yang berwenang;4) Laporan keuangan perusahaan pemegang IUPHHKHAuntuk 5 (lima) tahun terakhir yang telah diaudit olehAkuntan Publik sesuai dengan Pernyataan StandarAkuntansi Keuangan Nomor 32 tentang AkuntansiKehutanan;5) Peta lokasi areal yang dimohon dengan skala 1 : 50.000atau 1: 100.000; dan6) Peta mosaic potret udara skala 1 : 20.000 atau citrasatelit resolusi minimal 30 (tiga puluh) meter denganliputan hasil 2 (dua) tahun terakhir;Pasal 5:(1)(2)Penilaian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal4

dilakukan oleh Direktur Jenderal:Direktur jenderal dalam melakukan penilaian sebagaimanadimaksud pada ayat (1) mendelegasikan kepada unit eselonIl lingkup Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanansesuai tupoksi;Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal4 belum lengkap, Direktur Jenderal memberitahukankepada Pemohon untuk melengkapi persyaratanadministrasif dalam jangka waktu 60 (enam puluh) harikalender:Dalam hal persyartan sebagaimana dimaksud dalam ayat(3) tidak dipenuhi Direktur

Jenderal mengajukan SuratMenteri tentang Penolakan permohonan perpanjanganIUPHHKHA;Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal4 dipenuhi, bagi perusahaan yang belum memiliki sertifikatHalaman 16 dari 32 halaman.

Putusan Nomor 410 K/TUN/2017b.C.PHAPL atau memiliki sertifikat PHAPL tetapi telah habisjangka waktunya, Direktur Jenderal melakukan penilaiankinerja Pemanfaatan Hutan Alam Produksi Lestari (PHAPL);(6) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal4 dipenuhi, bagi perusahaan yang belum memiliki sertifikatPHAPL yang jangka waktu sertifikat masih berlaku, DirekturJenderal Pemanfaatan Hutan Alam Produksi Lestari(PHAPL);Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/MenhutII/2014 tentang Tata

Hal ini membuktikan bahwa sampai denganberakhirnya izin Termohon Kasasi/dahulu Terbanding pada tanggal18 November 2012, Termohon Kasasi/dahulu Terbanding tidakdapat memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal4 Peraturan menteri kehutanan Nomor P.52/Menhutll/2008:k. Bahwa dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim TingkatPertama halaman 114 berbunyi:Halaman 20 dari 32 halaman.

Bahwa Ketentuan Pasal 76 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimanatelah diubah dengan Undang Undang Nomor 9Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara, yangmenyatakan : Penggugat dapat sewaktuwaktu mencabut gugatannya sebelumTergugat memberikan jawaban, makagugatan Para Penggugat dapat dicabuttanpa harus meminta persetujuan daripihak Tergugat ; 4 Bahwa proses persidangan dilakukan dengansederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal4 UndangUndang

legalstanding Kuasa Hukum Penggugat untuk mewakili Penggugat di dalampersidangan perkara aquo sebagai berikutMenimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon adalah para Advokat yangtelah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi danSurat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Jepara telahmemenuhi syaratsyarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa HukumPemohon tersebut mempunyai kedudukan hukum (/egal standing) yang sahuntuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon, sebagaimana maksud Pasal4

Pasal4 dan pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tidak dapatdilakukan ;Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan dari Termohon, namununtuk memastikan perkara a quo beralasan dan tidak melawan hukum sertauntuk mencegah terjadinya kesepakatan dalam perceraian, Majelis Hakimmenilai Pemohon tetap harus membuktikan dalildalil permohonannya ;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telahmengajukan surat bukti P.1. dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimanatelah diuraikan

legal standing Kuasa Hukum Pemohon untuk mewakiliPemohon di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut;Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon adalah Advokat yangtelah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi danSurat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Jepara telahmemenuhi syaratsyarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa HukumPemohon tersebut mempunyai kedudukan hukum (legal standing) yang sahuntuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon, sebagaimana maksud Pasal4

Pasal4 dan pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tidak dapatdilakukan ;Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan dari Termohon,namun untuk memastikan perkara a quo beralasan dan tidak melawan hukumserta untuk mencegah terjadinya kesepakatan dalam perceraian, Majelis Hakimmenilai pihak Pemohon tetap harus membuktikan dalildalil permohonannya;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, pihakPemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1.

tiga) kali berturutturut tanpa alasanyang sah ;Menimbang, bahwa ketidakhadiran Pemohon sebagaimana tersebut di atasdapatlah dijadikan indikator bahwa Pemohon telah tidak sungguhsungguh denganpermohonannya itu ;Menimbang, bahwa ketidaksungguhsungguhan Pemohon tersebut adalahbertentangan dengan prinsip persidangan yang menganut asas sederhana, cepat, danbiaya ringan sebagaimana ketentuan Pasal 57 ayat (3) Undangundang Nomor : 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor : 3 Tahun 2006 jo Pasal4

standing Kuasa Hukum Penggugat untuk mewakiliPenggugat di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikutMenimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon adalah para Advokat yangtelah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi danSurat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Jepara telahmemenuhi syaratsyarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa HukumPemohon tersebut mempunyai kedudukan hukum (/egal standing) yang sahuntuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon, sebagaimana maksud Pasal4

Pasal4 dan pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tidak dapatdilakukan ;Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan dari Termohon, olehkarena perkara ini adalah perkara perkawinan dalam bidang perceraian yangtermasuk dalam hukum orang (personal rech) dan untuk memastikan perkara aquo beralasan dan tidak melawan hukum serta untuk mencegah terjadinyakesepakatan dalam perceraian, Majelis Hakim menilai Pemohon tetap harusmembuktikan dalildalil permohonannya ;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan

No. 159/Pdt.G/2018/PA.Jepruntuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal4 ayat (1) UndangUndang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan danTermohon terkhir tinggal bersama dengan Pemohon di Jepara, maka perkara inibaik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan AgamaJepara sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 66 ayat (2) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undangundang

Pasal4 dan pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tidak dapatdilakukan ;Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan dari Termohon, namununtuk memastikan perkara a quo beralasan dan tidak melawan hukum sertauntuk mencegah terjadinya kesepakatan dalam perceraian, Majelis Hakimmenilai Pemohon tetap harus membuktikan dalildalil permohonannya ;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telahmengajukan surat bukti P1. dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimanatelah diuraikan

Kuasa Hukum Penggugat untuk mewakiliPenggugat di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah para Advokatyang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggidan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Jepara telahmemenuhi syaratsyarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa HukumPenggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (/ega/ standing) yang sahuntuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal4

Pasal4 dan pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tidak dapatdilakukan ;Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan dari Termohon,namun untuk memastikan perkara a quo beralasan dan tidak melawan hukumserta untuk mencegah terjadinya kesepakatan dalam perceraian, Majelis Hakimmenilai Pemohon tetap harus membuktikan dalildalil permohonannya ;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telahmengajukan surat bukti P.1. dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimanatelah diuraikan

standing Kuasa Hukum Penggugat untuk mewakiliPenggugat di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut :Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon adalah para Advokat yangtelah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi danSurat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Jepara telahmemenuhi syaratsyarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa HukumPemohon tersebut mempunyai kedudukan hukum (/egal standing) yang sahuntuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon, sebagaimana maksud Pasal4

Pasal4 dan pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tidak dapatdilakukan ;Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan dari Termohon, olehkarena perkara ini adalah perkara perkawinan dalam bidang perceraian yangtermasuk dalam hukum orang (personal rech) dan untuk memastikan perkara aHal. 7 dari 12 hal. Pts. No. 1820/Pat. G/2016/PA.

Pasal4 Kompilasi Hukum Islam, yang mana harus dibuktikan telah terpenuhinyarukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Pasal 30Kompilasi Hukum Islam, disamping tidak adanya larangan perkawinansebagaimana diatur dalam Pasal 8 Pasal 11 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan jo.

Pasal4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinannya dilakukan menuruthukum Islam ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas telahternyata bahwa telah ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi,Hal. 8 dari 12 hal.

Bahwa Pemohon adalah Penduduk Kelurahan Manukan Kulon Kecamatan TandesKota Surabaya Propinsi Jawa Timur, sebagaimana diuraikan dalam Kartu TandaPenduduk N.I.K. 3578145307760001 tertanggal 13 Juli 2010 dan Kartu Keluarga No.3578140101087952 tertanggal 30 Januari 2012 (Bukti Pasal4). Berdasarkan uraian danalasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak KetuaPengadilan Negeri Surabaya agar berkenan memberikan penetapansebagaiberikut :4. Mengabulkan Permohonan Pemohon. 5.

bagian yang tidakterpishkan dari putusan ini;~~~~~~~~~~7777777777777 7TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan PermohonanPemohon sebagaimana tersebut di atas; ~~Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimanaketentuan PERMA No.1 Tahun 2008, tanggal 8 Juli 2008 telahdilakukan, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakimjuga telah mendamaikan kedua belah pihak, namun tidakWoe FS add gf ee I IMenimbang, bahwa Pemohon dan Termohon berdomisilidi Kabupaten Semarang dan beragama Islam, maka sesuai pasal4

berpendapat gugatan a quo tidak termasuk dalam gugatansederhana dengan pertimbangan sebagai berikut: Berdasarkan Posita Gugatan yang diuraikan oleh Penggugat, Hakimtidak menemukan uraian dari Penggugat yang menunjukkan kepentinganhukum yang sama antara Tergugat dengan Tergugat II, Tergugat Ill,Tergugat IV, dan Tergugat V seperti apa, sehingga tidak dapat diperolehsuatu kesimpulan bahwa antara Tergugat , Tergugat Il, III, IV, IV memilikikepentingan hukum yang sama sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal4

legal standing Kuasa Hukum Pemohon untuk mewakiliPemohon di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut :Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon adalah Advokat yangtelah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi danSurat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Jepara telahmemenuhi syaratsyarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa HukumPemohon tersebut mempunyai kedudukan hukum (/ega/l standing) yang sahuntuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon, sebagaimana maksud Pasal4

Pasal4 dan pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tidak dapatdilakukan;Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan dari Termohon,namun untuk memastikan perkara a quo beralasan dan tidak melawan hukumserta untuk mencegah terjadinya kesepakatan dalam perceraian, Majelis Hakimmenilai Pemohon tetap harus membuktikan dalildalil permohonannya ;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telahmengajukan surat bukti P.1. dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimanatelah diuraikan

Uang mana telah dititipkan ke PengadilanNegeri Sumedang (Consignatie);Pasal4 : Pihak Tergugat bersedia melakukan pembayaran uang tunai untuk rumahpengganti sebesar rumah tinggal Rp. 29.360.192, (dua puluh sembilan jutatiga ratus enam puluh ribu seratus Sembilan puluh dua rupiah), dan pihakpenggugat akan melengkapi datadata yang dibutuhkan dalam rangkamemproses pembayaran tersebut, berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP),Kartu Keluarga (KK) ;Pasal5 : Bahwa kedua belah pihak tidak akan mengajukan gugat menggugat

Jumlah PPh yang masih harus dibayar 3.826.312 33.266.391 Bahwa Penjualan menurut Pemohon adalah sebesar Rp 418.181.818dan biaya jasa konstruksi sebesar Rp 1.001.160.000 sehingga PPh Pasal4(2) Final harus disetor adalan sebesar Rp.33.266.391 sesuai dengandokumendokumen transaksi:Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding tidakmengajukan jawaban;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put82663/PP/M.XVI.A/25/2017, tanggal 11 April 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut

Azis bertempat tinggalsebagaimana tersebut pada surat permohonannya, yang merupakan daerahyurisdiksi Pengadilan Agama Dompu, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal4 ayat (1) Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atasUndangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, PengadilanAgama Dompu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (fotokopi Kartu TandaPenduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan Him. 7 dari 12

Him.Penetapan No.0014/Pat.P/2018 /PA.Dp.cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formaldan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna danmengikat maka terbukti Pemohon bernama Faridah, bertempat tinggalsebagaimana tersebut pada surat permohonannya, yang merupakan daerahyurisdiksi Pengadilan Agama Dompu, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal4 ayat (1) Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atasUndangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

legal standing Kuasa Hukum Penggugat untuk mewakiliPenggugat di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikutMenimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon adalah Advokat yangtelah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi danSurat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Jepara telahmemenuhi syaratsyarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa HukumPemohon tersebut mempunyai kedudukan hukum (legal standing) yang sahuntuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon, sebagaimana maksud Pasal4

Pasal4 dan pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tidak dapatdilakukan ;Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan dari Termohon, olehkarena perkara ini adalah perkara perkawinan dalam bidang perceraian yangtermasuk dalam hukum orang (personal rech) dan untuk memastikan perkara aquo beralasan dan tidak melawan hukum serta untuk mencegah terjadinyaHal. 8 dari 13 hal. Pts.

Pasal 3, Pasal4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena Termohon tidak hadirselama proses persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara a quo Pemohonmendalilkan bahwa Pemohon merasa dibohongi sebelum menikah, Termohon mengaku perawan nyatanya setelah menikah Termohon telah hamil 8 bulanoleh pria lain;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonantersebutPemohon mengajukan

Pasal4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohondan Termohon telah terikat dalam pernikahan sah, sehingga Pemohon memilikilegal standing untuk mengajukan perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dipertimbangkan diatas, terobukti bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan denganTermohon Imenurut aturan pernikahan yang berlaku dalam agama Islam,sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) UndangUndangNomor 7 tahun 1989 yang telah diubah

) Final Masa Pajak Desember2008 Nomor: 00014/240/08/542/12 tanggal 31 Agustus 2012.1)2)3)bahwa Majelis berpendapat bahwa Surat Gugatan Nomor: 049/SKPMMS/DU/I/2013 tanggal 09 Januari 2013 baik dalam perihal maupun isi suratdengan jelas menyatakan tidak setuju terhadap Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final Masa Pajak Desember 2008Nomor: 00014/240/08/542/12 tanggal 31 Agustus 2012 sehingga objekgugatan adalah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal4

tanggal 09Januari 2013 diketahui bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final MasaPajak Desember 2008 Nomor: 00014/240/08/542/12 tanggal 31 Agustus2012.bahwa Surat Gugatan Nomor: 049/SKPMMS/DU/I/2013 tanggal 09 Januari2013 diterima di Sekretariat Pengadilan pajak pada hari Senin, tanggal 14Januari 2013 (cap harian pos 11 Januari 2013) sedangkan yang diajukangugatan adalah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal4