Ditemukan 4855 data
Urut Berdasarkan
Putus : 20-03-2013 — Upload : 24-06-2013
Putusan PN SAMARINDA Nomor 07/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda Tanggal 20 Maret 2013 — Drs. YUSRADIANSYAH,M.Si
77 — 22
77 — 22
Tidak boleh digunakan untuk yang lainnya ;Prinsip Universalitas, yaitu semua pemasukkan dan pengeluaran keuangannegara harus melalui satu pintu (sentral), yaitu kas negara dengan tujuan185agar semua pengeluaran keuangan negara dapat terkendali. Jadi tidak adapengeluaran keuangan negara diserahkan ke masingmasing Departemenatau Dinas ;e Prinsip Atasitas, yaitu Penerimaan dan Pengeluaran keuangan negara tidakdapat digabungkan.
Register : 29-01-2014 — Putus : 18-06-2014 — Upload : 13-10-2014
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 11/PIDSUS/TIPIKOR/2014/PN.PL.R Tanggal 18 Juni 2014 — ASEP AAN PRIANDI,ST, DK
65 — 24
65 — 24
Pasal 12 Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002, berbunyi;ayat (1) Bahwa pelaksanaan anggaran belanja negara didasarkan atas prinsipprinsip sebagai berikut: (b) yaitu efektif, terarah dan terkendali sesuaidengan rencana program/kegiatan serta fungsi setiap departemen/lembaga /pemerintah daerah;ayat (2) belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan hakdan buktibukti yang sah untuk memperoleh pembayaran; Menimbang, bahwa atas dasar rangkain uraian pertimbangan tersebut di atasyang
Register : 26-11-2018 — Putus : 02-04-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg Tanggal 2 April 2019 — Penuntut Umum:
NURUL ANWAR, SH, MHum
Terdakwa:
AMBYAH PANGGUNG SUTANTO bin SISWO MARTOYO
153 — 74
NURUL ANWAR, SH, MHum
Terdakwa:
AMBYAH PANGGUNG SUTANTO bin SISWO MARTOYO
153 — 74
direalisasikan, dan masih berada pada KepalaDesa.Ketentuan yang dilanggar adalah Peraturan Bupati Purworejo Nomor47 Tahun 2014 tentang Pedoman Tatacara Pengalokasian danpengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana telah diubahterakhir dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 50 Tahun 2015tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 47Tahun 2014 tentang Pedoman Tatacara Pengalokasian danpengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pasal 9(1) ADD dikelola dengan prinsip hemat, terarah dan terkendali
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 Tahun 2006 2337 — 668
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Namun, meskipun demikian, dalamsuatu negara hukum, lembaga khusus dengan kewenangankewenangankhususnya harus tetap berkiprah dalam koridor hukum, jadi harus tetap adildan terkendali berdasarkan hukum yang berlaku.
Register : 25-01-2017 — Putus : 21-03-2017 — Upload : 20-04-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 7/PID.SUS.TPK/2017/PN.KPG Tanggal 21 Maret 2017 — Drs. Balthasar Manek, MM
52 — 32
52 — 32
Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana,program/kegiatan, serta fungsi setiap departemen/lembaga/ pemerintahdaerah.(2) Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atashak dan buktibukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.4).
Putus : 06-04-2009 — Upload : 19-06-2012
Putusan PN SLEMAN Nomor 348/Pid.B/2008/PN.Slmn Tanggal 6 April 2009 — MOCH MARWOTO
328 — 46
328 — 46
Unit pemadam kebakaran harus berjalan berputar yangmembutuhkan waktu cukup lama, sehingga menyebabkan api cepatmembesar dan tidak terkendali ;14 pelaksanaan Airport Emergency Plan tidak sesuai dengan petunjukpelasksanaan/manual yang ada, pada lokasi kejadian tidak ada Triageuntuk mencatat dan pemberian label (Hitam, kuning) pada setiapkorban ;15 petugas Airport yang menangani keadaan darurat terkesan kurang terlatihdalam menangani kecelakaan yang terjadi di luar airport perimeter.
Register : 25-01-2017 — Putus : 21-01-2017 — Upload : 20-04-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 8/PID.SUS.TPK/2017/PN.KPG Tanggal 21 Januari 2017 — Anton Setyawan alias Antonius Anton Setiawan alias Anton
71 — 34
71 — 34
Efektif, terarah dan terkendali Sesuai dengan rencana,program/kegiatan, serta fungsi setiap departemen/lembaga/ pemerintahdaerah.(2) Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atashak dan buktibukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.4).
Register : 11-05-2020 — Putus : 30-09-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn Tanggal 30 September 2020 — Penuntut Umum:
EDWARD SINURAT, SE. MH
Terdakwa:
ZAHARUDDIN SINAGA, SE
157 — 47
EDWARD SINURAT, SE. MH
Terdakwa:
ZAHARUDDIN SINAGA, SE
157 — 47
Bahwa Biaya contingency merupakan bagian dari biaya tidak langsungyang digunakan untuk menutupi pertambahan biaya dari kondisi yangtidak dapat diprediksi (unpredictable) dan tidak terkendali (uncontrollable). Bahwa Secara sederhana, pengertian shop drawing adalah gambar teknislapangan yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan pekerjaan, yangdibuat oleh kontraktor, yang diajukan approval terlebin dahulu keKonsultan Pengawas, sebelum mulai dikerjakan.
Register : 20-04-2021 — Putus : 03-09-2021 — Upload : 17-09-2021
Putusan PN KUPANG Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg Tanggal 3 September 2021 — Penuntut Umum:
FRANSMAN R. TAMBA, SH
Terdakwa:
PETRUS SABON AMA DOSI alias PET
207 — 143
FRANSMAN R. TAMBA, SH
Terdakwa:
PETRUS SABON AMA DOSI alias PET
207 — 143
bertemu dengan berbagai elemen masyarakattermasuk tokohtokoh adat dan tokohtokoh masyarakat dan padakesempatan itu masyarakat dengan tegas meyatakan sikap penolakanBahwa tanggal 13 Oktober 2018 dibuat surat keterangan yang menerangkanbahwa ada penolakan dari masyarakat terkait pengambilan air di sumbermata air Waitahik oleh Kepala Desa dan diketahui oleh saksi selaku camatBahwa bentuk dari penolakan masyarakat pada tanggal 13 Oktober 2018,bertempat di aula kantor Desa Lite sangat chaos dan tidak terkendali
Register : 01-12-2016 — Putus : 09-05-2017 — Upload : 12-05-2017
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1537/Pid.B/2016/PN JKT.UTR Tanggal 9 Mei 2017 — Ir. BASUKI TJAHAJA PURNAMA alias AHOK
5201 — 9337
5201 — 9337
cukup oleh Pengurus Harian saja maka tidak perlu ada penelitian daninvestigasi, cukup Pengurus Harian saja;Bahwa jangka waktu proses mulai pertama dibahas sampai keluarPendapat dan Sikap Keagamaan MUI tersebut, kalau tidak salah sejaktanggal 1 Oktober 2016 sudah dibahas hingga dikeluarkan pada tanggal11 Oktober 2016, sekitar 11 hari;Bahwa Pendapat dan Sikap Keagamaan tersebut ditujukan kepadaPenegak Hukum untuk diproses supaya kegaduhan masyarakat itu tidakmenimbulkan tindakan anarkis tetapi bisa terkendali
Putus : 17-06-2010 — Upload : 17-10-2011
Putusan PN SERANG Nomor 70 / Pid.B / 2010 / PN.Srg Tanggal 17 Juni 2010 — Ir. SUTRISNO
138 — 43
138 — 43
Krakatau Steel adalah milikdaerah, sehingga sering terjadi pemaksaan kehendakmasyarakat untuk memperoleh order pekerjaan dari PT.Krakatau Steel, serta penjarahan dan intimidasi acap kaliterjadi, sehingga tidak berlebihan jika dikatakan sebagaikeadaan darurat perusahaan ;Bahwa dalam situasi yang serba tidak menentu, keamanan yangrawan, semangat kedaerahan yang tidak terkendali.
Register : 06-08-2018 — Putus : 09-01-2019 — Upload : 22-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst Tanggal 9 Januari 2019 — Penuntut Umum:
RONALD F.W., SH.
Terdakwa:
MADE MEREGAWA
381 — 153
RONALD F.W., SH.
Terdakwa:
MADE MEREGAWA
381 — 153
Memang M Nazaruddin sudah plot seperti itu.Untuk tahun 2010, ada kejadian PT DGI pernah hampir kalah, memangada laporan, tahun 2010 agak kurang terkendali untuk masalah fisik, feejuga banyak yang tidak terkumpul untuk tahun 2010, memang untukproyek fisik tahun 2010 memang kami lepas, tahun 2010 ada BUMNyang ngacau, misanya PT PP gak bisa dikondisikan, PT WIJAYA KARYAyang tadinya support jadi gak support, akhirnya fee kita tidak terima,perusahaan yang ngacau ada yang tidak bisa dikendalikan.
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 3065 — 1574
- Tentang : Cipta Kerja
personel pemandu(aerodrome control), pelayanan komunikasipenerbangan (aeronautical flight informationservices), dan pelayanan aerodrome tanpapersonel pemandu (unattended).Huruf bYang dimaksud dengan unit pelayanan navigasipendekatan adalah unit pelayanan navigasipenerbangan pada kawasan pendekatankedatangan (standard arrival route) dankeberangkatan (standard instrument departure).Huruf cYang dimaksud dengan unit pelayanan navigasipenerbangan jelajah adalah unit pelayanan lalulintas penerbangan terkendali
Register : 22-07-2014 — Putus : 11-12-2014 — Upload : 06-07-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 68/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg Tanggal 11 Desember 2014 — ANNE SARI PUTRI Binti SYARIP HIDAYAT
99 — 42
99 — 42
Supatmoko, SH.e Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku ManagerKeuangan adalah:a Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan danmengendalikan rencana kerja dan anggaran bagian keuangan;b Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan danmengawasi penyusunan rencana jangka panjang dan rencanakerja dan anggaran kantor wilayah, mengalokasikan, sertamengevaluasi realisasi dan pelaporanagar penggunaankeuangan dapat terkendali secara efektif dan efisien;155c Merencanakan, mengkoordinasikan
Register : 05-06-2018 — Putus : 26-07-2018 — Upload : 19-09-2018
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 3/PID.SUS-TPK/2018/PT PLK Tanggal 26 Juli 2018 — YUNIRE,S.E.,
74 — 36
74 — 36
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) diharapkan dapatmelaksanakan tugas secara terencana, terkendali, maksimal danbertanggungjawab.> Bahwa tugas dan kewenangan terdakwa selaku PPTK sebagaisebagaimana diatur dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 58Tahun 2005 Tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah,meliputi :Hal. 91 dari 627 Hal. Putusan No. 3/PID.SUSTPK/2018/PT.PLK1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;3.