KeteranganKelahiran dari Bidan ARSIDAH (Bukti P4) ; e Bahwa mengenai kelahiran anak Pemohon yang bernama KHODIJATURRIFQOHtersebut,belum pemohon daftarkan/catatkan di Dinas Kependudukan dan CatatanSipil, sehingga sampai saat ini anak Pemohon tersebut belum memiliki AktaKelahiran sesuai keterangan para saksi ; e Bahwa Pemohon pernah datang ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil KotaBalikpapan untuk mencatatkan kelahiran anak Pemohon tersebut akan tetapidikatakan bahwa pencatatan Kelahiran yang telah lewat

waktu (terlambat) tersebutbisa saja dilakukan , dengan ketentuan terlebin dahulu ada perintah dari KantorPengadilan Negeri Balikpapan , dalam bentuk penetapan sesuai keterangan para ; Menimbang , bahwa dari fakta hukum tersebut telah terbukti bahwa anak pertamaPemohon yang bernama KHODIJATURRIFQOH , jenis kelamin perempuan, lahir diSamarinda, pada tanggal 7 Maret 2011, sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan ARSIDAH (Bukti P4) dari perkawinan yang sah ; Menimbang , bahwa dari bukti P1

Tanggal 6 April 2017 dansetelah lewat waktu 14 hari pengumuman tersebut, berdasarkan SK. KMA.Nomor: KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 4 April 2006 Tentang PemberlakuanBuku Il Pedoman Pelaksana Tugas dan AdministrasiPeradilan, ternyata tidakada perlawanan dari pihak lain, sehingga permohonan para Pemohon tidakmelanggar hak pihak lain dan patut diperiksa lebih lanjut;Menimbang, bahwa dalildalil permohonan Pemohon pada pokoknyaadalah sebagai berikut:1.

Pasal 39 s/d Pasal44 Kompilasi Hukum Islam.Menimbang, bahwa berdasarkan pengumuman permohonan Itsbat NikahNomor 8/Pdt.P/2022/PA.Rmb setelah lewat waktu 14 hari pbengumuman tersebut,berdasarkan SK. KMA.

menguntungkanpara Tergugat, namun tidak mempertimbangkan pengakuan Tergugat ,Tergugat Il, dan Tergugat Ill yang tidak dapat menerbitkan hasil peta lokasitunjuk batas; Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengutip bunyiPasal 3 ayat (1), (2) dan (8) UndangUndan gNomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara adalah tidak tepat, karena menurut Pasal 55UndangUndang Nomor 8 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara dikaitkan dengan surat Tergugat , Il dan Ill ternyata sudahgugur/lewat

waktu, karena itu bukan lagi kewenangan Peradilan Tata UsahaNegara tetapi menjadi kKewenangan Pengadilan Negeri Payakumbuh; Bahwa berdasarkan surat dari Ombudsman RI Perwakilan Sumatera BaratNomor 0755/SRI/0034/Pdg.02/III/2015 tanggal 13 Maret 2013, Tergugat IIIdiminta memfasilitasi kKendala yang terjadi guna pelaksanaan tercapainyapelaksanaan kegiatan dimaksud, tetapi Tergugat Ill mengabaikan surattersebut ;Halaman 5 dari9 Putusan Nomor 193/PDT/2017/PT PDGMenimbang, bahwa Kuasa Pembanding juga

Memberikan keterangan atas laporan peristiwa kependudukan danperistiwa penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, danpembuktian kepada lembaga peradilan; dan mengelola data danmendayagunakan informasi hasil pendaftaran penduduk danpencatatan sipil untuk kepentingan pembangunan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,dalam hal Pemohon telah lalai melakukan pencatatan terhadap perkawinanyang dilakukan oleh pemohon karena telah lewat waktu 60 (enam puluh) haridari batas wakitu

Panitera pengadilan Tata Usaha NegaraKupang telah dinyatakan lewat waktu 14 ( empat belas ) hariuntuk menyatakan Banding, maka Pengadilan Tingkat Bandingtidak perlu Lagi memeriksa pokok perkara dalam sengketa TataUsaha Negara ini :11Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 27 Juni 2011 telahmengadakan musyawarah untuk mencapai mufakat dan suarabulat, akan tetapi tidak tercapai karena Ketua Majelisberbedae Pendapat ...Pendapat dengan Majelis Hakim

diberitahukannya putusan kepada pihak yangbersangkutan ;Menimbang, bahwa didalam perkara banding a quo ternyata Kuasa HukumPembanding/Penggugat telah lewat dalam pengajuan permohonan bandingnya, yaitudalam tenggang waktu 16 (enam belas ) hari setelah putusan diucapkanMenimbang, bahwa dengan demikian permohonan banding yang diajukan olehKuasa Hukum Pembanding / semula Penggugat telah diajukan tidak dalam tenggangwaktu dan tata cara serta syaratsyarat yang ditentukan oleh UndangUndang karenasudah lewat

waktu, maka permohonan banding tersebut tidak dapat diterima ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemeriksaan ditingkat banding olehKuasa Hukum Pembanding / semula Penggugat dinyatakan tidakHal 8 dari 10 hal.

Bit.seseorang yang telah pergi meninggalkan tempat kediamannya dalam jangka 5tahun atau telah lewat waktu 5 tahun sejak terakhir didapat berita kejelasantentang keadaan oang tersebut, maka pengadilan bisa menetapkan secarahukum bahwa orang tersebut telah meninggal.Menimbang bahwa apabila mengacu pada ketentuan hukum tersebutdan dihubungakan dengan dalildalil permohonan pemohon yang menyatakanbahwa suami pemohon telah hilang sewaktu ia melakukan pendakian gunungRinjani di NTB pada tanggal 23 Mei 2018

Eksepsi Kadaluarsa (Gugatan Penggugat telah lewat waktu);b. Kewenangan Absolut ;Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh PengadilanTata Usaha Negara Serang, dengan Putusan Nomor 31/G/2018/PTUNSRG,tanggal 11 April 2019, kemudian di tingkat banding putusan tersebutHalaman 5 dari 11 halaman.

putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 200/Pid.B/2012/ PN.Trttanggal 18 Februari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1 Menyatakan Terdakwa AMRIN HASUGIAN, telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGRUSAKAN;2 Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjaraselama 3 (tiga) Bulan;3 Menetapkan hukuman tersebut tidak akan dijalankan oleh Terdakwa kecualikalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim oleh karenaTerdakwa sebelum lewat

waktu percobaan selama 1 (satu) Tahun melakukanperbuatan yang dapat dihukum;4 Menetapkan barang bukti berupa :e 1 (satu) batang tanaman cokelat;e 1 (satu) batang tanaman petai;Dikembalikan kepada saksi korban Basaria Br.

Bahwa gugatan Penggugat kadaluarsa (lewat waktu);2. Eksepsi pengajuan gugatan tidak sesuai dengan Surat Kuasa Khusus;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugatmengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohonkepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medanuntuk memberikan putusan sebagai berikut:1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalamKonvensi untuk seluruhnya;2. Menyatakan surat PHK yang dikeluarkan oleh CV.

Selasa, tanggal 31 Maret 2015 dengan dihadiri oleh Penggugat,Kuasa Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ; Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Manado tersebut, telah diajukan permohonan banding olehPenggugat pada hari Selasa, tanggal 7 April 2015 sebagaimana tertulisdalam Akta Permohonan Banding yang dibuat/ditandatangani olehPanitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado ; Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yangdiajukan oleh Penggugat tersebut belum lewat

waktu 14 (empat belas)hari sejak putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untukumum/diberitahukan kepada yang bersangkutan dan dilakukan menuruttata cara sebagaimana dalam ketentuan pasal 123 dan 125 UndangHal. 4 dari 12 hal.

., dengan demikian permintaan bandingtersebut telah diajukan dalam lewat waktu dan dengan demikian syarat yangditentukan dalam peraturan perundangundangan, oleh karena itupermintaan pemeriksaan di tingkat banding tersebut secara formil dapatditerima ;Halaman 10 dari 12 halaman Putusan No.1356/PID.SUS/2020/PT SBY.Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut tidak memenuhisyarat formal maka Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan lebih lanjutPutusan Pengadilan Negeri Tulung Agung tanggal 7 Oktober

Direktorat Jenderal Pengairan, dimana sertifikat tersebutmasih berlaku dan tidak pernah dicabut oleh instansi yang berwenanguntuk itu.Dengan demikian, gugatan Penggugat yang menyatakan bahwapenguasaan Tergugat atas objek perkara merupakan perbuatanmelawan hukum adalah gugatan yang prematur.GUGATAN LEWAT WAKTU (DALUWARSA)Bahwa tuntutan Penggugat mengenai hak kepemilikan atas objek perkarasebagaimana petitum 2 tidak beralasan dan berdasarkan hukum karena:1.Bahwa semua tuntutan hukum baik yang bersifat

kebendaan maupunyang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu denganlewatnya waktu 30 (tiga puluh) tahun, sedangkan orang yangmenunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatualas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yangdidasarkan pada itikad buruk sebagaimana ketentuan Pasal 1967KUHPerdata.Bahwa objek perkara sejak tahun 1971 telah digunakan sebagairumah dinas, dan tercatat sebagai milik Negara cq.

Bahwa Gugatan lewat waktu (daluwarsa) karena telah hapus lewat waktudengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) tahun;Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut Penggugat telahmenyampaikan tanggapannya (Replik) yang pada pokoknya menolak eksepsiTergugat dan tetap pada dalildalil gugatannya;Menimbang, bahwa terhadap eksepsieksepsi tersebut di atas MajelisHakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugatkabur (obscuur libel) apabila dicermati

Tergugat mengenai Gugatan prematurkarena Sertifikat Hak Pakai Nomor 48 Kelurahan Orooro Dowo masih berlakudan tidak pernah dicabut oleh instansi yang berwenang untuk itu apabiladicermati surat gugatan Penggugat maka menurut Majelis Hakim telahmemasuki pokok perkara yang untuk mengetahui kebenaran dalil eksepsitersebut memerlukan pembuktian dengan demikian akan diputus bersamapokok perkara dengan demikan eksepsi tersebut haruslah dinyatakanditolak;Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat mengenai Gugatan lewat

waktu(daluwarsa) karena telah hapus lewat waktu dengan lewatnya waktu 30 (tigapuluh) tahun Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat mengenai Gugatan lewat waktu(daluwarsa) karena telah hapus lewat waktu dengan lewatnya waktu 30 (tigapuluh) tahun apabila dicermati surat gugatan Penggugat maka menurutMajelis Hakim telah memasuki pokok perkara yang untuk mengetahuikebenaran dalil eksepsi tersebut memerlukan pembuktian dengan demikianakan diputus bersama pokok

Kapan Penggugat sebagai karyawanTergugat II, dan kapan waktunya harus berhenti sebagai karyawan Tergugat II;Bahwa perlu Penggugat jujur mengakui bahwa Penggugat yang kala itu sebagaiTenaga Kerja Asing yang dipekerjakan di Sea World Club sebagai KonsultanMarketing (Marketing advisor), sudah tidak bisa bekerja lagi di Sea World Club,disebabkan jin kerja dan yin tingalnya sudah lewat waktu, yaitu berakhir tanggal 30November 2014, sesuai Keputusan Kepala Kantor periyinan Terpadu Satu PintuProvinsi NTT

, Nomor : 569.a/12/KPPTSP/2012, tanggal 26 Oktober 2012 (VideBukti terlampir).Bahwa seandainya pun jin tinggal/kerja belum lewat waktu, akan tetapi Tergugat IItidak bisa lagi mempekerjakan Penggugat, karena menurut :PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIKINDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2013, TENTANG TATA CARAPENGGUNAAN TENAGA KERJA ASINGhalaman 22 dari 77 halaman Putusan No. 2/Pdt.G/2016/PN.Mme.

Kapan Penggugat sebagai karyawan Tergugat II,dan kapan waktunya harus berhenti sebagai karyawan Tergugat II;Bahwa perlu Penggugat jujur mengakui bahwa Penggugat yang kala itu sebagai TenagaKerja Asing yang dipekerjakan di Sea World Club sebagai Konsultan Marketing(Marketing advisor), sudah tidak bisa bekerja lagi di Sea World Club, disebabkan jinkerja dan yin tingalnya sudah lewat waktu, yaitu berakhir tanggal 30 November 2014,sesuai Keputusan Kepala Kantor periyinan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT

, Nomor :569.a/12/KPPTSP/2012, tanggal 26 Oktober 2012 (Vide Bukti terlampir).Bahwa seandainya pun jin tinggal/kerja belum lewat waktu, akan tetapi Tergugat IItidak bisa lagi mempekerjakan Penggugat, karena menurut :PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIKINDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2013, TENTANG TATA CARA PENGGUNAANTENAGA KERJA ASINGPasal 4, menegaskan bahwa :Pemberi kerja TKA (Tenaga Kerjayang Asing) berbentuk persekutuanperdata, Firma (Fa), Persekutuan Komanditer (CV) dan Usaha Dagang

waktu, yaitu berakhir tanggal 30 November 2014,sesuai Keputusan Kepala Kantor periinan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT, Nomor :569.a/12/KPPTSP/2012, tanggal 26 Oktober 2012 (Vide Bukti terlampir).Bahwa seandainya pun jin tinggal/kerja belum lewat waktu, akan tetapi PenggugatRekonvnsi tidak bisa lagi mempekerjakan Tergugat Rekonvensi, karena menurut :PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIKINDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2013, TENTANG TATA CARA PENGGUNAANTENAGA KERJA ASINGPasal 4, menegaskan

paragraf 4, yang menyatakan PO Nomor13/POIX/SI/2013 tanggal 27 September 2013 tersebut sah danberharga;Bahwa hal tersebut di atas tidak sepenuhnya benar, karena denganberakhirnya kontrak BIN pada tanggal 11 Nopember 2013 sebagai dasarberlakunya PO Nomor 13/POIX/SI/2013 tanggal 27 September 2013,akanmenimbulkan akibat hukum terhadap perikatan yang terjadi antaraPemohon Kasasi dan Termohon Kasasi berdasarkan PO tersebutmenjadi hapus, tidak berlaku atau tidak mempunyai kekuatan hukummengikat, karena lewat

waktu (vide, pasal 1381 KUH.Perdata);Bahwa Pengadilan Tinggi Jakarta salah menerapkan atau melanggarhukum yang berlaku dalam amar putusan yang didasarkan pertimbanganhukum halaman 8 paragraf 5 dan seterusnya, yang menyatakanTerbanding semula Tergugat telah melakukan perbuatan melawanhukum;22.

waktu, teguran/somatie karena lalai,pembayaran setelah lewat waktu dan penawaran berdasarkan. tariffberdasarkan Peraturan Menteri Keuangan R.

Tentang Tenggang waktu Pemeriksaan Telah Lewat Waktu/Daluarsa.8.1.1.

Bahwa Tergugat telah lalai dalam memeriksa perkara Nomor 01/KPPUL/2013 karena lewat waktu (daluarsa) bertentangan dengan&.1.2,Pasal 43 UU No. 5 Tahun 1999, jo Pasal 57 Peraturan KomisiPengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010;Bahwa Tergugat telah lalai dalam memeriksa dan memutus Perkaraa quo, karena waktu 90 (Sembilan puluh) hari kerja yang di tetapkantelah lewat/lampau sesuai dengan Petikan Penetapan KomisiPengawas Persaingan Usaha Nomor 04/KPPU/Pen/III/2013 TentangPemeriksaan lanjutan Perkara

Bahwa Penggugat/Terlapor ingin menghadiri persidangan padapengucapan putusan yang telah diagendakan sejak lama yaitutanggal 26 Juli 2013, karena ini merupakan hari terakhir persidanganpemeriksaan perkara aquo, tetapi pada kenyataannya persidangandilakukan telah lewat waktu pula, yaitu tanggal 31 Juli 2013.

sebagai berikut :1.Keberatan Tentang Putusan Termohon Cacat Formil ;e Persidangan telah lewat waktu (daluarsa) ;e Tanggapan Pemohon Il terhadap laporan dugaan pelanggaransecara lisan (vide poin 21) ;e Perubahan Berita Acara Sidang pada saat pemeriksaan saksi EdyPurwono ;e Tidak lengkapnya Mejelis Komisi dalam proses pemeriksaanperkara ;e Pertimbangan Majelis Komisi yang menyatakan Pemohon II tidakkooperatif ;e Adanya persekongkolan Horizontal dan Vertikal ;2.

Padang Mas (Terlapor IV) tersebut, akan majelispertimbangkan sebagai berikut ;Menimbang, bahwa sehubungan dengan keberatan tenggang waktupemeriksaan telah lewat waktu atau daluarsa, menurut majelis tidak beralasansama sekali, karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1), Pasal 43UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 jo Pasal 57 Peraturan Komisi PengawasPersainga Usaha Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Tata Cara PenangananPerkara ; Berdasarkan ketentuan pasalpasal tersebut, pemeriksaan yangdilakukan

waktu + 66 tahun (enam puluhenam tahun).

Dengan demikian apabila dihubungkan dengan tuntutan hukum sepertiyang dimaksud dalam Pasal 1967 BW maka tuntutan hukum tersebut telahhapus karena kedaluwarsa dengan lewat waktu 30 tahun;Bahwa alasanalasan hukum Tergugat di atas diperkuat oleh YurisprudensiMahkamah Agung Nomor: 210/K/Sip/1955 tanggal 10 Januari 1956 yakni:Gugatan tidak dapat diterima, oleh karena Para Penggugat denganmendiamkan soalnya sampai 25 tahun harus dianggap menghilangkan21haknya.

Dengan demikian apabila dihubungkan dengan tuntutan hukum sepertiyang dimaksud dalam Pasal 1967 BW maka tuntutan hukum tersebut telahhapus karena kedaluwarsa dengan lewat waktu 30 tahun;Bahwa alasanalasan hukum Turut Tergugat IV di atas diperkuat olehYurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 210/K/Sip/1955 tanggal 10 Januari1956 yakni: Gugatan tidak dapat diterima, oleh karena Para Penggugatdengan mendiamkan soalnya sampai 25 tahun harus dianggapmenghilangkan haknya.

Wongso Suwito guna mengurus berbagai keperluan yang diharuskanmenunjukkan Akte Kematian nenek Pemohon tersebut.Bahwa untuk mendapat bukti kematian berupa Akte Kematiansebagaimana dimaksud oleh Pemohon dari Kantor Dinas Kependudukandan Catatan Sipil, karena telah lewat waktu maka terlebin dahulu harusmendapat Penetapan Hukum dari Pengadilan Negeri Klaten.Berdasarkan alasanalasan yang telah diuraikan diatas, Pemohondengan segala kerendahan hati mohon kepada Yth.

dalam suatu akte kelahiran ; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 27 ayat (1) UU Nomor 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa setiap kelahiranwajib dilaporkan oleh Penduduk (aquo orang tua si anak) kepada instansi pelaksana ditempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lama 60 (enam puluh) hari sejakkelahiran ; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) UU Nomor 23Tahun 2006 juga disebutkan apabila pencatatan kelahiran tersebut baru dilakukansetelah lewat

waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 27 ayat (1) tersebut,maka pencatatan kelahiran dapat dilakukan setelah adanya Penetapan dari PengadilanNegeri ; Menimbang, bahwa berdasarkan buktibukti surat dan keterangan saksisaksi di persidangan didapat faktafakta sebagai berikut :e Bahwa benar pada tanggal : 24 Nopember 1984, bertempat di KantorUrusan Agama Kandat dilangsungkan perkawinan antara seorang lakilakiyang bernama BADERI PURNOMO dengan seorang perempuan yangbernama PATINI ; e Bahwa benar