Ditemukan 9412 data
155 — 49
Awang Ditto Herviantomerupakan sosok seorang lakilaki yang tidak bertanggung jawab danberjiwa kerdil kekanakkanakan dengan melakukan tindakan pelecehandan penghinaan terhadap Tergugat maupun Isteri Tergugat melaluiSosial Media Twitter.0 Membuktikan bahwa Suami Penggugat adalah orang yang Tidak CakapMoral dan Sangat Tidak Pantas untuk kelak menjadi Ayah Tiri dariananda Khalid Djibril Zein dan ananda Kahfi Mikail Zein.Halaman 44 dari 73 halaman Putusan Nomor 0989/Pat.G/2015/PA.Pdg0 Dengan sifat dan
21 — 15
Kemungkinan terjadi bahwa kerugian itumenimbulkan kerugian yang immaiteriil, tidak berwujud, moril, idiil, tidak dapatdinilai dengan uang, tidak ekonomis yaitu berupa sakitnya badan, penderitaanbatin, rasa takut dan sebagainya;Menimbang, bahwa dalam putusan PK nomor 650/PK/Pdt/1994menerbitkan pedoman yang isinya berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372KUHPerdata, ganti kerugian immateriil hanya dapat diberikan dalam halhaltertentu saja seperti perkara kematian, luka berat dan penghinaan;Menimbang, bahwa
84 — 15
terjasidapat dijernihkan dan diselesaikan dengan baikbaik, akan tetapi TergugatRekonvensi tetap memaksakan untuk menghadirkan seluruh keluarganya,maka terjadilah pertemuan yang hanya dihadiri olen 4(empat) orang wakildari Penggugat Rekonvensi yang juga merupakan penitia perkawinantersebut;Demikian dalam pertemuan tersebut bukannya musyawarah untukmenjernihkan persoalan yang terjadi, tetapi yang terjadi hanyalah caci maki,Halaman 19 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2014/PN.Mksfitnah, penghinaan
I NYOMAN SIANG
Tergugat:
Kwee Sinto
97 — 61
TERGUGAT/PENGGUGAT REKONPENSI secara tertulis melalui2 (dua) edisi penerbitan surat kabar Kompas dan Bisnis Indonesia sebesarsetengah halaman Koran dengan selang waktu penerbitan satu minggu;Bahwa, isi tuntutan ganti kerugian tersebut adalah tepat karena sepadandengan kedudukan sosial TERGUGAT/PENGGUGAT REKONPENSI didunia bisnis dan di masyarakat, sebagaimana ditentukan demikian dalamPutusan Mahkamah Agung RI Nomor 196K/Sip/1974 yang pada pokoknyamenyatakan agar dalam menilai jumlah ganti rugi karena penghinaan
64 — 15
Namun menurutMahkamah Agung dalam Putusan perkara Peninjauan Kembali No.650/PK/Pdt/1994 kerugian immateriil hanya berlaku pada hal tertentuseperti kematian, luka berat, atau penghinaan. Sehingga untukkerugian materiil harus dibuktikan secara detail jika ingin tuntutanhalaman 63 dari 71 halaman Putusan No.0138/Pdt.G/2018/PA.Bklstersebut dikabulkan oleh hakim.
DRA. SULASTRI
Tergugat:
1.DR. MUH. HERY RIYADI ALAUDDIN, SPi.,MSi
2.SONI HARSANTO, A.Pi., MSi
3.AWAL ILHAM
104 — 39
Ganti rugi karena tindakan penghinaan (Pasal 1372 KUHPerdata)KUHPerdata tidak mengatur soal ganti kerugian yang harus dibayar karenaPerbuatan Melawan Hukum sedang Pasal 1243 KUHPerdata membuatketentuan tentang ganti rugi karena Wanprestasi.Maka menurut Yurisprudensi ketentuan ganti kerugian karena wanprestasidapat diterapkan untuk menentukan ganti kerugian karena Perbuatan MelawanHukum 4Jadi berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa unsurunsunr PMH bisadibagi menjadi 4 unsur; Pertama: unsur
MAKNAWATI
Tergugat:
1.Hj.MAHDALENA
2.ABDUL HALIM H,SHI
Turut Tergugat:
BPN KOTA PALANGKA RAYA
204 — 70
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) di atas makatelah membuktikan Gugatan yang diajukan Penggugat adalah tidakjelas atau kabur, dan Penggugat tidak bisa membuktikan rinciansecara lengkap berapa besar kerugian dimaksud beserta alasannya;Putusan Mahkamah Agung dalam perkara Peninjauan KembaliNo.650/PK/Pdt/1994 menerbitkan pedoman yang isinyaBerdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdata ganti kerugianimmaterial hanya dapat diberikan dalam halhal tertentu saja sepertiperkara kematian, luka berat dan penghinaan
Terbanding/Tergugat I : INA DAMAYANTI
Terbanding/Tergugat II : FERDINAN Diwakili Oleh : ASRI PURWANTI, SH,MH
Terbanding/Tergugat III : PT, PANTAI MENTARI JAYA
Terbanding/Tergugat IV : DARWIN bin FERDINAN
Terbanding/Tergugat V : RYAN EKAPUTRA FERDINAN
Terbanding/Turut Tergugat : PT BANK MAYBANK INDONESIA,Tbk
151 — 113
Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah mendalilkan jika sumber pendanaan kegiatanusaha/bisnis Para Penggugat Rekonvensi khususnya PembangunanFinishing Kompleks Perumahan berasal dari uang Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi serta Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi telahmenuduh jika Para Penggugat Rekonvensi ikut turut Serta menipu TergugatRekonvensi/Penggugat Konvensi yang mana dalil tersebut lebin menjuruskepada penghinaan dan pencemaran nama baik serta fitnan kepada ParaPenggugat
ROMLAH BT PATMAH
Tergugat:
1.KIYAH MARIAH Binti MARGAWI
2.MASIAH Binti MARGAWI
3.HALIMAH Binti MARGAWI
4.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq PEMERINTAH KECAMATAN PAGEDANGAN Cq PEMERINTAH DESA JATAKE
5.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq PEMERINTAH KECAMATAN PAGEDANGAN Cq PEMERINTAH DESA KADUSIRUNG
6.PT BUMI SERPONG DAMAI, Tbk
Turut Tergugat:
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
126 — 32
Hal ini merupakan salahsatu bukti bahwa dalildalil Penggugat tidak benar, tidak singkron danhanya sebagai fiksi bukan fakta.Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menolak dengan tegas dalilPenggugat angka 14 gugatannya yang menyatakan almarhum Margawiselaku orangtua Tergugat , Tergugat II dan Tergugat III menggunakantanah Penggugat sebagai tempat tinggal almarhum Margawai, karena daliPenggugat tersebut tidak benar dan merupakan penghinaan bagi Tergugat, Tergugat Il dan Tergugat III.
92 — 24
Ini merupakanHalaman 35 dari 71 halaman Putusan Nomor 0138 /Pdt.G/2015/MS.Bnakalimat penghinaan seorang isteri terhadap suaminya, maka di sini jugasudah masuk unsur nusyUwZ ;Kalimat: jangan ikutikutan abucut dalam Poin 5 (c) sama sekali tidakbernada negatif dan tidak menghina keluarga Penggugat ;6.
117 — 30
Ganti rugi karena tindakan penghinaan (Pasal 1372 KUHPerdata);Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan AHLI ketentuan Pasal 49Peraturan Komisi Pemilihan Umum Perubahan Kedua Atas UndangUndangNomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah PenggantiUndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati danWalikota Menjadi UndangUndang No.3 Tahun 2017 disebutkan dalam hal calonmencantumkan riwayat pendidikan diatas sekolah lanjutan tingkat atas, pasangancalon wajib menyertakan
158 — 89
No. 338/Pdt/2016/PT.DKI.KUH Perdata sebagai penghinaan yang merusak dan menghancurkannama baik TERGUGAT/PENGGUGAT dalam Konvensi yang berakibathilangnya kredibilitas TERGUGAT/PENGGUGAT Konvensi di dalamkehidupan masyarakat bisnis baik nasional dan internasional.* Meskipun PENGGUGAT/TERGUGAT Konvensi tahu = atau patutmengetahui (know or knowingly) alasanalasan yang mendasari Gugatantersebut bertentangan dengan hukum, namun PENGGUGAT/TERGUGAT Konvensi tetap melakukannya dengan sengaja dan sadar (intensional
19 — 3
kepada perempuan yang dianggap sebagi pemberi informasi kepadaPemohon, yang merupakan salah satu pegawai dalam satu dinas denganPemohon dan justru yang menyebabkan pemohon menggali kontrakdengan wanita yang termohon sebut sebagai pemberi informasi, setelahPemohon datangi wanita tersebut didampingi saudaranya yang akanmelaporkan perbuatan tidak menyenangkan yang telah dilakukanTermohon kepada pihak yang berwajib tentang isi SMS yang berisiHal. 20 dari Hal. 69 Put.No.1481/Pdt.G/2016/PA.Tng.16.17.18.12.penghinaan
1.Ir. H. MUHAMMAD MAWARDI, MM.,M.Si
2.Ir. H. MUHAJIRIN, MP
Tergugat:
1.H. PAHMI, S.Sos
2.MOHAMAD AMIN, S.E
3.BARDIANSYAH, S.E
4.SUPRIANTO
5.SUHARDI, S.Pd.I.,MA
6.ADIRESIDO, A.Md
7.BUDI PRAYITNO, S.Pd.I
8.KPU REPUBLIK INDONESIA Cq KPU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Cq KPU KABUPATEN KAPUAS
9.Ir. BEN BRAHIM S. BAHAT, MM.,MT
10.Drs. H. NAFIAH IBNOR, MM
11.DPP PDIP Cq DPD PDIP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Cq DPC PDIP KABUPATEN KAPUAS
12.DPP PARTAI GOLONGAN KARYA Cq DPD PARTAI GOLONGAN KARYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Cq DPD PARTAI GOLONGAN KARYA KABUPATEN KAPUAS
13.DPP PARTAI GERINDRA Cq DPD PARTAI GERINDRA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Cq DPC PARTAI GERINDRA KABUPATEN KAPUAS
14.DPP PAN Cq DPW PAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Cq DPD PAN KABUPATEN KAPUAS
15.DPP PKB Cq DPW PKB PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Cq DPC PKB KABUPATEN KAPUAS
16.DPP PARTAI NAS.DEMOKRAT Cq DPW PARTAI NAS. DEMOKRAT PROV. KALTENG Cq DPD PARTAI NAS. DEMOKRAT KAB. KAPUAS
17.DPP PPP Cq. DPW PPP PROV. KALTENG Cq. DPC PPP KAB. KAPUAS
171 — 20
Ganti rugi Karena tindakan penghinaan (Pasal 1372 KUHPerdata);Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan AHLI, berdasarkan pasal 40UndangUndang No.10 Tahun 2016 Jo.
Markus Budiman Tolopan S
Tergugat:
Sandi Pardian
152 — 38
moril (immateriil) Sebesar Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah), menurutMajelis tuntutan ganti rugi moril (immaterial) tersebut dinyatakan ditolak, olehkarena berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI dalam putusan PeninjauanKembali No. 650/PK/Pdt/1994 memberikan pedoman bahwa Berdasarkanketentuan Pasal 1370, 1371 dan 1372 KUHPerdata ganti rugi moril (immaterial)hanya dapat diberikan dalam halhal tertentu saja, seperti perkara kematian, lukaberat dan penghinaan;Menimbang, bahwa selanjutnya tehadap
Terbanding/Penggugat : DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN BANJAR Diwakili Oleh : RUSNIANSYAH
Terbanding/Turut Tergugat : VESTINA RIA KARTIKA, SH., MH
Turut Terbanding/Tergugat I : YAYASAN MARTA BERLIAN HUSADA Diwakili Oleh : Hj. NOR WAHIDAH, S.SI.T.M.KES
Turut Terbanding/Tergugat IV : Drs. H. RUDY ARIEFIN, MBA alias Drs. H. RUDY ARIFFIN Diwakili Oleh : Dr. MASDARI TASMIN, SH., MH
Turut Terbanding/Tergugat II : Drs. FAKHRIAN HIFNI, MM Diwakili Oleh : Dr. MASDARI TASMIN, SH., MH
Turut Terbanding/Tergugat III : EDWAR GAIRI Diwakili Oleh : Dr. MASDARI TASMIN, SH., MH
141 — 56
tenaga tenaga bidan yang siap dan handal; tercemarnya nama baik Penggugat, hilangnya kepercayaan masyarakat danmahasiswa yang aktif di Akademi Kebidanan Martapura, mengganggu proses belajarmengajar di Akademi Kebidanan Martapura, terjadinya mogok kuliah dan unjuk rasamenolak keberadaan Tergugat dan Tergugat V;terlebin dahulu Majelis mempertimbangkan bahwa yang dimaksud dengan kerugian moril(immateriil) dalam gugatan perdata adalah kerugian berupa pengurangan kenyamananhidup seseorang, misal karena penghinaan
217 — 76
Bahwa perlu diketahui Pasal 279 KUHP bukan merupakandelik aduan dan tidak ada bunyi Pasal 279 menyebutkan haltersebut merupakan klach delich/delik aduan, karena dalam KUHPdelik aduan sudah limitatif diatur dalam pasalpasal di dalamnya7yaitu Pasal 284 KUHP dan BAB XVI KUHP Tentang Penghinaan,sehingga untuk menerapkan Pasal 279 KUHP terhadap pelakukejahatan, tidak perlu ada pengaduan dari orang yang dirugikan.De Bahwa pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi1 Sdri.Astridia Wahdani Laksmita yang dilaksanakan
1.Timah Binti H. Balitjang
2.H. Osan Bin H. Balitjang
3.H. Sukarna Bin H. Balitjang
4.Santa Bin H.Balitjang
5.Sapri Bin H.Balitjang
6.Almarhum Tipan Bin H. Balitjang diwakili oleh ahli warisnya Uja Bin Tipan
7.Almarhum Djamat Bin H.Balitjang dalam hal ini diwakili oleh ahli warisnya Arfan Zulkifli Bin Djamat
Tergugat:
1.Sri Lestari, S
2.Nona Nila Primayanti
3.P.T. Waskita Karya Persero Tbk
4.Pemerintah Republik Indonesia Cq, Mentri Dlam Negeri Cq, Gubernur Jawa Barat Cq, Walikota Bekasi Cq, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Kota Bekasi,
5.Pemerintah Republik Indonesia Cq, Mentri Dalam Negeri Cq, Gubernur Jawa Barat Cq, Walikota Bekasi Cq, Kepala Dinas Pertanian Kota Bekasi Gedung Kini
Turut Tergugat:
1.Pemerintah Republik Indonesia Cq, Mentri Dalam Negeri Cq, Gubernur Jawa Barat Cq, Walikota Bekasi Cq, Camat Jatisampurna Cq, Lurah Jatikarya
2.Pemerintah Republik Indonesia Cq, Mentri Dalam Negeri Cq, Gubernur Jawa Barat Cq, Walikota Bekasi Cq, Camat Jatisampurna
3.Rawat Erawady Notaris PPAT
4.Pemerintah Republik Indonesia Cq, Mentri Negara Agraria Cq, Badan Pertanahan Nasional Bpn Cq, Kepala Kantor Wilayah Kanwil BPN Jawa Barat Cq, Kepala Kantor Pertanahan BPN Kota Bekasi
5.Pemerintah Republik Indonesia Cq, Mentri Negara Agraria Cq, Kepala Kantor Pertanahan BPN Kanwil, Jawa Barat
6.Pemerintah Republik Indonesia Cq, Mentri Dalam Negeri Cq, Gubernur Jawa Barat Cq, Walikota Bekasi
7.Pemerintah Republik Indonesia Cq, Mentri Dalam Negeri Cq, Gubernur Jawa Barat,
8.Pemerintah Republik Indonesia Cq, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR
76 — 9
dituntutnya, dan PARA PENGGUGAT tidak dapatmembuktikan mengenai jumlah/besar kerugian yang harus dibayarkanoleh TERGUGAT, maka gugatan yang menuntut ganti rugi ini tidak dapatdikabulkan atau ditolak oleh Hakim.Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pada Putusan PerkaraPeninjauan Kembali No. 650 / PK / Pdt / 1994 menerbitkan Pedomanyang menyatakan berdasarkan Pasal 1370, 1371, dan 1372 KUHPerdataganti kerugian imateril hanya dapat diberikan dalam halhal tertentu sajaseperti perkara kematian, luka berat dan penghinaan
1.Muhammadong, SH
2.Didin Mufti Agus Utomo, SH
3.Alim Bahri, SH
4.Syahrianto Subuki. SH
5.Muhammad Taufik Wahab, S.H
Terdakwa:
Didin Muda Alias Didin
63 — 32
NINGSI YUSUFtanggal 18 Desember 2019 tentang perkara Pengancaman dan Penghinaan;Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa DIDIN MUDA Alias DIDIN telahmemberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik PolresBoalemo dalam perkara pembunuhan; Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Terdakwasebagaimana termuat dalam Berita Acara Penyidikan; Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Desember2019 sekitar pukul 09:00
191 — 181
;Selain itu, sesuai dengan Yurisprudensi berupa Putusan PeninjauanKembali Perkara No. 650/PK/Pdt/1994 secara tegas menentukanbahwa Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUH Perdata gantikerugian immateriil hanya dapat diberikan dalam halhal tertentu sajaseperti perkara kematian, luka berat dan penghinaan.