Ditemukan 5521 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kapolda kapolres
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-06-2015 — Putus : 07-09-2015 — Upload : 15-11-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 7 September 2015 — MUHIDIN KOSASIH;
118 — 32
  • Kewenangan BPKP juga diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 15Tahun 2006 jo Nota Kesepahaman antara Jaksa Agung RI, Kapolri dan BPKPNomor : Kep109/A/JA/09/2007, Nopol : B/2718/IX/2007 dan Nomor : Kep1093/K/D6/2007 tanggal 28 September 2007 tentang Kerjasama dalam PenangananKasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara yang Berindikasi TindakPidana Korupsi termasuk Dana Non Budgeter jo Peraturan Menteri PemberdayaanAparatur Negara (PAN) Nomor : PER/220/M.PAN/7/2008 tentang JabatanFungsional Auditor
Pengadilan PN BENGKALIS Pidana Umum Penganiayaan
Register : 21-12-2016 — Putus : 09-05-2017 — Upload : 14-09-2017
Putusan PN BENGKALIS Nomor 725/Pid.B/2016/PN.Bls
Tanggal 9 Mei 2017 — DENI YANZULNY O.P
118 — 107
  • EKA,LISMA dan ANOM;Bahwa dalam poin 4 BAP saksi mengenai pengawasan internal, apabilaada anggota yang bermasalah dan apabila pelanggaran dilingkunganinternal Polda Riau;Bahwa Peraturan Kapolri adalah yang menjadi panduan dalam Polri;Bahwa ada Perkap No.13 tahun 2016 tentang pembuatan laporan PolisiModel A;Halaman 42 dari 130 Putusan Nomor 725/Pid.B/2016/PN BisKunjungi Website kami di pnbengkalis.go.idBahwa perbedaan laporan polisi Model A dan Model B, Model A setiapanggota Polri yang melakukan tindak
Pengadilan PN BALIGE Perdata
Register : 14-12-2016 — Putus : 07-05-2018 — Upload : 28-06-2018
Putusan PN BALIGE Nomor 79/Pdt.G/2016/PN Blg
Tanggal 7 Mei 2018 — Penggugat:
PEMILU NAIBAHO
Tergugat:
1.HELPINA br. SIMBOLON alias Op. Ramses Naibaho
2.ARDEN NAIBAHO
3.AGUS NAIBAHO
4.EDISON NAIBAHO
5.JANTI NAIBAHO alias. Ama RAMSES NAIBAHO
6.HOTDON NAIBAHO alias. Ama DARA NAIBAHO
7.TOHAP NAIBAHO alias. Ama AMEL NAIBAHO
8.NIOLANDO NAIBAHO
9.RENGSI br. SAGALA
10.ALPON NAIBAHO
11.LEO ELDAT NAIBAHO
12.MANGUMBANG NAIBAHO
150 — 63
  • (Bukti T.VI12, Bukti T.VI12A dan T.VI13)Bahwa ada dugaan kuat dari TERGUGAT VI s/d XII bahwa PARULIANNAIBAHO dan PARULIAN HUTAJULU adalah MISTERIUS yang bertujuanmenakutnakuti dan mengintimidasi sebagaimana Surat No. 0190/TTS/II/15,tanggal 9 Februari 2015 dari Kantor TIMOTIUS & PARTNERS LAW FIRMkepada KAPOLRI dan KAPOLRES Samosir. (Bukti T.VI14)Benar bahwa hanya dengan surat somasi tersebut maka tanah milikTERGUGAT VI s/d XII pada waktu itu di police line secara tidak sah.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-05-2011 — Putus : 02-11-2011 — Upload : 14-11-2011
Putusan PN SAMARINDA Nomor 7/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda
Tanggal 2 Nopember 2011 — H.ABDUL RAHMAN BIN H.ABDULLAH
116 — 44
  • Pengadilan Tata UsahaNegara dalam hal keputusan, ini komplek normadalam hal ini;Bahwa kalau dalam kasus ini LHPnya diserahkankepada Polda Kaltim, yang saya dengar karenapermintaan Kauser, Polda meminta perhitungan,saya memahami hal ini karena Ahli dalam mendalamiatau memperluas pengetahuan Ahli dalam rangkaikut serta merumus MoU antara Kapolri dan BPK, Putusan pidana tipikor nomor:07/Pid.Tipikor ./2011/Pn.Smda.dalam hal ini begini Polri' tidak punya kemampuanuntuk menghitung secara akutansi, oleh
Pengadilan PN SIDOARJO Pidana Umum Penghinaan
Putus : 14-06-2010 — Upload : 24-12-2013
Putusan PN SIDOARJO Nomor 1292/Pid.B/2009/PN.Sda
Tanggal 14 Juni 2010 — SENTOT KUNMARDIANTO, SH.MM Dkk
48 — 8
  • MM, dan Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa III Komad tersebut diatas, Majelis dalam hal ini sependapat dengan Penuntut Umum dalam tanggapannyayang menyatakan : bahwa sudah jelas didalam UndangUndang Republik Indonesia No.30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi didalam145penjelasan pasal 6 dinyatakan Instansi yang berwenang termasuk Badan PemeriksaKeuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, dst .. disamping itu juga adaMemory of Understanding (Mou) antara Kepala BPK, Kapolri
Pengadilan DILMIL I 01 BANDA ACEH Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 05-08-2016 — Putus : 05-12-2016 — Upload : 05-01-2017
Putusan DILMIL I 01 BANDA ACEH Nomor 156-K/PM.I-01/AL/VIII/2016
Tanggal 5 Desember 2016 — Irwanto, Lettu Laut (P), NRP 18438/P Muhammad Faisal, Pelda Mes, NRP 70328 Irfan Trisdiawan, Serda Ttg, NRP 68436
123 — 57
  • Melta Tarigan, M.Si. yang menyatakan bahwa barang buktiberupa satu bungkusan contoh urin, 2 (dua) bungkus plastik klipberisi kristal putin dengan berat brutto 0,44 (nol Koma empat puluhempat) gram dan contoh darah para Terdakwa berdasarkan padaPeraturan Kapolri No. 10 Tahun 2009 tentang Tata cara danpersyaratan permintaan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP danlaboratoris kriminalistik barang bukti kepada Labfor Polri yang telahmemenuhi persyaratan formal pembungkusan dan penyegelanbarang bukti
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-01-2016 — Putus : 06-04-2016 — Upload : 06-02-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg.
Tanggal 6 April 2016 — ELAN MAOLANA BIN AJIJI
70 — 13
  • Kewenangan BPKP juga diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 15Tahun 2006 jo Nota Kesepahaman antara Jaksa Agung RI, Kapolri dan BPKPNomor : Kep109/A/JA/09/2007, Nopol : B/2718/IX/2007 dan Nomor : Kep1093/K/D6/2007 tanggal 28 September 2007 tentang Kerjasama dalam PenangananKasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara yang Berindikasi TindakPidana Korupsi termasuk Dana Non Budgeter ; Menimbang, bahwa sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUUX/2012, 23 Oktober 2012, dalam rangka pembuktian
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 22-05-2014 — Putus : 06-04-2015 — Upload : 10-04-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 241/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst
Tanggal 6 April 2015 — PT. FORTUNA CIPTA SEJAHTERA >< PT. ASMIN KOALINDO TUHUP
299 — 154
  • Ppuket T2BPT Asmin Koalindo Tuhup kepada Kepala Kepolisian RepublikIndonesia (Kapolri) No. Ref. :0814/DIRBORNJKT/XII/2013, tanggal 27November 2013, Perihal : Permohonan Perlindungan Hukum. wiki T24.Kementerian Kehutanan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan,Nomor : S.1166/VISET/2013, tanggal 9 Desember 2013, Perihal : TeguranPenggunaan Jalan. Paks M25 lalenteri Kehutanan Nomor P.18/MenhutII/2011 Tentang PedomanPinjam Pakai Kawasan Hutan.
Pengadilan PN GIANYAR Perdata
Register : 13-07-2018 — Putus : 23-05-2019 — Upload : 11-06-2019
Putusan PN GIANYAR Nomor 127/Pdt.G/2018/PN Gin
Tanggal 23 Mei 2019 — Penggugat:
1.I Wayan Sudana
2.I Nyoman Ardika
3.I Nyoman Wirta
4.I Wayan Tekul
5.I Made Londis
6.I Nyoman Jirna
7.I Made Balik
8.Ni Wayan Wati
9.I Nyoman Sumadi
10.I Made Suwenda
11.Ni Wayan Kasni
12.I Nyoman Saba
13.I Ketut Narya
14.Ni Luh Kopi
15.I Wayan Sepel Parta
16.I Made Nadia
17.Drs. Dewa Made Suwanda
18.I Wayan Rame
19.Dewa Made Musna
20.Dewa Gede Jaya
21.I Wayan Sudiarsa
22.I Made Cekeg
23.I Ketut Surat
24.I Wayan Lecir
25.I Wayan Tegeg
26.I Wayan Ruji
27.I Ketut Nuaja
28.I Wayan Waneng
29.I Made Artha
Tergugat:
1.PT. Sharandy Land
2.Pengempon Pura Taman Kemuda Saraswati
3.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar
164 — 109
  • SelanjutnyaTergugat II melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan suratkepada Bapak Kapolri ditembuskan kepada Komisi III DPR RI,Komnas Ham, Ombusman, dan Institusi/pajabat lainnya. Bahwa setelah dua tahun menunggu barulah ada sinyalbahwa para pejabat kita sudah mulai terbuka pemahamannya,sudah menyadari selama ini mereka telah mendapatkan beritabohong. Kemudian Tergugat Il menyiapkan permohonan untukmelanjutkan pengukuran tanah.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 14-10-2014 — Upload : 08-07-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby
Tanggal 14 Oktober 2014 — 1. HARI MUJOKO, S.Ag ; 2. FENDY HADI SETYAWAN, ST ; 2. RUDI WAHONO ; KEJAKSAN NEGERI MALANG
70 — 12
  • . ; 22222 nnn n nnn ne ncn nec ncn nen ce cn ncne Bahwa saksi ditunjuk oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, danPengawassan Bangunan Pemerintah Kota Malang sebagai ahli untukmemberikan keterangan sehubungan dengan surat permintaan keterangan ahlidari Kapolri ; e Bahwa riwayat pendidikannya adalah : a Pendidikan Umum, S.1 (Strata Satu) Jurusan Teknik Sipil lulus tahun1995 di Fakultas Teknik Sipil Institut Teknologi Nasional ; 83b Pendidikan Magister, S.2 (Strata Dua) Program Magister Jurusan
Pengadilan PN BUOL Pidana Umum
Register : 20-04-2021 — Putus : 06-07-2021 — Upload : 21-07-2021
Putusan PN BUOL Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bul
Tanggal 6 Juli 2021 — Penuntut Umum:
Musrin Age, S.H.
Terdakwa:
Munawir alias Bung
143 — 115
  • Pasal 3 atar (1) huruf c :Pengemban fungsi kepolisian adalah kepolisian negara RIHalaman 88 dari 143 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bulyang dibantu oleh Kepolisian khusus, Penyidik pegawai negerisipil dan/atau Bentukbentuk pengamanan swakarsa;e Peraturan KAPOLRI nomor 24 tahun 2007 tentangsistem menejemen pengaman organisasi, perusahan dan/atauinstansi/iembaga pemerintah; Peraturan kepolisian nomor 4 tahun 2020 tentangpengaman swakarsa; Bahwa berdasarkan pasal 16 ayat (2) perpol nomor 4 tahun2020
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Upload : 04-03-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 87/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Suhendi, SE
65 — 18
  • Nota Kesepahaman antara Jaksa Agung RI,Kapolri dan BPKP Nomor : Kep109/A/JA/09/2007, Nopol : B/2718/IX/2007 danNomor : Kep1093/K/D6/2007 tanggal 28 September 2007 tentang Kerjasamadalam Penanganan Kasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara yangBerindikasi Tindak Pidana Korupsi termasuk Dana Non Budgeter jo. PeraturanMenteri Pemberdayaan Aparatur Negara (PAN) NomorPER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan AngkaKreditnya jo.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 23-11-2010 — Putus : 11-03-2011 — Upload : 03-07-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1434/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel
Tanggal 11 Maret 2011 —
418 — 610
  • ;e Aktifitas dalam membantu polri antara lain membantu PoldaMetro Jaya dalam penyusunan konsep 3 in persiapan UUlalulintas (1992), penanggulangan kerusuhan Jakarta (1998),persiapan Polri lepas dari ABRI (1999), pembaruan AKPOL(1999), bantuan pemecahan masalah dari sudut psikologi untukkasuskasus tertentu (Lia Eden, Ryan, Kerusuhan massa), saksiAHLI untuk berbagai kasus teror, penelitian tentang profilkepribadian dan program deradikalisasi teroris (20062009)sejak 2009 diangkat sebagai penasehat Kapolri
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 22-04-2015 — Putus : 14-07-2015 — Upload : 03-09-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 91/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 14 Juli 2015 — PERSATUAN SEPAK BOLA SELURUH INDONESIA ( PSSI );MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA
240 — 1065
  • Games2018. ( Hasil Cetak dan Donlowd ) ;BuktiP13 : Program Kerja Persatuan Sepak BolaSeluruh Indonesia ( PSSI ) 2015 / VISION GOAL ANDTARGET. ( Cetakan Asli ) ;BuktiP14 : Visi, Tujuan dan target serta laporanPersatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia ( PSSI ) / PersatuanSepak Bola Seluruh Indonesia ( PSSI ) VISION GOAL TARGET.( Cetakan Asli ) ;BuktiP15 : Surat Kementerian Pemuda dan OlahragaRepublik Indonesia Nomor : 01386/MENPORA/IV/2015, yang17.18.19.ditujukan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia( KAPOLRI
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 23-03-2017 — Putus : 23-10-2017 — Upload : 12-08-2019
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 57/Pdt.G/2017/PN Lbp
Tanggal 23 Oktober 2017 — 1. SATRIO ADI NUGROHO, SH. Pekerjaan Swasta, Alamat di Jl. Tumpang IX No. 5, Kelurahan Gajah Mungkur, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang, sebagai PENGGUGAT I; 2. AMALIA PUSWITASARI, Pekerjaan Swasta, Alamat di Jl. Tumpang IX No. 5, Kelurahan Gajah Mungkur, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang, sebagai PENGGUGAT II; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada SHOIMAH, SH., dan NICHOLAS REIDI, SH., dan MATJON SINAGA, SH., M.Hum., Masing-masing Advokat/Penasehat Hukum pada “Law Office SHOIMAH & PARTNERS”, berkantor dan beralamat di Jalan Ahmad Yani VII No.4, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Pebruari 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 117/HKM 01.10/III/2017, tanggal 23 Maret 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT; LAWAN 1. HERNIATI, SH., Pekerjaan Notaris-PPAT, Alamat di Jl. Rajawali Nomor 6 A, P. Mandala, Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I; 2. PAULINA GINTING, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di LAPAS WANITA KLAS I A Medan, Jl.Lembaga Pemasyarakatan No.27 Tanjung Gusta, Kec. Medan Helvetia Kota Medan, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II; 3. MUHAMMAD ZUNUZA, SH.MKN., Pekerjaan Notaris-PPAT, Alamat di Jl. Kapten Sumarsono Nomor 101/01, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III; 4. MUSNIWATY MUSTOFA, SH., Pekerjaan Notaris-PPAT, Alamat di Jl. Denai No. 35 Medan Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV; 5. DANA BARUS, SH., Pekerjaan Notaris-PPAT, Alamat di Jl. Raya Besar Deli Tua Komplek RUKO Puri Deli Tua, No. 52 Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT V; 6. RIDWAN JAYA, Pekerjaan Swasta, Alamat di Perumahan Mutiara Blok A Nomor 31, Pancing, Medan, Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VI; 7. AMRI SUDJONO RIDWAN, Pekerjaan Wiraswasta. Alamat di Jl. Serojoa Lingkungan VII, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Utara, Kabupaten Binjai Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VII; 8. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG, beralamat di Jl. Jatisari Komplek Kantor Bupati Deli Serdang, Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT;
596 — 89
  • Surat Kuasa dari Paulinakepada Ridwan Jaya ;Bahwa Paulina Ginting (Tergugat Il) mengatakan bahwa benar ia yangmenyuruh melakukan dan bertangungjawab dan menyatakan bahwa tidakpernah memberikan kuasa kepada Herniati (Tergugatl);Bahwa Amelia (Penggugat Il) tidak pernah datang dan tandatangandihadapan Notaris akan tetapi yang datang hanya Paulina Ginting ;Bahwa saksi membenarkan Bukti P1 akan tetapi saksi menerangkan tidakpernah melihatasli Bukti P1 tersebut ;Bahwa saksi tidak mengetahui Peraturan Kapolri
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-06-2017 — Putus : 08-11-2017 — Upload : 04-12-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bdg
Tanggal 8 Nopember 2017 — BONAR PANJAITAN Als BONAR
86 — 19
  • Nota Kesepahaman antara Jaksa Agung RI,Kapolri dan BPKP Nomor : Kep109/A/JA/09/2007, Nopol : B/2718/IX/2007 danNomor : Kep1093/K/D6/2007 tanggal 28 September 2007 tentang Kerjasamadalam Penanganan Kasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara yangBerindikasi Tindak Pidana Korupsi termasuk Dana Non Budgeter jo. PeraturanMenteri Pemberdayaan Aparatur Negara (PAN) NomorPER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan AngkaKreditnya jo.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-09-2012 — Putus : 24-04-2013 — Upload : 01-12-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 48/Pid.Sus.K/2012/PN Mdn
Tanggal 24 April 2013 — - Drs. MOHAMMAD NTHAI, MM
96 — 30
  • Menyerahkan asset hasil pengadaan barang/jasa dan asset lainnya kepadaMenteri / Panglima TNI / Kapolri / Pimpinan Lembaga / PimpinanKesekretariatan Lembaga Tinggi Negara/Pimpinan Komisi / Gubernur / Bupati /Walikota / Dewan Gubernur BI / Pemimpin BHMN / Direksi BUMN / BUMDdengan berita acara penyerahan.Pasal 9 ayat (5) : Pejabat Pembuat Komitmen bertanggungjawab dari segiadministrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang / jJasa yangdilaksanakannya.Menimbang, bahwa dalam perkara ini
Pengadilan PN PEMALANG Perdata
Register : 22-09-2015 — Putus : 12-05-2016 — Upload : 14-09-2017
Putusan PN PEMALANG Nomor 40/Pdt.G/2015/PN Pml
Tanggal 12 Mei 2016 — CHRIS SUTRISNO UNARTO, pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan Dr. Cipto Nomor 22A, Kota Pekalongan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedi Suwasono, S.H., Budiman, S.H., Ana Husadani, S.H., Farikh Hidayat Martadi, S.H., Anastasius Wahyu Priyo Utomo, S.H., dan Wisnhu Adi Dharma, S.H., adalah para Advokat, Konsultan Hukum, dan Advokat Magang pada Kantor Hukum yang berkantor di Law Office DEDI SUWASONO & PARTNERS, beralamat di Jalan Kimar I Nomor 236, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2015, selanjutnya disebut sebagai Penggugat; Lawan: LILIE WIBOWO, pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan Rambutan Nomor 8, Kota Pekalongan, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yovi Alamsyah, S.H., M.H., Advokat (PERADI) dari Kantor Hukum YOVI ALAMSYAH & Partner, beralamat di Jalan Ciremai Giri Blok E 4 Nomor 11, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I; Drs. SUSIDIN, MM., MBA., pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan Sudirman Tengah (Toko Sukses Busana), RT 06, RW 22, Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yovi Alamsyah, S.H., M.H., Advokat (PERADI) dari Kantor Hukum YOVI ALAMSYAH & Partner, beralamat di Jalan Ciremai Giri Blok E 4 Nomor 11, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II; Hj. ISTIQOMAH, pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan Sudirman Tengah (Toko Sukses Busana), RT 06, RW 22, Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yovi Alamsyah, S.H., M.H., Advokat (PERADI) DARI Kantor Hukum YOVI ALAMSYAH & Partner, beralamat di Jalan Ciremai Giri Blok E 4 Nomor 11, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III; CHRISTINE TJIPTONO (TAN KIM TJOE), pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan Jenderal Sudirman Nomor 159, RT 06, RW 22, Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sebastian B. Soediono, S.H., & Denas Pamungkas, S.H., Advokat, berkedudukan di Kantor Advokat & Penasehat Hukum ”S.B.S.” & Associates, beralamat di Jalan Plampitan Nomor 60, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2015, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I; JUSTINA SRI BUDHIHARSIH, S.H., pekerjaan Notaris/PPAT, alamat dahulu berkantor di Kedungwuni Kabupaten Pekalongan atau bertempat tinggal di Jalan Kopi blok A Perumahan Binagria, Kota Pekalongan, Jawa Tengah, alamat sekarang tidak diketahui lagi dengan pasti dan jelas di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II; UNTUNG WALUYO, S.H., pekerjaan Notaris/PPAT, alamat Jalan Jenderal Sudirman Nomor 46, Kota Pemalang, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yovi Alamsyah, S.H., M.H., Advokat (PERADI) DARI Kantor Hukum YOVI ALAMSYAH & Partner, beralamat di Jalan Ciremai Giri Blok E 4 Nomor 11, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2016, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III; SUGIHARTO, S.H., pekerjaan Notaris/PPAT, alamat Jalan A. Yani Utara Nomor 104, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Misbakhul Munir, S.H.; 2. Puji Susanto, S.H.; 3. Sigit Bayu Prakoso, S.H., Tim Pengacara/Advokat & Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Sulawesi Timur Nomor 13, Mulyoharjo, Pemalang, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2015, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat IV; PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH cq KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PEMALANG yang dalam hal ini diwakili oleh KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PEMALANG, alamat Jalan Pemuda Nomor 35, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili kepada: 1. Budi Suhanto, S.H., jabatan Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara; 2. Agung Pranatagama, S.H., jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan; 3. Andi Yulia Mustika, S.SiT, jabatan Kepala Sub Seksi Peralihan, Pembebanan Hak dan PPAT; 4. Singgih Nuswantoro, jabatan Staf pada Sub Seksi Perkara Pertanahan, berkantor di Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang, Badan Pertanahan Nasional RI, Jalan Pemuda Nomor 35, Pemalang, berdasarkan Surat Perintah Tugas tanggal 6 November 2015, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat V; KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH cq KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA PEMALANG, yang dalam hal ini diwakili oleh KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA PEMALANG, dan dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. DAUP WISMAWATI, S.H., M.Si., jabatan KASUBBIDBANKUM BIDKUM, kesatuan POLDA JATENG, alamat Jalan Pahlawan Nomor 1, Semarang; 2. FAHRUDIN ALI AHMAD, S.H., jabatan PS. PAUR RAPKUM BAG SUMDA, kesatuan POLRES PEMALANG, alamat Jalan Jenderal Sudirman Timur Nomor 25, Pemalang; 3. KUKUH IMANTO, S.H., jabatan PS. PAUR BANKUM BAG SUMDA, kesatuan POLRES PEMALANG, Jalan Jenderal Sudirman Timur Nomor 25, Pemalang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat VI; KEPALA KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH cq KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN PEMALANG yang dalam hal ini diwakili oleh KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN PEMALANG, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Dhian Arwitadibrata, jabatan Jaksa Pengacara Negara S.H.; 2. Yuli Widiowati, S.H., jabatan Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan Pemuda Nomor 30 Pemalang, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Khusus tanggal 12 Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat VII; PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN DALAM NEGERI cq KEPALA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH cq KEPALA DAERAH KABUPATEN PEMALANG cq KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN PEMALANG yang dalam hal ini diwakili oleh KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN PEMALANG, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Sukendro, S.H., jabatan Kepala Bidang Pencatatan Sipil; 2. Adi Prasetyo, SIP., jabatan Kasi Pencatatan dan Penerbitan Akta; 3. Bambang Budi Suspriadi, jabatan Pelaksana, berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 29, Pemalang, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat VIII;
538 — 57
  • Pemalang, Turut Tergugat VI KAPOLRI cq.KAPOLDA JATEG cq. KAPOLRES PEMALANG diwakili KAPOLRESPEMALANG, turut Tergugat VIl JAKSA AGUNG RI cq. KEJATI JATENGcq. KEJARI PEMALANG diwakili oleh KEJARI PEMALANG, turut TergugatVill PRESIDEN RI cq. KEMENTRIAN DALAM NEGERI cg. KEPALADAERAH PROVINSI JATENG cq. KEPALA DAERAH KAB. PEMALANGcq. DISDUKCAPIL KAB. PEMALANG cq.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-05-2016 — Putus : 12-10-2016 — Upload : 02-11-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 31/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG
Tanggal 12 Oktober 2016 — PARULIAN SILALAHI
74 — 96
  • Menyerahkan aset hasil pengadaan barang jasa dan aset lainnyakepada Menteri/Panglima TNV/Kapolri/Pimpinan Lembaga/PimpinanKesekretariatan Lembaga Tinggi Negara /Pimpinan KesekretariatanKomisi/Gubernur/Bupati/Walikota/Dewan Gubernur BVPimpinanBUMN/Direksi BUMN/BUMD dengan berita acara penyerahan.j.
Pengadilan PTUN PADANG TUN Pertanahan
Register : 17-03-2014 — Putus : 03-12-2014 — Upload : 10-12-2014
Putusan PTUN PADANG Nomor 04-G-2014-PTUN-PDG
Tanggal 3 Desember 2014 — H. DASIRI MUSNAR, Cs lawan 1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN AGAM 2.PT. AMP. PLANTATION
148 — 88
  • AMP PLANTATION, tanggal 31 Maret 2004 (copy dariphoto copy ) ; 922 n enna nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn: Photo copy tanda terima tanggal 18 Desember 2013 ( photo copy sesuaidengan aslinya ) ;Photo copy Surat Timotius & Partner Law Firm No 0225/TTSYP/VIH/14,tanggal 21 Juli 2014 kepada Bapak Kapolri Perihal SK Menteri NegaraAgraria/Kepala BPN RI tanggal 19 Maret 1999, yang di ralat dengan SKKepala BPN RI No 29/HGU/BPN/99/A21.