Ditemukan 5493 data
75 — 68
Pemalang, Turut Tergugat VI KAPOLRI cq. KAPOLDA JATEG cq.KAPOLRES PEMALANG diwakili KAPOLRES PEMALANG turut TergugatVII JAKSA AGUNG RI cq. KEJATIJATENG cq. KEJARI PEMALANG diwakilioleh KEJARI PEMALANG, turut Tergugat VIIl PRESIDEN RI cq.KEMENTRIAN DALAM NEGERI cq. KEPALA DAERAH PROVINS! JATENGcq. KEPALA DAERAH KAB. PEMALANG cq. DISDUKCAPIL KAB.PEMALANG cq. KADIS DISDUKCAPIL KAB.
74 — 96 — Berkekuatan Hukum Tetap
Graha Sarana Duta) dan Tergugat Ill(Koperasi Sarana Sejahtera) tidak mempunyai Surat IzinOperasional, sehingga melanggar ketentuan Pasal 52 Ayat (2) yangmenyatakan dan menegaskan, BUJP yang dimaksud pada ayat (1)dibina oleh Polri, yang dalam pelaksanaannya wajib mendapatkanizin operasional dari Kapolri berdasarkan rekomendasi dari Polda ditempat badan usaha tersebut beroperasi.;Bahwa Tergugat Il (PT.
108 — 44
Pengadilan Tata UsahaNegara dalam hal keputusan, ini komplek normadalam hal ini;Bahwa kalau dalam kasus ini LHPnya diserahkankepada Polda Kaltim, yang saya dengar karenapermintaan Kauser, Polda meminta perhitungan,saya memahami hal ini karena Ahli dalam mendalamiatau memperluas pengetahuan Ahli dalam rangkaikut serta merumus MoU antara Kapolri dan BPK, Putusan pidana tipikor nomor:07/Pid.Tipikor ./2011/Pn.Smda.dalam hal ini begini Polri' tidak punya kemampuanuntuk menghitung secara akutansi, oleh
137 — 72
TERMOHON)yang mengajukan pemberhentian dengan hormat atas permintaanHalaman 34 dari 134 Perkara Nomor: 02/Pid/Prap/2016/PN JKT.SELsendiri dari dinas POLRI yang mana permohonanberhentitersebut disetujui Kapolri dengan surat Keputusan tertanggal 25November 2014 sehingga "dengan demikian sejak tanggaltersebut yang bersangkutan demi hukum juga berhenti sebagaiPenyelidik dan Penyidik", hal ini adalah sejalan dengan ketentuanPasal 43 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) Undangundang No. 30Tahun 2002 Jo Pasal
110 — 47
Nota Kesepahaman antara Jaksa Agung Rl,Kapolri dan BPKP Nomor : Kep109/A/JA/09/2007, Nopol : B/2718/IX/2007 danNomor : Kep1093/K/D6/2007 tanggal 28 September 2007 tentang Kerjasamadalam Penanganan Kasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara yangBerindikasi Tindak Pidana Korupsi termasuk Dana Non Budgeter jo. PeraturanMenteri Pemberdayaan Aparatur Negara (PAN) NomorPER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan AngkaKreditnya jo.
140 — 72
Nota Kesepahaman antara Jaksa Agung Rl,Kapolri dan BPKP Nomor : Kep109/A/JA/09/2007, Nopol : B/2718/IX/2007 danNomor : Kep1093/K/D6/2007 tanggal 28 September 2007 tentang Kerjasamadalam Penanganan Kasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara yangBerindikasi Tindak Pidana Korupsi termasuk Dana Non Budgeter jo. PeraturanMenteri Pemberdayaan Aparatur Negara (PAN) NomorPER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan AngkaKreditnya jo.
PT.FAJAR SAUDARA LESTARI
Termohon:
BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH KALIMANTAN
94 — 23
dan P.21 kalau dalam prosespenyelidikan;Bahwa, sebelum penyidikan tetapi penyidik, tim verifikasi, tim pulbaketmelakukan ekspose perkara untuk membicarakan hasil pemeriksaan diKejaksaan pada saat fase belum sampai kepada tingkat penyidikansebelum ada SPDP, tidak pas menurut Ahli akan tetapi Ahli tidakmengetahui apa konsekuensinya;Halaman 101 dari 132, Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Mpw.Bahwa, kalau digelar di Kepolisian masih ada kaitannya karena adaketentuan berkaitan dengan peraturan Perkap Kapolri
98 — 45
/II/2016/Balai Lab Narkoba tanggal 29 Februari 2016tentang Pemeriksaan Labolatorium terhadap urine Mayor InfJoko Suwarno.3) Bahwa pengambilan Urine Terdakwa dilakukan sebanyak2 (dua) kali yakni pada tanggal 27 Februari 2016 di kantor BNNCawang dan di Denpom Jaya/2 Cijantung.4) Bahwa pengujian Urine Terdakwa dilakukan olehLaboatorium BNN pada tanggal 29 Februari 2016, dengandemikian pengujian Laboratoris atas urine Terdakwa dilakukansetelah 24 (dua puluh empat) jam.2D) Bahwa sesuai dengan Perkap Kapolri
Tim Pembela Kehormatan FORKABI
Tergugat:
Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI
557 — 460
(Fotokopi sesuai cetakan);: Cetakan Undangan dari Wakil KAPOLRI, kepada Sekjen Forkabi,tanggal acara 6 November 2019. (Fotokopi sesuai cetakan);: Surat Undangan Seminar dari Kapolda Metro Jaya, NomorB/20989/XI/HUM.5.2/2019/Ditbinmas, tanggal 8 November 2019,kepada Ketua Ormas FORKABI. (Sesuai dengan asili);: Surat Undangan Seminar dari korps alumni knpi Nomor009/RAKERDAKA.KN;PI DKI/XII/2019, tanggal 25 November 2019,kepada Ketua Umum FORKABI.
39 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
audit tim Ahli dari UNIB olehkarena itu pertimbangan Judex Facti tersebut harus dikesampingkan.Bahwa Pertimbangan Judex Facti mengenai dipertimbangkannya hasilaudit ahli dari UNIB tersebut adalah kesalahan dalam menerapkan hukum,karena secara yuridis yang berhak menentukan kerugian Negara yaitu dalampenjelasan Pasal 6 UndangUndang RI No. 30 Tahun 2002 tentang KomisiPemberantasan Korupsi (KPK) dinyatakan bahwa Instansi yang berwenangtermasuk BPK, BPKP dan Memory Of Understanding (MoU), Kepala BPK,Kapolri
79 — 27
Menyerahkan aset hasil pengadaan barang / jasa dan aset lainnya kepadamenteri/Panglima TNI/Kapolri/Pimpinan lembaga/Gubernur/Bupati/ walikota/DewanGubernur BI/pemimpin BHMN/Direksi BUMN/BUMD dengan Berita AcaraPenyerahan.
PEMILU NAIBAHO
Tergugat:
1.HELPINA br. SIMBOLON alias Op. Ramses Naibaho
2.ARDEN NAIBAHO
3.AGUS NAIBAHO
4.EDISON NAIBAHO
5.JANTI NAIBAHO alias. Ama RAMSES NAIBAHO
6.HOTDON NAIBAHO alias. Ama DARA NAIBAHO
7.TOHAP NAIBAHO alias. Ama AMEL NAIBAHO
8.NIOLANDO NAIBAHO
9.RENGSI br. SAGALA
10.ALPON NAIBAHO
11.LEO ELDAT NAIBAHO
12.MANGUMBANG NAIBAHO
144 — 54
(Bukti T.VI12, Bukti T.VI12A dan T.VI13)Bahwa ada dugaan kuat dari TERGUGAT VI s/d XII bahwa PARULIANNAIBAHO dan PARULIAN HUTAJULU adalah MISTERIUS yang bertujuanmenakutnakuti dan mengintimidasi sebagaimana Surat No. 0190/TTS/II/15,tanggal 9 Februari 2015 dari Kantor TIMOTIUS & PARTNERS LAW FIRMkepada KAPOLRI dan KAPOLRES Samosir. (Bukti T.VI14)Benar bahwa hanya dengan surat somasi tersebut maka tanah milikTERGUGAT VI s/d XII pada waktu itu di police line secara tidak sah.
108 — 107
EKA,LISMA dan ANOM;Bahwa dalam poin 4 BAP saksi mengenai pengawasan internal, apabilaada anggota yang bermasalah dan apabila pelanggaran dilingkunganinternal Polda Riau;Bahwa Peraturan Kapolri adalah yang menjadi panduan dalam Polri;Bahwa ada Perkap No.13 tahun 2016 tentang pembuatan laporan PolisiModel A;Halaman 42 dari 130 Putusan Nomor 725/Pid.B/2016/PN BisKunjungi Website kami di pnbengkalis.go.idBahwa perbedaan laporan polisi Model A dan Model B, Model A setiapanggota Polri yang melakukan tindak
139 — 144
Woyla Raya Abadi tidak mau melakukan kami dari MasyarakatDayak akan melakukan pelaporan ke Kapolri;Bahwa ketika dilakukan pengecekan pada bulan April ternyata jenisukurannya dibawah 40Cm.
302 — 488
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubahdengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi menyatakan bahwa Penyidikan, Penuntutan, danPemeriksaan disidang pengadilan dalam perkara Tindak PidanaKorupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaiansecepatnya.e Pada tanggal 31 Januari 2005 Termohon mengirimkan surat NomorR.200/KPK/I/2005 perihal permohonan perlindungan saksi/pelaporyang ditujukan kepada Kapolri
115 — 51
Melta Tarigan, M.Si. yang menyatakan bahwa barang buktiberupa satu bungkusan contoh urin, 2 (dua) bungkus plastik klipberisi kristal putin dengan berat brutto 0,44 (nol Koma empat puluhempat) gram dan contoh darah para Terdakwa berdasarkan padaPeraturan Kapolri No. 10 Tahun 2009 tentang Tata cara danpersyaratan permintaan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP danlaboratoris kriminalistik barang bukti kepada Labfor Polri yang telahmemenuhi persyaratan formal pembungkusan dan penyegelanbarang bukti
100 — 21
EKA,LISMA dan ANOM;Bahwa dalam poin 4 BAP saksi mengenai pengawasan internal, apabilaada anggota yang bermasalah dan apabila pelanggaran dilingkunganinternal Polda Riau;Bahwa Peraturan Kapolri adalah yang menjadi panduan dalam Polri;Bahwa ada Perkap No.13 tahun 2016 tentang pembuatan laporan PolisiModel A;Bahwa perbedaan laporan polisi Model A dan Model B, Model A setiapanggota Polri yang melakukan tindak pidana, sedangkan Model B apabilayang melakukan warga sipil;Bahwa terhadap keterangan ini yang
42 — 8
MM, dan Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa III Komad tersebut diatas, Majelis dalam hal ini sependapat dengan Penuntut Umum dalam tanggapannyayang menyatakan : bahwa sudah jelas didalam UndangUndang Republik Indonesia No.30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi didalam145penjelasan pasal 6 dinyatakan Instansi yang berwenang termasuk Badan PemeriksaKeuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, dst .. disamping itu juga adaMemory of Understanding (Mou) antara Kepala BPK, Kapolri
66 — 13
Kewenangan BPKP juga diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 15Tahun 2006 jo Nota Kesepahaman antara Jaksa Agung RI, Kapolri dan BPKPNomor : Kep109/A/JA/09/2007, Nopol : B/2718/IX/2007 dan Nomor : Kep1093/K/D6/2007 tanggal 28 September 2007 tentang Kerjasama dalam PenangananKasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara yang Berindikasi TindakPidana Korupsi termasuk Dana Non Budgeter ; Menimbang, bahwa sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUUX/2012, 23 Oktober 2012, dalam rangka pembuktian
287 — 154
Ppuket T2BPT Asmin Koalindo Tuhup kepada Kepala Kepolisian RepublikIndonesia (Kapolri) No. Ref. :0814/DIRBORNJKT/XII/2013, tanggal 27November 2013, Perihal : Permohonan Perlindungan Hukum. wiki T24.Kementerian Kehutanan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan,Nomor : S.1166/VISET/2013, tanggal 9 Desember 2013, Perihal : TeguranPenggunaan Jalan. Paks M25 lalenteri Kehutanan Nomor P.18/MenhutII/2011 Tentang PedomanPinjam Pakai Kawasan Hutan.