Ditemukan 12313 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pasukan petikan patanan patonah panekan patokah patekan patoban padokan patikan
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 11-07-2006 — Putus : 06-12-2006 — Upload : 22-04-2014
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 54/G.TUN/2006/PTUN.SBY
Tanggal 6 Desember 2006 — NY. SULAMI, dkk melawan KEPALA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 11
63 — 33
  • Walaupun dalam bukti T13 terteratulisan diterima orang tua tanggal 24 Maret 2006 akan tetapi tidak jelas siapa yangmenerima maupun tanda tangan atau paraf pihak yang menerimanya dan disamping itutidak ada saksi yang menerangkan kapan para Penggugat mengetahui atau menerimaKeputusan Tata Usaha Negara objek sengketa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwatanggal 24 Maret 2006 tidak dapat dijadikan patokan atau ukuran untuk menyatakan bahwapara Penggugat sudah mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 18-01-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 401 K/TUN/2010
Tanggal 18 Januari 2011 — BUPATI TAPANULI UTARA ; Ir. MUTIARA D. HUTASOIT
15 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sama sekali tidakberkaitan dengan ketentuan ketentuan tersebut diatas, sertapertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan yang dengan serta merta menguatkan pertimbangan hukumdan amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medantersebut, adalah sebagai pertimbangan hukum yang tidakmencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum serta telahsangat bertentangan dengan ketentuan hukum dan perundangundangan yang berlaku ;Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara yangberlaku, yang menjadi patokan
Pengadilan PT PONTIANAK Perdata
Register : 26-10-2021 — Putus : 01-12-2021 — Upload : 01-12-2021
Putusan PT PONTIANAK Nomor 84/PDT/2021/PT PTK
Tanggal 1 Desember 2021 — Pembanding/Penggugat : FRENDY Diwakili Oleh : Dr. Cecep Priyatna, S.H., M.H.
Terbanding/Tergugat : AGUSTINA
118 — 41
  • mendidik anakanak merekasebaikbaiknya dan dalam ayat (2) ditentukan Kewajiban orang tuasebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (1) berlaku sampai anak itu kawinatau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinanantara kedua orang tua putus;Menimbang, bahwa terhadap hak asuh anak, Majelis Hakim PengadilanTingkat Banding akan menentukan siapa yang berhak mengasuh anak denganberpedoman pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 102K/Sip/1973 tanggal 24April 1975 yang menyatakan bahwa patokan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 07-04-2016 — Putus : 09-11-2016 — Upload : 30-03-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 230/Pdt.G/2016/PN. Jkt. Sel.
Tanggal 9 Nopember 2016 — RUDI HARTONO ISKANDAR beralamat di Jalan Bukit Golf 1 PD.12A, RT.012 RW.015, Pondok Indah, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1.Muh. Imam Taufiq R. SH., 2. Arman Ahmad,SH., 3. Resa Indrawan Samir, SH.,Para Advokat pada Law Firm “ADR Counsellors at Law “, beralamat di Grand Slipi Tower Lt.5F, Jl.Letjen S. Parman Kav.22-24, Jakarta Barat-11480, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK/05042016/ADR tanggal 05 April 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai : P E N G G U G A T
1119 — 495
  • Patokan itu, sesuai dengan asas yang ditegaskandalam Pasal 1340 KUHPer : Persetujuan hanya mengikat atauberlaku antara pihak yang membuatnya.Bahwa hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi tetap PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia No. 1260 K/ SIP/ 1980tanggal 31 Maret 1982 yang pada pokoknya menyatakangugatan tidak dapat diterima karena salah pihak kepada siapagugatan tersebut diajukan ,Bahwa oleh karena PENGGUGAT telah keliru) menarikTERGUGAT II sebagai pihak dalam perkara ini maka gugatanPENGGUGAT
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 26-08-2016 — Putus : 22-11-2016 — Upload : 22-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 386 K/TUN/2016
Tanggal 22 Nopember 2016 — I. H.M. TAUFAN PAWE, SH.,MH., II. HJ. GUMIRAH VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PINRANG., II. HAJJA ANDI HALIPA, DKK;
42 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Apalagyang menjadi patokan dalam surat ni untuk menyatakan tanah tersebut tidakmasuk dalam sita adalah batasbatas semata, yang tentunya akan jelasberbeda antara batas tanah seluas 1 Ha dengan batas tanah yangdiletakkan sita jaminan dengan luas menyeluruh + 28 Ha.
    Apalagiyang menjadi patokan dalam surat ni untuk menyatakan tanah tersebut tidakmasuk dalam sita adalah batasbatas semata, yang tentunya akan jelasberbeda antara batas tanah seluas 1 Ha dengan batas tanah yangdiletakkan sita jaminan dengan luas menyeluruh + 28 Ha. Untuk itu,terhadap bukti ini sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;Bahwa tentang bukti surat Tergugat II Intervensi tertanda T.IIInt.4 berupaFoto Copy Keterangan Ahli Waris Tanggal 19 April 2012., bukti inimenunjukkan bahwa benar Hj.
Pengadilan PTUN JAKARTA Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 22-12-2009 — Putus : 07-06-2010 — Upload : 06-09-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 187/G/2009/PTUN-JKT
Tanggal 7 Juni 2010 — 1. Nelwan Londo, 2. Petherson Natari, DKK;1. Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia, 2. PT. Meares Soputan Mining, DKK
460 — 147
  • ;Bahwa, rujukan atas suatu undangundang yang sudahtidak lagi berlaku dalam konsideran Mengingat padasuatu. keputusan tata usaha negara tidak dapatdijadikan patokan bahwa keputusan tata usaha negaratersebut bertentangan dengan undangundang' yangberlaku, karena kekeliruan dalam perujukan tidakserta merta dapat dikualifikasikan sebagai telahterjadinya pelanggaran baik prosedural/ formilmaupun substansial/ materiil dalam pengeluarankeputusan tata usaha negara tersebut .
    ;Bahwa, rujukan atas suatu undangundang yang sudahtidak lagi berlaku dalam konsideran Mengingat padasuatu. keputusan tata usaha negara tidak dapatdijadikan patokan bahwa keputusan tata usaha negaratersebut bertentangan dengan undangundang yangberlaku, karena kekeliruan dalam perujukan tidakserta merta dapat dikualifikasikan sebagai telahterjadinya pelanggaran baik prosedural / formilmaupun substansial / materiil dalam pengeluarankeputusan tata usaha negara tersebut .
Pengadilan PN MUARA TEWE Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 22-08-2017 — Putus : 09-11-2017 — Upload : 17-11-2017
Putusan PN MUARA TEWE Nomor 137/Pid.Sus-LH/2017/PN Mtw
Tanggal 9 Nopember 2017 — - SYARIFULLAH HUMAINI Als. IPUL Bin HUSAINI - RAHMANI Als. RAHMAN Bin MUHAMMAD UWE - SARWANI Als. IWAN Bin MUHAMMAD UWE
363 — 13
  • sektor kehutanan dan Dana Reboisasi (DR)adalah dana untuk reboisasi dan rehabilitasi hutan serta kegiatanpendukungnya yang di pungut dari pemegang ijin usaha pemamfaatanhasil dan hutan yang berupa kayuAhli Menjelaskan dasar dari perhitungan pemungutan PSDH dan DRadalah Peraturan Pemerintah RI Nomor : 12 tahun 2014.ttg Jenis danTarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku padaKementerian Kehutanan, PERMENHUT RI Nomor : P.68/MenhutlV/2014TANGGAL 15 September 2014.Ttg Penetapan Harga Patokan
Pengadilan PA CILEGON Perdata Agama Perceraian
Register : 18-12-2018 — Putus : 05-04-2018 — Upload : 25-09-2019
Putusan PA CILEGON Nomor 831/Pdt.G/2018/PA.Clg
Tanggal 5 April 2018 — Pemohon Termohon
21 — 13
  • Hal ini sependapatdengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 906 K/Sip/1973,tanggal 25 Juni 1974 yang menyatakan bahwa kepentingan si anaklah yangharus dipergunakan selaku patokan untuk menentukan siapa dan orang tuanyayang diserahi pemeliharaan sianak.Menimbang, bahwa wanita lebih mampu dari lakilaki untuk mengurusanak dan mengasuhnya dalam usia kecil karena wanita lebin lemah lembut,lebih sabar dan pada umumnya lebih banyak mempunyai waktu.
Pengadilan PT BANJARMASIN Perdata
Register : 25-11-2019 — Putus : 09-01-2020 — Upload : 09-01-2020
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 92/PDT/2019/PT BJM
Tanggal 9 Januari 2020 — Pembanding/Tergugat I : M.AZWAR NOVIANDY
Terbanding/Penggugat : H.M. YASIR A, SH,M.Hum
Turut Terbanding/Tergugat II : YULIANA NURZAHROH
Turut Terbanding/Tergugat III : HAIRIL ANWAR
88 — 52
  • apabila mengaju pada nilaiNJOP dan harga pasaran dari nilai bangunan pembelian yangdilakukan oleh Terbanding telah memenuhi ketentuan jual beli denganitikad baik terhadap objek tanah dan bangunan, maka harga jual beliyang tercantum dan telah disepakati oleh Terbanding dan Pembanding dan Pembanding II tersebut sebesar Rp.500.000.000, adalah hargayang wajar ;Bahwa NJOP (bukti P17) merupakan ketetapan Pemerintah dalammenilai objek tanah dan bangunan yang seharusnya digunakansebagai tolak ukur atau patokan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 28-06-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1054 K/Pdt/2016
Tanggal 28 Juni 2016 — HERBERT BENYAMIN PASARIBU, dkk VS Tuan AHMAD SUWANDI Dan Tuan WAGIMUN, dkk
56 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • penyerobotan sehingga menimbulkan anggapan bahwatanah yang dimaksud seolaholeh bukan tanah milik Para Penggugatmembuat Para Penggugat sangat sangat malu dikalangan keluarga,kerabat, teman, sahabat maupun rekan kerja Para Penggugat.Sesungguhnya sangat sulit untuk menilai kKerugian moril Para Penggugatdengan uang, karena Para Penggugat mempunyai nama baik di tengah tengah masyarakat namun untuk memudahkan Majelis Hakim dalammembuat suatu keputusan dalam menentukan jumlah kerugian ini makadiambil satu patokan
Pengadilan PN BEKASI Perdata
Register : 13-01-2015 — Putus : 31-08-2015 — Upload : 25-01-2016
Putusan PN BEKASI Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.BKS
Tanggal 31 Agustus 2015 — MOHAMAD JENY sebagai Penggugat Melawan 1. GUNAWAN WIBISONO sebagai Tergugat I 2. RAHMAH MUSTIKA NINGRUM sebagai Tergugat II 3. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BEKASI sebagai Turut Tergugat I 4. PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA (PPATS) Drs. AHMAD ZARKASIH sebagai Turut Tergugat II
86 — 33
  • Tergugat Iladalah Pembeli yang beritikad baik sehingga dalil gugatan sepantasnyaditolak;PERMOHONAN SITA JAMINAN(REVINDICATOIR BESLAAG):9.Bahwa terhadap Sita Jaminan yang dimohonkan Penggugat, Tergugat Ilmenyampaikan bahwa alasan permohonan sita jaminan bersifat formal sajatidak didukung alasan yang obyektif dan masuk akal, dan pada sisi lainpenyitaan itu sendiri tidak relevan dan urgen (mendesak) dengan isigugatan yang menjadi pedoman atau patokan dalam menilai penyitaan yangdiajukan Pengugat sesuai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Merek
Putus : 11-12-2012 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 805 K/Pdt.Sus/2012
Tanggal 11 Desember 2012 — WATMA SUBANDI VS LIKNAWATI
182 — 131 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sepertiarti tambahan yang komunikatif atau obsesif maupun fantastis ;Patokan umum yang diperpegangi sebagai pembimbing menentukansuatu merek dianggap tidak memiliki daya pembeda, dapat diikuti uraianberikut : Hanya terdiri dari satu atau beberapa huruf atau angka ; Hanya merupakan diskripsi barang atau jasa ; Doktrin penipisan warna ;Bahwa dari pendapat para ahli maupun akademisi tersebut di atas, jelasterlinat bahwa merek milik "Cap WAYANG" milik Pemohon Kasasi jelasmemiliki daya pembeda dibandingkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 26-04-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 192 K/Pdt/2017
Tanggal 26 April 2017 — ESTER KRISTANTO, dkk vs. GEREJA KRISTEN SETIA INDONESIA, dkk
75 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sebagai patokan umum untukmengatakan putusan Judex Facti (onvoldoende gemotiveerd) apabilapertimbangan putusan sangat atau terlampau singkat, kabur dan tidakkonkret. Dari pertimbangan yang singkat dan kabur, diambilkesimpulan menolak atau mengabulkan gugatan tanpa didasari dandidukung oleh alat bukti yang memenuhi batas minimal pembuktian.Pada umumnya, suatu putusan yang dikategori onvoldoendegemotiveerd, sering bertitik singgung dengan kesalahan penerapanhukum pembuktian.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 06-02-2014 — Upload : 24-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 482K/TUN/2013
Tanggal 6 Februari 2014 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI, DK VS Hj. ONAH binti KONCIT, DKK
61 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tanggal 04 Juni 2008.Oleh karena itu apabila PTUNBDG hanya jadikan patokan/dasar gugatanberdasarkan surat dari Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Bekasi(menjawab surat Para Termohon Kasasi tanggal 8 Pebruari 2012) tanggal 30Maret 2012, Nomor 210/30032.16/III/2012 perihal PermohonanPembatalan Sertipikat HM No.100/Mekarsari tersebut sangat keliru danmelanggar hukum, karena dalam surat Para Termohon Kasasi sendiri secarategas dinyatakan mohon pencoretan SHM No.100/Mekarsari, artinyaTermohon Kasasi sudah
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 09-07-2019 — Putus : 05-08-2019 — Upload : 16-08-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 379/PDT/2019/PT SMG
Tanggal 5 Agustus 2019 — Pembanding/Penggugat : Tn. I. DARMAWAN TARMEIDY. Dkk Diwakili Oleh : SIGIT RIYANTO,SH
Terbanding/Tergugat : PT BPD Banten, Tbk, Cabang Semarang
Terbanding/Turut Tergugat I : Ny Damar Susilowati,SH
Terbanding/Turut Tergugat II : Ny Maria Agustina Istika Mariana,SH,Sp.N,M.Kn
Terbanding/Turut Tergugat III : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Semarang
Terbanding/Turut Tergugat IV : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional BPN Kota Semarang
Terbanding/Turut Tergugat V : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Demak
41 — 21
  • Sampai sekarang tidak adaperubahan Undangundang yang menyangkut surat utang tersebut,sehingga pasal 224 HIR/ pasal 258 RBg masih tetap berlakuSelanjutnya dinyatakan dalam hlm ke51 : Salah satu hal yangtergolong sangat penting dicantumkan dalam Grosse Akta PengakuanHutang adalah besarnya uang yang wajib dibayar oleh orang yangberutang (Debitur), agar mempunyai kepastian tentang nominalnyautang sebagai patokan untuk menagih atau mengeksekusipembayaran utang Pada prinsipnya, masalah besarnya utang yang
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 18-07-2011 — Putus : 31-07-2012 — Upload : 29-03-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 399/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel
Tanggal 31 Juli 2012 — PT DESAIN TEKNOLOGI INDONESIA melawan Ny. LINDA TULUNG
72 — 32
  • Darimana patokan nilai fantastis yang diajukanoleh Penggugat tersebut sangatlah sulit untuk dipikir dengan akal sehat.Bahwa dengan mendalilkan sesuatu yang mengadaada dan tidak masuk akal,maka sudah sepantasnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaraaquo mengadili dan menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterimakarena kabur dan mengadaada.DALAM POKOK PERKARA1Bahwa dalil Tergugat dalam eksepsi merupakan satu kesatuan dengan dalildalam jawaban;Bahwa Tergugat menolak dengan tegas
Pengadilan PT KENDARI Perdata
Register : 18-01-2022 — Putus : 15-02-2022 — Upload : 15-02-2022
Putusan PT KENDARI Nomor 2/PDT/2022/PT KDI
Tanggal 15 Februari 2022 — Pembanding/Penggugat : Abdul Wahid Sapar alias A. Wahid S. Diwakili Oleh : M.KAMAL S, SH.,MH
Terbanding/Tergugat I : Budi Santoso
Terbanding/Tergugat II : Kadek Sutra Astara
Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari
98 — 66
  • mulai dari bukti T.I.1I1 Sampai buktiT.I.17 adalah buktibukti yang bersifat autentik terang dan jelasmenerangkan tentang keadaan dan kepemilikan tanah obyekHalaman 43 dari 47 halaman PUTUSAN NOMOR 2/PDT/2022/PT KDIsengketa, demikian juga saksisaksi antara lain, Hasanuddin,Zahimin,Notris, Zaitun telah memberikan keterangan mengenalinwal kepemilikan tanah obyek sengeketa secara terang dantidak dapat disangkali oleh Penggugat/Pembanding Bahwamengenai kesaksian saudara kandung KONGGOMA yangdijadikan patokan
Pengadilan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Perdata
Putus : 21-09-2015 — Upload : 14-03-2016
Putusan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Nomor 09/Pdt.G/2015/PN Slw
Tanggal 21 September 2015 — FATULLOH BIN H.ASARI alias SARJI (Penggugat) 1. Nyonya SARIFAH (Tergugat I) 2. ROJIKIN BIN TOLIB (Tergugat II) 3. MAHFUDIN BIN TOLIB (Tergugat III) 4. SAHRI BIN TOLIB (Tergugat IV) 5. RODOTUL ISTIANAH BIN TOLIB (Tergugat V) 6. KHERUL NASRUDIN BIN TOLIB (Tergugat VI) 7. ROKHIM Bin TAMYID (Tergugat VII)
21 — 3
  • Besarnya jumlah kerugian berdasarkan PATOKAN yang didasarkanpada penilaian kedudukan social ekonomi (in casu: YurisprudensiHalaman 6 dari 46 Putusan Nomor 09/Pat.G/2015/PN. Slw.12.20.Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 7 Oktober 1976,Nomor: 96 k/Sip/1974).2. Besarnya ganti rugi pada hakekatnya lebih merupakan soalkelayakan dan kepatutan yang tidak dapat didekati dengan suatuukuran (In casu: RY. MA Il, halaman 281)3.
Pengadilan PA SELONG Perdata Agama
Register : 21-02-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan PA SELONG Nomor 295/Pdt.G/2020/PA.Sel
Tanggal 17 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
133 — 65
  • Tergugat 2 tidak mempunyai urusan dengan parapenggugat, Tergugat 2 hanya mempunyai urusan dengan Tergugat 1 sajayaitu bagaimana tergugat 1 mempertanggung jawabkan perbuatannyakepada Tergugat 2 dengan tanpa menghiraukan hak orang lain dalammenjual tanah yang belum dibagi waris kepada Tergugat 2;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaansetempat (descente) pada tanggal 23 September 2020 dan telahmemperoleh keadaan yang sebenarnya terhadap ketiga objek sengketauntuk selanjutnya dijadikan patokan
Pengadilan PN REMBANG Pidana Umum Penghinaan
Register : 28-05-2015 — Upload : 25-08-2015
Putusan PN REMBANG Nomor 47/Pid.B/2015/PN Rbg
Aditya Gunawan Wibisono Bin Himawan Wibisono Dra.Herlina Handoko Binti Handoko
157 — 19
  • Barang yang terjadi karena tindak pidana (contoh ljazah Palsu)sifatnya kekal.Bahwa turut serta harus konspirasi harus diketahui sejak awal (ini adabarang murah, gelap).Bahwa beli dengan itikat baik sikap kejahatannya hilang.Bahwa pada R.Soesilo Pasal 480 KUHP adalah delik formil, adalahharus berdiri sendiri berlainan dengan mani loundring harus adaperbuatan pokoknya.Bahwa patokan pembeli yang beritikat baik adalah normanorma yangberdasarkan pada hukum kebiasaankebiasaan/perdata, jadi hukumpidana