Ditemukan 11655 data
9 — 3
Nomor :608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;Pertimbangan pokok perkara dalam rekonvensiMenimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan baliktersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka dalam hal ini MajelisHakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima,sebagaimana ketentuan dalam Pasal 132 b HIR;Menimbang, bahwa pertimbangan mengenai kewenangan dan /egalStanding perkara sebagaimana dipertimbangkan dalam perkara konvensitersebut juga harus dianggap terulang dalam
40 — 13
prosespersidangan ditemukan fakta yang dibenarkan Penggugat dan Tergugat bahwasalah satu anak dari Penggugat dan Tergugat diasuh dan dipelihara oleh Tergugat,sehingga dengan demikian rentang waktu tidak memberi nafkah anak dan untukanak yang mana, tidak dijelaskan oleh Penggugat, pun demikian dalam prosespembuktianpun tidak ada satu alat bukti apapun dari Penggugat yang dapatmenguatkan gugatan nafkah lampaunya;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan YurisprudensiMahkamah Agung R.I Nomor 608
8 — 6
Nomor :608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;Pertimbangan pokok perkara dalam rekonpensiMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensiadalah sebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan baliktersebut telah sesuai dengan pertauran perundangundangan yakni diajukanbersamaan dengan jawaban pertamanya, lagi pula Termohon dalam konpensidalam jawabannya telah menyatakan bahwa jika perceraian ini harus terjadi,niscaya Termohon dalam konpensi tidak kuasa
ANDI NOVIATI ANDRIANI, SH
Terdakwa:
ARFINA AHMAD,SE BINTI AHMAD DAWIRA
109 — 27
MH, ParaAdvokat/Konsltan Hukum dari Kantor Advokat /Konsltan Hukum BAHTIAR& Associates berkantor di, Jalan Bumi 22 No. 54 A BPH, KelurahanKarunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, berdasarkan SuratKuasa Khusus tertanggal 22 November 2017; telah didaftar di KepaniteraanTipikor Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 608/PID /2017 tanggal 29November 2017.Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut ; Telahmembaca ; Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal27 Juli 2018 Nomor 44
81 — 255 — Berkekuatan Hukum Tetap
waktu 10 (sepuluh) hari setelah menerimaanjuran ini dengan catatan: Apabila dapat menerima anjuran ini, maka mediator akan membantu membuatperjanjian bersama dan didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat; Apabila tidak dapat menerima anjuran ini maka para pihak dapat mengajukangugatan ke Pengadilan Negeri Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat dengan tembusan mediator;e Bahwa atas anjuran a quo, Penggugat telah mengirimkan Surat dengan Nomor 608
172 — 35
maka nafkahtersebut menjadi hutang suami karena tanggungannya, dan tidak gugurhutang tersebut dengan berlalunya suatu masa;Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi sebesarRp5.000.000, (lima juta rupiah) perbulannya dirasakan terlalu tinggi dan tidakmencerminkan rasa keadilan, setelah majelis mempertimbangkan kemampuanTergugat Rekonvensi sebagaimana pertimbangan di atas serta memenuhikebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sesuaipetunjuk putusan Mahkamah Agung RI No. 608
169 — 105
Pasal 149 huruf (d) serta Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI) huruf (qd).Hanya saja, lazimnya aturan tersebut diimplementasikan pada gugatan nafkahanak yang diwajibkan kepada Ayah setelah putusan berkekuatan hukum tetap;Artinya beban tersebut dibebankan di masa mendatang;Menimbang, bahwa implementasi tersebut didasarkan pada PutusanPerkara Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 608/K/AG/2003 (Putusan Kasasi)yang menyatakan bahwa kewajiban seorang ayah dalam memberikan nafkahkepada anaknya adalah untuk
58 — 30
Putusan No.24/Pdt.G/2021/PA.Psotehadap nafkah (nafkah lampau) juga akan hilang karena waktunya sudahberlalu, maka kewajiban memberi nafkah lampau untuk anak itupun menjadigugur;Menimbang, bahwa oleh karena itu, kelalaian seorangayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya pada masa yang lalutidak dapat digugat, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah AgungRepublik Indonesia, sebagaimana Putusan Nomor 608 K/AG/2003 tertanggal23 Maret 2005,Menimbang, karena nafkah istri masih diberikan oleh
495 — 1530 — Berkekuatan Hukum Tetap
atas nama Rina Nurjaya;c) Sebuah mobil nissan XTRL 2,5 CVT XT/AT, warna hitam, tahun 2010Nomor Polisi DK 1793 IW Nomor rangka MHBF2EF1AA0004631,Nomor Mesin QR25893318A, BPKB Nomor R/77445/III/10;d) Sebuah mobil Toyota Alphad warna putih, tahun 2008, Nomor PolisiDK 15 C, BPKB atas nama Rina Nurjaya;e) Mesin pembuat kopi (Coffe Machine) ;Bahwa pada tanggal 30 April 2013 perkawinan antara Penggugat denganTergugat tersebut telah putus karena perceraian dengan putusan PengadilanNegeri Denpasar Nomor 608
105 — 16
dengan Tergugat Il sebelumnya pengguattelah melakukan pemblokiran yang di tujukan kepada TurutTergugat Il, atas sertifikat di maksud atas dasar sedang dalamperkara di Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung dengan Nomorperkara 608/Pdt.G/2012/PN Bdg.
yang dipilin dengansurat akta, maka penggugat, kalau mau, boleh mengajukan tuntutannyakepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletaktempat tinggal yang dipilih itu ;Eksepsi Gugatan Penggugat Nebis In IdemBahwa Para Pembantah telah terbukti dan tidak dapat disangkal lagikebenarannya bahwa subjek dan obyek serta materi perkara a quo adalahHalaman 45 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pat.G/2016/PN Milsama dengan perkara Nomor : 362 / Pdt.G / 2014 / PN Bdg dan PerkaraNomor: 608
Kabupaten Majalengka pada tanggal 11 Nopember 1994, Dengangambar situasi Nomor 1112/1994 tanggal 8 Oktober 1994 dengan luas 3050meter persegi, diberi tanda TIl 5;Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SGHM) Nomor 286 yang dirubah menjadi SHMNomor 251 dirubah menjadi SHB Nomor 003 Desa Jatisura, KecamatanJatiwangi, Kabupaten Majalengka tanggal 2 November 1983, denganGambar Situasi Nomor 142 tanggal 1 Februari 1983, Luas 6 700 meterpersegi, diberi tanda TIl 6;Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 608
12 — 8
Namun jika anak tersebut berada dalam pengasuhan danperawatan Pemohon, maka ketentuan tersebut tidak berlaku.Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim nafkah lampau anak yangtidak dibayar tidak mutlak bersifat /i/ intifa (untuk memperoleh atau mengambilmanfaat) sebagaimana kaidah yang terdapat dalam Putusan Mahkamah AgungNomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005.
93 — 24
Pembanding juga turut membayar biaya pendidikanwalaupun tidak setiap bulannya mengingat Tergugat Konvensi/PenggugatRekonvensi/Pembanding bekerja sebagai wartawan yang mempunyaipenghasilan tidak tetap;Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan TinggiAgama Medan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkatpertama yang menyatakan bahwa biaya nafkah lampau anak itu adalah /i/intifa untuk kemanfaatan bukan untuk /itamlik untuk memiliki karena menurutyurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 608
18 — 2
2.500.000, (duajuta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, Tergugat Rekonvensi dalamjawabannya tidak membantahnya dan menyanggupi memberi sebesar Rp.500.000, (dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya maka Majelis Hakim akanmempertimbangkannya;Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan denganmemperhatikan kebutruhan anak dan penghasilan Tergugat Rekonvensisebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, serta berdasarkankepatuhan dan rasa keadilan sesuai petunjuk putusan Mahkamah Agung RI No.608
13 — 1
bulannya, Tergugat Rekonvensi dalamHalaman 33 dari 37 Putusan Nomor: 78/Pdt.G/2018/PA.Grtjawabannya tidak membantahnya dan menyanggupi memberi sebesar Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya maka Majelis Hakim akanmempertimbangkannya;Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan denganmemperhatikan kebutruhan anak dan penghasilan Tergugat Rekonvensisebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, serta berdasarkankepatutan dan rasa keadilan sesuai petunjuk putusan Mahkamah Agung RI No.608
28 — 29
TALUsebagai istri tetap berhak untuk mendapatkan nafkah iddah sepanjang tidakterbukti nusyuz;Menimbang, bahwa telah ternyata selama proses persidangan,Penggugat tidak terbukti nusyuz, oleh karenanya Penggugat berhak atasnafkah iddah dari Tergugat;Menimbang, bahwa terhadap aspek hukum kedua, yaitu mengenaljumlah atau nominal nafkah iddah yang patut diberikan kepada istri, terdapatkaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003tanggal 23 Maret 2005 yang menyatakan: Jumlah nilai mutah,
28 — 5
Mut'ah/pemutus kasih sayang sebesar = Rp. 50.000.000, (limapuluh juta rupiah).Halaman 14 dari44 HalamanPutusan No. 1846/Pdt.G/2015/PA.Ba.Sehingga jumlah totalnya = Rp. 125.000.000, (seratus dua puluh limajuta rupiah).Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia No. 608 K.
26 — 9
juta rupiah) dan hanyabersedia membayar nafkah mutah dan nafkah iddah dan nafkah anak makasecara hukum dapat dipandang bahwa Penggugat bukan sebagai istri yangnusyuz, oleh karenanya Penggugat pada dasarnya secara hukum berhak atasNafkah Madliyah/lampau yang belum dibayar, Nafkah Iddah dan Mutah;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkantentang besarnya kemampuan Tergugat untuk memenuhi tuntutan Penggugattersebut;Menimbang bahwa dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah AgungNomor 608
20 — 5
dapat dipertimbangkan,adapun mengenai besarnya nafkah yang harus dibayar, Majelis Hakimberpendapat jumlah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi sebesarRp.3.000.000, setiap bulan, dengan penghasilan Pemohon sebulansebesar Rp.4.000.000, sampai Rp.4.500.000, sebagaimana pengakuanPemohon, dan Tergugat Rekonvensi dalam kesimpulannya mohon kepadaMajelis Hakim untuk menyesuaikan dengan penghasilan Pemohontersebut, maka sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas danYurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 608
19 — 3
id6583099rsid6621394rsid6636028rsid6639515rsid6694852rsid6695891rs1d6699710rsid6715861rsid6751096rsid6763361rsid6770842rsid6774173rsid68 33921 rsid68 36337 rsid68375 64 rsid68 47557 rsid6903977rsid6912975rsid6970378rsid6974403rsid7024561rsid7034651rsid7080276rsid7080555rsid7087312rsid7094129rsid7099058rs1d7160306rsid7163998rsid7175690rsid7234622rsid7276561rsid7303029rsid7306211rsid73 44098 rsid73 48450 rsid7408114rsid7408534rsid7473995rsid7474108rsid7475922rsid7551951rsid7618958rsid7622687rsid7 68 608
34 — 20
Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan PenggugatRekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam perkarakonvensi tersebut di atas juga termasuk pertimbangan dalam perkararekonvensi;Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatanbalik tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka dalam hal ini MajelisHakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima,sebagaimana ketentuan