PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMURMELAWANPT. DIYATAMA PERSADA RAYA

Suryanata adalah milikPemerintah Provinsi Kalimantan Timur....dst;2. Tanah/lahan tersebut dibebaskan oleh Panitia Pengadaan Tanah (P2T)Pemerintah Kota Samarinda secara bertahap melalui APBD PemerintahProvinsi Kalimantan Timur...dst;3. Dalam rangka pengamanan terhadap aset tersebut, Pemprov. telahmemasang pagar keliling, patok dan papan nama (plang) an.

tanah yang saksi uruskan suratsuratnya yaitu : di jalan Suryanatadan jalan Kadrie oening yang terletak di Kelurahan Air Putih KecamatanSamarinda Ulu Kota Samarinda ;Bahwa suratsurat yang saksi bantu untuk mengurus surat ahli waris, suratketerangan orang tuanya meninggal dll ;Bahwa pengurusan suratsurat tersebut untuk mengurus kelanjutan ganti rugitanah kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Timur :Bahwa setelah selesai suratsurat tersebut kemudian saksi ajukan kepadaPemprov Kalimantan Timur yang

Surat Surat Tanah, ditujukan Kepada Yth Bapak Ketua Panitia (Yayasan) PembangunanIslamic Centre Kalimantan Timur di Samarinda ( bukti T22) ;Lembar Disposisi dan Surat dari Drs.H.A.

Timur kepada semua pemilik lahan ;Bahwa saksi mengetahuinya karena orang tua saksi juga sudah menerima gantirugi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ;36Bahwa saksi mengetahui penggantian tanah lahan tersebut sebesarRp.1.750.000.

ASRO punya tanah dilokasi tanah yangmenjadi masalah saat ini ;Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa merekamereka punya tanah didalampagar Pemprov Kalimantan Timur kemudian melepaskan tanahnya kepadaPT.DIYATAMA PERSADA RAYA;Bahwa saksi hanya mengetahui bahwa tanah yang sudah dipagar PemprovKalimantan Timur oleh adalah tanah yang sudah dibebaskan/ sudah diganti rugioleh Pemprov Kalimantan Timur ;.

BUMI RAYA
Tergugat:
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Cq. DINAS PEKERJAAN UMUM PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PUPUK KALIMANTAN TIMUR, ,Dkk

PUPUK KALIMANTAN TIMUR, suatu Perseroan Terbatas yangdidirikan berdasarkan Hukum Indonesia, berkedudukan di Bontang,beralamat kantor pusat di JI. James Simandjuntak No. 1, Bontang 75313Kalimantan Timur, Indonesia, untuk selanjutnya disebutsebagai:TERGUGAT ;2.

., M.Si vsGUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 821.2/III.26035/TUUA/BKD2011 tanggal 6 Oktober 2011 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipildalam jabatan Sekretaris Daerah Kota Samarinda atas nama Ir. ZULFAKARNOOR.

Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 821.2/IH.26035/TUUA/BKD2011 tanggal 6 Oktober 2011 tentang Pengangkatan PegawaiNegeri Sipil dalam jabatan Sekretaris Daerah Kota Samarinda atas nama Ir.ZULFAKAR NOOR.

Fadly Illa, SH., M.Si ;Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari Walikota Samarinda yangditujukan kepada Gubermur Provinsi Kalimantan Timur, Nomor :800/0964/BKDII.1/2011, tanggal 08 Juni 2011, Perihal : RekomendasiPengangkatan Sekretaris Daerah Kota Samarinda ;Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Gubernur Kalimantan Timur yangditujukan kepada Menteri Dalam Negeri, Nomor : 821.2/III.26027/TUUA/BKD2011, tanggal 6 September 2011, Perihal : konsultasiPengangkatan Calon Sekretaris Daerah Kota Samarinda

surat yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Timur,Nomor : X.133.64/127/SJ, Perihal Persetujuan Pengangkatan Calon SekretarisDaerah Kota Samarinda.Bahwa selanjutnya kemudian pada tanggal 6 Oktober 2011 diterbitkanlah SuratKeputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 821.2/lll.26035/TUUA/BKD2011 tanggal 6 Oktober 2011 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipildalam jabatan Sekretaris Daerah Kota Samarinda atas nama Ir.

Menimbang bahwaberdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis hakimmenilai bahwa SK Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 821.2/ll.26034/TUUA/BKD2011 tanggal 6 Oktober 2011 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil atasnama H.M.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 880/IV.I-1649/TUUA/BKD tanggal 28 Maret 2019 Tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama Nazran, S.T.

NIP. 19690712 199803 1 011;

Penggugat:
NAZRAN
Tergugat:
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

Samarinda Ulu, Kota Samarinda,Kalimantan Timur 75123, bertindak baik secara bersamahalaman 1 of 58 Halaman, Putusan Nomor : 62/G/2019/PTUN.SMDsama maupun sendirisendiri, berdasarkan Surat Kuasakhusus tertanggal 14 Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT;Melawan:GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, berkedudukan di jalan Gajah Mada No.2Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu, KotaSamarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Dalam hal inimemberi kuasa kepada :i. H.

Bahwa pada tanggal 30 Desember 2016 berdasarkan PetikanKeputusan Gubernur Kalimantan Timur No : 821.2/III.26488/TUUA/BKD2016 Tentang Penggugat diberikan Pengukuhan Pegawao Negeri Sipildalam Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrator di LingkunganPemerintah Provinsi Kalimantan Timur;5.

Kalimantan Timur ;19. BuktiP.20 : Foto Copy sesuai Foto Copy DaftarHadir Pegawai Negeri Sipil tahun 2014, atas nama Nazran,ST, pada Instansi Dinas Energi dan Sumber Daya MineralProv. Kalimantan Timur ;20.

Isran Noor, M.Si yangmerupakan Gubernur Kalimantan Timur periode jabatan 20182023;Menimbang, bahwa apabila fakta hukum jabatan terakhir Penggugat adalahJabatan Administrasi di Dinas ESDM Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yangdiberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh Dr. Ir.

Timur yang merupakan Pejabat yangBerwenang (PyB) telah mengajukan usulan pemberhentian tidak dengan hormatsebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat yang ditujukan kepadahalaman 51 of 58 Halaman, Putusan Nomor : 62/G/2019/PTUN.SMDGubernur Kalimantan Timur yang merupakan Pejabat Pembina Kepegawaian(PPK) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, oleh karenanya dengan mengacupada Asas Hukum Affirmanti Incumbit Probatio maka diperoleh kesimpulan bahwaSekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: BUPATI KUTAI TIMUR KALIMANTAN TIMUR tersebut ;

BUPATI KUTAI TIMUR KALIMANTAN TIMUR vs PT. SARITAPRIMA COAL;

PUTUSANNomor. 11 PK/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam peninjauan kembali telahmengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :BUPATI KUTAI TIMUR KALIMANTAN TIMUR,berkedudukan di Jalan SoekarnoHatta No. 1 KomplekPerkantoran Bukit Pelangi Sangatta Kabupaten Kutai Timur.Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :1. H.Zainuddin Aspan, SH, Msi. Jabatan Kepala BagianHukum Setkab Kutai Timur2. Evian Agus Saputra, SH.

Saritaprima Coal berdasarkan Permohonan Nomor : 014/SPC/X/06 tertanggal 17 Oktober 2006 telah mengajukanPermohonan Penyelidikan Umum Wilayah atas bahan galianbatubara di daerah Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur,Kalimantan Timur dan karena telah memenuhi persyaratan sesuaidengan peraturan perundangundangan yang berlaku, maka BupatiKutai Timur menerbitkan Surat Keputusan Bupati Nomor406/02.188.45/ HK/XI/2006 tertanggal 14 Nopember 2006.Memberikan ljin Usaha Pertambangan (IUP) perpanjanganPenyelidikan

Saritaprima Coal seluas25.000 (dua puluh lima ribu) Hektar yang terletak di Kecamatan MuaraAncalong, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;Bahwa berdasarkan Surat Keputusan (SK) objek sengketasebagaimana tersebut di atas, serta dengan dalih penerbitan SKHal. 7 dari 50 hal. Put.

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, DK

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, tempat kedudukan diJalan Gajah Mada Nomor 02, Samarinda, ProvinsiKalimantan Timur;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa H. Suroto, S.H., jabatanKepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Timur, dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor180/6180HK/2018, tanggal 26 Desember 2018;Termohon Kasasi ;. MAISYARAH ANSYARI, S.H.,M.H., kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Jalan LambungMangkurat Gg. Mawar Nomor 11, RT 6, Kelurahan SungaiHalaman 1 dari 7 halaman.

:le2,Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan objek gugatan;Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan KeputusanGubernur Kalimantan Timur Nomor 171.3/60/B.PPOD.III/2018, tentangPemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotaSamarinda, tanggal 10 Desember 2018, atas nama H.

PT.NUANSA CIPTA REALTINDO >< GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR CS

GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, yang beralamat diJalan Gajah Mada No.2 Samarinda Kalimantan Timur, dalam hal inimemberi kuasa kepada H.Suroto,S.H., Radiansyah,S.H., M.Hum. danMuhammad Amin,S.H. Pegawai Negeri Sipil pada Biro HukumSekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur beralamat di JalanGajah Mada No.2 Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.180/7635/HK/2013 Tanggal 23 Agustus 2013, untuk selanjutnyadisebut Terbanding / semula Tergugat ;2.

PEMBANGUNAN PERUMAHAN (Persero) TBK, Cabang V/KALIMANTAN, yang beralamat di Jalan Macatus Baru No.5Landasau Ulu, RT. 48 RW XI, Balikpapan 76113, Kalimantan Timur,dalam hal ini memberi kuasa kepada Oki Narfadi,S.H., ChandraMelias Manik,S.H.,M.H. dan Topan Yuntoro,S.H.

Departemen Perhubungantelah mengeluarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. 223 Tahun2005 pada tanggal 21 September 2005 tentang Penetapan PelaksanaanPembangunan Bandar Udara Baru di Sungai Siring, KecamatanSamarinda Utara, Kota Samarinda Propinsi Kalimantan Timur (Vide BuktiP1);. Bahwa pada dasarnya Surat Keputusan a quo memberikan pelimpahanwewenang kepada Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur (Tergugat )dalam rangka pelaksanaan pembangunan Bandar Udara SamarindaBaru (atau disingkat BSB):.

Timur dengan PT.Nuansa Cipta Realtindo, adalah Batal Demi Hukum.lil.

Timur);.

MANSYUR TANRA vs PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, dk

ALWI GASIM, MsiTergugat:Gubernur Kalimantan Timur

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 880/IV.I-5718/TUUA/BKD tanggal 23 Desember 2018 Tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama Hidayatullah,SE,M.Si NIP. 196811041988031005;
3. Memerintahkan kepada Tergugat

untuk mencabut Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 880/IV.I-5718/TUUA/BKD tanggal 23 Desember 2018 Tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama Hidayatullah,SE,M.Si NIP. 196811041988031005 dan Mewajibkan Tergugat untuk melakukan rehabilitasi hak-hak Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Penggugat:
HIDAYATULLAH
Tergugat:
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

Samarinda Ulu, Kota SamarindaKalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal, 23 Agustus 2019;Selanjutnya disebut sebagal PENGGUGAT;MELAWAN:GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, berkedudukan di JIn. Gajah Mada No.2 Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu, KotaSamarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dengan ini memberiKUasa Ke Pada) 222 o enn nn nen nn nen ee nnn n nnn nnn 1. H. SUROTO, S.H.;2. RADIANSYAH, S.H., M. Hum.; 3. MUHAMMAD AMIN, S.H.; 4. EVIAN AGUS SAPUTRA, SH., M.H.;5. Hj.

HERWAN NUR, S.H.; Kesemuannya adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) BiroHukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur padaKantor Gubernur Kalimantan Timur, beralamat jalan GajahMada Nomor 2 Samarinda Kalimantan Timur, berdasarkanSurat Kuasa Khusus, Nomor : 180/5278 Hk/2019, tertanggal10 September 2019; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;Halaman 2 Putusan Perkara No.46/G/2019/PTUN.SMD.Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut : e Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraSamarinda

Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil dengan NIP196811041988031005 Pangkat/Golongan ruang Pembina IV/a JabatanKepala UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan UnitKerja/Instansi Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur Jl.BasukiRahmat no 05 Samarinda Kalimantan Timur;Halaman 4 Putusan Perkara No.46/G/2019/PTUN.SMD.Bahwa Penggugat melakukan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan DigitalLibrary yaitu Pengadaan Perpustakaan yang dibuat secara digitaldengan menggunakan Perangkat komputer yang

Oleh Karena itu tidak adaalasan lagi bagi PENGGUGAT untuk tidak menerima danmempermasalahkan Surat keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor880/IV.I5718/TUUVA/BKD tanggal 23 Desember 2018 tentangHalaman 27 Putusan Perkara No.46/G/2019/PTUN.SMD.Pemberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilatas nama PENGGUGAT, 2022 no nnn cn none nnn ncn en ncn en nnn13.

Menyatakan batal Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor:880/IV.I5718/TUUA/BKD tanggal 23 Desember 2018 TentangPemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatanatau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganHalaman 58 Putusan Perkara No.46/G/2019/PTUN.SMD.jabatan atas nama Hidayatullah,SE,M.Si NIP.T19GBi1.104 1988031 OO jacernaneeee cern ccessee ieecineeneneeeneenneneneneee3.

SARITAPRIMA COAL VS-BUPATI KUTAI TIMUR KALIMANTAN TIMUR

Saritaprima Coal berdasarkan Surat Permohonan Nomor014/SPC/X/06 tertanggal 17 Oktober 2006 telah mengajukan PermohonanPenyelidikan Umum Wilayah atas bahan galian batubara di daerah MuaraAncalong, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur dan karena telahmemenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundangundangan yangberlaku, maka Bupati Kutai Timur menerbitkan Surat Keputusan Bupati Nomor: 406/02.188.45/HK/XI/2006 tertanggal 14 November 2006.

Barisan Anak Dayak Kalimantan TimurmelawanBupati Kutai Kartanegara

KeduanyaKewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada KantorAdvokat dan Konsultan Hukum KUKUH T.SH DAN REKANberalamat di Jalan Daman Huri Perumahan Borneo Mukti IlBlok C Nomor 17, RT. 41, Kelurahan Mugirejo, KecamatanSungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Februari 2016;Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGATMELAWAN:Halaman Idari 92 halaman perkara No.04/G/LH/2016/PTUN.SMD.BUPATI KUTA KARTANEGARA, berkedudukan di Jalan WolterMonginsidi,

ABDUL GAFFAR alias COKO vs PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI DALAM NEGERI cq GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR (PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR), dkk

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERIDALAM NEGERI cq GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR(PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN ~ TIMUR),berkedudukan di Jalan Gajan Mada Nomor 2, KelurahanPasar Pagi, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Balikpapan,Provinsi Kalimantan Timur, diwakili oleh Dr. H. Awang FaroekIshak, selaku Gubernur Kalimantan Timur, dalam hal inimemberi kuasa kepada H. Suroto, S.H., Kepala Biro HukumSetda Provinsi Kaltim dan kawankawan, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 14 September 2016:2.

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq PEMERINTAHPROVINSI KALIMANTAN TIMUR cq PEMERINTAHKOTA BALIKPAPAN, berkedudukan di Jalan JenderalSudirman RT.13 Kelurahan Kelandasan, KecamatanBalikpapan Kota, Kota Balikpapan;Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 486 K/Pdt/20193.

(tujuh puluhribu meter persegi), yang terletak RT.09 Kawasan Pelabuhan PetiKemas, Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat, yangmerupakan sebagian dari Sertifikat Hak Pakai Nomor 00055 atas namaPemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dengan luas 725.000 (tujuh ratusdua puluh lima ribu meter persegi);Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalamperkara ini;Menetapkan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebin dahulusekalipun Para Tergugat melakukan upaya hukum perlawanan

Menetapkan ongkos perkara sesuai hukumnya;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugatmengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:Dalam Eksepsi Tergugat 1.Bahwa Pengadilan Negeri Balikpapan tidak berwenang untuk memeriksadan mengadili perkara a quo;Bahwa penempatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagaiTergugat dalam perkara ini keliru dan salah (tidak tepat);Gugatan Penggugat tidak lengkap, kurang pihak Tergugat/T ergugat tidaklengkap (p/urium litis consorsium);Gugatan

Nomor 486 K/Pdt/2019 Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan perdata biasa dengan dasarPerbuatan Melawan Hukum (PMH), dimana ternyata Penggugat tidakpunya alas hak atas tanah objek sengketa serta tidak menguasai objeksengketa, sementara Tergugat punya bukti kepemilikan otentik atas tanahsengketa berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00055 atas nama PemerintahProvinsi Kalimantan Timur, Bahwa oleh karena Pemohon' Kasasi/Penggugat tidak dapatmembuktikan bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat, makaPemohon

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR VS PT DIYATAMA PERSADA RAYA

PUTUSANNomor 2475 K/Pdt/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikutdalam perkara:PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, berkedudukandi Jalan Gajah Mada Nomor 52, Samarinda, diwakili oleh DR. H.Awang Faroek Ishak, selaku Gubernur Kalimantan Timur, dalamhal ini memberi kuasa kepada H.

Bahwa adapun surat Tergugat yang disampaikan melalui Sekretaris DaerahPemerintah Propinsi Kalimantan Timur tanggal 23 Februari 2012 Nomor001/11114/BP.II/II2012 Perihal: Penjelasan Status Tanah yang ditujukankepada Direktur PT Diyatama Persada Raya (Penggugat) pada pokoknyamenyebutkan:1. Bahwa lokasi tanah/lahan yang berada di Jalan P. Suryanata adalah milikPemerintah Provinsi Kalimantan Timur....dan seterusnya;2.

Tanah/lahan tersebut dibebaskan oleh Panitia Pengadaan Tanah (P2T)Pemerintah Kota Samarinda secara bertahap melalui APBD PemerintahProvinsi Kalimantan Timur...dan seterusnya;3. Dalam rangka pengamanan terhadap aset tersebut, Pemprov. telahmemasang pagar keliling, patok dan papan nama (plang) an.

Bahwa dalam gugatannya Penggugat telah menempatkan PemerintahProvinsi Kalimantan Timur sebagai Tergugat dalam perkara ini. Akantetapi penempatan Pemerintah Prov.

Bahwa Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dan Pengadilan NegeriSamarinda (Judex Facti) Salah Menerapkan Hukum Yang Berlaku,Sehubungan Dengan Pertimbangan Hukum Judex Facti Yang TidakProfesional Dan Tidak Bijak Sehingga Merugikan Kepentingan Hukum BagiPemohon Kasasi;2.

MANSYUR TANRA VS PEMERINTAH DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR, DK

Awang Faroek Ishak selakuGubernur Kalimantan Timur, berkedudukan di JalanGadjah Mada, Nomor 2, Kota Samarinda, dalam hal inimemberi kuasa kepada H.

., dan kawankawan, Para PNS pada Biro Hukum Setda Provinsi Kaltimpada Kantor Gubernur Kalimantan Timur, beralamat diJalan Gajah Mada, Nomor 2 SamarindaKaltim,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2018;Termohon Kasasi;DanKEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR,berkedudukan di Jalan Andi Pangeran Pettarani Nomor 8,Kota Makassar, yang diwakili oleh Andi Bakti, S.H., selakuKepala Kantor Pertanahan Kota Makassar, dalam hal iniHalaman 1 dari 7 hal. Put.

Rannu Bin Maradang (almarhumah) yang berhakdiwarisi kepada para anak kandung ahli warisnya termasuk Penggugat;Menyatakan Sertifikat Hak Pakai Nomor 120/Rappocini tanggal 15 Juni1984 GS Nomor 2764/31101983 luas 600 m2 atas nama PemerintahDaerah Tingkat Kalimantan Timur yang diterbitkan oleh Turut Tergugatadalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;Menyatakan menurut hukum, bahwa segala surat surat yang lahir danterbit berkaitan dengan tanah objek sengketa dan surat surat yang lahirdan

terbit dengan fasar Sertifikat Hak Pakai Nomor 120/Rappocini tanggal15 Juni 1984 GS Nomor 2764/31101983 luas 600 m2 atas namaPemerintah Daerah Tingkat Kalimantan Timur yang diterbitkan oleh TurutTergugat adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai lokasi tanah objek sengketadan mendirikan bangunan di atas tanah objek sengketa dengan dasaryang tidak sah adalah perbuatan melawan hukum;Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai, menduduki

KABAMA PUTRA BANGSA
Tergugat:
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Cq. DINAS PEKERJAAN UMUM PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Soekarno Hatta Gg Taman Siswa No.09, RT..23, KelurahanSimpang Tiga, Kecamatan Loa Janan Ilir,Samarinda, Kalimantan Timur, memilihKuasa Hukumnya yang bernama A. ASRAN SIRI,SH, Advokat /Konsultan Hukumpada Kantor Firma Hukum ARH LAW FIRM , beralamat di Jl. Ir.Juanda No.8/9 AirHitam , Kota Samarinda, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Pebruari 2018(terlampir), selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai PENGGUGAT.MELAWANPEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Cq.

DINAS PEKERJAAN UMUMPEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR , beralamat di Jl. TengkawangNomor 01 Samarinda, Kalimantan Timur . No. Telp. 0541276115 Fax 0541276116Kode pos 75127 ,selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai TERGUGAT.PENGADILAN NEGERI tersebut :Setelahn membaca berkas perkara yang bersangkutan berserta suratsuratyang terlampir didalamnya yakni :1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Smrtanggal 12 Pebruari 2018, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;2.

Timur 76115, yangdikenal dengan nama Royal Suite Hotel Balikpapan;Pts.

Bahwa dalam gugatan Penggugat telah meninta kepada Tergugat untukmembayar kerugian Materiil dan kerugian Immaterial , namun perhitunganpermintaan Penggugat tersebut dalam perkara aquo sangat berlebihan danmengada ada , oleh karena kerugian yang di alami oleh Penggugat ini bukansematamata diakibatkan dari perbuatan Tergugat, namun hal ini disebabakanadanya kebijakan Gubernur Kaltim dalam penghematan Belanja di setiapSKPD di lingkungan Pemerintah Kalimantan Timur, sehingga permintaanPts.

Timur 76115, yang dikenal dengan nama RoyalSuite Hotel Balikpapan;Pts.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini Gubernur Kalimantan TimurL A W A N1.1.ANDI ARFA P,dkkII. Panitia Pembebasan Tanah Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur, Proyek Pembangunan Bendungan ( Waduk ) Benanga

PUTUSANNomor : 114/ PDT /2011 / PT.KT.SMDADEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa danmengadili perkaraperkara perdata dalam peradilan tingkat banding telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini Gubernur Kalimantan Timur,berkedudukan di Jalan Gajah Mada No. 02 Samarinda dalam hal inidiwakili oleh Kuasanya H. SOFYAN HELMI, SH. MsSi, H.SUROTO, SH, Hj.

AJI AGUSTINA, SH dan MUHAMMAD AMINKesemuanya Pegawai Negri Sipil pada Biro Hukum KantorGubernur Propinsi Kalimantan Timur, beralamat di Jalan GajahMada Nomor : 2 Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 23 Pebruari 2010 dan telah didaftarkan pada KepaniteraanPengadilan Negeri Samarinda tanggal 24 Pebruari 2010dibawah Nomor : 69/HK 02/TI/2010, semula sebagai TERGUGAT Isekarang sebagai PEMBANDING dan juga TERBANDING ; LAWAN1. 1. ANDI ARFAP, Alamat Muang Dalam RT 67 Kel.

Panitia Panitia Pembebasan Tanah Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur, ProyekPembangunan Bendungan ( Waduk ) Benanga Kel.

tanggal 30 Agustus2010 Nomor : 15/Pdt.G/2010/PN.Smda, yang dimohonkan bandingtersebut ; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 30 Agustus 2010Nomor : 15/Pdt.G/2010/PN.Smda yang dimohonkan banding tersebut ; 14 Menghukum Tergugat I/Pembanding yang juga Terbanding untuk membayarbiaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkatbanding sebesar Rp. 150.000, ( Seratus lima puluh ribu rupiah ) ; Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Kalimantan

Timur di Samarinda pada hari Kamistanggal 09 Pebruari .2012 oleh Kami KITA JENDA GINTING, SH. selakuKetua Majelis, YANSEN PASARIBU, SH dan EDHI SUDARMUHONO, SHmasingmasing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua PengadilanTinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 26 Oktober 2011 Nomor : 114/PDT/2011/PT.KT.SMDA, untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkatbanding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untukumum pada hari Senin tanggal 13 Pebruari 2012 oleh Hakim

ALWI GASIM, Msi
Tergugat:
Gubernur Kalimantan Timur
Turut Tergugat:
National Paralympic Comitte Provinsi Kalimantan Timur

Penggugat:
RIFAI,S.H
Tergugat:
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

Wahid Hasyim,Komplek SLI VIII B26, Kelurahan Sempaja Selatan, KecamatanSamarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2019;Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;MELAWAN:GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, berkedudukan di Jalan Gajan Mada No.2Samarinda Kode Pos 75121 Kalimantan Timur, dalam hal inimemberi kuasa kepada :1. H. SUROTO, SH.2. RADIANSYAH, SH.,M.HumHalaman 1 Putusan Nomor : 73/G/2019/PTUN.SMD.3. MUHAMMAD AMIN, SH.4.

HERWAN NUR, SH.Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan AparaturSipil Negara (ASN) Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Timur,beralamat pada Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Jalan GajahMada Nomor 02 Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor : 180/352Hk/2020 tanggal 14 Januari 2020;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut : Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara SamarindaNomor : 73/PENDIS/2019/PTUN.SMD tanggal 23 Desember 2019 tentangPenetapan

Objek Sengketa dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara :Dalam hal ini Tergugat adalah merupakan Badan atau Pejabat yangmelaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku yaitu sebagai Gubernur Kalimantan Timur;3.

/2012 Tanggal 6 Pebruari 2012Tentang Pengangkatan Jabatan ( ESELON IV/a ) Penggugat diangkatsebagai : KAS PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DAN TENAGAKEPENDIDIKAN SMK DAN PENDIDIKAN TINGGI PADA DINSPENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (Eselon IV/A) ;Bahwa pada tahun 2012 Penggugat diberhentikan Sementara DariJabatan sebagai Pegawai Negeri Sipil/PNS berdasarkan KeputusanGubernur Kalimantan Timur Nomor : 882.3/IV.19130/TUUA/BKD/2012Tanggal 1 Nopember 2012 sesuai Surat Kepala Dinas PendidikanProvinsi Kalimantan

Bahwa dalam gugatannya Penggugat keberatan terhadap pemberhentiansebagai PNS pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur, padahalpemberhentian Penggugat sebagai PNS pada Dinas Pendidikan Prov. Kaltimoleh Tergugat tersebut, karena berdasarkan pada putusan Pengadilan NegeriSamarinda Nomor 03/Pid.