Ditemukan 9394 data
118 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
Badan yang memegang kekuasaankehakiman dan peradilan ini harus dapat bekerja dengan baikdalam tugastugasnya, sehingga dihasilkan putusanputusan yangobjektif dan tidak memihak dengan senantiasa menjunjung tingg!hukum dan keadilan.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : NILA MAHARANI,SH.M.Hum.
799 — 371
Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 15/40/DKMP tanggal 24September 2013 :Loan To Value (LTV) dan Financing To Value (FTV) untuk KreditPemilikan Ruko / Kredit Pemilikan Rukan ditetapkan paling tingg!adalah : Fasilitas Pembiayaan 1 = Fasilitas Pembiayaan 2 = 80%Halaman 18 dari 143, Putusan Nomor 3/Pid.SusTPK/2020/PT YYK Fasilitas Pembiayaan 3 dst = 70% Tahap Credit AnalysA.
Pembanding/Tergugat IV : PT. BANK MAYBANK INDONESIA CABANG MEDAN Diwakili Oleh : PT. BANK MAYBANK INDONESIA Tbk.
Terbanding/Penggugat : Ir. DJOESIANTO LAW
Turut Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN DAN LELANG NEGARA MEDAN
Turut Terbanding/Tergugat III : PT. BALAI LELANG SUKSES MANDIRI
Turut Terbanding/Tergugat V : KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MEDAN
446 — 124
Panitera Pengadilan Tingg!
229 — 104
pembaharuan Pendidikan Muslimin pada tahun 2010 yang tidak adahubungannya dengan sejarah Kepemilikan tanah sengketa dimaksud ;Menimbang, bahwa demikian juga dengan bukti bertanda TK.I/PR.I dan TK.II/PR.I3berupa Akta Notaris tentang pelepasan Hak atas Tanah, tertanggal 3 Agustus 2010 adalahtindakan yang berlangsung kemudian jauh sesudah perolehan tanah dimaksud ;Menimbang, bahwa surat bukti TK.I/PR.I dan TK.I/PR.II5 dan 6 adalah berupaPutusan Pengadilan Negeri Bandung yang dikuatkan Putusan Pengadilan Tingg
Terbanding/Terdakwa III : MUKTAR B Alias UNYIL Bin Alm KASIPON
Terbanding/Terdakwa I : OBER BERUTU Bin Alm PANJIL BERUTU
Terbanding/Terdakwa II : HURAIBA Alias IDAN Bin MUIN
87 — 49
Sus/TIPIKOR/2018/PT BNA, tentang penunjukan Majelis Hakim Tingg!untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas ;Membaca, berkas perkara tindak pidana korupsi pada PengadilanTindak Pidana Korupsi Banda Aceh Nomor 8/Pid.SusTPK/2018/PN Bna, danSuratsurat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;Membaca, Surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Singkil Nomor.Reg. Perkara.
1.Nila Sari Rangkuti
2.Amiruddin Sutrisno Rangkuti
Tergugat:
2.PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk
3.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL) Pematang Siantar
4.David Au
5.Kepala Kantor Pertanahan Kota Pematangsiantar
134 — 23
Bahwa olehkarena Penggugat dan II telah kalah dalam Putusan Pengadilan Tingg!Medan tersebut, maka Penggugat dan II mengajukan upaya hukum kasasikepada Mahkamah Agung RI dan telah dikeluarkan putusan kasasi olehMahkamah Agung RI No. 1700 K/Pdt/2020 pada tanggal 6 Juli 2020 yangamarnya menyatakan menolak permohonan kasasi dari Penggugat dan Iltersebut.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : RUDY ASTANTO, SH.,MH
144 — 72
/PT PTKMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka keberatanPenasehat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam memori bandingnya haruslahdikesampingkan;Menimbang, bahwa atas Memori Banding Terdakwa, Penuntut Umumtelah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya tidaksependapat dengan keberatan Penasehat Hukum Terdakwa dan memohonagar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingg!
798 — 614
memiliki beberapa mata air sehingga dikategorikankawasan lindung sehingga perlu dikaji kelaskelas karst yangboleh ditambang. ce Halaman II19: Di kawasan IUP merupakan kawasanimbuhan/resapan air tanah, tempat masuknya air ketika terjadihujan menuju akuifer yang dikeluarkan dalam bentuk mata air; ce Berdasarkan hasil pemetaan dengan metode APLIS terdapatdua kategori imbuhan air tanah sedang (4060%) dan imbuhan airtanah tinggi (6080): Imbuhan sedang Karstifikasi sedang,Imbuhan tinggi Karstifikasi tingg
Terbanding/Tergugat I : MIEKE A. UMBOH
Terbanding/Tergugat II : ANNA MARIA UMBOH
Terbanding/Tergugat III : THEO B UMBOH
Terbanding/Tergugat IV : JOHANNES ANDRIES UMBOH ALIAS YOPPY
Terbanding/Turut Tergugat I : CQ. KEPALA BADAN PERTANAHAN KOTA BITUG
Terbanding/Turut Tergugat II : CQ. KEPALA KANTOR KECAMATAN GIRIAN
Terbanding/Turut Tergugat III : CQ. KEPALA KELURAHAN GIRIAN PERMAI
Terbanding/Turut Tergugat IV : CQ. BPJN XV SULAWESI UTARA DAN GORONTALO
98 — 317
Demikian pula penyerahanMemori Banding ini melalui Pengadilan Negeri Bitung masih dalam tenggangwaktu yang disyaratkan karena belum ada putusan dari Pengadilan Tingg!
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : SITI MARYAMI, SE. M.Si. AK Diwakili Oleh : HASPAN YUSUF RITONGA SH
135 — 143
danpapan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan keLPSE untuk diumumkan dalam Portal pengadaan nasional;Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;Melakukan evaluasi administrasi teknis dan harga terhadap penawaranyang masuk;Khusus untuk kelompok kerja ULP :a.b.Menjawab sanggahan;Menetapkan penyedia barang/jasa untuk: untuk pelelangan ataupenunjukan langsung untuk paket pengadaan barang /pekerjaankonstruksi jasa lainnya = yang bernilai paling tingg
Terbanding/Tergugat I : PT PERKEBUNAN NUSANTARA II PERSERO
Terbanding/Tergugat II : KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
Terbanding/Tergugat III : KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG
Terbanding/Tergugat IV : KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL
190 — 126
Surat Penggugat dr/Tergugat dk tertanggal 23 Desember 2016Nomor : 20/X/1019/XII/2016 perihal : Mohon Pendapat HukumTentang Lahan PTPN II Yang Dimohon oleh Polda Sumatera Utaraseluas + 30 Ha yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tingg!Sumatera Utara.
Putusan Pengadilan Tingg!Tata Usaha Negara Medan Nomor:69/BDG/2005/PT.
41 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
TARMINTA, MM;Temp: Sioban;atLahirUmur: 48 Tahun/13 April 1964;/tanggallahirJenis : Lakilaki;KelaminKeba : Indonesia;ngsaanTemp: Jalan Raya Tua Pejat KM3,5 Kecamatan Sipora Utara, Kabupatenat Kepulauan Mentawai;Tingg Komplek Cendana Mata Air Blok L No. 5 Kelurahan Maal Timur, Kecamatan Padang Selatan Kodya Padang;Aga Kristen Protestan;maPeker: Pegawai Negeri Sipil (Mantan Plt.
78 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 14 ayat (6), yang menyatakan: Dalam proses pra kualifikasi/ pascakualifikasi panitia/pejabat pengadaan dilarang menambah persyaratan prakualifikasi/pasca kualifikasi di luar yang telah ditetapkan dalam ketentuanKeputusan Presiden ini atau ketentuan peraturan perundang undanganyang lebih tingg!
Terbanding/Terdakwa : PARIDAH Binti HAPSAH
176 — 93
., Hakim AdHoc Tipikor masingmasing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkanPenetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingg!Halaman 132 dari 133 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUSTPK/2021/PT BJMBanjarmasin tanggal 25 Oktober 2021 Nomor 16/PID.SUSTPK/2021/PT BJM.
Terbanding/Penuntut Umum I : Muh Asri Irwan
Terbanding/Penuntut Umum II : ALI FIKRI, S.H.,M.Kn.,
142 — 64
Penyidik Polda Sumatera SelatanRumah Tahanan Negara Polda Sumatera Selatan sejak tanggal 14 Januari2020 sampai dengan tanggal 02 Februari 2020;Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Tingg!
Terbanding/Tergugat I : Ny. Linda Louise Loi, S.E,
Terbanding/Tergugat II : Tn Fulien Surjana Fu Lien
Terbanding/Tergugat III : P.T. Tugu Beton Semesta Abadi
Terbanding/Tergugat IV : Tn. H. Ahmad Baihaqi
Terbanding/Tergugat V : Perseroan Terbatas P.T. Andhikatama Raya Mulia
Terbanding/Tergugat VI : Mansur Bin Saiyan
Terbanding/Tergugat VII : Tn. H. Agus Sopyan, SE
Terbanding/Tergugat VIII : Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Gubernur Propinsi Jawa Barat Cq. Bupati Kabupaten Bekasi Cq. Camat Kecamatan Taruma Jaya Cq. Lurah Kepala Desa, Kelurahan Desa Segara Makmur
Terbanding/Tergugat IX : Negara Republik Indonesia Cq. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Jawa Barat Cq. Kepala KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN
215 — 106
murah dan sederhana serta berkekuatan hukum danberkepastian hokum ;Bahwa merujuk pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 9Oktober 1975 No. 951 K/SIP/1973, yang menyatakan :Pemeriksaan Tingkat Banding yang seolaholah seperti di Tingkat Kasasi yanghanya memperhatikan apa yang diajukan oleh Pembanding, adalah salah ;seharusnya pemeriksaan Banding mengulangi pemeriksaan keseluruhannya,baik mengenai fakta maupun penerapan hukumOleh karenanya peradilan tingkat banding, khususnya Pengadilan Tingg
THEODORA MARPAUNG. SH, MH
Terdakwa:
1.BRYAN SENDJAYA BIN YULIUS SENDJAYA
2.ASEP SOEBANA BIN BOYKE SOEBANA
3.DIKA SAPUTRA Bin SIDIK
4.DANI PRIATNA Bin SADIIN
5.HAKIM ALKAHFI BIN HERNIWAN WISNUHUTOMO
6.FADIL ABDILLAH ZB BIN PURWANTO SUBAGYO
112 — 59
berisikan sisa A.32 3 mlcairan warna coklat30 2 (dua buah saringan kain yang berisikan A.33 sisasisa serbuk warna hitam34 bermacam pen catridge liquid bekas A.3435 bermacam pot kaca berisikan krem warna A.35kuning kecoklatan bertuliskanCANNABULLS36 1 (satu) buah botol bening bertuliskan A.36 500 mlPEG berisikan cairan beningNO JENIS BARANG BUKTI KOD JUMLAHE1 set refluk (labu ukur + kondensor) berisikan B.1 1 ( satu)cairan warna coklat buah2 oven merk BONE OV30 B.2 1 ( satu)buah3 tabung gas bertekanan tingg
Terbanding/Terdakwa : Ir. H. EDDY SUDRAJAT, MSi
143 — 119
bahwa pertimbangan hukum tersebut sesuai dengan faktafakta yangdiperoleh di persidangan sebagaimana terurai dalam putusan tersebut di atasdan oleh karena itu seluruh unsurunsur tersebut telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atasPengadilan Tinggi tidak sependapat dengan keberatan Jaksa Penuntut Umumdalam memori bandingnya, oleh karena itu keberatan tersebut dikesampingkan ;Halaman 140 Putusan Nomor 12/Pid.SusTPK/2020/PT.DKIMenimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tingg
JAFET ARNOLD SAMPUL, SH.
Tergugat:
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN BPKP PERWAKILAN PROVINSI PAPUA
234 — 2005
Bahwa senada dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 491K/TUN/2015 tanggal 22 Desember 2015 Jo Putusan Pengadilan Tingg!
Terbanding/Terdakwa : THEODORUS LAWE KELEN alias ETO
182 — 51
di tingkatbanding juga mengacu kePERMA Nomor 1 tahun 2020, sehingga baik penerapan pasal 2 atau 3 UUPemberantasan TPK maupun kriteria pemidanaan sudah jelas pengaturannya.Peraturan Mahkamah Agung RI, adalah salah satu jenis peraturan perundangundangan selain disebutkan pada pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 12Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan, diakuikeberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjangdiperintahkan oleh peraturan perundangundangan yang lebih tingg