekuatan mutlak tidaklan lebih luas daripada sekedar mengenai soalputusannya.
52 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Pasal 21 AB, Pasal 1917 KUHPerdata (BW), dan YurisprudensiMahkamah Agung Nomor: 391 K/Sip/1969 Tanggal 25 Oktober 1969, makasangat wajar dan beralasan apabila Mahkamah Agung membatalkan putusanJudex Facti tersebut;Bahwa Judex Facti sama sekali lalai memenuhi syaratsyarat untukmempertimbangkan faktafakta hukum yang terungkap di persidanganPengadilan Tingkat Pertama berupa buktibukti Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat konvensi/T ergugat rekonvensi;Bahwa kelalaian Judex Facti tersebut telah melanggar
Terbanding/Terdakwa : ANDI TAMMA, SE
134 — 35
MANURUL ANWAR KAB. 130,000,000 115,818,181. 34,806,752. 81,011,428.JAYAPURA .00 00 81 1917. MI AL AZHAR 142,500,000 126.136.363. 84,964,257. 41,172,106.SAMABUSA KAB. .00 00 72 28NABIRE18. MI AL AZHAR 200,000,000 178,181,817. 61,483,966. 116,697,850SAMABUSA KAB. .00 00 64 36NABIRE19. MTS ASY SYAF'IYAH 195,000,000 173,727,272. 0.00 173,727,272 FIKTIFKAB. NABIRE .00 00 .0020. MTS ASY SYAF'IYAH 150,000,000 133,636,363. 88,999,998. 44,636,364.KAB. NABIRE .00 00 49 5121.
48 — 1
Fhoto Copy Surat Keterangan Hak Milik Tanah Usaha Pertanian/Sawahtertanggal 17 Pebruari 1917 disebut P.5 ;Menimbang, bahwa fotocopy alat bukti surat tersebut di atas telahdicocokan dengan aslinya yang telah bermeterai cukup, sehingga secara hukumsurat bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa selain dari pada alat bukti di atas pihak Penggugatjuga telah menghadapkan 5 (lima) orang saksi yang telah memberikanketerangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:1.
50 — 2
tersebut mengenai batasbatas tanah yang dijadikanpagang gadai tersebut tidak sesuai sama sekali dengan batasbatas tanah yang menjadiobjek sengketa dalam perkara ini dan pagang gadai tersebut juga bukan antara kaumPara Penggugat dengan Kaum Para Tergugat, dan apabila dihubungkan dengan bukti56P.12.a. berupa Putusan Pengadilan Negeri No.126/G/1979 Pdg.dimana dalam gugatandalam perkara tersebut juga menjelaskan bahwa dasarnya gugatan itu berupa tanahpagang gadai tgl.17 Juli 1892 dan tgl 19 Agustus 1917
Terbanding/Penggugat : DR. H. TRIYONO SH.,M.PD
Terbanding/Turut Tergugat I : PT ANUGERAH TIRTA KENCANA
Terbanding/Turut Tergugat II : DR. H. ABDUL GAFUR TENGKU IDRIS
181 — 96
Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara a quo merupakan pengulanganperkara No 95/PDT.G/2019/ PN.CBN yang pernah diajukan dan telahmemperoleh kekuatan hukum tetap, oleh karenanya Gugatan a quoharuslah ditolak atau setidaktidaknya tidak dapat diterima karena perkaraa quo sudah pernah diajukan dengan pihak dan objek yang sama sehinggagugatan a quo yang diajukan mengandung Ne Bis In Idem sebagaimanadimaksud dalam Pasal 1917 Kitab UndangUndang Hukum Perdata;Halaman 26 dari 50 halaman, Pts.No.39/PDT/2021
312 — 154
ketiga yang berkepentingan, para Pemohon merujukkepada Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung pada PutusanPeninjauan Kembali Nomor : 4 PK/Pid/2000, tertanggal 26 November 2001,yang menyatakan bahwa :"... secara a contrario in terminis yakni istilah penyidik dan penuntutUmum ditempatkan pada posisi mendahului istilah pihak ketigayangberkepentingan,seyogyanya berarti adalah setiap orang kecualipenyidikan dan Penuntut Umum dan atau orang yang memperoleh hakdarinya/Rechtverkriigende (bandingkan pasal 1917
Zainul Abidin
Tergugat:
1.H Nurma Yasir
2.Dra Nurtini Oemar
3.Ny Jr H Sarwono Nurjuliar OSK
4.Drs H Johny Rant
5.Jafri SH
6.Iyen
7.Ipen Edi
8.SI EF
9.Anto
10.Nova
11.Eka
12.Ides
13.Herman
14.Emi
15.Puan
16.Ijas
17.Kornelis
18.Nitia Roza
108 — 23
Yusuf sampai kepadaPenggugat sekarang;Tanggapan Tergugat A.3 dan Tergugat B :Bahwa ketiga bidang tanah objek perkara tersebut dari tahun 1917 sampai sekarangselalu dikuasai dalam paruik/jurai Sariado, dan tidak pernah dikuasai paruik/jurailainnya, bahwa begitu juga dengan permohonan sertipikat atas ketiga objek perkaratersebut juga dimohonkan Tergugat A.3 dan Tergugat B yang juga merupakandalam paruik/jurai Sariado, dengan jelas dan tegas Tergugat A.3 dan Tergugat Bsampaikan, ketiga objek perkara
melawan
S U S A N T I
26 — 8
Prinsip hukum demikian secara jelas diatur dalamPasal 1917 KUHPerdata.
49 — 36
SE MA No: 7 tahun 2012tetang : Rumusan Hukum Tentang Rapat Pleno Kamar MA SebagaiPedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan,dalam LampiranRumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata tahun 2012,pada angka XVII: tentang Nebis In Idem, pada pokoknya menyimpangiketentuan Pasal 1917 KUHPerdata, Majelis dapat menganggapsebagai Nebis In Idem meskipun pihaknya tidak sama persis denganperkara terdahulu, asalkan:Hal 22 dari 61 halaman Putusan Perdata Nomor 886 /Pat/G/2015/PN Dps Pada prinsipnya Pihaknya sama
Pembanding/Penggugat II : BERTHA WEHELMINA MARABIDJALA Diwakili Oleh : Paulus Seran Tahu SH M Hum
Pembanding/Penggugat III : OKTOLET ALETA LUSI KIUK Diwakili Oleh : Paulus Seran Tahu SH M Hum
Terbanding/Tergugat I : ADRIANA FOLLA LALUS
Terbanding/Tergugat II : Arni Folla
Terbanding/Tergugat III : Sepriany Folla
Terbanding/Tergugat IV : Aryanto Folla
Terbanding/Tergugat V : Noken Semy Folla
Terbanding/Tergugat VI : Jitro Folla
Terbanding/Tergugat VII : Marsel Semuel Folla
Terbanding/Tergugat VIII : Metty Folla
Terbanding/Tergugat IX : DAMIANUS JOHAN DARWIS
Terbanding/Tergugat X : Gereja GBI Getsemani
Terbanding/Tergugat XI : Kepala Badan Pertanahan Nasional
109 — 43
Dalam hukum perdata,Pasal 1917 KUH Perdata yang dijadikan dasar untuk persoalan ne bis inidem ini, yang mana hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MahkamahAgung Republik Indonesia No. 647 K/sip/1973 yang menyatakan Adaatau tidaknya azas ne bis in idem tidak sematamata ditentukan olehpara pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketasudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri yangterlebih dulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannyaadalah sama.
84 — 7
PUTUSANNomor : 06/Pdt.G/2010/PN.Lmj.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESAPengadilan Negeri Lumajang yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkanputusan sebagai berikut, dalam perkara antara :MBOK SURANI alias BUINI , Tempat lahir Lumajang, Umur/tanggal lahir : 19 September 1917, Pekerjaan Petani, bertempattinggal di Dusun Sekar Mulyo RT/RW 02/03, DesaTanjung, Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang,Selanjutnya disebutSo) 0) 0 ee PENGGUGATI;BOK
895 — 165
No. 84 K/Pdt/2012tanggal 01 Agustus 2012, oleh karenanya untuk menjamin asas kepastian hukum, maka perkara a quo yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1917 KUH Perdata, perkara a quo tidakboleh diajukan lagi ke Pengadilan, karena subyek dan obyeknya telah diperiksa dan telah mempunyai kekuatan hukum,sehingga mengandung ne bis in idem ;Berdasarkan halhal tersebut di atas, terbukti gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan yang tidaksempurna, dan
219 — 71
Selain itusesuai dengan pasal 1917 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperolehkekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yangbersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yangdituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan alasan yang sama; danharus diajukan pihak yang sama dan terhadap pihak pihak yang samadalam hubungan yang sama pula sehingga dengan demikian gugatanPara Penggugat salah alamat..
PT . KII ( Kasih Industri Indonesia )
Tergugat:
PT. HUMPUSS PATRAGAS
109 — 64
DALAM REKONVENSIMenyatakan gugatan rekonvensi dari Penggugat DalamRekonvensi/ Tergugat II Dalam Konvensi dan dari Penggugat IIDalam Rekonvensi/ Tergugat III Dalam Konvensi tidak dapatditerima (Niet Ontvankelijk Verklaard);Menghukum Penggugat Dalam Rekonvensi/ Tergugat II DalamKonvensi dan Penggugat II Dalam Rekonvensi/ Tergugat IIIDalam Konvensi untuk membayar biaya perkara dalam perkararekonvensi ini sampai saat ini berjumlah NIHIL;Sesuai ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata dinyatakan:Kekuatan suatu
711 — 532
yang diajukan oleh Penggugat, telah ada putusanMahkamah Agung RI Nomor 63 P/HUM/2014 Tanggal 11 Desember 2014atas Permohonan Judicial Review terhadap Qanun Aceh Nomor 19 Tahun2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 20132033 yangdiajukan oleh Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, dalam amarputusan Mahkamah Agung RI tersebut menolak permohonan keberatan hakuji materiil dari Pemohon : Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesiatersebut.Bahwa berdasarkan asas ne bis in idem, dalam Pasal 1917
46 — 13
Wasiman sebagaipemenang lelang, serta pengajuan gugatan oleh Penggugat dilakukan sebelum Sdr.Wasiman dinyatakan sebagai pemenang lelang ;4 Terhadap eksepsi Gugatan Penggugat Erorr In PersonaTurut Tergugat I dijadikan pihak (Turut Tergugat) agar tunduk dan patuh terhadap isiputusan hakim pada Pengadilan sebagaimana asas hukum yang berlaku dalam doktrinhukum acara perdata res ajudicati sebagaimana dimuat di Pasal 1917 KUHPerdata,serta demi lengkapnya gugatan Penggugat sesuai dengan kebiasaan pada praktekberacara