Ditemukan 22429 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 30-03-2017 — Upload : 12-06-2017
Putusan PN PUWAKARTA Nomor 24/Pid.Sus/2017/PN.Pwk
Tanggal 30 Maret 2017 — 1. Wawan Kurniawan Bin Ade Maman 2. Geri Gunawan Bin Bakri
174
  • Agus Awaludin ;Bahwa ada seseorang yang kedapatan secara tanpa hak atau melawan hukum,telah memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Ganja ;Bahwa seseorang tersebut adalah Terdakwa yang bernama Wawan Kurniawan ;Bahwa saksi mendapat informasi dari keterangan saksi pelapor Joko Sugiarto,pada hari Kamis, tanggal 17 Nopember 2016 sekira pukul 13.00 WIB, diJl.Veteran depan Gedung Golkar Kec/ Kabupaten Purwakarta;Bahwa Awalnya pada hari Kamis, tanggal 17 Nopember 2016 sekira pukul 15.00WIB, piket
    Saksi Dayu Wahyudin ;Bahwa ada seseorang yang kedapatan secara tanpa hak atau melawan hukum,telah memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Ganja ;Bahwa seseorang tersebut adalah Terdakwa yang bernama Wawan Kurniawan ;Bahwa saksi mendapat informasi dari keterangan saksi pelapor Joko Sugiarto,pada hari Kamis, tanggal 17 Nopember 2016 sekira pukul 13.00 WIB, diJl.Veteran depan Gedung Golkar Kec/ Kabupaten Purwakarta;Bahwa Awalnya pada hari Kamis, tanggal 17 Nopember 2016 sekira pukul 15.00WIB
Register : 02-03-2016 — Putus : 27-04-2016 — Upload : 12-10-2016
Putusan PN MALINAU Nomor 10/PID.B/2016/PN MLN
Tanggal 27 April 2016 — Sigar Lasung Anak dari Lasung
6322
  • ayat (1) Kitab Undangundang Hukum Pidana ;Menimbang bahwa, atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwadan Penasehat Hukumnya menyatakan sudah mengerti isi dakwaan dan tidakmengajukan eksepsi ;Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaanya Jaksa Penuntut Umumtelah mengajukan saksisaksi yang telah memberikan Keterangan di bawah sumpahmenurut agamanya masingmasing di persidangan yang pada pokoknya sebagaiberikut :1.Saksi : NATALIA Als INENG Anak Dari PENIAS MARKUS ;e Bahwa saksi adalah saksi pelapor
    Saksi : RUSTAM BALANG ;10e Bahwa saksi adalah saksi pelapor dalam perkara ini ;Bahwa kejadiannyapada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 sekira jam 07.30 Wita diCounter Check In maskapai Susi Air yang berada di dalam Bandara RABesing Kec. Malinau Kota Kab.
Register : 26-01-2022 — Putus : 22-02-2022 — Upload : 22-02-2022
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 16/PID/2022/PT BJM
Tanggal 22 Februari 2022 — Pembanding/Terdakwa : Drs. ANSHARUDDIN, Msi. Als ANSHAR Bin M. SIAS Alm Diwakili Oleh : Muhamad Pazri, S.H., M.H.
Terbanding/Penuntut Umum : Muhamad Indra, S.H.
12460
  • Syaifullah selaku pelapor kepada Drs, Ansharuddin, M.S!alias Anshar bin M. Sias (alm) selaku terdakwa, sebenarnya tujuannya diserahkanuang tersebut adalah untuk kepentingan pencitraan Pilkada Balangan PeriodeTahun 20152020 yang mana, yang maju adalah Terdakwa sebagai Bakal CalonBupati Balangan, dan Wakilnya adalah H. Syaifullan, Bakal Calon Wakil Bupati,bahwa pemeriksaan persidangan tidak terungkap secara tegas maksud dan tujuandari H.
    Syaifullan menyampaikan nanti ada tambahan lagi Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah) sehingga terdakwa menerima titipan Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah).Bahwa, fakta dalam persidangan bahwa uang sejumlah Rp. 600.000.000,(enam ratus juta rupiah) tersebut sudah lunas dibayar oleh terdakwa, dan menjadisoal adalah Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) yang dititip pelapor H.Syaifullah melalui Rahmatullah alias Uwah kepada twedakwa.Bahwa, berkaitan uang sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratus
Register : 17-12-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 19-01-2022
Putusan PN SANGATTA Nomor 7/Pid.C/2019/PN Sgt
Tanggal 17 Desember 2019 — Penyidik Atas Kuasa PU:
Muhammad Rakib Rais,S.H.
Terdakwa:
Tamrin T Bin Tanratu
11137
  • Nama Lengkap : Hj.Darna Mansi Binti Mansi, Umur : 52 Tahun,Tempat/Tanggal Lahir : Sengkang, Tanggal : 17 Agustus 1966, Agama : Islam,Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : JI.Diponegoro, RT.09, DesaSangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;Selanjutnya Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yangpada pokoknya sebagai berikut : Bahwa Saksi selaku Pelapor yang telah melaporkan Terdakwa ke PolresKutai Timur karena Terdakwa telah memakai tanah dan membangunpondok tanpa seijin
    Diponegoro, RT.09, DesaSangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;Selanjutnya Saksi Il memberikan keterangan di bawah sumpah yangpada pokoknya sebagai berikut : Bahwa Saksi sebagai suami dari Pelapor yang telah melaporkan Terdakwakarena memakai tanah tanpa seijin dari pemiliknya yaitu isteri Saksi yangbernama Hj.Darna Mansi;= Bahwa lokasi tanah terletak awalnya di JI.KH.Abdullah, RT.13, Dusun SingaKarta, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten KutaiTimur berdasarkan
Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2001 K/Pid.Sus/2012
H. RIDJALUDDIN TAMAR Pgl. RIJAL;
3423 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Baharuddin R.MM. sendiri selaku saksi pelapor yang mengatakan setelahTerdakwa keluar ruangan, saksi melihat ada amplop yang tinggal,kemudian saksi buka dan ternyata dalamnya ada amplop putih berisiuang serta surat lainnya (merupakan barang bukti dalam perkara ini);.
    Bahwa dengan tidak adanya alamat yang dituju dan adanya suratlain yang tidak untuk diserahan oleh kepada saksi Baharuddin(karena saksi Baharuddin telah menerima/membaca surat dariTerdakwa) serta telah terpisahnya amplop Air mail BHG310 (35x25cm) warna coklat muda merah dan biru yang berisi amplop putih danuang serta surat lainnya dan kemudian Terdakwa keluar dariruangan saksi pelapor (Drs. H. Bahruddin R.
Register : 13-03-2015 — Putus : 29-07-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 57/G/2015/PTUN.JKT
Tanggal 29 Juli 2015 — Dr. SRI LAKSHMI THAUFIQ, Sp.M,1.KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,2.Drs. HERMAN SETIADI,3.PT. PRIMA KARYA KENCANA,4.PT. TAMAN GRIYA KENCANA
11048
  • Pada tahun 2007 Herman Setyadi membuat Laporan Dugaan TindakPidana Pemalsuaan Surat dan atau Pemalsuan Akta Autentik danatau menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam AktaAutentik (263,264, dan 266 KUHP) di DITRESKRIMUM POLDAMETRO JAYA atas nama Pelapor Hj. AZIZAH SRI WEDARI IMAM.Bahwa terhadap laporan tersebut DITRESKRIMUM POLDAMETRO JAYA telah mengeluarkan Surat PemberitahuanPenghentian Perkara No. Pol. B/3011/IV/2009/Dit Reskrimum.c.
    Pada tahun 2009 Herman Setyadi membuat laporan dugaan tindakpidana Pemalsuaan Surat dan atau Pemalsuan Akta Autenttik danatau menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam AktaAutentik (263,264, dan 266 KUHP) di DITRESKRIMUM POLDAMETRO JAYA atas nama Pelapor SALMIN ABDULLAH, Cs.Bahwa terhadap laporan tersebut sampai dengan sekarang inibelum dilakukan pemeriksaan di Pengadilan Negeri Jakarta Baratmaupun di Pengadilan Negeri manapun.E.
    WahyuHaryanto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP di JakartaBarat atas nama Pelapor Herman Setiady dengan Terlapor SalminAbdullah Cs. berkaitan dengan penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 6350/Tegal Alur a.n. Ny. Hj. Azizah Sri Wedari Imam (Ajudikasi Tahun2000).Riwayat Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 6350/Tegal Alur atas namaHj. Azizah Sri Wedari Imam.1). Sertipikat Hak Milik No. 6350/Tegal Alur atas nama Hj. Azizah SriWedari Imam, seluas 3.982 M?
    Direktorat Reserse Kriminal Umum No.S.Pol/9474/V/2010/Reskrimum tanggal 12 Mei 2010 guna didengarketerangannya sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 263 KUHPdi Jakarta Barat atas nama pelapor Herman Setiadi i.c. Tergugat Il .
Register : 09-03-2020 — Putus : 16-04-2020 — Upload : 16-04-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 133/PID.SUS/2020/PT MKS
Tanggal 16 April 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : Kaharuddin Bin Marjaeni Diwakili Oleh : H. Muhammad Asdar, S.H.,M.H.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : Marina M, S.H.
345366
  • Bukannya putusanHal 13 dari 48 hal Putusan Nomor 133/PID SUS/2020/PT MKSpengadilan yang lebih rendah yang mengesampingkan penerapan hukumMahkamah Agung.lronisnya putusan Pengadilan Negeri Parepare telah menbentukpertimbangan hukum dan penerapan hukum sendiri yang kontradiktif. denganpertimbangan dan penerapan hukum putusan Mahkamah Agung No.183 K / Pid /2010 sebagi berikut :Bahwa sebagai pelapor atas tindak pidana tersebut adalah pihak yangtercemar PT.
    Duta Pertiwi sehingga seharusnya pelapor adalah Dirut PT.tersebut, karena Dirutlah yang dapat mewakili PT., sedangkan dalamkasus a quo yang melapor adalah Darmauli Limbang SH, MH. Kuasahukum Pt Duta Pertiwi, sedangkan pasal 72 KUHP dalam delik aduanabsolut, seharus yang melapor adalah Dirut yang mewakili PT. DutaPertiwi.Seharusnya pengadilan mencermati dan mempedomani putusanMahkamah Agung tersebut, bahwa perusahaan PT.
    membuatsurat kuasa khusus kepada 6 enam orang penerima kuasa yaitu: saudara DR Muhammad Ilyas SH,MH, saudara Anwar SH, saurada Migdal Eder Tupalangi SH, MH, saudara Yusnani Machmud SH,Hal 18 dari 48 hal Putusan Nomor 133/PID SUS/2020/PT MKS saudara Suardi SH, dan saudara Suriani SH.Dimana dalam surat kuasa khusus tersebut telah dinyatakan bahwa penerimakuasa bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa baik sendirisendiriMmaupun secara bersamasama mewakili kepentingan pemberi kuasa dalamkapasitasnya selaku pelapor
    Jadi laporan saksi Suriani SH hanya bersesuaiandengan pasal 207 KUHP tentang penghinaan penguasa umumjabatan walikota atau badan umum yang ada di Indonesia.Jadi, bila penerima kuasa khusus pelapor saudari Suriani SH dkk. dinilalmelaksakan tugas jabatan dari walikota, maka delik aduan yangdilaporkan tentang penghinaan dan atau pencemaran nama baik yangdiatur dalam pasal 27 jo.
Register : 27-08-2019 — Putus : 30-09-2019 — Upload : 28-04-2020
Putusan PN SURAKARTA Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Skt
Tanggal 30 September 2019 — Pemohon:
Perkumpulan Lembaga Swadaya Masyarakat LSM PELINDUNG KEADILAN NUSANTARA
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Jawa Tengah Cq Kapolresta Surakarta Cq Kapolsek Laweyan Polresta Surakarta
14351
  • li>Memerintahkan kepada Termohon untuk :
    • meningkatkan status penyelidikan menjadi status penyidikan (Pro Justitia) atas penanganan 2 (dua) perkara pidana dimaksud, sebagaimana :
      • Surat Tanda Bukti Penerimaan Pengaduan Nomor : STBPP / 01 / I / 2019 / RESKRIM tanggal 03 Januari 2019, dan ;
      • Surat Tanda Bukti Penerimaan Pengaduan Nomor : STBPP / 04 / I / 2019 / RESKRIM tanggal 03 Januari 2019 ;
    • kemudian memberikan kesempatan kepada Pelapor
      (ALBERT RIYADI SUWONO, SH., M.Kn.) untuk melengkapi administrasinya, seperti membuat Laporan Polisi, dan lain sebagainya ;
    • kemudian mengirimkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Surat Perintah Penyidikan dikeluarkan kepada Turut Termohon, Pelapor, dan Terlapor atas objek surat-surat palsu (substansinya tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya), berupa :
      • Surat tanggal 13 Agustus 2018 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Surakarta
Register : 22-02-2022 — Putus : 12-05-2022 — Upload : 13-05-2022
Putusan PN PEMALANG Nomor 20/Pid.B/2022/PN Pml
Tanggal 12 Mei 2022 — Penuntut Umum:
1.HARIS FADILLAH HARAHAP, SH.,MH.
2.BRURIYANTO SUKAHAR,S.H
3.YULI WIDIOWATI, SH.
Terdakwa:
1.JAMBARI Bin TAYIB
2.M. MIFTAKHUS SURUR Bin M. MUSLIH
8234
  • Muslih, masing-masing selama 1(satu) tahun ;
  • Menetapkan lamanya para terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  • Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  • Menetapkan barang bukti:
    1. 2 kartu ID card pelapor
    2. 1 Kartu ID Card Jejak kasus
    3. 1 Kartu ID card pers Indonesia Parlemen
    4. 1 lencana kewenagan lembaga KPK
    5. 1 kartu ID card Cyber NKRI

Register : 19-09-2018 — Putus : 20-06-2019 — Upload : 06-09-2019
Putusan PN TANGERANG Nomor 1909/Pid.B/2018/PN Tng
Tanggal 20 Juni 2019 — Penuntut Umum:
MAYLANY WUWUNG,SH,MM,MH
Terdakwa:
NGONSO BUDIONO GUNAWAN
411386
  • terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
  • Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum (vrijspraak) tersebut ;
  • Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan , kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
  • Menetapkan barang bukti berupa :
    • 1 (satu) lembar fotocopi legalisir Laporan Polisi Nomor: 1760/K/2006/SPK III, tanggal 11 Mei 2006 atas nama pelapor
      Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar fotocopi legalisir Laporan Polisi Nomor: 1760/K/2006/SPKIll, tanggal 11 Mei 2006 atas nama pelapor NGONGSO BUDIONOGUNAWAN 1 (Satu) lembar fotocopi surat kepada Kepala Kantor Pertanahan NasionalKab. Tangerang perihal: permohonan pemblokiran sertifikat tanggal 20November 2007 yang ditanda tangani oleh N. BUDIONO GUNAWAN 1 (Satu) lembar fotocopi surat kepada Sdra. N.
      Pelapor Ngonso Budiono Gunawan dan terlaporAn. PT. MITRA BHUMIMAS TANGERANG, sdr. Hengky dan sdr. Hidayat;Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membuat laporan polisi tersebutberdasarkan tanah girik yang terdakwa beli dari Ahli waris sdr. M Supeni,ternyata ada kepemilikan tanah orang lain yang berada di tanah girik yangterdakwa beli;Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pemblokiran Sertifikat tanggal 20Nopember 2016 terhadap Sertifikat No. 181 An. PT. MTB, Sertifikat No. 200An.
      Pelapor Ngonso Budiono Gunawan dan terlapor An.PT. MITRA BHUMIMAS TANGERANG, sdr. Hengky dan sdr. Hidayat;Bahwa maksudan tujuan terdakwa membuat laporan polisi tersebutberdasarkan tanah girik yang terdakwa beli dari Ahli waris sdr. M Supeni,ternyata ada kepemilikan tanah orang lain yang berada di tanah girik yangterdakwa beli; Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pemblokiran Sertifikattanggal 20 Nopember 2016 terhadap Sertifikat No. 181 An. PT. MTB, SertifikatNo. 200 An.
      Pelaksanaan KUHAP hakhak terdakwa harus dipulihkan dalamkemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya semula ;Menimbang, bahwa karena terdakwa diputus bebas, maka berdasarkanpasal 222 ayat (1) KUHAP biaya perkara yang timbul dalam perkara inidibebankan kepada Negara;Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang dicantumkan oleh PenuntutUmum didalam Tuntutan Pidana atas diri Terdakwa berupa :1 (Satu) lembar fotocopi legalisir Laporan Polisi Nomor: 1760/K/2006/SPKIl, tanggal 11 Mei 2006 atas nama pelapor
      Menyatakan terdakwa : NGONSO BUDIONO GUNAWAN tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalan melakukan tindak pidanasebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Jaksa PenuntutUmum (vrijspraak) tersebut ;Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan , kedudukan dan harkatserta martabatnya ;Menetapkan barang bukti berupa:1 (Satu) lembar fotocopi legalisir Laporan Polisi Nomor: 1760/K/2006/SPKIl, tanggal 11 Mei 2006 atas nama pelapor NGONGSO
Register : 12-11-2018 — Putus : 13-12-2018 — Upload : 27-12-2018
Putusan PT PALEMBANG Nomor 116/PDT/2018/PT.PLG
Tanggal 13 Desember 2018 — 1.MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 2.MIZANUL MUSLIMA, SE.Ak.MM LAWAN 1.KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA 2.TEDDY EFFENDY ALIAS TEDDY
17474
  • No. 808 K/PID/1989 yang menyatakan:adanya pelaporan atau pengaduan, adanya proses penyidikan,penuntutan tidaklah dapat dikatakan perbuatan melawan hukumapabila Tersangka atau Terdakwa dibebaskan dalam putusan Hakimkarena baik pelapor, penyidik, dan penuntut melaksanakan hak dankewajiban tersebut menurut UndangUndang.h.
    Selanjutnyapengadilan telah menjatuhkan putusan yang menyatakan Penggugatbebas;Akan tetapi putusan bebas itu tidak dapat dijadikan dasar alasanmenggugat pelapor melakukan perbuatan melanggar hukum yangdiikuti dengan tuntutan ganti rugi, atas alasan di dalam negara hukumdibenarkan melaporkan tindak pidana yang dialami ataudiketahuinya, sedang masalah apakah tindak pidana yang dilaporkanmemenuhi unsur delik merupakan hak sepenuhnya dari pengadilanuntuk menilainya.
    No. 808 K/PID/1989 yang menyatakan:adanya pelaporan atau pengaduan, adanya proses penyidikan,penuntutan tidaklah dapat dikatakan perbuatan melawan hukumapabila Tersangka atau Terdakwa dibebaskan dalam putusanHakim karena baik pelapor, penyidik, dan penuntut melaksanakanhak dan kewajiban tersebut menurut UndangUndang.h.
    Begitu. pula dengan kasus a quo, Putusan Bebas Nomor394/Pid.Sus/2015/PN.Plg tanggal 22 Desember 2015 tersebuttidak dapat dijadikan dasar alasan bagi Penggugat untukmenggugat Tergugat I melakukan perbuatan melanggar hukumHalaman 72 dari 116 Putusan Nomor 116/PDT/2018/PT.PLG.yang diikuti dengan tuntutan ganti rugi, karena Tergugat Ilbukanlah pihak pelapor dalam perkara pidana a.n.
    Selanjutnyapengadilan telah menjatuhkan putusan yang menyatakanPenggugat bebas;Akan tetapi putusan bebas itu tidak dapat dijadikan dasar alasanmenggugat pelapor melakukan perbuatan melanggar hukum yangdiikuti dengan tuntutan ganti rugi, atas alasan di dalam negarahukum dibenarkan melaporkan tindak pidana yang dialami ataudiketahuinya, sedang masalah apakah tindak pidana yangdilaporkan memenuhi unsur delik merupakan hak sepenuhnya daripengadilan untuk menilainya.
Register : 15-09-2020 — Putus : 17-11-2020 — Upload : 25-11-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 800/Pid.B/2020/PN Bdg
Tanggal 17 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
HASAN NURODIN ACHMAD SH. MH.
Terdakwa:
1.APIP SULAIMAN Alias APIP UYANG
2.SUPRIYANTO Alias SUPRI Bin SARJO SUGANDI
3.DEDI SAGIMAN Alias DEDI Bin UJANG
4.JAYA ADRIYANTO Alias JAYA Bin Alm SUNARYO
10239
  • Bandung Barat;Bahwa penangkapan terhadap 4 (empat) orang terdakwa berdasarkan LaporanPolisi nomor: LP.B/49/VII/2020/JBR/RESCMH/SEK CILILIN, tanggal 16 Juli2020, a.n. pelapor R. Reza Azi Ibrahim, S.Ap. dan Laporan Polisi Nomor:LPA/812/VII/2020/JABAR, tanggal 16 Juli 2020, a.n. pelapor R. Reza AziIbrahim, S.Ap. dan Surat Perintah Penangkapan dari masingmasing terdakwa,sebagai berikut:* Dasar melakukan penangkapan Sdr.
    Bandung Barat; Bahwa penangkapan terhadap 4 (empat) orang terdakwa berdasarkan LaporanPolisi nomor: LP.B/49/VII/2020/JBR/RESCMH/SEK CILILIN, tanggal 16 Juli2020, a.n. pelapor R. Reza Azi Ibrahim, S.Ap. dan Laporan Polisi Nomor:LPA/812/VII/2020/JABAR, tanggal 16 Juli 2020, a.n. pelapor R. Reza AziIbrahim, S.Ap. dan Surat Perintah Penangkapan dari masingmasing terdakwa,sebagai berikut:* Dasar melakukan penangkapan Sdr.
Register : 01-03-2018 — Putus : 09-04-2018 — Upload : 11-04-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 24/Pid.Pra/2018/PN JKT.SEL
Tanggal 9 April 2018 — Pemohon:
1.H. BOYAMIN
2.KOMARYONO,SH
3.RIZKY DWI CAHYO PUTRA,SH
Termohon:
Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia
656494
  • Frasa pihak ketiga yang berkepentingan dalam Pasal 80UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3209) adalah bertentangandengan Undang Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknaitermasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadayamasyarakat atau organisasi kemasyarakatan;1.2.
    Frasa pihak ketiga yang berkepentingan dalam Pasal 80UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknaitermasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadayamasyarakat atau organisasi kemasyarakatan;Bahwa berdasarkan dalildalil tersebut diatas, maka Pemohonmemiliki kualifikasi secara hukum untuk bertindak sebagai pihakHal
    Sel.Namun, dalam prakteknya, penyidik jarang menerbitkan SuratPemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) dengan alasankhawatir korban/pelapor akan melakukan Praperadilan.Akibatnya, tak jarang penyidik mendiamkan perkara hinggaperkara tersebut tidak dapat diproses karena terjadi daluwarsapenuntutan sebagaimana diatur dalam pasal 7880 KUHP;Kalaupun penyidik melakukan pelimpahan berkas perkara,terjadi pelimpahan bolak balik yang tak kunjung selesai antarapenyidik dengan jaksa peneliti berkas, karena
    Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikankepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambatproses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikansuatu tindak pidana;2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi,dan/atau korban yang mengetahui adanya tindakpidana;3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencanarencana yang berhubungan dengan pencegahan danpenanganan segala bentuk kejahatan transnasional;Hal 30 dari 78 Hal. Put.
    Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikankepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambatproses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikansuatu tindak pidana;2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi,dan/atau korban yang mengetahui adanya tindakpidana;3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencanarencana yang berhubungan dengan pencegahan danpenanganan segala bentuk kejahatan transnasional;4. membahayakan keselamatan dan kehidupanpenegak
Upload : 11-07-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 189 K/PID/2011
Terdakwa; Ria Julita Sari als Sari binti Sarifudin
3321 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa keterangan tersebut bertentangan denganpengakuan Terdakwa yang sebenarnya sebagaimana tersusundalam amar putusan judex facti tersebut pada halaman 20, stripke5 ;Tidak hanya itu, kerugian yang disebutkan pelapor (pihak BPR)sangat tidak berdasar hukum sama sekali sebab tidak dibarengidengan hasil audit yang resmi, sehingga tidak diketahui, apakahbenar di BPR tersebut telah terjadi kerugian atau tidak adakerugian sama sekali ;Selanjutnya, dalam persidangan terungkap, tidak ada satunasabahpun yang
    Terdakwameragukan apakah benar nasabah tersebut mengalami kerugian,dan apakah benar ada pengaduan dari nasabah itu ke BPR,sementara nasabah itu sendiri tak pernah diajukan jadi saksi.Bahkan buku tabungannya saja tidak ada ditemukan atau disitasebagai barang bukti ;Bahkan kami pensehat hukum Terdakwa, dalam persidanganjuga meminta dihadirkan saksi nasabah yang rugikan danmeminta melihat data tabungan yang berkurang seluruhnyasehingga akan diketahui apakah benar ada kerugian atau hanyakarangan pihak pelapor
Register : 30-05-2018 — Putus : 20-08-2018 — Upload : 31-12-2019
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 258/Pid.B/2018/PN Sim
Tanggal 20 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
LIDYA PANJAITAN, SH
Terdakwa:
HARDO SBASTIAN SIMATUPANG alias PAK ARGA
224
  • Dan menurut pengakuankorban bahwa barangbarangnya yang hilang yakni berupa 1 (Satu) unitHandphone merk OPPO type A37 warna Gold dan pelapor juga menunjukkan 1(satu) buah kotak Handphone merk OPPO type A37 warna Gold yang masihdisimpannya, 1 (Satu) buah Televisi merk Coocaa warna hitam, 1 (Satu) buah dompetHalaman 6 dari 21 Putusan Nomor 258/Pid.B/2018/PN.Simberisikan uang tunai Rp.2.100.000, (dua juta seratus ribu rupiah) dan suratsuratberharga.
    Dan menurut pengakuankorban bahwa barangbarangnya yang hilang yakni berupa 1 (Satu) unitHandphone merk OPPO type A37 warna Gold dan pelapor juga menunjukkan 1(satu) buah kotak Handphone merk OPPO type A37 warna Gold yang masihdisimpannya, 1 (Satu) buah Televisi merk Coocaa warna hitam, 1 (Satu) buah dompetberisikan uang tunai Rp.2.100.000, (dua juta seratus ribu rupiah) dan suratsuratHalaman 7 dari 21 Putusan Nomor 258/Pid.B/2018/PN.Simberharga.
Register : 21-10-2021 — Putus : 01-12-2021 — Upload : 01-12-2021
Putusan PT DENPASAR Nomor 76/PID/2021/PT DPS
Tanggal 1 Desember 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : Stephanus Irawan Diwakili Oleh : Erwin Firmansyah
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : Fajar Said, SH.
13847
  • Disamping itu saksi pelapor dr.
    Edo Suweta dan saksiPangky Wibowo telah menarik penyertaan modalnya, hal ini mempertegasbahwa hubungan hukum diantara terdakwa dengan saksi pelapor adalahhubungan keperdataan, bukan termasuk ruang lingkup dalam hukum pidana.Sehingga terdakwa tidak bisa diproses secara dan dikenai sanksi pidana, akantetapi penyelesaiannya melalui peradilan perdata.Bahwa atas dasar itu maka terdakwa harus dilepas dari segala tuntutanhukum dan dirahabilitasi nama baiknya.Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra
Register : 16-06-2014 — Putus : 11-12-2014 — Upload : 28-04-2015
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 52/G/2014/PTUN.Mks
Tanggal 11 Desember 2014 — 1. Hj. Beda 2. Hj. Nahariah 3. Hj. Naming 4. Hj. Kadaria Selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat M E L A W A N : 1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang Selanjutnya disebut sebagai Tergugat 2. A. Suardi Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi
5740
  • kepada penyidik atas dasar surat apa yang dimilikioleh lelaki Lakanda Bin Juma bahwa tanah sawah dan tanah kebunyang dikuasai dan digarap oleh Kumala dan Bahar, kemudian penyidikmemperlihat foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor: 02492/Macinnaetanggal 19 Juli 2013 dan Surat Ukur Nomor: 00170/ Macinnae, tanggal12 Oktober 2011, luas 10.863 M2 (Sepuluh ribu delapan ratus enampuluh tiga meter persegi), yang terletak di Lingkungan OngkoeKelurahan Macinnae, Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, atasnama pelapor
    Beda ;Bahwa pernah ada sengketa di Pengadilan Negeri, antara Keluarga LaKanda bin Juma dengan H.Bahwa benar pernah juga bersengketa di Pengadilan Agama ; Bahwa saksi tidak tahu, siapa yang menang karena tidak pernah melihatputusan ;Bahwa bagiannya La Kanda bin Juma berupa Sawah ;16Bahwa saksi tidak hadir pada saat dibagi ;Bahwa ada bagiannya La Kanda bin Juma berupa sawah, tapi sudah dijualdan tidak jauh dari lokasi tanah tersebut ; Bahwa dasar Pelapor melaporkan Kuma adasertipikatnya ;Bahwa sertipikatnya
Register : 04-10-2019 — Putus : 21-10-2019 — Upload : 23-10-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 5/Pid.Pra/2019/PN Kdi
Tanggal 21 Oktober 2019 — Pemohon:
SRI MULYANI
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN RESORT KENDARI
9445
  • Djaelani, yangmana pihak yang tunduk pada putusan itu adalah yang tercantum dalamputusan a.quo (Sengketa waris);Bahwa dari uraian diatas, akan sangat baik untuk tidak menggunakan istilahdalam hukum yang berakibat menjadi rancunya dalildalil praperadilandimaksud akibat penggunaan istilah yang tidak pada tempatnya; Bahwa karena yang tunduk pada putusan itu adalah yang tercantum dalamputusan a.quo, maka terhadap tanah milik dari Pelapor MUCHDAR MULUKTAWANG tidak ada kaitannya dengan perkara No. 0105
    pada saatdiperiksa oleh Penyidik Polres Kendari terkait adanya Laporan dari Kakak Saksibernama MUCHDAR MULUK TAWANG;Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon pula mengajukan bukti suratberupa Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti tertanggal 21 September 2019(bukti T 19), Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/215/IX/2019/Reskrimtertanggal 21 September 2019 (bukti T 20) dan Berita Acara Penyitaan tertanggal21 September 2019 (bukti T 21), yang menunjukkan bahwa Termohon telahmenerima bukti surat dari Pelapor
Putus : 21-12-2011 — Upload : 03-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 112 PK/Pid/2011
Tanggal 21 Desember 2011 — DEXTER LEOPARD .> 8145 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Metro Batavia, dahulu bertempattinggal di Komplek Green Ville O/19, RT.008/09, Kelurahan Duri Kepa,Jakarta Barat, sekarang bertempat tinggal di Jalan Kelapa Puan Timur VIINB.8/31, RT.007/012, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan KelapaGading, Jakarta Utara, sebagai saksi pelapor sesuai dengan LaporanPolisi Nomor : LP/430/VIII/2008/SiagaIII tertanggal 5 Agustus 2008, yangmewakili PT. Metro Batavia berkedudukan di Jalan Ir. H.
    Pol : LP/430jVIII/2008/SiagaIll, tertanggal 5Agustus 2008, Termohon selaku Penyidik telah melakukan pemeriksaanterhadap 15 orang saksi, baik sebagai saksi pelapor maupun saksifakta";Bahwa dari hasil pemeriksan tersebut, tidak ada satupun dari saksitersebut yang menerangkan jika penyebab rusaknya mesin CFM563C1ESN 857854, karena adanya patahan obeng yang diduga dimasukkanoleh teknisi dari PT Metro Batavia.
Putus : 28-08-2014 — Upload : 18-10-2014
Putusan PN PEMATANG SIANTAR Nomor 29/Pid.B/2014/PN.Pms
Tanggal 28 Agustus 2014 — JOHN MULLER MANURUNG
413
  • SIBUEA & Bapak GAYUSMANURUNG) Bahwa saksi yang telah membangun tembok tersebut dimana saksiadalah sebagai Pelapor dalam perkara inie Bahwa tembok yang telah dibangun oleh saksi telah dirusak/dirobohkan oleh terdakwa pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2013dan dilanjut lagi pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2013, dimanaterdakwa telah menyuruh saksi SAMSUL BAHRI dan saksi ABDULMAJID yang profesinya sebagai tukang bangunan, dimana tembokyang telah dirusak tersebut berada di sekitar rumah warisan orangtua
    seluruh BeritaAcara Pemeriksaan (BAP) tersangka di Kantor Polisi Resort PematangHal.17 dari 27 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2014/PNPmsSiantar pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2013 dan pada hari Kamistanggal 31 Oktober 2013, dimana ketika tersangka dimintai keterangantidak ada dipaksa atau ditekan dalam memberikan keterangannyatersebut .Bahwa terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyerahkan SuratPerdamaian tertanggal Pematang Siantar 29 April 2014, dimana antarasaksi TIANGGUR MANURUNG (Sebagai Pelapor