Ditemukan 12282 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pasukan patanan patonah petikan panekan patokah patekan patokaan padokan patikan
Pengadilan PN KUTAI BARAT Perdata
Register : 24-10-2019 — Putus : 09-01-2020 — Upload : 17-01-2020
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 43/Pdt.G/2019/PN Sdw
Tanggal 9 Januari 2020 — Penggugat:
SUHARTONO, S.Pd
Tergugat:
HERIYANTO JOYOT
66 — 32
  • Bertentangan dengan hak orang lain ;Yang dimaksud dengan bertentangan dengan subyektif recht orang lain.Rutten menyatakan bahwa patokan yang digunakan pada umumnya suatuperbuatan hanyalah dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawanhukum bilamana pelanggaran secara langsung dapat ditimbulkan.2.
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Tanah
Putus : 08-11-2018 — Upload : 27-11-2018
Putusan PT SEMARANG Nomor 437/Pdt/2018/PT SMG
Tanggal 8 Nopember 2018 — TOPIK ISLAMI PASHA lawan PT. BPR MEGA ARTHA MUSTIKA dkk
59 — 20
  • Besarnya jumlah kerugian berdasarkan PATOKAN yang didasarkanpada penilaian kedudukan social ekonomi (in casu: YurisprudensiMahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 7 Oktober 1976, Nomor:96 k/Sip/1974).2. Besarnya ganti rugi pada hakekatnya lebih merupakan soal kelayakandan kepatutan yang tidak dapat didekati dengan suatu ukuran (In casu:RY. MA Il, halaman 281).3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 18-11-2013 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 500 K/Pdt/2013
Tanggal 18 Nopember 2013 — Ny. CHRISTINE vs Ir. IRWAN DJAJA, dkk
130 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa fakta hukum danbukti hukum yang diajukan oleh Turut Termohon Kasasi/TurutTergugat dalam perkara a quo (bukti TT.12 dan TT.13)harusnya dijadikan patokan/oedoman mengingat prosespenerbitan sertifikat tanah khususnya atas Sertifikat Hak MilikNomor 424/Pondok Cina dan Sertifikat Hak Milik Nomor 432/Pondok Cina;Bahwa berdasarkan warkah yang ada pada instansi TurutTermohon Kasasi/Turut Tergugat objek gugatan SertifikatHak Milik Nomor 424/Pondok Cina dan Sertifikat Hak MilikNomor 432/Pondok Cina adalah
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 13-10-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2543 K/Pdt/2013
Tanggal 13 Oktober 2014 — PT OCE REGENCY, Dkk vs H. ERWAN ARDIAN SIMBOLON, S.H. Dkk
54 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • motiveringplicht), dipenuhi oleh saudarasaudara untuk mencegah kemungkinanbatalnya putusan pengadilan apabila tidak memuat alasanalasan ataupunpertimbanganpertimbangan;Bahwa ketentuanketentuan hukum di atas membawa konsekuensi bagi seorangHakim sebelum menentukan aturanaturan hukum yang akan di pergunakan sebagaidasar hukum dalam menyelesaikan suatu perkara, ia harus terlebih dahulumemahami dan meneliti inti permasalahan yang menjadi pokok sengketa, karenapemahaman mengenai inti permasalahan tersebut menjadi patokan
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata
Register : 27-10-2020 — Putus : 10-12-2020 — Upload : 26-02-2021
Putusan PT PALEMBANG Nomor 78/PDT/2020/PT PLG
Tanggal 10 Desember 2020 — Pembanding/Tergugat I : SURIANA Diwakili Oleh : DAULAT SIHITE SH
Terbanding/Penggugat : Drs. H. JULIUS W. ADRIAANSZ, S.E, Ak
Terbanding/Turut Tergugat I : Notaris PPAT Sri Wahyuni, S.H., M.Kn
Terbanding/Turut Tergugat II : PT. Bank Tabungan Negara Persero ,Tbk. Kantor Cabang Palembang
Terbanding/Turut Tergugat III : Notaris RUMIATI LAILA, S.H
Terbanding/Turut Tergugat IV : Kantor Pertanahan Kota Palembang
Turut Terbanding/Tergugat II : KUSNI YULI
124 — 55
  • Patokan tersebut sesuai dengan Asas yangditegaskan dalam Pasal 1340 KUHPerdata yang menyatakanpersetujuan hanya mengikat atau berlaku antara pihak yangmembuatnya. Prinsip ini disebut juga dengan Contract Party pada satusegi, dihubungkan dengan sifat hak relatif yang melekat padaperjanjian disisi lain. Pihak ketiga yang tidak ikut terlibat dalamperjanjian tidak dapat bertindak menuntut pembatalan ataumengajukan tuntutan wanprestasi.
Pengadilan PN AIRMADIDI Perdata
Register : 14-12-2016 — Putus : 26-01-2017 — Upload : 04-04-2017
Putusan PN AIRMADIDI Nomor 192/Pdt.G/2016/PN Arm
Tanggal 26 Januari 2017 — - Penggugat Keberatan 1. ONESIMUS KALESARAN 2. AGUSTIEN UMBOH, S.Pd, S.Th 3. MARYAM OLYVIA KALESARAN, SE 4. JOSEP DENGAH 5. FREDRIK RUNTUWENE - Tergugat Keberatan : 1. Tim Appraisal Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung oleh KJPP SIH WIRYADI dan Rekan 2. Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung 3. Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung
90 — 80
  • yang cukup jauh dalam satu lokasitanah di karenakan ada data pembanding yang berhadapandengan jalan pasti lebin mahal ;Bahwa mengenai penilaian yang dilakukan tim 9 yang lalu saksitidak tahu dasar penilaiannya ;Bahwa saksi tidak tahu tentang penilaian oleh tim 9 karena saksipenilai dari KJPP SIH WIRYADI ;Bahwa setahu saksi di lokasi desa Airmadidi Bawah akandibangun Timbang Susun Tol ManadoBitung ;Bahwa sebelum saksi ada melakukan survei sebelummelakukan penilaian ;Bahwa jalan Nasional tidak jadi patokan
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 01-12-2014 — Putus : 01-09-2015 — Upload : 27-05-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 559/Pdt/G/2014/PN. Bdg..,.,.,
Tanggal 1 September 2015 — ADIL SUMANTRI LAWAN PT. BANK CIMB NIAGA Tbk CABANG BANDUNGcs
85 — 16
  • Patokan (limit)harga tanah dan bangunan yang dilelang ditawarkan lebih rendah dari nilaiobjektif harga tanah dan bangunan yang sesungguhnya.
Pengadilan PA TULUNGAGUNG Perdata Agama Perceraian
Register : 01-10-2014 — Putus : 03-11-2014 — Upload : 24-12-2014
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 2364/Pdt.G/2014/PA.TA
Tanggal 3 Nopember 2014 — Pemohon Termohon
22 — 2
  • Tanggal 04 Juni 2008.Oleh karena itu apabila PTUNBDG hanya jadikan patokan/dasar gugatanberdasarkan surat dari Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Bekasi(menjawab surat Para Termohon Kasasi tanggal 8 Pebruari 2012) tanggal 30Maret 2012, Nomor 210/30032.16/III/2012 perihal PermohonanPembatalan Sertipikat HM No.100/Mekarsari tersebut sangat keliru danmelanggar hukum, karena dalam surat Para Termohon Kasasi sendiri secarategas dinyatakan mohon pencoretan SHM No.100/Mekarsari, artinyaTermohon Kasasi sudah
Pengadilan PN BANDUNG
Putus : 16-07-2015 — Upload : 26-11-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 323/PDT/G/2013/PN.Bdg.,
Tanggal 16 Juli 2015 —
27 — 2
  • No. 906 K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1974, yangmenyebutkan :pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan olehMahkamah Agung : Kepentingan si anaklah yang harusdigunakan selaku patokan untuk menentukan siapa dariorang tuanya yang diserahi pemeliharaan si anak ;dimana jelas untuk kepentingan dan kebaikan anakanak Penggugatd.r./fergugat d.k. dan Tergugat d.r./Penggugat d.k. tersebut, makaperwalian anakanak Penggugat d.r./Tergugat d.k. dan Tergugat d.r.
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Waris
Putus : 19-08-2016 — Upload : 05-01-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 253/Pdt/2016/PT SMG
Tanggal 19 Agustus 2016 — 1. SULARSONO alias BAGONG, dkk melawan SUGINEM
50 — 41
  • lalu.Menurut Pasal 1967 KUH Perdata, tuntutan hak kebendaan atau yangbersifat perorangan gugur setelah lewat waktu 30 tahun.Hal 24 dari 38 hal Putusan Nomor : 253/Pdt/2016/PT SMGKarena telah lewat 30 tahun, maka tuntutan hak dari Tergugat telah gugurkarena lewat waktu atau telah daluwarsa.Selanjutnya berdasarkan Yuriprodensi Mahkamah Agung, yaitu PutusanMahkamah Agung No. 408 K/Sip/1973 tanggal 4 Desember 1975, intinyamenyatakan : tidak dipersoalkan apakah ada tindakan lain atau tidak,yang dijadikan patokan
Pengadilan PT PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 15-02-2012 — Upload : 22-05-2012
Putusan PT PALEMBANG Nomor 05/TIPIKOR/2012/PT.PLG
Tanggal 15 Februari 2012 — RIZAL EFENDI, A.Md Bin AMAN JAUHARI
56 — 22
  • Cermat: yakni adanya penggambaran dari suatu perbuatan yang penuhdengan ketelitian dan hatihati yang disertai suatu ketajamandengan memperhatikan patokan yang telah dipolakan sesuaidengan kepentingan yang dituju, sehingga dalam menyusunsurat dakwaan kecermatan diperlukan guna menentukanunsurunsur perbuatan pidana yang ditentukan oleh undangundang atau pasalpasal yang bersangkutan dengan disertaipenyampaian faktafakta perbuatan yang didakwakan;b.
Pengadilan PN BALIKPAPAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 26-12-2005 — Putus : 07-06-2006 — Upload : 14-02-2014
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 135/Pdt.G/2005/PN.BPP
Tanggal 7 Juni 2006 — - H. YUSUF MUSTAFA, SH.MH. dan H. ALl MUNAWAR, SH. Dari kantor Advokat dan Konsultan Hukum H. YUSUF MUSTAFA. SH.MH & REKAN, beralamat di Komplek Ruko Balikpapan Baru Blok AB - 10 No. 33 Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT Melawan 1 MASNAH, pekerjaan Swasta, (Pensiunan karyawan Pertamina) beralamat di Komplek Balikpapan Baru Blok T - 3 No. 15 Balikpapan. selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT; 2 Ir. HALIMANSYAH, pekerjaan Swasta, beralamat di Komplek Balikpapan Baru BlokT-3No.15Balikpapan,selanjutya disebut sebagai TURUT TERGUGAT ;
210 — 658
  • membayar honor jasa pengacara sebesar Rp. 250.000.000.00 (dua ratus limapuluh juta rupiah)Menimbang, bahwa mengenai apakah nilai nilai hasil perjanjian akan kontrak sangat tidakseimbang dibandingkan dengan prestasi timbal balik atau antara prestasi dengan kontra prestasiyang terjadi diantara Penggugat dengan Terguat, maka apabila dikaitkan dengan keterangansaksi RUKHI SANTOSO, SH dan WAMAMU, SH tentang biaya biaya yang semestinyadikeluarkan seorang klien, Majelis Hakim berpendapat dengan rnengambil patokan
Pengadilan PN SEMARANG Perdata Khusus PHI
Register : 05-04-2017 — Putus : 09-06-2017 — Upload : 12-09-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Smg
Tanggal 9 Juni 2017 — NURDIANTO GIGIH MARTONO,Dkk Melawan PT. Pegadaian (Pesero)
125 — 82
  • Yang dijadikan patokan, apakahtelah dilampaui tenggang wakiu daluwarsa yang ditentukan Undangundang. Ternyata tenggang waktu itu telah dilampaui, sehingga MAdalam tingkat kasasi memutuskan hak para penggugat untuk menuntuttanah sengketa telah lewat waktu (rechtsverwerking).
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 09-04-2021 — Putus : 31-05-2021 — Upload : 02-06-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 134/PDT/2021/PT DKI
Tanggal 31 Mei 2021 — Pembanding/Penggugat : CHRISTOFORUS IMAN SAMOSIR Diwakili Oleh : CHRISTOFORUS IMAN SAMOSIR
Terbanding/Tergugat : PT. ASURANSI RAMAYANA TBK
288 — 174
  • Apabila patokan kehatihatian inidiabaikan oleh anggota Direksi dalam menjalankan pengurusanPerseroan, dia dianggap telah bersalah melanggar kewajiban mestimelaksanakan pengurusan dengan penuh tanggungjawab.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 13-01-2016 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 942/B/PK/PJK/2015
Tanggal 13 Januari 2016 — PT. ECCO TANNERY INDONESIA, vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
124 — 957 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kedua fakta yang dijadikan patokan oleh Majelis HakimPengadilan Pajak ini sangat terkait dengan karakteristik bisnisPemohon PK (semula Pemohon Banding) sebagai pabrikan denganrisiko yang terbatas (limited risk manufacturer) sesuai denganDokumentasi TP Pemohon PK (semula Pemohon Banding) halaman4445.
Pengadilan PT YOGYAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 20-11-2017 — Putus : 01-02-2018 — Upload : 02-02-2018
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 111/PDT/2017/PT YYK
Tanggal 1 Februari 2018 — CHRISTINA SOEGIJANTO MELAWAN JULITA SJAFUDIN, DKK
457 — 404
  • Dengan demikian sangat keliru penerapan yangmendasarkan patokan kompentensi yang disengketakan ataupun tempatberadanya barang tetap ;Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding sepaham denganpendapat M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdatahalaman 202. Tidak ada dasar hukum bagi Tergugat mengajukan Eksepsiterhadap kompetensi Relatif yang dipilin Penggugat.
Pengadilan PA CILEGON Perdata Agama Perceraian
Register : 05-09-2018 — Putus : 22-01-2019 — Upload : 25-09-2019
Putusan PA CILEGON Nomor 567/Pdt.G/2018/PA.Clg
Tanggal 22 Januari 2019 — Pemohon Termohon
21 — 18
  • Hal ini sependapatdengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 906 K/Sip/1973,tanggal 25 J uni 1974 yang menyatakan bahwa kepentingan si anaklah yangharus dipergunakan selaku patokan untuk menentukan siapa dan orang tuanyayang diserahi pemeliharaan sianak.Menimbang, bahwa wanita lebih mampu dari lakilaki untuk mengurusanak dan mengasuhnya dalam usia kecil karena wanita lebih lemah lembut,lebih sabar dan pada umumnya lebih banyak mempunyai waktu.
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 19-08-2021 — Putus : 28-09-2021 — Upload : 29-09-2021
Putusan PT SEMARANG Nomor 354/Pdt/2021/PT SMG
Tanggal 28 September 2021 — Pembanding/Penggugat I : AHMAD DALYONO
Pembanding/Penggugat II : SRI MULYANI
Terbanding/Tergugat I : SIH WIRYADI DAN REKAN
Terbanding/Tergugat II : PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Cq PT BANK RAKYAT INDONESIA ( Persero) Tbk Kantor Cabang Salatiga
Terbanding/Turut Tergugat I : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOYOLALI
Terbanding/Turut Tergugat II : KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SURAKARTA
41 — 26
  • perubahan yang sangat signifikan, sehinggaharga limit yang ditentukan oleh Tergugat II dengan hasil yang dikeluarkanoleh Tergugat sangatlah tidak sesuai dengan harga pasaran dan NJOPdari tanah dan bangunan milik Para Penggugat yang tiap tahun mengalamipeningkatan, sehingga dalam penetapan harga limit sebesarRp. 2.300.000.000, (dua milyar tiga rats juta rupiah) oleh Tergugat sangatlah tidak memenuhi rasa keadilan bagi Para Pengugat, karena tanahdan bangunan milik Para Penggugat, bilamana dijual dengan patokan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 13-01-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 968/B/PK/PJK/2015
Tanggal 13 Januari 2016 — PT ECCO TANNERY INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
51 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Keduafakta yang dijadikan patokan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak ini sangatterkait dengan karakteristik bisnis Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) sebagai pabrikan dengan risiko yang terbatas (limited riskmanufacturer) sesuai dengan Dokumentasi TP Pemohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) halaman 4445.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 29-11-2011 — Upload : 05-07-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 13 PK/Pid/2010
Tanggal 29 Nopember 2011 — YOUMBI BLAISE PATRICE ad TAUKAP THANAS;
48 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • denganPasal 6 ayat (2) UndangUndang Nomor 4 Tahun 2004 tentang KekuasaanKehakiman secara imperative diatur bahwa tidak seorangpun dapat dijatuhipidana, kecuali apabila Pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurutundangundang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapatdapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atasdirinya; kesalahan mana harus dapat dibuktikan dengan mengkonstruksikansemua unsur yang terkait, tanpa menghilangkan unsur lainnya yang menjadipokok patokan