Ditemukan 9403 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : penginapan penggunaan
Penelusuran terkait : - penghinaan
Pengadilan PN BAJAWA Perdata
Register : 11-01-2017 — Putus : 04-12-2017 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN BAJAWA Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Bjw
Tanggal 4 Desember 2017 — Penggugat:
1.INOSENSIUS GELU
2.SITI SOFIA ARSYAD
3.ARYANTI TOYO ARSYAD
4.ASTUTI ARSYAD
5.IDAWATI ARSYAD
6.NURAIN ARSYAD
7.ROFIKA ARSYAD
Tergugat:
1.FERDINANDUS MEO
2.PHILIPUS BENISIUS RAGA
3.LAURENSIUS RAGA
4.ANSELMUS JOU
115 — 64
  • Menyatakan para Tergugat dalam rekonvensi/para Penggugatdalam konvensi telah melakukan perbuatan penghinaan dan fitnahterhadap Para Penggugat dalam rekonvensi/para Tergugat dalam Hal. 34 dari 89Hal.Putusan Nomor 1/Pat.G/2017/PN Bjw konvensi dan karena itu merupakan perbuatan yang melanggarhukum;3.
Pengadilan PN SUMBER Pidana Umum
Register : 10-01-2019 — Putus : 30-04-2019 — Upload : 09-05-2019
Putusan PN SUMBER Nomor 16/Pid.B/2019/PN Sbr
Tanggal 30 April 2019 — Penuntut Umum:
BENY HARKAT ,SH,SE
Terdakwa:
1.IMAM ZARKASIH Alias IZAR, S.Hum Bin AHMAD TAJUDIN
2.MAULANA MALIK IBRAHIM Alias IBRAHIM, S.Hum Bin HASUHA
599 — 163
  • Misalnya diperjualbelikan, dikirim keberbagai pihak, atau dibagibagikan kepada siapapun (umum) dan dalamcara menyebarkan sekian banyak tulisan atau gambar kepada khalayakramai, telah nampak maksud si penyebar agar isi tulisan atau maknadalam gambar yang disiarkan, yang sifatnya penghinaan diketahui umum.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkapdalam persidangan dari keterangan saksi saksi, terdakwa, barang bukti,didapatkan fakta hukum sebagai berikut :Halaman 43 dari 52 Putusan Nomor16
Pengadilan PN Paringin Perdata
Register : 16-05-2019 — Putus : 02-12-2019 — Upload : 17-12-2019
Putusan PN Paringin Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Prn
Tanggal 2 Desember 2019 — Penggugat:
SARMAH
Tergugat:
1.PT. RAHMAH MANDIRI MULIA
2.HARRY NATA, S.T
3.HENRY NATA
4.ADI SARTONO, KU., S.H.,M.H.,MKn
494 — 3124
  • Karena sifatnya yang tidakdapat dibuktikan (abstrak) sehingga ganti kerugian immateril hanyadapat diberikan dalam halhal tertentu saja seperti perkara Kematian,luka berat dan penghinaan (vide Putusan Perkara PeninjauanKembali No. 650/PK/Pdt/1994).:Bahwa Dalam praktik PENGGUGAT dapat meminta kepada tergugat(pelaku) untuk mengganti kerugian yang nyatanyata di derita sebagaiakibat perbuatan Melawan hukum (ganti rugi materiil).
    kerugian immateriil dalam perkara Perbuatan Melawan Hukumtuntutan ganti rugi immateriil tidak ada pengaturan yang jelas, oleh karena ituguna memberikan suatu pedoman dan kepastian hukum dalam pemenuhanganti rugi immateriil maka Mahkamah Agung memberikan pedoman melaluiputusan Nomor 650/PK/Pdt/1994 menerbitkan pedoman yang isinya,Berdasarkan pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdata, ganti rugi immateriil hanyadapat diberikan dalam halhal tertentu saja seperti perkara yang mengakibatkankematian, luka berat dan penghinaan
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Umum
Register : 09-03-2020 — Putus : 16-04-2020 — Upload : 17-04-2020
Putusan PT SURABAYA Nomor 350/PID/2020/PT SBY
Tanggal 16 April 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : HIU KOK MING Diwakili Oleh : DANIEL SAMOSIR, SH dan REKAN
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : NINING DWI ARIANY, SH.
Terbanding/Penuntut Umum II : NURLAILA, SH
Terbanding/Penuntut Umum III : RAKHMAD HARI BASUKI, SH. M. Hum.
313 — 377
  • Delik Penghinaan/Penistaan; d. Kepentingan Hakatas Kemerdekaan (Vrijheid Belangen) Pasal 328 KUHPidana. DelikPenculikan; e. Kepentingan Hak atas Harta Benda (Vermongen Belang)Pasal 362 KUH Pidana. Delik Pencurian. Dan 2. KEPENTINGAN UMUM(Maatsch Appelijke Belangen): a. Kepentingan Hak atas KetentramanHidup; b.Kepentingan Hak atas Keamanan Hidup. Pasal 156 KUHPidana.Delik Permusuhan dan Kebencian; c. Kepentingan Hak Jaminan Sosial danKesejahteraan Rakyat. UUD 1945. 3.
    Delik Penghinaan / Penistaan; d. Kepentingan Hak atasKemerdekaan (Vrijheid Belangen) Pasal 328 KUHPidana. DelikPenculikan; e. Kepentingan Hak atas Harta Benda (VermongenBelang) Pasal 362 KUHPidana. Delik Pencurian. 2. KEPENTINGANUMUM (Maatsch Appelijke Belangen): a. Kepentingan Hak atasKetentraman Hidup; b. Kepentingan Hak atas Keamanan Hidup.Pasal 156 KUHPidana. Delik Permusuhan dan Kebencian; cc.Kepentingan Hak Jaminan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat. UUD1945. 3.
Pengadilan PN SEMARANG Perdata Tanah
Putus : 23-08-2016 — Upload : 28-09-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 130/Pdt.G/2016/PN.Smg
Tanggal 23 Agustus 2016 — YOSEF SOEWARTO (PENGGUGAT) MELAWAN (TERGUGAT)
109 — 27
  • yang berhubungan denganganti rugi immateriil tidak dapat dibenarkan oleh ketentuan hukumyang berlaku, karena yang dimaksud dengan kerugian menurutKUHPerdata adalah kerugian yang nyatanyata diderita (vide pasal1246 KUH Perdata) atau kerugian yang bersifat materiil, bukan yangbersifat immateriil.Bahwa terkait dengan kerugian immaterial berdasarkan pasal 1370,pasal 1371 dan pasal 1372 KUH Perdata disebutkan bahwa yanghanya dapat diberikan dalam halhal tertentu saja, yaitu : kematian,luka berat dan penghinaan
Pengadilan PN PADANG Perdata Tanah
Register : 09-04-2012 — Putus : 08-04-2013 — Upload : 05-03-2015
Putusan PN PADANG Nomor 48/Pdt.G/2012/PN.Pdg
Tanggal 8 April 2013 — KHAIDIR MALIN SAMPONO, Dkk melawan SYAFRIL Pgl SYAF, Dkk
75 — 8
  • Menyatakan Para Tergugat Rekonpensi telah melakukan penghinaan terhadapPenggugat Rekonpensi ;4. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi immateriilkepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.1.000.000.000., (satu milyarrupiah);5. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk membuat permintaan maafkepada Penggugat Rekonpensi secara tertulis di media cetak lokal selama 3(tiga) hari berturutturut;6.
Pengadilan PN WONOSARI Perdata
Register : 01-03-2021 — Putus : 30-06-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN WONOSARI Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Wno
Tanggal 30 Juni 2021 — Penggugat:
1.Esti Rusmini,
2.Kusnanto
Tergugat:
1.Didik Hendra Prasetia
2.ANASTASIA RESTI MULIANI, SH, M.Kn
299 — 332
  • Dalam putusan Mahkamah Agung pada perkaraPeninjauan Kembali Nomor 650/PK/Pdt/1994, kerugian imateriil hanya berlakupada halhal tertentu seperti kematian, luka berat, atau penghinaan;Menimbang, bahwa sebagaimana uraian diatas bahwa kedudukan gantikerugian yang tidak diperinci bukanlah menjadikan kekaburan suatu gugatan itusendiri, namun bahwa tuntutan ganti kerugian tersebut mampu diperinci dalampembuktian atau tidak mampu dibuktikan adanya kerugian, maka dengandemikian kedudukan ganti kerugian tersebut
Pengadilan PN MEDAN Pidana Umum Penipuan
Register : 27-10-2015 — Putus : 11-06-2016 — Upload : 25-08-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 3075/Pid.B/2015/PN MDN
Tanggal 11 Juni 2016 — - JONNI FERDY SIMARMATA
191 — 73
  • Tindak pidana yang berhubungan dengan aktivitas illegal, yaitu:a. distribusi atau penyebaran, transmisi, dapat diaksesnya kontenilegal, yang terdiri dani:e kesusilaan (Pasal 27 ayat (1) UU ITE);e perjudian (Pasal 27 ayat (2) UU ITE);e penghinaan atau pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat (3) UUITE);e pemerasan atau pengancaman (Pasal 27 ayat (4) UU ITE);e berita bohong yang menyesatkan dan merugikan konsumen(Pasal 28 ayat (1) UU ITE);e menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA (Pasal 28 ayat(2) UU
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 24-01-2017 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3305 K/Pdt/2016
Tanggal 24 Januari 2017 — 1. PT HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY INDONESIA, dkk. VS PT BASUKI PRATAMA ENGINEERING dan 1. SHUJI SOHMA, dkk.
2076 — 1411 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 1372 (1) Kitab UndangUndang Hukum Perdata menentukansebagai berikut: Tuntutan perdata tentang hal penghinaan adalahbertujuaan mendapat penggantian kerugian serta pemulihankehormatan dan nama baik;2. Kerugian Moril Penggugat Rekonvensi:Halaman 26 dari 63 hal. Put.
Pengadilan PN SORONG Pidana Umum
Register : 06-05-2021 — Putus : 29-09-2021 — Upload : 01-10-2021
Putusan PN SORONG Nomor 142/Pid.B/2021/PN Son
Tanggal 29 September 2021 — Penuntut Umum:
Elson S. Butarbutar, SH
Terdakwa:
JHON BLESS Alias OSKAR
218 — 109
  • ITE dan atau Pasal 14ayat (1) dan ayat (2) dan atau Pasal 15 Undangundang No. 1 Tahun1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana sehubungan LaporanInformasi No: R/LI/01/I/2020/Subdit tanggal 20 Januari 2020;Dalam perkara dugaan tindak pidana Makar dengan maksud untukmembunuh Presiden atau Pemufakatan Jahat untuk membunuhPresiden atau setiap orang dengan sengaja dan tanpa hakmendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuatdapat diaksesnya informasi Elektronik dan atau Dokumen yangmemliki muatan penghinaan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 31-03-2020 — Putus : 19-08-2020 — Upload : 19-08-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 69/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 19 Agustus 2020 — Penggugat:
LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) diwakili oleh Mohammad Joesoef Als H.M. Jusuf Rizal
Tergugat:
DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
236 — 148
  • Presiden Republik Indonesia selaku kepala Negara harus dapatmemberikan arahan yang jelas dan terarah kepada jajaran pembantunya yangdalam hal ini adalah Kementerian Politik Hukum dan Ham, Kementerian DalamNegeri dan jajaran di bawahnya dalam hal menjaga martabat adil dan adabnyakemanusiaan Indonesia;Sikap membatasi hak khususnya dalam konteks hak berorganisasi, berserikatdan berkumpul adalah bentuk penghinaan terhadap nilai Pancasila danpelanggaran atas UndangUndang Dasar 1945 Pasal 28 E Ayat 3 dan
Pengadilan PT BANTEN Perdata
Register : 05-11-2019 — Putus : 28-11-2019 — Upload : 11-12-2020
Putusan PT BANTEN Nomor 134/PDT/2019/PT BTN
Tanggal 28 Nopember 2019 — Pembanding/Penggugat I : HAJI ARJAYA.HS Diwakili Oleh : Natanael Aritonang
Pembanding/Penggugat II : NYONYA HAJJAH KARTINI Diwakili Oleh : Natanael Aritonang
Terbanding/Tergugat V : PT.BANK UOB INDONESIA
Terbanding/Tergugat III : JUNAEDI SETIAWAN
Terbanding/Tergugat I : ARIYADI AZIS, SH
Terbanding/Tergugat IV : SULISTIYONO,SH,M.Kn
Terbanding/Tergugat II : FARIDAH, SH, M.Kn
Terbanding/Turut Tergugat : Badan Pertanahan Nasional Kota Tangerang
167 — 67
  • Ganti Rugi Moriil dapat diberikan dalam hal tertentu saja sepertiperkara Kematian, luka berat dan penghinaan vide Pasal 1370, 1371,1372 Kitab UndangUndang Hukum Perdata.Pasal 1370 Kitab UndangUndang Hukum Perdata:Dalam halnya suatu pembunuhan dengan sengaja atau karenakurang hatihatinya seorang maka suami atau istri yangditinggalkan, anak atau orang tua si korban, yang lazimnyamendapat nafkah dari pekeraan si korban, mempunyal hakmenuntut suatu ganti rugi yang harus dinilai menurut kedudukandan kekayaan
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Formil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XI/2013 Tahun 2013
1500 — 557
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
  • ketika dalam perkara pidana yang harus dibuktikan adalah kebenaranmateriil, dan saat kebenaran materiil tersebut sudah terbukti dan oleh karena ituterdakwa dijatuhi pidana, namun karena ketiadaan perintah supaya terdakwaditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan yang menyebabkan putusanbatal demi hukum, sungguh merupakan suatu ketentuan yang jauh dari substansikeadilan, dan lebih mendekati keadilan prosedural atau keadilan formal semata;Jikalau perkara yang dampaknya tidak meluas, misalnya penghinaan
Pengadilan PN TANGERANG Perdata Tanah
Register : 26-05-2016 — Putus : 06-03-2017 — Upload : 23-11-2018
Putusan PN TANGERANG Nomor 377/Pdt.Bth/2016/PN Tng
Tanggal 6 Maret 2017 — Penggugat: 1.Nio Kim Ho 2.Nio Kim In 3.Sun Bao Tergugat: 1.Khoe Ne Rie als Erlismawati 2.Tjuin Nio als Tan Tjuin Nio 3.Hon Nio als Houn Nioh 4.Hok Kiam als Tan Hok Kiam Ependy 5.Hen Nio als Tan Eng Nio 6.Hok Kouw als Iwan Irawan 7.Guan Nio 8.Erna Santi als Erna Nurkomariah 9.Santi Pungut Suryadi 10.Lydiawati als Lydiwati p. Suryadi 11.Lianah Suryadi 12.Endang Lili Rohani 13.Haerudin als Tan Hok Tin
134 — 31
  • Bahwa Para Pembantahlah yang sebenarnya melakukan perbuatanmelawan hukum karena melakukan penghinaan terhadap pengadilandalam hal ini Pengadilan Negeri Tangerang melalui PenetapanKetua Pengadilan Negeri Tangerang dengan Penetapan EksekusiNo.27/PEN.EKS/2013/PN.TNG., tertanggal 16 Mei 2016 jo.No.193/PDT.G/2001/PN.TNG., dimana Para Pembantah tidak patuhdan taat dengan segera untuk pengosongan dan penyerahan Tanahdi Blok 24 D.II seluas 3,053 Ha/30.530 M2, yang terletak di DesaCiangir saat ini menjadi
Pengadilan PN SIMALUNGUN Perdata Perjanjian
Register : 09-09-2014 — Putus : 23-04-2015 — Upload : 16-02-2017
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 48 / Pdt / G / 2014 / PN.SIM.
Tanggal 23 April 2015 — IMMANUEL BASAR HUTABARAT LAWAN 1. Panglima TNI RI, Cq. Pangdam I/BB, Cq. Danrem 0102/PT, Cq. Komando Distrik Militer 0207
94 — 19
  • oleh Tergugat kepadaPenggugat, hingga sampai surat Pengosongan yang di kirimkan Tergugat kepada Penggugat juga tidak di tanggapi, hal itu berarti Penggugatsama sekali tidak menghargai surat Tergugat selaku pihak yangmenyewakan dan sekaligus selaku Pimpinan pada Komando DistrikMiliter (DANDIM) 0207/Simalungun.Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan dengan Akal busuk Tergugat Menerbitkan Surat Teguran sampai Teguran Ill serta SuratPengosongan merupakan rekayasa dan tipu muslihat adalahmerupakan dalil penghinaan
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 05-07-2019 — Putus : 01-10-2019 — Upload : 04-10-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 282/Pdt/2019/PT MDN
Tanggal 1 Oktober 2019 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
88 — 57
  • (lima puluh juta rupiah);Halaman 75 dari 122 halaman Putusan Nomor 282/Pdt/2019/PT MDNBahwa sesuai ketentuan Pasal 1370, Pasal 1371 dan Pasal 1372BW secara limitatif mengatur tuntutan ganti kerugian moriel hanya dapatdiajukan terhadap kematian, luka dan penghinaan. Bahwa hal ini jugadikuatkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 650/PK/Pdt/1994,sebagaimana dibenarkan judex factie dalam pertimbangannya.
    Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1370, Pasal 1371 dan Pasal 1372 BWsecara limitatif mengatur tuntutan ganti kerugian moriel hanya dapat diajukanterhadap kematian, luka dan penghinaan. Bahwa hal ini juga dikuatkanYurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 650/PK/Pdt/1994, sebagaimanadibenarkan judex factie dalam pertimbangannya.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 08-11-2010 — Putus : 06-09-2011 — Upload : 19-06-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 647/Pdt.G/2010/PN.JKT.Sel.
Tanggal 6 September 2011 — 1. THE ENG LAN, 2. BENG SUSANTO, 3. SUSANDY, 4. SUTRISNO, 5. DEBY AGUSTIN, 6. FONNY MEILIA, MELAWAN 1. IWAN SETIAWAN (SOUW (SO) WIE SEE, 2. SOUW (SO) SIOK LING, 3. PT. WIJAYA KARYA REALTY (PT.WIKA REALTY), 4. KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN JAKARTA SELATAN,
69 — 40
  • No. 196 K/Sip/1974 tanggal 7 Oktober 1974.dalam menilai jumlah ganti rugi karena penghinaan perluditiniau kedudukan kemasyarakatan dari pihak yangdihina.Bahwa berdasarkan poin 19.1. s/d poin 19.4. di atas, maka terbuktidalildalil Para Penggugat adalah tidak beralasan dan tidak berdasarsecara hukum, oleh karena itu harus ditolak atau setidaktidaknyadinyatakan tidak dapat diterima;20.Bahwa dalil Para Penggugat halaman 12 (dua belas) Posita butir 38 pada intinyamenerangkan Para Penggugat meminta untuk
    No. 196 K/Sip/1974tanggal 7 Oktober 1974.dalam menilai jumlah ganti rugi karena penghinaan perluditiniau kedudukan kemasyarakatan dari pihak yangdihina.Bahwa berdasarkan poin 10.1. s/d poin 10.4. di atas, maka terbukti dalildalil Para Penggugat adalah tidak beralasan dan tidak berdasar secarahukum, oleh karena itu harus ditolak atau setidaktidaknya dinyatakantidak dapat diterima;11.Bahwa dalil Para Penggugat halaman 12 (dua belas) posita butir 38 pada intinyamenerangkan Para Penggugat meminta untuk
Pengadilan PN TANGERANG Perdata
Register : 03-08-2018 — Putus : 09-05-2019 — Upload : 25-07-2019
Putusan PN TANGERANG Nomor 576/Pdt.G/2018/PN Tng
Tanggal 9 Mei 2019 — Penggugat:
1.Arif Budiman
2.Nila Amanda Antartikawangi
3.Iskandar
Tergugat:
1.Sugeng Purnomo
2.PT. Bank Panin, Tbk cq. PT. Bank Panin, Tbk Cabang Kopi
3.Widyarsi Kartika, SE
Turut Tergugat:
1.Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. KPKNL Tangerang I
2.PT. Otomas Multi Finance cq. Yuli Purnomo
125 — 45
  • sendiri,melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan orangorang yangmenjadi tanggungannya atau disebabkan barangbarang yang beradadalam pengawasannya (vicarious liability) Ganti rugi untuk pemilik binatang (Pasal 1368 KUHPerdata) Ganti rugi untuk pemilik gedung yang ambruk (Pasal 1369 KUHPerdata) Ganti rugi untuk keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang dibunuh(Pasal 1370 KUHPerdata) Ganti rugi karena telah luka atau cacat anggota badan (Pasal 1371KUHPerdata) Ganti rugi karena tindakan penghinaan
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 29-06-2016 — Putus : 03-10-2016 — Upload : 01-10-2019
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 70/PDT/2016/PT BNA
Tanggal 3 Oktober 2016 — Pembanding/Tergugat : Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian Badan Usaha Milik Negara Cq Direktur Utama PT PLN (Persero) Cq General Manager PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh Diwakili Oleh : T BAHRUL HALID SH
Terbanding/Penggugat : PT. AGUNG MULIA INDAH
69 — 44
  • Merantama menerbikan pedomanyang isinya Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdata gantikerugian immaterial hanya dapat diberikan dalam halhal tertentu sajaseperti perkara Kematian, luka berat dan penghinaan;Halaman 37 dari hal 70 Perdata Nomor: 70/Pdt/2016/PTBna7.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Permohonan
Register : 21-07-2020 — Putus : 25-09-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 468/Pdt.P/2020/PN JKT.SEL
Tanggal 25 September 2020 — PT SOLUSI TRANSPORTASI INDONESIA, yang selama proses penanganan perkara berlangsung, kemudian berganti nama menjadi PT GRAB TEKNOLOGI INDONESIA, beralamat di Gedung Lippo Kuningan Lt. 27, Jl. HR. Rasuna Said Kav. B12, Karet Kuningan, Setiabudi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Hotman Paris Hutapea, S.H., M.Hum., Randy Ozora Siregar, S.H., dan Anthony Djono, S.H., M.H., para Advokat yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum HOTMAN PARIS & PARTNERS, beralamat di The Kensington Commercial Blok A.12, Jl. Bulevar Raya, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara 14240, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2020 selanjutnya disebut sebagai PEMOHON KEBERATAN I/ dahulu TERLAPOR I; PT TEKNOLOGI PENGANGKUTAN INDONESIA (disingkat menjadi “TPI”), beralamat di The Garden Centre Lt. 6 Jl. Raya Cilandak KKO RT.001 RW.005, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Hotman Paris Hutapea, S.H., M.Hum., Randy Ozora Siregar, S.H., dan Anthony Djono, S.H., M.H., para Advokat yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum HOTMAN PARIS & PARTNERS, beralamat di The Kensington Commercial Blok A.12, Jl. Bulevar Raya, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara 14240, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2020 selanjutnya disebut sebagai PEMOHON KEBERATAN II/ dahulu TERLAPOR II Selanjutnya PEMOHON KEBERATAN I/ dahulu TERLAPOR I dan PEMOHON KEBERATAN II/ Pdt.I.D.9.2 Hal. 2 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL dahulu TERLAPOR II secara bersama-sama disebut “PARA PEMOHON KEBERATAN/ dahulu PARA TERLAPOR”. Lawan: KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) yang beralamat JL. Ir. H. Juanda No.36 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai TERMOHON KEBERATAN.,
2879 — 5069
  • Bahwa dalam buku Naskah Akademis Penelitian Contempt ofCourt 2002 terbitan Puslitbang Hukum dan Peradilan MahkamahAgung RI dijelaskan bahwa perbuatan tingkah laku, sikap danucapan yang dapat merongrong kewibawaan, martabat dankehormatan lembaga peradilan, sikapsikap tersebut dapatdikategorikan dan dikualifikasikan sebagai penghinaan terhadaplembaga peradilan atau Contempt of Court. Selanjutnya,perbuatan yang termasuk dalam pengertian penghinaan terhadappengadilan antara lain :a.
    Perbuatanperbuatan penghinaan terhadap pengadilandilakukan dengan cara pemberitahuan/publikasi (SubJudice Rule)4. Bentuk Contempt of Court yang dapat diklasifikasikan sebagaijenis pelecehan yang dikualifikasikan sebagai berikut:a. Tingkah tlaku tak sopan dalam persidangan(Misbehaving), yaitu semua perbuatan yang berupaisyarat ataupun pernyataan ancaman terhadappengadilan. Intinya berperilaku tercela dan tidak pantasdalam pengadilan.
    Haldemikian terjadi apabila ia merupakan hasil dari bahasayang merupakan penghinaan ringan terhadap pengadilanHal. 287 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Padt.P/2020./PN JKT SELataupun serangan terhadap impertialitas selama prosesberjalan.(Oemar Seno Adji, Peradilan Bebas Negara Hukum, PenerbitErlangga, Surabaya, 1986, hlm. 120 123)5.
    (Sareh Wiyono M, Urgensi Pembentukan UndangUndangTentang Penghinaan Dalam Persidangan (Contempt of Court),Untuk Menegakkan Martabat dan Wibawa Peradilan, JurnalHukum dan Peradilan, Volume 4 Nomor 2, Juli 2015 him. 263264)6.