Ditemukan 9402 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : penginapan penggunaan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Desain Industri
Register : 11-09-2020 — Putus : 24-05-2021 — Upload : 26-07-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 46/Pdt.Sus-Paten/2020/PN Niaga Jkt.Pst
Tanggal 24 Mei 2021 — FIRST WAVE TECHNOLOGY SDN BHD >< 1. PT. PANCA KARSA BANGUN REKSA ; 2. PT. SAWIT KALTIM LESTARI
1866 — 730
  • Padahal berdasarkan Pasal 1370, 1371 dan1372 KUHPerdata, permohonan Ganti Rugi Immateril dapat diberikan ataskerugian kematian, luka berat dan penghinaan;Bahwa penolakan gugatan imateril demikian telah pula dikuatkan olehPutusan Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 650/PK/Pdt/1994menerbitkan pedoman yang isinya : berdasarkan Pasal 1370, 1371 dan1372 KUHPerdata ganti kerugian immateril hanya dapat diberikan dalamhal hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat danpenghinaan;Bahwa karena permohonan
Pengadilan PN SORONG Perdata
Register : 16-10-2018 — Putus : 07-05-2019 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN SORONG Nomor 104/Pdt.G/2018/PN Son
Tanggal 7 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
86 — 29
  • Bahwa kerugian immaterial yang dikenakan kepada Tergugatadalah bertentangan dengan hukum acara karena Mahkamah Agung RItelah menerbitkan pedoman pemenuhan tuntutan immateriil dalamputusan perkara Peninjauan Kembali nomor 650/PK/Pdt/1994 yangisinya berdasarkan pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdata gantikerugian immateriil hanya dapat diberikan dalam halhal tertentusaja seperti perkara kematian, luka berat dan penghinaan.12.
Pengadilan PN CIANJUR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 18-12-2018 — Putus : 27-06-2019 — Upload : 24-07-2019
Putusan PN CIANJUR Nomor 54/Pdt.G/2018/PN Cjr
Tanggal 27 Juni 2019 — Penggugat: TORIK IMANURDIN, S.Pd. Tergugat: 1.PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR Cq. BUPATI CIANJUR 2.PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR Cq. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR 3.KOORDINATOR FORUM PKBM KABUPATEN CIANJUR 4.PESERO KOMANDITER CV. IKHTIAR BAROKAH 5.DIREKTUR CV.IKHTIAR BAROKAH
200 — 29
  • sehinggaPenggugat mengalami kerugian nama baik dan tercemar dilingkunganmasyarakat akibat tindakan selama ini yang dilakukan Tergugat IV Sadr.Wahyudin Zaenudin Yahya dengan menuduh adanya dugaan kerugiankeuangan perusahan selama menjabat Direktur CV.IKHTIAR BAROKAH,atas tindakan Tergugat IV telah jelas sekali telah melakukan perbuatanmelawan hukum sebagaimana dalam Pasal 1865 KUH Perdata kepadaPenggugat dalam perkara ini;Bahwa atas perbuatan Tergugat IV yang nyatanyata dan dengan disengajamelakukan penghinaan
Pengadilan PN BATAM Perdata
Register : 10-08-2017 — Putus : 17-01-2018 — Upload : 11-08-2018
Putusan PN BATAM Nomor 194/Pdt.G/2017/PN Btm
Tanggal 17 Januari 2018 — Penggugat:
Kamil Alfian
Tergugat:
1.Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Dalam Negeri cq. Gubernur Kepulauan Riau
3.Pemerintah Republik Indonesia cq Camat Sei Beduk
70 — 26
  • Bahwa pernyataan lisan Tergugat II dan pernyataan tertulis Tergugat dalam surat peringatan (kesatu), peringatan II (kedua), dan Peringatan III(ketiga) yang diberikan kepada Penggugat dan warga Kampung Anggrekyang diwakilinya dengan sebutan ...Pemilik Bangunan, Rumah Liar dankios liar..... adalah penghinaan yang sangat menyakitkan.
Pengadilan PN KOTABARU Pidana Khusus ITE
Register : 02-06-2020 — Putus : 10-08-2020 — Upload : 19-11-2020
Putusan PN KOTABARU Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Ktb
Tanggal 10 Agustus 2020 — Pidana - DIANANTA PUTRA SUMEDI, S.IP Alias NANTA Alias NATAN Bin SUYADI (Terdakwa) - DWI HADI PURNOMO,S.H.,M.H. (JPU)
1096 — 620
  • Tindaktindak pidana yang diatur dalam UU ITEdiatur dalam BAB VII tentang perbuatan yang dilanggar;Bahwa tindak pidana yang berhubungan dengan aktivitas illegal, yaituDistribusi atau penyebaran, transmisi, dapat diaksesnya konten illegal,yang terdiri dari: Kesusilaan (Pasal 27 ayat (1) UU ITE), Perjudian (Pasal2/ ayat (2) UU ITE), Penghinaan atau pencemaran nama baik (Pasal 27ayat (3) UU ITE), Pemerasan atau Pengancaman (Pasal 27 ayat (4) UUITE), Berita bohong yang menyesatkan dan merugikan konsumen
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Register : 17-03-2021 — Putus : 06-12-2021 — Upload : 09-12-2021
Putusan PN CIBINONG Nomor 101/Pdt.G/2021/PN Cbi
Tanggal 6 Desember 2021 — Penggugat:
PT Tumbuh Semangat Makmur
Tergugat:
PT Surya Cipta Khatulistiwa
Turut Tergugat:
1.Syamsul Hidayat , S.H. (Notaris)
2.Pemerintah RI Cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat Cq Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Bogor
182 — 163
  • Namun menurut Mahkamah Agung dalam Putusanperkara Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994 kerugianimmateriil hanya berlaku pada hal tertentu seperti kematian, lukaberat, atau penghinaan. Sehingga untuk kerugian materiil harusdibuktikan secara detail jika ingin tuntutan tersebut dikabulkanoleh hakim.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 18-12-2014 — Putus : 12-05-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 80 P/HUM/2014
Tanggal 12 Mei 2015 — PT. PRAKARSA LANGGENG MAJU BERSAMA VS PRESIDEN RI;
296 — 317 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tanah dan bangunan yang dirampas olehNegara untuk digunakan sebagai tanggul penampung dan penahanluapan lumpur tanpa ada proses pembebasan hak atas tanahmerupakan praktek penghinaan dan perampasan atas sisikemanusian, hak, harkat dan martabat para korban. Dengan demikianasas kemanusiaan tidak terpenuhi dalam Pasal 15 a quo;Bahwa disamping asasasas tersebut diatas, Pasal 15 a quo jugatidak memenuhi asas keadilan.
Pengadilan PN MAKALE Perdata
Register : 20-09-2017 — Putus : 19-07-2018 — Upload : 12-12-2018
Putusan PN MAKALE Nomor 109/Pdt.Plw/2017/PN Mak
Tanggal 19 Juli 2018 — Penggugat:
1.MENNENG
2.ANTON
3.LAI SESA
Tergugat:
1.ANDARIAS PALA'LANGAN
2.TODING
3.EDI
4.ALBERTIN TA'DUNG
5.SAMUEL TULAK, SH
6.BARA' ALLO TAMING
7.TIKU BARA' TAMBING
101 — 30
  • Jaditongkonan di dalam masyarakat Toraja dulu sampai sekarang adalah tongkonandengan fungsifungsi dan peranperan sosial dan ada bagianbagian tertentu yang tidakboleh tertukar misalnya kalau dari dulu bagiannya adalah kepala kerbau belang tidakboleh dirubahrubah, kalau dari dahulu bagiannya adalah kaki kanan kerbau lalu tibatlba kaki kanan kerbau ini hilang maka terpaksa harus dipotong lagi seekor kerbauhanya untuk mengambil kaki kanannya karena tidak bisa diganti dengan kaki kiri sebalbitu penghinaan
Pengadilan PN KUPANG Perdata Tanah
Register : 19-06-2010 — Putus : 09-06-2011 — Upload : 04-05-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 107/Pdt.G/2010/PN.Kpg
Tanggal 9 Juni 2011 — ESAU OCTOVIANUS NAIMANU Melawan KETUA BADAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN KATOLIK ARNOLDUS KUPANG, dkk
85 — 47
  • Kerugian immateriil adalah kerugian berupa pengurangan kenyamananhidup seseorang, misalnya karena penghinaan, cacat badan dan sebagainya, namun seseorangyang melakukan perbuatan melawan hukum tidak selalu harus memberikan ganti kerugian ataskerugian immateril tersebut dan Untuk dapat menuntut ganti kerugian terhadap orang yangmelakukan perbuatan melawan hukum, selain harus adanya kesalahan, Pasal 1365 KUHPerdata juga mensyaratkan adanya hubungan sebab akibat/hubungan kausal antara perbuatanmelawan
Pengadilan PN JAYAPURA Perdata
Register : 02-09-2020 — Putus : 09-08-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN JAYAPURA Nomor 148/Pdt.G/2020/PN Jap
Tanggal 9 Agustus 2021 — Penggugat:
HENDRIK TUNGKA
Tergugat:
JAK YOSIS NUKUBOI
112 — 47
  • ganti rugi immaterialkarena tertekan dan tidak tenang menjalani kehidupan karena tidak dapatmemanfaatkan tanah objek sengketa sejumlah Rp. 30.000.000.000,00 (tigapuluh milyar rupiah)Halaman 70 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 148/Pdt.G/2020/PN JapMenimbang, bahwa sesuai putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 650/PK/Pdt/1994 bahwa untuk mengabulkan tuntutan gantirugi immateril yang diajukan oleh Penggugat hanya dapat dikabulkan dalam haltertentu saja seperti kKematian, luka berat dan penghinaan
Pengadilan PN CIAMIS Perdata
Register : 26-10-2018 — Putus : 23-05-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN CIAMIS Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Cms
Tanggal 23 Mei 2019 — Penggugat:
Nurcholis Majid
Tergugat:
1.Erni Mugiaasih
2.Eni Rahayuningsih
3.Pairin
4.Kepala Desa Babakan
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pangandaran
120 — 10
  • No.21/Pdt.G/2018/PN Cmsperkara peninjauan kembali No.650/PK/Pdt/1994 menerbitkan pedoman yangisinya Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdata dalam hal ganti kerugianImmateril dalam perbuatan melawan hukum hanya dapat diberikan dalam halhaltertentu Saja seperti perkara kematian, Iluka berat dan penghinaan dimana apabiladihubungkan dengan gugatan rekonpensi aquo tidaklah mencakup terhadap ketigaperkara tersebut sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat terhadapgugatan rekonpensi ini
Pengadilan PN Cikarang Perdata
Register : 26-11-2020 — Putus : 06-10-2021 — Upload : 08-02-2022
Putusan PN Cikarang Nomor 309/Pdt.G/2020/PN Ckr
Tanggal 6 Oktober 2021 — Penggugat:
ITI Binti SAIT
Tergugat:
1.1. Presiden Direktur PT. PEMBANGUNAN DELTAMAS
2.2. Direktur Utama PT. LOGOS CIKARANG LOGISTICS PARK
Turut Tergugat:
1.Bpk. H. ENDAH (Pangilan nama anaknya)
2.4. Bpk. JASIM alm. (Panggilan nama anaknya) digantikan oleh anaknya bernama JASIM
3.Bpk. H. AMIN MULYADI
4.Kepala Desa Sukamahi
5.PPAT/Camat Kecamatan Cikarang Pusat
6.8. Kepala Kantor Pertanahan/Agraria dan Tata Ruang (ATR) Kabupaten Bekasi
250 — 166
  • Terkait ganti rugi immaterial Penggugat, Mahkamah Agung RI telahberpendapat bahwa ganti rugi immateriil hanya dapat dikabulkan dalamhalhal tertentu, sebagaimana dapat dilihat pada Putusan MahkamahAgung RI Nomor 650/PK/Pdt/1994 tanggal 29 Oktober 1994, yangpada pokoknya menyatakan:"Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUH Perdata, gantirugiImmateriil hanya dapat diberikan dalam halhal tertentu saja sepertikematian, luka berat dan penghinaan."
Pengadilan PN BAJAWA Perdata
Register : 14-05-2018 — Putus : 22-10-2018 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN BAJAWA Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Bjw
Tanggal 22 Oktober 2018 — Penggugat:
1.ARNOLDUS KAKI
2.AGUSTINA BEO
3.YULIANA LUNA
Tergugat:
1.SIMON LENGI
2.BERNADUS WAWO
3.PAULUS DHEO
4.MARTINUS LOZA
5.MARIA WASO
6.AMBROSIUS MEZE
7.DONATUS SILA
8.PETRUS LAKO
96 — 50
  • Kerugian Immaterill :Kerugian akibat telah menguasai Rumah adat SAO SERE MOLO yangmerupakan lambang pemersatu keluarga para Penggugat untukmengadakan ritual adat setiap tahun dan akibat dari perbuatanmelawan hukum para Tergugat tersebut sehingga sekarang tidakdiadakan ritual adat, Hal ini merupakan penghinaan dan pencemarannama baik dari keluarga besar Rumah adat Sao SERE MOLO untukmengadakan ritual adat yang jika dinilai dengan uang sebesar Rp500.000.000.
Pengadilan PN SURAKARTA Pidana Khusus
Register : 19-03-2020 — Putus : 28-05-2020 — Upload : 16-06-2020
Putusan PN SURAKARTA Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Skt
Tanggal 28 Mei 2020 — Penuntut Umum:
ENDANG SAPTO PAWURI, S.H.
Terdakwa:
FRISCO SETIAWAN SAPUTRO
685 — 667
  • MENGADILI:

    1. Menyatakan terdakwa FRISCO SETIAWAN SAPUTRO terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yaitu dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan /atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 24-04-2018 — Putus : 07-01-2019 — Upload : 30-07-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 345/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel
Tanggal 7 Januari 2019 — Aprilliani Dewi, beralamat di Jalan H. Wahab II RT 007 RW 003 Kelurahan Jati Bening Baru, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tambos Athur Sidauruk, S.H., dan kawan-kawan., para Advokat Legal consultants, beralamat di Komp. Maya Indah, Jl. Kramat Raya No. 3 N, Jakarta Pusat 10450, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2018, selanjutnya disebut sebagai Penggugat; Lawan: 1. PT Astra Sedaya Finance, beralamat di Gedung ACC, Jl. TB. Simatupang Kav. 90 Jakarta 12530, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Djuli Suratmoko, S.H., dan kawan-kawan., para Advokat, berkantor di Rahmat Djuli & Partners (RDP), Jl. KH. Agus Salim No. 53, Bekasi Timur, Bekasi 17112, berdasarkan surat kuasa khusus No. 28/CLLD-LLSD/SK-PN/EX/V/18 tanggal 9 Mei 2018, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I; 2. Idris Hutapea, beralamat di ACC Kelapa Gading, Jalan Raya Barat Boulevard Blok XB/7, Kelapa Gading, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II; 3. M. Halomoan Tobing, beralamat di Jl. Cendrawasih V Blok B No. 148 RT 003 RW 007, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat , selanjutnya disebut sebagai Tergugat III; Tergugat II dan Tergugat III dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Djuli Suratmoko, S.H., dkk., para Advokat, berkantor di Rahmat Djuli & Partners (RDP), Jl. KH. Agus Salim No. 53, Bekasi Timur, Bekasi 17112, berdasarkan surat kuasa khusus No. K-1/RDP-IH/VII/18 tanggal 19 Juli 2018; 4. Otoritas Jasa Keuangan, berkedudukan di Menara Radius Prawiro, Jalan M. H. Thamrin No. 2. Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sere Yordan, dan kawan-kawan., para Pegawai Otoritas Jasa Keuangan, alamat Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4, Jakarta 10710, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Juni 2018, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;
374 — 277
  • masyarakat;Bahwa dari uraian sebagaimana tersebut di atas, maka menurut hukum,Para Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yangmerugikan Penggugat sehingga menurut ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, Para Tergugat berkewajiban untuk membayar segala kerugianyang diderita Penggugat;Bahwa Penggugat yang telah dirugikan berhak mendapat penggantiankerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik, hal ini sesuaiketentuan Pasal 1372 KUHPerdata yang menyatakan : Tuntutan perdatatentang hal penghinaan
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 27-01-2021 — Putus : 26-07-2021 — Upload : 29-07-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 101/Pdt.G/2021/PN Dps
Tanggal 26 Juli 2021 — Penggugat:
I WAYAN KETEL
Tergugat:
1.I KETUT SUDARTAMA
2.I NYOMAN SUKERTA
3.I WAYAN SUTAPA
73 — 84
  • dalammenilai suatu dan lain, Hakim harus memperhatikan berat ringannyapenghinaan, begitu pula pangkat , kedudukan dan kemampuan kedua belahpihak ,dan pada keadaan, namun guna memberikan suatu pedoman dalampemenuhan gugatan immateriil maka Mahkamah Agung dalam Putusanperkara Penijauan Kembali No 650/PK/Pdt/1994 menerbitkan pedomanyang Isinya berdasarkan Pasal 1370,1371,1372 KUHPerdata ganti kerugianimmateriil hanya dapat di berikan dalam hal hal tertentu saja sepertiperkara kematian, luka berat dan penghinaan
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus
Register : 05-04-2021 — Putus : 19-04-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN TERNATE Nomor 4/Pid.Pra/2021/PN Tte
Tanggal 19 April 2021 — Pemohon:
RANI ANDINI YASA
Termohon:
POLDA MALUKU UTARA
169 — 103
  • Tetapikehadiran suatu barang bukti tidak mutlak dalam suatu perkara pidana,karena ada beberapa tindak pidana yang dalam proses pembuktiannyatidak memerlukan barang bukti, seperti tindak pidana penghinaan secaralisan (Pasal 310 ayat 1 KUHP) (Ratna Nurul Afiah, Barang Bukti,hal.19).Dengan demikian, dalam konsteks UU ITE, dapat disita barang bukti berupahandphone atau alat/mesin elektronik yang digunakan oleh tersangka untukmelakukan dugaan tindaka pidana hanya berdasarkan peraturan perundangundangan
Pengadilan PN SAMPIT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 15-04-2013 — Putus : 28-11-2013 — Upload : 27-02-2014
Putusan PN SAMPIT Nomor 11/Pdt.G/2013/PN.SPT
Tanggal 28 Nopember 2013 — ENNY EKOWATI, Dkk vs 1. PT. SWADAYA SAPTA PUTRA; 2. PT. NUSANTARA SAWIT PERSADA;
162 — 20
  • Majelis memandang adil dan patut ganti kerugian yang sesuaidan sepadan untuk dikabulkan sebesar Rp 6.787.500.000, (enam milyar tujuh ratusdelapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa terhadap kerugian immateriil yang dimintakan oleh ParaPenggugat sebesar Rp 100.000.000.000, (seratus milyar rupiah), makaberdasarkan Pasal 1370 Jo Pasal 1371 Jo Pasal 1372 KUH Perdata, gugatan gantirugi immateriil hanya dapat dikabulkan dalam halhal tertentu saja seperti kematian,luka berat dan penghinaan
Pengadilan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Perdata
Register : 26-09-2018 — Putus : 09-07-2019 — Upload : 29-07-2019
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Tjb
Tanggal 9 Juli 2019 — Penggugat:
1.SADIMAN
2.MESINEM
3.RETINEM
4.SUKAMTO
5.SUYANTI
6.MISNO
7.SUMANTO
8.SYAHMENAN
9.PANIMAN
10.MIJEN
11.RIDWAN SIANIPAR
12.MANIJO
13.MISRIANI
14.EDI SANTOSO
15.MUSLIM
16.JUMADI
17.JENAH
18.SAYID
19.DIMIN
20.PONIMAN
21.SUKADI
22.PAIMAN
23.NARLI
24.NGATINO
25.JUHARI
26.ADI SANTOSO
27.NURHAMDAN
28.MISNO
Tergugat:
1.PT SOCFINDO
2.PT SOCFINDO
3.KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL INDONESIA
4.KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA
5.KEPALA KANTOR PERTAHANAN KOTA ADMINISTRASI KABUPATEN ASAHAN
6.PARDI
Turut Tergugat:
GUBERNUR SUMATERA UTARA, SELAKU KEPALA DAERAH PROVINSI TINGKAT I SUMATERA UTARA
99 — 20
  • Bahwa, Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusanperkara Peninjauan Kembali No.650/PK/Pdt/1994 menerbitkan pedomanyang menerangkan sebagai berikut:Halaman 54 dari 153 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Tjbberdasarkan Pasal 1370, 1371,1372 KUHPerdata, ganti kerugianimmaterial hanya dapat diberikan dalam halhal tertentu saja sepertiperkara kematian, luka berat, dan penghinaan. 52.
    Bahwa, berdasarkan uraian di atas dan oleh karena ParaPenggugat menuntut ganti kerugian immaterial pada suatu perkara yangbukan merupakan perkara kematian, luka berat, atau penghinaan, makamenyebabkan gugatan a quo menjadi sangat tidak jelas/kabur, sehinggaharus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau atau setidak tidaknyadinyatakan tidak dapat diterima.Berdasarkan hal hal sebagaimana dikemukakan dalam Eksepsi di atas, makaTergugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tanjungbalai c.q.
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata Perjanjian
Register : 07-03-2016 — Putus : 10-05-2016 — Upload : 30-05-2016
Putusan PT PALEMBANG Nomor 26/PDT/2016/PT.PLG
Tanggal 10 Mei 2016 — - PT. PERTAMINA (PERSERO) EP. REGION PRABUMULIH, DKK - H. ACHMAD BIN H. ANWAR, DKK
134 — 63
  • Bahwa di sisi lain, apabila Penggugat tidak dapat membuktikan korelasiantara halhal yang dinyatakan sebagai kerugian Materiil maka ParaPenggugat dapat dianggap melakukan kebohongan publik dan haltersebut merupakan penghinaan terhadap hukum.